24.5 C
Pare-Pare
Minggu, Juli 13, 2025
spot_img
Beranda blog

Penyaluran Beras SPHP Tunggu Verifikasi Dinas Ketahanan Pangan 

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Melalui Program Obras Jumat (11/07/25) Pimpinan Cabang Bulog Parepare Muh. Junaedy mengatakan para Hari Rabu kemarin, Bolug Parepare  mendapat kunjungan dari dari ketua DPR di gudang Bulog, bertepatan hari itu juga mereka mendapat perintah dari Bapanas untuk penyaluran SPHP.

“Mohon maaf, dari juknis yang kami terima itu ada perbedaan terhadap penyaluran SPHP sebelumnya, sekarang itu data kios pengecer itu kembali diverifikasi, kembali di kroscek, dari dinas Ketapang. Data pengecer itu dipastikan betul-betul dia adalah pengecer, penjual beras yang langsung ke masyarakat. Hari kamisnya dinas Ketapang, Bulog sudah koordinasi dan langsung hari Kamis kemarin Ketapang sudah jalan ke pasar bersama kepala pasar, untuk kembali menverifikasi data-data kios pengecer dan itu sudah dilakukan.” Kata Junaedi.

Lanjut Junaedy, Jumat ini (11/07/25) bolug menunggu list nama pengecer dari dinas Ketapang. Pada juknis terbaru, pemesanan beras SPHP oleh pengecer itu via aplikasi, tujuannya agar Bapanas bisa monitor langsung pedagang berasnya.

“Kemarin pengecer datang langsung ke Bulog, pesanannya manual, pesan lalu transfer, sekarang pemesannya melalui aplikasi. Bapanas ingin memonitor langsung pengecer penjual beras SPHP, dan pengecer tersebut harus diverifikasi dinas Ketapang. Untuk berasnya, kami sudah siapkan sekitar 200 ton perhari. Untuk jadwalnya, harapan kami hari ini, tapi tentunya, kita juga bergerak dengan dasar jangan sampai kita bergerak lebih dulu dasarnya belum siap.” Ungkap Junaedy.

Junaedy menegaskan tidak ada masalah dengan kesiapan Bulog dan ketersediaan di gudang untuk kebutuhan masyarakat Parepare, untuk penyaluran menunggu verifikasi pengecer dari Dinas Ketahanan Pangan kota Parepare

Bappeda Pastikan Kegiatan Pada RKPD Harus  Dukung Pelayanan Dasar Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kepala Bappeda kota Parepare Zulkarnaen Nasrun pada tim liputan Jelajah kota radio mesra Kamis (10/07/24) mengatakan Kegiatan dalam RKPD ini harus  mendukung pelayanan dasar yang berdasarkan standar pelayanan minimal termasuk juga kegiatan-kegiatan atau program yang mendukung pencapaian The SDGs,  atau sistem Sustainable Development Goals yang lebih inti, target-target dari pemerintah provinsi yang sudah ditetapkan.

“Untuk Parepare itu, sudah harus disesuaikan. Memang. Ada beberapa yang kami targetkan berdasarkan kemampuan keuangan, dan kondisi situasi di kota Parepare, tapi karena provinsi ingin juga mendapatkan target dari pusat, maka dia mengharapkan target itu menjadi targetnya pemerintah kota Parepare, agar lebih optimis. Sehingga program-program  strategis untuk kesejahteraan masyarakat, baik itu peningkatan pemerataan pendapatan  masyarakat, kesempatan kerja lapangan berusaha, baik itu UMKM dan lain sebagainya.” Kata Zulkarnaen.

Lanjut Zulkarnaen, Target lainnya bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan data saing daerah ini menjadi hal yang utama harus masuk di tahun 2026 ini. yang jelas semua hal tersebut ini disesuaikan juga dengan kualitas lingkungan hidup sehingga secara rinci Bapedda berkewajiban  menjadi pendamping SKPD atau mengawal penerapan semua sub urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan untuk dilaksanakan di RKPD tersebut.

“Kita ketahui, bahwa RKPD 2026 ini, harus segera selesai di bulan Juli ini, dan setelah ditetapkan nanti melalui peraturan walikota, maka akan berpindah kepada penyusunan untuk kebijakan umum anggaran dan PPAS. Itu dikelola oleh SKPD badan keuangan daerah, tapi itu diambil alih RKPD. Saya kira, kita masih berjalan sesuai dengan agenda, sehingga program Bapak walikota bisa terlaksana dengan baik bisa secara ter struktur berjenjang dan tidak ada yang tertingga.” Terang Zulkarnaen.

Anggaran Jalan Terpenting Legislator PKB Minta Alternatif Anggara Lain

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Anggota Komisi III DPRD kota Parepare Andi Muh. Fudail lewat program Obras Rabu (09/07/25)  Menanggapi aspirasi masyarakat Bacukiki dirinya sudah mencoba menghubungi dinas PUPR. Awalnya, hampir semua jalan yang mereka kunjungi itu itu sudah diprogres dimasukkan program.

“Setelah beberapa waktu lalu, saya coba untuk mengingatkan pak widin karena sudah masuk bulan 5 waktu itu, ini menjadi masalah informasi, dari beliau bahwa anggaran yang seharusnya bisa kita gelontorkan untuk perbaikan jalan dibacukiki itu terhapus, dan dipotong, dialihkan ke yang lain, sehingga saya mencoba mengusulkan, kalau memang masih ada jalan, kita usulkan lagi di APBD perubahan. Bahkan ini informasi terakhir lagi, yang sangat saya kecewa juga, di jalan Tegal itu sudah matang sekali, tapi ternyata tidak memenuhi syarat, karena persoalan ukuran lebar.’ kata Andi Fudail.

Politisi PKB dapil Soreang ini lanjut menjelaskan ada juga beberapa yang sudah ada anggarannya, tapi ukuran lebarnya tidak memenuhi syarat, sehingga anggarannya itu ditarik kembali.

“Saya mencoba menyampaikan ke instansi terkait, agar supaya coba alternatif lain, adakah anggaran, karena kita sudah bicara pada masyarakat, bahwa jalan tersebut akan di kerja. Untuk kita menunggu informasi selanjutnya, karena sudah memasuki pembahasan anggaran perubahan. Mudah-mudahan ada nomenklaturnyanya agar supaya, harapan masyarakat bisa terealisasi. Dan insyaallah kami akan terus memantau untuk supaya itu agar terlaksana, termasuk juga yang di Tegal. Tegal sudah ada kepastian bahwa kemungkinan besar tidak jadi dikerjakan.” Kata Fudail.

Sebagai Perwakilan masyarakat di DPRD kota Parepare dirinya tetap optimis mencari jalan alternatif, solusi lain untuk  anggarannya yang dicapai seperti yang diusulkan kembali.

‘Karena anggarannya juga ditarik, menunggu persetujuan pak Walikota. Alhamdulillah saya sampaikan jalan yang dipersoalkan warga di wilayah pelindo itu itu sudah mulai proses pekerjaan bisa jadi bulan ini akan selesai.” Tambah Andi Fudail

SEB Mendagri dan Bappenas, Bappeda Parepare Siap Dukung Binwas Kinerja Kepala Daerah Program Strategis Nasional

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Jajaran terkait Pemerintah Kota Parepare mengkoordinasikan tentang Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4/3207/SJ, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun Tahun 2025. Surat Edaran Bersama (SEB) ini tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025-2029 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Rapat koordinasi berlangsung di Ruang Data Kantor Wali Kota Parepare, Jumat, (11/07/25), dipimpin oleh Pj Sekda Parepare Amarun Agung Hamka, dan dihadiri oleh para Asisten, Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun, Inspektur Daerah, serta jajaran Kepala SKPD terkait.

Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun mengatakan, evaluasi kinerja untuk kepala daerah dalam program strategis nasional ini meliputi penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, akses pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. “Bappeda Parepare mendukung dan siap melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja menindaklanjuti surat edaran bersama tersebut,” kata Zulkarnaen.

UPTD Samsat Parepare Laksanakan Operasi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – UPTD Samsat Parepare yang didampingi SatLantas Polres Parepare melaksanakan operasi penertiban pajak kendaraan bermotor di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Puluhan kendaraan terjaring operasi penertiban pajak kendaraan ini. Baik itu kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Selasa (08/07/25).

Kepala UPTD Samsat Parepare, Andi Sundari mengungkapkan, bahwa pihaknya melaksanakan kegiatan operasi penertiban ini guna menertibkan pengendara yang menunggak pajak kendaraan.

“Untuk menjaring kendaraan yang menunggak dan siap membayar ditempat. Terus Sekarang yang kita jaring sudah dan sudah ada beberapa yang membayar ditempat.” Ujar Andi Sundari.

Andi Sundari mengatakan, dari sejumlah kendaraan yang terjaring dalam operasi penertiban ini, kendaraan roda empat yang paling banyak mengalami penunggakan pajak. Andi Sundari menghimbau juga kepada seluruh masyarakat untuk taat dan patuh dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan.

“Saya menghimbau masyarakat wajib pajak di Parepare tolong dibayar pajaknya, karena masyarakat yang baik adalah masyarakat yang taat bayar pajak. Sekarang yang dijaring ada kendaraan roda dua dan roda” Imbau Sundari

Kadis Sosial Ungkap Tiga Komponen Penerima Rastra Parepare

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM Kepala Dinas Sosial Kota Parepare Andi Erwin Pallawarukka Lewat program ruang Bincang Senin (07/07/25) mengatakan Terkait dengan beras sejahtera yang merupakan salah satu program unggulan dari Walikota, pemerintah kota Parepare telah menganggarkan tahun 2025 ini untuk rastra kota Parepare, terdiri dari tiga komponen, masyarakat umum, miskin ekstrem, dan kerukunan keluarga masyarakat kusta lauleng.

“Proses awal dari rastra ini, tentu saja kami bersurat ke kelurahan kelurahan dengan syarat berDTKS, dan bukan penerima PKH atau penerima BPNT atau sembako. Waktu itu, 2000 penerima manfaat, dari usulan kelurahan, itu dilakukan verifikasi dan validasi data oleh dinas sosial, dengan melakukan pemadanan data dari aplikasi. Yang kedua, sasaran Six NG keluarga ex kusta lauleng sebanyak 33 orang, selanjutnya sasaran ketiga miskin ekstrem.” Kata Erwin.

Lanjut Mantan camat Bacukiki ini APBD pokok kemarin hanya 106 penerima manfaat, namun pada akhir 2024 kemarin, terbit lagi SK miskin ekstrem yang diterbitkan Bapedda sebanyak 247 kk. Inilah yang di tunggu termasuk lama karena ditunggu lagi SK parsialnya di bulan Mei. Dari ketiga data inilah, kemudian dinas Sosial olah verifikasi supaya tidak ada double, betul-betul tepat sasaran.

“Tiga sumber data yang masuk ini, yang kami verifikasi, dan validasi. Setelah data sasaran penerima kami finalisasi, dilanjutkan dengan penerbitan MoU antara pemerintah kota Parepare dan perum Bulog tanggal 23 juli. Kami telah melakukan MoU yang difasilitasi oleh bagian pemerintahan setdako kota Parepare dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian kerjasama antara dinas sosial dan Bulog.’ ungkap Erwin.

Erwin menambahkan, setelah dikonsultasikan dengan bagian pengadaan barang dan jasa, di sinilah mungkin agak lama, karena adanya pencermatan lebih lanjut, karena adanya perbedaan harga di DPA waktu itu masukkan masih 12.400, harga yang berlaku di Bulog, sekarang HET nya 14.900.

“Setelah berkoordinasi dengan bagian anggaran, hal ini memungkinkan, apabila pagu anggaran mencukupi, sehingga solusinya kemungkinan karena ada penyesuaian mungkin bulannya yang dikurangi, yang awalnya 12 bulan, mungkin saja nanti 7 bulan, karena kita harus berdasarkan penerbitan MOU dan kenaikan harga, untuk saat ini perjanjian kerjasama telah selesai dibuat, tinggal menunggu pencermatan perjanjian kerjasama oleh pihak Bulog kalau sudah buat tinggal bulognya nanti yang melakukan pencermatan lagi.” Tambah Erwin

Pemprov Sulsel Fasilitasi RKPD Kota Parepare 2026

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Bappelitbangda dan SKPD terkait melakukan fasilitasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2026. Rapat fasilitasi berlangsung secara virtual atau daring di ruang rapat Kantor Bappeda Kota Parepare, Rabu, (09/07/25)

Di hubungi Tim liputan jelajah kota radioesra Rabu (09/07/25) Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun mengatakan kegiatan yang kemarin dilaksanakan di bapeda merupakan kegiatan fasilitasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 RKPD yang di Bappeda susun.

“Ini diperiksa, dievaluasi oleh tim Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dan beberapa SKPD teknis. Terkait dengan tim yang dibentuk ini, dipertanyakan, dievaluasi, terkait dengan komitmen pemerintah Daerah dalam mendukung program pemerintah pusat, dan program pemerintah provinsi, sinkronisasi di yang dimaksud di sini, adalah adanya kesesuaian Linier kebijakan program strategis yang harus ada di dokumen LKPD tahunan ini,” kata Zulkarnaen.

Lanjut Zulkarnaen, RKPD 2026 ini merupakan RPJMD 2 tahun RPJMD walikota dan wakil walikota Tasming Hamid dan Hermanto dalam memimpin pemerintah kota Parepare. Yang di bahas di sini adalah tahun kedua tahun 2026, akan memuat penjabaran visi dan misi walikota dan wakil walikota. Bappeda melihat dari 2025 walaupun masuk dalam perubahan, tapi itu sudah dihitung tahun pertama. Tahun kedua ini, sudah harus full janji walikota di masyarakat.

“Kami sudah diskusi dengan SKPD terkait, untuk memasukkan di tahun 2026 ini. Tetapi akan berlanjut sampai tahun 2029, disepakati bahwa di RKPD ini harus memuat penjabaran visi dan misi dari walikota, harus mendahulukan semua permasalahan pembangunan isu strategis daerah, yang ada dalam RPJMD dari situ kami runut mana permasalahan yang bisa kita selesaikan di tahun pertama, pada tahun kedua ketiga dan sampai tahun kelima.” Jelas Zulkarnaen.

DPRD Sidak Persediaan Beras Bolug

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua DPRD Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir, Wakil Ketua Yusuf Layanan, Ketua Komisi I Dr. H. Kamaluddin Kadir, Anggota Komisi I  Ahmad Ariadi melakukan  Sidak di bulog Parepare dan ditemui langsung Oleh Pimpinan Cabang Bulog parpare, Rabu (09/07/25). Di konfirmasi melalui program Obras Kamis (10/07/25) Ketua DPRD kota Parepare mengatakan kunjungan Ke Bulog tersebut untuk mengecek stok beras.

“DPRD sudah turun langsung ke Bulog untuk mengecek stok beras, kita ketemu langsung kepala Bulog parepare. Kita juga heran ini, kenapa Bulog tidak segera melakukan operasi pasar. Dari penjelasan itu, Bulog hanya operator, tidak boleh melakukan tanpa perintah, regulatornya itu yang memerintahkan itu diantaranya Bapanas  (Badan Pangan Nasional) kalau sudah ada surat dari Bapanas, Dolog Baru melakukan penyaluran beras. Itu kemarin suratnya sudah ada, direncanakan hari ini (Kamis 10/07/25 red) sudah mulai disalurkan beras.” Kata H. Kaharuddin.

Lanjut H. Kaharuddin Kadir, Jumlah beras yang mau disalurkan untuk 40 pengecer di parepare, 2 ton pengencer, perhari.  Berarti ada 80 ton perhari dengan perkiraan jumlah kebutuhan masyarakat Parepare perhari cuma 20 ton, sedangkan Bulog rencananya akan menyalurkan 80 ton perhari, tanpa hari libur tetap disalurkan dengan ketentuan harga tidak boleh melebihi ketentuan

“Kemarin kepala Bulog harga maksimal di lapangan itu Rp. 12.500, dan kalau memungkinkan cuma Rp. 12.000 perkilo. Memang ketentuan harganya begitu, jenis berasnya ini medium, kalau rastra premium, kalau medium itu brokemnya maksimal 20%. Jadi sebenarnya stok di Parepare itu di gudang kita ada 105.000 ton, cuma memang tidak bisa disalurkan tanpa perintah dari Bapanas. Perintahnya kemarin sudah ada dalam bentuk surat, ini hari sisa teknik pelaksanaan dengan ketentuan semua pengecer yang terdaftar tidak boleh menspekulasi ini beras, dijual diatas harga dasar, atau dibawa ke tempat lain, itu tidak boleh atau cuma sebagian dijual sebagian ditimbun itu tidak boleh.” Ungkap H. Kaharuddin.

Politisi Golkar ini juga memastikan keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) kalau ada pengecer kedapatan itu langsung di blacklist, dicoret dan ditindaki oleh APH.

“Kalau beras bulog ini keluar cuma harganya maksimal 12,5 perkilo dasar yang dibelikan pengecer itu dari Bulog itu Rp. 11.000. Bulog akan turun mengawasi makanya akan dilibatkan APH kepolisian dan lain sebagainya, untuk memantau. Yang jelas, nanti nama-nama 40 pengecer ini itu akan ditransparankan oleh Bulog, kalau diantara 40 pengecer ini ada menjual diatas harga dasar, harga yang ditentukan Bulog itu bisa dilaporkan.” Tambah H. Kaharuddin.

Wali Kota Parepare Sidak RSUD Andi Makkasau

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Wali Kota Parepare, H. Tasming Hamid, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau, Rabu (09/07/25). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan sistem pelayanan kesehatan, baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap, berjalan maksimal dan sesuai harapan masyarakat.

Dalam sidaknya, Tasming Hamid mengunjungi sejumlah ruangan pelayanan dan berdialog langsung dengan pasien serta tenaga kesehatan. Dia ingin memastikan bahwa pelayanan yang diberikan di rumah sakit Tipe B tersebut benar-benar optimal, tanpa kendala maupun keluhan dari masyarakat. “Kita memantau langsung bagaimana penerapan sistem pelayanan yang ada di rumah sakit kita. Kami tentu ingin pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” ujar Tasming Hamid.

Mantan legislator DPRD Parepare dua periode ini menekankan pentingnya memberikan pelayanan terbaik di RSUD Andi Makkasau sebagai salah satu pusat rujukan kesehatan utama di kota ini. Ia menolak adanya praktik pelayanan yang berbelit-belit dan berharap rumah sakit mampu memberikan kenyamanan dan kepastian layanan bagi setiap pasien. “Sebagai salah satu pusat pelayanan kesehatan, tentu pelayanannya harus maksimal. Kita tidak ingin ada keluhan terkait pelayanan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Tasming Hamid juga menyoroti kesejahteraan para tenaga kesehatan, khususnya perawat non-ASN. Tasming Hamid mengaku memahami beban kerja mereka yang besar dan menyatakan komitmennya untuk peningkatan insentif bagi para tenaga perawat. “Tanggung jawab tenaga perawat kita cukup besar, kita atensi kondisi mereka. Mudah-mudahan ke depan bisa kita tingkatkan,” tandasnya.

Kunjungan Wali Kota ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah daerah terhadap mutu layanan publik di sektor kesehatan, sekaligus memastikan bahwa RSUD Andi Makkasau terus berbenah menjadi rumah sakit yang humanis, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan warga. (*)

Tim Balap Motor Parepare Yakin Bawa Medali Di Praporda Sulawesi Selatan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Menjelang pelaksanaan Pra Pekan Olahraga Daerah (Praporda) Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung di Attakae, Sengkang, Kabupaten Wajo pada September 2025 mendatang, tiga atlet balap motor Kota Parepare mulai intensif melakukan latihan untuk menjaga fisik, mental, dan meningkatkan skill balapan mereka.

Pelatih sekaligus pengurus tim Syafruddin Syam atau Pallung,, menyampaikan apresiasinya atas dukungan pemerintah kota yang telah memfasilitasi lokasi latihan bagi para pembalap. Ia pun mengatakan Gelaran tersebut sebagai Persiapan latihan cabor untuk persiapan di Attakae Sengkang bulan 9 tanggal 07 Praporprov Polda Sulsel.

“Kami ada persiapan mental, fisik dan kekompakan untuk kelas beregu parepare. Menurunkan 2 atlet, untuk kelas satu 150 beregu dan kelas satu 150 beregu dan 150 perongan  Kami gunakan atlet berprestasinya kota Parepare, ada Junaidi T ada Anis KS, untuk melatih dan dan membimbing anak usia dini. Jadi KONI parepare itu cabang balap motor masuk tim favorit. Karena kami sudah berapa kali mendulang medali emas tahun 2008 di Pangkep, medali emas di Bantaeng 3 medali emas, 1 perunggu dan insya Allah kami juga ingin mau dapat medali  medali di kejuaraan porda.” ungkap Pallung saat ditemui di lokasi latihan Sabtu (04/09/25).

Latihan berlangsung di arena balap Mattirotasi dan turut disaksikan langsung oleh Wali Kota Parepare H. Tasming Hamid, Ketua IMI Parepare H. Jen, Ketua Tim Pallung Zakir, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Iskandar Nusu selaku penanggung jawab lokasi latihan.

Kehadiran para pembalap dan latihan terbuka ini juga menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, terutama pencinta otomotif.

Latihan ini menjadi bagian dari persiapan serius tim balap motor Kota Parepare yang akan bertarung di kelas 150cc pada ajang Praporda mendatang.

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare