27.1 C
Pare-Pare
Sabtu, Oktober 24, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 773

Warga Laporkan Pembangunan BTS tak Kantongi Izin di BTN Lompoe

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Sejumlah warga BTN Lompoe, yang berada di Kecamatan Bacukiki, menolak didirikannya tower Base Transreceiver Station (BTS) atau menara komunikasi di permukiman mereka, yang saat ini sementara dikerja dan diduga belum mengantongi izin.

Kedatangan sejumlah ibu-ibu ini diterima baik oleh anggota DPRD Parepare dari fraksi Gerindra, Yusuf Lapanna, bersama Ketua fraksi Nasdem, Yasser Latief, dan Ketua Komisi I DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, di Ruang Komisi I DPRD Parepare, Senin (02/08/21).

Saat dikonfirmasi, warga BTN Lompoe yang tak disebutkan identitasnya ini mengatakan, jika kedatanganya ke Kantor DPRD Parepare ini, mengadu terkait penolakan pendirian tower BTS yang ada di permukimannya.

“Terkait pembangunan BTS kita menolak tapi knapa ada pembangunan BTS di lingkungan kami ini warga lompoemas 1 rt 1 rw 9 kita sudah nyatakan menolak diawal tapi knapa masih ada pembangunan kita,” keluhnya.

Dia membeberkan, jika penolakannya itu telah dilakukan pada April, pada saat pemanggilan sosialisasi. Dia mengaku heran, kenapa masih ada pembangunan dari pihak BTS.

“Menolak dari bulan dari bulan April waktu kami dipanggil sosialisasi tapi kenpa di bulan Juli ini dri pihak menara. dasar penolakannya kita pikir dampak negatif jangka panjangnya ke kami. boleh searching sendiri itu ada pengaruh radiasi gelombang elektromagnetik kemana kemana bukan kekesahatan saja tapi kebarang keelektronik belum lagi resiko bencana alamnya. kita tidak bisa pastikan seperti apa. harapannya dibantu sampaikan keinstansi terkait agar disampaikan bahwa warga disini menolak pembangunan tower supaya terealisasi bahwa pembangunan tower ini dihentikan, BTS jaringan telekomunikasi,” ungkap Bunga (nama samaran warga BTN Lompoe Mas I).

Dia berharap, dengan mengadu ke DPRD Parepare ini dapat membantu, untuk pengaduan ini sampai ke instansi terkait.

“Dibantu disampaikan kepada pihak-pihak terkait, agar disampaikan bahwa warga disini (BTN Lompoe Mas I) menolak pembangunan tower, agar pembangunannya dihentikan,” harapnya

Masuki Tahun Kedua Proyek Revitalisasi Kolam Renang Jompie Belum Di Fungsi

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kolam Renang Jompie Masih Terbengkalai Dikerjakan Desember 2019 dan Menelan Rp 664.500.000 APBD Parepare melalui Dinas PUPR. Proyek Revitalisasi kondisinya sangat memprihatinkan memasuki tahun kedua setelah dikerjakan sampai sekarang belum pernah difungsikan. Hal tersebut di ungkapkan pemerhati fasilitas publik Ricky Khadafi pada tim liputan radiomesra.com Ahad (01/08/21).

Menurut Ricky, Tahun Lalu warga setempat mengisi kolam tersebut dengan bibit ikan lele. Pembangunan yang menelan APBD parepare lebih setengah milyar rupiah, sebuah pemborosan anggaran yang tidak berdasarkan kebutuhan terkesan mengarah kepada kepentingan.

Lanjutnya, Belum lagi tempat penampungan air yang dialiri mata air dari atas gunung yang disamping kolam menjadi kebutuhan warga setempat di saat kemarau dimanfaatkan untuk mandi, mencuci pakaian, dan disaat air PDAM terganggu, Justru dihilangkan dan dijadikan ruangan penghisap air kolam.

“Harusnya kebutuhan masyarakat dipercantik. Bukan malah ditutup tempat kebutuhan warga sedari dulu yang bersumber dari matahari gunung yang tidak pernah kering seharusnya tidak dihilangkan. karena itu kebutuhan masyarakat memasuki tahun 2021 kondisi sangat memprihatinkan kamar mandi yang terkunci, tegel kolam retak, berlumut dan kusam sampai sekarang belum ada keseriusan pemerintah kota dalam hal pemanfaatan aset sarana dan prasarana milik pemerintah.” jelas Ricky

Ricky menambahkan Harusnya kebutuhan masyarakat dipercantik bukan malah ditutup. Tempat kebutuhan warga sedari dulu yang bersumber dari mata air gunung yang tidak pernah kering seharusnya tidak dihilangkan karena itu kebutuhan masyarakat.

Memasuki tahun 2021 kondisinya sangat memprihatinkan kamar mandi terkunci rapat , tegel kolam retak, berlumut dan kusam. Sampai sekarang Belum ada keseriusan Pemerintah kota dalam hal pemanfaatan aset sarana prasarana milik pemerintah yang bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang menelan Rp -+600 juta

H. Guntur Minta Ada Ruang Dialog Antara Wali kota Dan Warga Terkait Kondisi Terkini

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Advocat sekaligus Penggiat Media Sosial H. Guntur Paroki menilai pemerintah kota khususnya wali kota parepare Dr. HM. Taufan Pawe harusnya saat ini membuka ruang dialog yang lebih luas pada masyarakat kota parepare. H. Guntur mengungkapkan hal tersebut pada program obras radio mesra Jumat (30/07/21).

“Andai saya wali kota menginginkan suasana hati rakyat kita lebih utama dari yang lain. ajak dialog kalau memang itu untuk kemaslahatan daerah kita jadi kan dialog siaran langsung. Apa pendapat pendapat pemerintah, dalam hal ini dinas kesehatan dan lain-lain. ayo kita diskusi apa sebenarnya yang ingin kita capai. Terus pemerintah daerah juga bisa memaparkan keberhasilannya selama pandemi pembangunan yang sudah dicapai sekian persen. Dialog itu bukan mencari siapa yang benar dan atau salah tapi mencari solusi Jadi kalau ada perdebatan kita cari solusinya.” Jelas Guntur.

Tambah H. Guntur Paroki dirinya juga meminta Kepada pemerintah kalau bisa bikin terobosan pemerintah daerah ini kalau vaksin belum cukup jangan memberlakukan syarat yang aneh-aneh.

“Vaksin itu Kepada pemerintah kalau bisa bikin terobosan pemerintah daerah ini kalau vaksin belum cukup jangan memberlakukan syarat yang aneh-aneh kepada masyarakat. sehingga menimbulkan perlawanan. kalau kita di sini penduduknya 130.000 jiwa maka vaksin yang tersedia harus lebih dari 130.000 jiwa dan kalau ada lebihnya dilaporkan ke pusat.” Kata Guntur.

Bupati Tinjau Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Akbar Mesra
-
0

PINRANG, RADIOMESRA.  COM – Bupati Pinrang, H. A. Irwan Hamid, S.Sos., kembali melanjutkan sidak ke sekolah sebagai tindak lanjut rencana pembukaan pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Pinrang, Senin (02/08).

Bupati didampingi Kadis Kesehatan, Sekertaris Dinas Pendidikan, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinana Setda Pinrang, Camat Watang Sawitto, dan PKM Puskesmas Salo melakukan sidak ke beberapa sekolah yakni SDN 22 Pinrang, SMAN 11 Pinrang, SMPN 4 Pinrang, SDN 1 pinrang, SD Inpres Garessi, SDN 9 Pinrang, SDN 8 Pinrang. SDN189 Pinrang, SDN 247 Pinrang, SDN 13 Pinrang, serta Ponpes Tassbeh Baitul Quran 2 Cabang Salo.

Sidak yang dilaksanakan guna meninjau kesiapan sekolah dalam pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan di Era Pandemi saat ini. Kesiapan lingkungan sekolah baik penyiapan sarana cuci tangan yang memadai, pengaturan kursi di ruang kelas, serta kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal dasar yang harus disiapkan.

Bupati menyampaikan pembukaan pembelajaran tatap muka akan melihat kondisi zonasi di tingkat Kelurahan. Sekolah yang diizinkan dibuka yakni sekolah yang berada di zona hijau dan kuning sesuai aturan yang berlaku. Nantinya diharapkan para guru dan siswa yang masuk agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Untuk sekolah lainnya, Bupati berharap agar tim dari kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kecamatan agar terjun langsung melakukan pemeriksaan meninjau kondisi sekolah sebelum memberikan rekomendasi pembelajaran tatap muka.
.
.

Kecamatan Ujung Dukung Pelaksanaan Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – KPU Kota Parepare telah melakukan Penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah kota parepare dengan KPU Kota parepare tentang dukungan pelaksanaan kelurahan peduli pemilu dan pemilihan kamis (29/07/21) di ruang rapat pemerintah kota parepare.

Camat ujung Parepare Ardiyansyah Arifuddin di hubungi tim liputan radiomesra.com sabtu (31/07/21) terkait kegiatan tersebut mengatakan penandatanganan MOU antara pemerintah kota Parepare dengan komisi pemilihan umum terkait program kelurahan peduli pemilu dan pemilihan tahun 2021.

“Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 telah dilaksanakan penandatanganan MOU antara pemerintah kota Parepare dengan komisi pemilihan umum terkait program kelurahan peduli pemilu dan pemilihan tahun 2021. hari ini Jumat dilanjutkan penandatanganan MOU antara pemerintah kelurahan ujung sabbang dengan komisi pemilihan umum.” Jelas Arifuddin.

Lanjut mantan kabid kebersihan ini, kegiatan tersebut bertujuan dari program kelurahan peduli pemilu dan pemilihan ini untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas pemilih, menghindari masyarakat dari politik uang, menambah kesadaran masyarakat agar menjadi pemilih berdaulat sehingga nantinya tercipta pemilihan yang kondusif transparan dan berintegritas.

“Kegiatan ini hanya dilaksanakan sementara waktu di kelurahan ujung sabbang bersama kelurahan bumi harapan, harapan bapak wali kota semoga 22 kelurahan yang ada di kota Parepare dapat melaksanakan program kelurahan peduli pemilu dan pemilihan untuk kedepannya.” terang Arifuddin.

FKH Siap Bersinergi Pemkot Wujudkan P2KH

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Forum Komunitas Hijau (FKH) Kota Parepare siap terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Parepare dan multi stakeholder untuk merealisasikan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Parepare. Sinergi itu melalui edukasi, advokasi, dan aksi nyata.

Hal ini terungkap dalam Workshop P2KH FKH dan Pemkot Parepare, Perencanaan dan Strategi Merealisasikan Program Pengembangan Kota Hijau Parepare, di Baruga Peduli, Kecamatan Bacukiki, Parepare, Kamis, (29/07/21).

Sekretaris Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun yang mewakili Kepala Bappeda Samsuddin Taha dalam Workshop mengemukakan, tujuan Kota Hijau tidak sekadar menghijaukan kota, lebih dari itu.

“Pelaksanaan pengembangan kota hijau di kota Parepare melalui program pengembangan kota hijau yang dilakukan kembali oleh FKH ini merupakan suatu gerakan kota hijau untuk merespon perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. sebenarnya kegiatan ini bukan kegiatan baru tapi kegiatan sudah lama hampir 10 tahun sejak parepare mencanangkan parepare masuk ke grand city atau kota yang berkomitmen untuk menuju grand city.” Kata Zul

Lanjut Zulkarnaen, program tersebut sudah ada penandatanganan dengan Menteri PU dan tata ruang pada waktu itu tahun 2011 oleh wali kota dengan menteri terkait dengan Parepare menuju grand city. memang beberapa tahun terakhir suasana perkotaan semakin berat banyak hal hal yang harus pikirkan secara lebih seksama.

“hal hal yang harus pikirkan secara lebih seksama Dalam memasukkan kebijakan program yang lebih komperhensif realistis resolusi perubahan iklim. Jadi yang perlu diperhatikan disini terkait dengan tujuan kota hijau atau grand city sendiri. Tidak hanya sekedar menhijaukan kota tapi lebih mempunyai makna yang lebih luas dan lebih komperhensif yaitu kota yang ramah lingkungan. parepare yang kita upayakan menjadi Kota ramah lingkungan ini ada beberapa hal yg memang diperlukan yaitu memanfaatkan secara efektif efesiensi segala sumber daya ada di parepare, berupaya untuk mengurangi limbah baik itu sampah dan seterusnya, menerapkan sistem transportasi terpadu kesehatan lingkungan mengsinergikan lingkungan alam dan buatan selanjutnya dihal yang spesifik didalam perubahan kota hijau itu ada 8 atribut. ” Jelas Zulkarnaen.

Adapun 8 Atribut Kota Hijau:

1. Perencanaan & Perancangan kota ramah lingkungan (Green Planning and Design)
2. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (Green Open Space)
3. Peran serta Komunitas Hijau (Green Community/FKH)
4. Pengelolaan sampah ramah lingkungan (Green Waste)
5. Penggunaan energi yang efesien (Green Energy)
6. Sistem transportasi yang berkelanjutan (Green Transportation)
7. Pengelolaan & pemanfaatan air yang efektif (Green Water)
8. Bangunan Hijau (Green building)

Pemkot Keluarkan 1,8 Selesaikan Insentif Nakes

Akbar Mesra
-
0

PAREOARE, RADIOMESRA. COM – Pemerintah Kota Parepare sudah membayarkan insentif tenaga kesehatan (Nakes) yang tertunda pada periode Oktober hingga Desember 2020. Itu dibayarkan senilai total Rp1,8 miliar.

Tidak hanya pada 2020, Pemkot Parepare pun sudah membayarkan insentif Nakes pada 2021 yakni mulai Januari hingga Mei 2021 atau selama lima bulan. Itu senilai total Rp 3,7 miliar. Hal ini diungkap Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare, H. Jamaluddin Achmad yang dihubungi tim liputan radiomesra.com Sabtu (31/07/21).

“Insentif nakes untuk pemerintah kota Parepare kami sudah bayar kan yang pertama kami bayar kan itu tanggal 13 Juli adalah insentif nakes yang tertunggak tahun 2020. Tahun 2020 kita bayar Oktober, November, Desember 3 bulan itu sekitar 1,8 miliar. ini ditalangi oleh pemerintah kota Parepare karena anggaran yang dari pusat itu tidak turun sampai akhir Desember itu untuk nakes 2020. selanjutnya untuk insentif tenaga nakes untuk Januari sampai Mei itu kami sudah bayar kan tanggal 23 juli 2021 ini dengan jumlah sekitar 3,7 miliar itu untuk yang di rumah sakit.” Jelas Jamaluddin.

Lanjut Kepala BKD tersebut, sedangkan masih ada sekitar 300 juta untuk insentif nakes Puskesmas ini masih sementara di validasi dan akan di-review oleh inspektorat setelah itu selesai Pihaknya juga akan bayar kan selanjutnya untuk insentif nakes.

“Terkait dengan vaksinasi itu sementara proses karena itu harus ada SK nya dulu SK besaran. nah setelah itu kami juga akan verefiikasi datanya kalau ada sudah masuk dari SKPD dinas kesehatan kami harus menyampaikan kepada inspektorat unuk direviuw. setalah ada hasilnya kami bayarkan juga untuk insentif vaksinasi. ini kami lakukan karena memang kamu siapkan anggaran jadi anggaran itu kami alokasikan pada saat PMK 17 turun untuk insentif nakes itu dilakukan realokasi anggaran minimal 8% itu diperuntukan untuk penanganan covid19 itu 8% Dari dana bagi hasil dan DAU.”urai Jamaluddin

Tambah Jamaluddin, Dari dana bagi hasil dan DAU itu di siapkan anggarannya untuk kesehatan itu sekitar 37 milyard di situ ada juga yang dilakukan oleh kecamatan, dinas kesehatan, Rumah sakit, satpol PP, perhubungan itu. yang 37 miliar itu sedangkan untuk insentif di siap anggaran sekitar 14 miliar Jadi kalau semua data sudah masuk dari SKPD dan sudah diberi verefikasi dan sudah direviewi inspektorat semua insentif akan bayarkan.

Terobosan Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe yang mengintervensi insentif Nakes yang seharusnya kewajiban Kemenkes, dari APBD Parepare itu, menjadi perhatian nasional.

Pemkot Rancang Pemberian Bantuan Isoman

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pemerintah Kota Parepare tengah merancang pemberian kompensasi berupa tunjangan atau bantuan dana kepada pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri (Isoman) di rumahnya. Bantuan tunjangan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari itu diharapkan dapat membuat pasien fokus dalam Isoman, tidak lagi berpikir ke luar rumah atau aktivitas lain di luar.

Rancangan ini diungkap Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe di sela peninjauan proses awal pembangunan Masjid Terapung BJ Habibie Parepare, Kamis, (29/07/21).

“Kalau di hotel atau tempat lain apakah ada jaminan suasana batin warga nyaman? Jangan-jangan justru membuat mereka semakin stres sehingga imunnya turun. Daripada gagah-gagahan Isoman di hotel yang anggarannya tidak sedikit, mending kita salurkan agar dapat dirasakan langsung dalam bentuk pemberian tunjangan serta kita penuhi kebutuhan pangannya selama masa karantina,” ungkap Taufan Pawe.

Taufan Pawe berharap, konsep yang tengah dikaji bersama jajarannya itu dapat memenuhi kebutuhan warga yang sedang menjalani Isoman. Sehingga warga benar-benar dapat berdiam diri di rumah, tanpa harus keluar beraktivitas dengan alasan mencari nafkah.

Pengamat Politik Kebangsaan Unismuh Minta Pemprov Respon Pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara

Akbar Mesra
-
0

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM – Sejak tahun lalu diprogramkan oleh pemerintah pusat akan dibangun asrama mahasiswa Nusantara yang ada di 6 titik di Indonesia jakarta, surabaya, Bantul, Minahasa dan kota Makassar konsep tersebut di ungkapkan Pengamat politik kebangsaan Universitas Muhammadiyah Makassar Arqam Azikin di beberapa grup WA, Jumat (30/07/21). Menurutnya pembangunan tersebut sebagai bagian menyatukan anak bangsa.

“Ini adalah bagian menyatukan anak bangsa yang berada di 6 titik kota strategis untuk dibangun asrama mahasiswa nusantara (AMN). konsep ini bagus dari integritas nasional juga bagian dari program nasional untuk menjembatani interaksi kebudayaan antara sesama anak bangsa di Indonesia. Makassar bagian dari strategis ini karena Sulawesi Selatan Ini adik-adik kita yang berkuliah di seluruh Indonesia ada disini.” Kata Putra Parepare ini.

Lanjut Arqam Momentum inilah menjadi pencermatan pemerintah pusat atau secara nasional akan dibangun 6 titik. dirinya berharap Sulawesi Selatan jangan tertinggal dalam hal pembangunan asrama tersebut karena sejak tahun 2020 program ini sudah ada mudah-mudahan ini tidak terlewati.

“Ini perlu perhatian Plt gubernur Sulawesi Selatan agar ini dipercepat programnya agar pemerintah pusat segera membangun karena pemerintah provinsi hanya menyiapkan tempat atau lahan. pemerintah pusat akan membangun secara nasional di 6 titik. perlu dicermati dan diperhatikan ketua DPRD provinsi Sulawesi Selatan. dan anggota mari kita sambut pembangunan ini sangat penting demi kacamata kebangsaan kita demi kacamata penyatuan visi anak bangsa kita ke depan secara nasional di Makassar.” Harap Arqam

Arqam menambahkan dengan 5 lokasi titik lainnya informasi awal pemerintah mudah-mudahan tahun ini peletakan batu pertama sudah dimulai dan menuggu pemerintah pusat merespon secara cepat terlebih pemerintah provinsi Sulawesi Selatan belum ada titik terang bagaimana pembangunan ini dilanjutkan sementara pemerintah pusat harusnya sudah membangun sejak tahun lalu hingga sekarang tahun 2021

Penggiat Sosial Minta Pemerintah Cukupkan Persediaan Vaksin Sebelum Buat Aturan

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Praktisi Hukum dan Juga penggiat media Sosial H. Guntur Paroki meminta Kepada pemerintah kalau bisa bikin terobosan pemerintah daerah ini kalau vaksin belum cukup jangan memberlakukan syarat yang aneh-aneh. Hal tersebut di sampaikannya pada program obras Jumat (30/07/21)

“Vaksin itu Kepada pemerintah kalau bisa bikin terobosan pemerintah daerah ini kalau vaksin belum cukup jangan memberlakukan syarat yang aneh-aneh kepada masyarakat. sehingga menimbulkan perlawanan. kalau kita di sini penduduknya 130.000 jiwa maka vaksin yang tersedia harus lebih dari 130.000 jiwa dan kalau ada lebihnya dilaporkan ke pusat.” Kata Guntur.

Lanjut Guntur, karena jika berpergian harus disertai dengan sertifikat vaksin maka itu namanya pemerintah melanggar undang-undang HAM.

“Jadi kalau pemerintah sudah mencukupi vaksinnya dan melebihi penduduk yang ada di parepare, maka pemerintah memberikan satu notice kepada masyarakat bahwa kalau tidak bisa A maka harus B. mudah-mudahan pemerintah mendengar kalau ini yang mau diterapkan dengan baik semuanya wajib vaksin maka pemerintah menyiapkan tempat tempat vaksin yang mudah contoh di pelabuhan atau di bandara supaya mempermudah masyarakat atau misalnya di parepare di kelurahan masing-masing.” Jelas Guntur.

1...772773774...839Halaman 773 dari 839

Contact us: mesradio1028@gmail.com

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare