25.2 C
Pare-Pare
Rabu, Juni 10, 2026
spot_img
Beranda blog

Dinas Kesehatan Kota Parepare dan Puskesmas Lompoe Lakukan Inspeksi Depot Air Minum Lapas Parepare

Akbar Mesra
-
0
Dinas Kesehatan Kota Parepare dan Puskesmas Lompoe Lakukan Inspeksi Depot Air Minum Lapas Parepare

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare menerima kunjungan dari Dinas Kesehatan Kota Parepare bersama Puskesmas Lompoe dalam rangka pelaksanaan inspeksi higiene dan sanitasi terhadap depot air minum yang berada di lingkungan Lapas Parepare.

Kegiatan ini dipimpin oleh Inspektur Higiene Sanitasi Pangan Dinas Kesehatan Kota Parepare, Ibu Aisjah, S.K.M., M.Kes., bersama tim yang melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai aspek kelayakan depot air minum. Pemeriksaan meliputi kebersihan sarana dan prasarana, kelengkapan peralatan, kondisi lingkungan, proses pengolahan air, hingga standar sanitasi yang diterapkan dalam pengelolaan depot air minum.

Selain melakukan inspeksi pada depot air minum, tim juga melakukan peninjauan ke dapur Lapas Parepare untuk memastikan penyelenggaraan makanan bagi warga binaan telah memenuhi standar higiene dan sanitasi yang berlaku. Pemeriksaan mencakup kebersihan area dapur, peralatan masak, penyimpanan bahan makanan, proses pengolahan makanan, serta kondisi lingkungan dapur secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan peninjauan tersebut, tim inspeksi didampingi langsung oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Binadik) Lapas Parepare, Rustan, pengelola dapur Darwansyah, serta perawat Lapas Parepare, Rafika. Bersama-sama mereka meninjau seluruh fasilitas yang menjadi objek pemeriksaan sekaligus menerima masukan dan rekomendasi dari tim kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Ibu Aisjah, S.K.M., M.Kes., menjelaskan bahwa kegiatan inspeksi ini bertujuan untuk memastikan seluruh sarana penyediaan air minum dan penyelenggaraan makanan di Lapas Parepare telah memenuhi standar kesehatan dan sanitasi yang ditetapkan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa depot air minum dan dapur telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi yang berlaku. Dengan terpenuhinya standar tersebut, diharapkan kualitas air minum dan makanan yang dikonsumsi warga binaan tetap aman, sehat, dan layak sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit yang bersumber dari makanan maupun air minum,” jelas Ibu Aisjah.

Kepala Lapas Kelas IIA Parepare, Marten, Bc.IP., S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan inspeksi tersebut sebagai bentuk sinergi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan.

“Kami menyambut baik kegiatan inspeksi ini sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan, khususnya terkait penyediaan air minum dan makanan yang sehat bagi warga binaan. Masukan dan rekomendasi dari tim kesehatan akan menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan standar pelayanan di Lapas Parepare,” ujar Kalapas.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapat dukungan penuh dari jajaran Lapas Parepare sebagai wujud komitmen dalam menjaga kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan bagi petugas maupun warga binaan.

Optimalisasi Pendapatan Daerah, UPT Pendapatan Parepare Gencarkan Sweeping hingga Door to Door

Akbar Mesra
-
0
Optimalisasi Pendapatan Daerah, UPT Pendapatan Parepare Gencarkan Sweeping hingga Door to Door

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Parepare terus bergerak aktif guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Berbagai strategi optimalisasi terus digalakkan demi mendorong partisipasi wajib pajak sekaligus mendongkrak penerimaan daerah.

Hal ini disampaikan langsung oleh Pengolah Data dan Informasi UPT Pendapatan Wilayah Parepare, Muhammad Asy Ariy Arifin, S.STP., MM, di sela-sela kegiatan “Ngopi Berjamaah” yang berlangsung di halaman Masjid Raya Parepare pada Jumat (05/06/26).

Menurut Asy Ariy, salah satu langkah konkret yang rutin dilakukan adalah menggelar operasi (sweeping) atau razia kendaraan di jalan raya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan membangun sinergi bersama jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) setempat.

“Kami sudah melakukan beberapa optimalisasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan. Termasuk kami sering melakukan *sweeping* bersama rekan-rekan Satlantas guna mendorong saudara-saudara kita yang belum patuh,” ujar Asy Ariy.

Selain penertiban di jalan raya, UPT Pendapatan Parepare juga memiliki program *door to door* atau penagihan langsung dengan mendatangi rumah wajib pajak satu per satu. Ke depan, program ini akan semakin diperkuat melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota Parepare agar memiliki otoritas wilayah yang lebih kuat di tingkat lokal.

“Saat ini kami bersama Pemerintah Kota Parepare mendorong kegiatan penagihan dari rumah ke rumah tersebut. Rencana ke depan, kami sudah membangun komunikasi untuk bekerja sama dengan otoritas wilayah di Pemerintah Kota Parepare agar pelaksanaannya memiliki legitimasi wilayah yang lebih kuat,” tambahnya.

Melalui pendekatan langsung ini, diharapkan masyarakat yang sebelumnya tidak patuh atau sering lupa karena kesibukan, bisa lebih tertib membayar pajak. Momentum kunjungan ke rumah-rumah warga ini juga dimanfaatkan petugas untuk melakukan pendataan kendaraan. Asy Ariy pun mengimbau kepada masyarakat yang kendaraannya sudah berpindah tangan atau terjual agar segera melapor ke kantor Samsat terdekat agar datanya diperbarui.

**Penjelasan Sistem Pajak dan Program Undian**

Dalam kesempatan tersebut, Asy Ariy juga memberikan edukasi terkait sistem keterbacaan nilai pajak pada aplikasi atau sistem Samsat yang kerap ditanyakan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa nilai nominal pajak yang harus dibayar baru akan muncul di sistem ketika sudah memasuki waktu satu bulan sebelum jatuh tempo, dengan status keterangan “Belum Lunas”.

“Jika belum memasuki masa satu bulan sebelum jatuh tempo, statusnya di sistem akan tetap tertulis ‘Lunas Pajak’. Artinya, masa pajaknya belum jatuh tempo, sehingga sistem belum memproses nilai pembayaran baru. Pembayaran baru bisa dilakukan setelah satu bulan sebelum jatuh tempo, sesuai yang tertera pada lembaran notis pajak bagian depan,” jelasnya.

Oleh karena itu, bagi masyarakat yang masa pajaknya baru akan habis pada bulan Agustus hingga Desember, sistem saat ini belum membuka akses untuk pembayaran di bulan Juni.

Terkait program undian berhadiah yang sedang berjalan, Asy Ariy menegaskan bahwa kepesertaan undian dibatasi bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pada periode tertentu saja.

“Meskipun ada warga yang ingin ikut undian, namun jika kendaraannya belum jatuh tempo, maka tidak bisa dipaksakan untuk membayar sekarang. Sebab, yang masuk nominasi mendapatkan undian tersebut adalah mereka yang melakukan pembayaran di periode Januari sampai dengan Juni,” pungkasnya.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Tindak Lanjuti Masukan Masyarakat Terkait Distribusi LPG 3 Kg di Sulawesi Selatan

Akbar Mesra
-
0
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Tindak Lanjuti Masukan Masyarakat Terkait Distribusi LPG 3 Kg di Sulawesi Selatan

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menindaklanjuti sejumlah masukan dan perhatian masyarakat terkait distribusi LPG subsidi 3 kilogram di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, meliputi Kabupaten Pinrang, Kota Parepare, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).

Sebagai bagian dari komitmen menjaga kualitas layanan dan distribusi energi bersubsidi, Pertamina akan melakukan serangkaian pengecekan pada rantai distribusi LPG 3 kilogram guna memastikan proses penyaluran berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi secara konsisten melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap operasional pengisian di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) guna memastikan proses pengisian LPG berjalan sesuai prosedur dan standar operasional yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan tersebut, pengecekan dan sampling juga rutin dilakukan pada sejumlah titik distribusi hingga tingkat pangkalan untuk memastikan kualitas produk, ketepatan isi, serta keandalan penyaluran LPG kepada masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Pertamina dalam menjaga kualitas produk, ketepatan isi, serta keandalan distribusi LPG subsidi yang diterima masyarakat.

Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan bahwa setiap informasi dan masukan dari masyarakat menjadi perhatian perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan energi.

“Pertamina berkomitmen menjaga kualitas distribusi LPG subsidi mulai dari proses pengisian hingga diterima oleh masyarakat. Pengecekan dan sampling akan dilakukan secara bertahap pada rantai distribusi untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Lilik.

Lilik menambahkan bahwa Pertamina akan terus berkoordinasi dengan agen, pangkalan, dan pemangku kepentingan terkait guna menjaga keandalan distribusi LPG subsidi di wilayah Sulawesi Selatan.

Masyarakat juga diimbau untuk memperoleh LPG 3 kilogram melalui pangkalan resmi dan lembaga penyalur yang telah ditetapkan. Harga yang berlaku di tingkat pengecer berada di luar rantai distribusi resmi Pertamina sehingga masyarakat disarankan melakukan pembelian di pangkalan resmi untuk mendapatkan produk sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, masyarakat diharapkan menggunakan LPG subsidi secara bijak dan sesuai peruntukannya agar ketersediaan energi bersubsidi dapat terus terjaga dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak menerima manfaat.

Apabila masyarakat menemukan kendala layanan maupun indikasi pelanggaran dalam penyaluran LPG subsidi, laporan dapat disampaikan melalui Pertamina Contact Center (PCC) 135 untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Media Contact :
Lilik Hardiyanto
Area Manager Communication, Relation, & CSR
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi

BPS Parepare Siapkan 114 Petugas untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Akbar Mesra
-
0
BPS Parepare Siapkan 114 Petugas untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

PAREPARE, RADIOMESRA..COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare mematangkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE26). Dalam kegiatan strategis yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Walikota Parepare, Selasa (09/06/26), BPS menegaskan komitmennya untuk menghasilkan data yang valid dan terstandar.

Kepala BPS Kota Parepare, Dian Ernawaty, SST., M.A.P., menjelaskan bahwa pihaknya telah merekrut petugas lapangan secara ketat sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

“Total petugas yang kami siapkan ada 114 orang. Sebanyak 112 petugas akan melakukan pendataan secara door-to-door ke rumah-rumah dan sektor usaha mikro kecil. Sementara, 2 orang petugas khusus akan dialokasikan untuk mendata sektor usaha skala besar,” ujar Dian Ernawaty.

Dian menekankan bahwa data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 ini memiliki peran yang sangat krusial karena akan menjadi kompas pembangunan ekonomi nasional dan daerah selama satu dekade ke depan. Oleh karena itu, BPS menerapkan standar mutu yang ketat di setiap fasenya.

“Harapannya data Sensus Ekonomi ini benar-benar bagus karena mau dipakai untuk 10 tahun ke depan. Kami mengawal ketat mulai dari proses persiapan, pelaksanaan lapangan, evaluasi, hingga nanti dipublikasikan. Semua tahapan harus terstandar dengan baik agar hasilnya pun berkualitas tinggi,” pungkasnya.

Sinergi Internasional, KONI Pusat Dukung Sepak Takraw Indonesia Tembus Level Dunia

Akbar Mesra
-
0
Sinergi Internasional, KONI Pusat Dukung Sepak Takraw Indonesia Tembus Level Dunia

JAKARTA, RADIOMESRA. COM – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Letjen TNI (Purn.) Marciano Norman, menerima kunjungan kehormatan dari petinggi sepak takraw Asia dan dunia di Kantor KONI Pusat, Jakarta, Selasa (09/06/26).

Rombongan yang hadir meliputi Presiden Asian Sepaktakraw Federation (ASTAF) Datuk Abdul Halim Kader, Sekretaris Jenderal International Sepaktakraw Federation (ISTAF), serta Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PB PSTI) Dr. H. Surianto A.M., S.Ag., M.M. Pertemuan strategis ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja ASTAF dan ISTAF di Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 8–12 Juni 2026.

Fokus pada Pembinaan Usia Dini dan Kompetisi

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, para tokoh olahraga ini membahas sejumlah isu krusial demi mendongkrak prestasi sepak takraw Indonesia di panggung internasional. Beberapa poin penting yang dibahas antara lain:
* Peningkatan prestasi atlet nasional.
* Penguatan program pembinaan usia dini.
* Pengembangan kompetisi di tingkat nasional.
* Perluasan eksistensi sepak takraw Indonesia di level global.
Ketua Umum PB PSTI, Dr. H. Surianto A.M., menegaskan bahwa dukungan dari KONI Pusat memegang peranan sangat vital. Saat ini, PB PSTI tengah menggenjot program kompetisi yang berkelanjutan, salah satunya lewat peluncuran Liga Sepak Takraw Indonesia (LSI) 2026.

“Kami terus membangun sistem pembinaan yang berjenjang dan kompetitif. LSI 2026 rencananya akan digelar di lima wilayah Indonesia,” ujar Surianto.

Ia menambahkan, kehadiran pimpinan ASTAF dan ISTAF ke tanah air menjadi momentum emas untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam peta persaingan sepak takraw dunia.

Apresiasi dari Federasi Asia

Apresiasi tinggi datang dari Presiden ASTAF, Datuk Abdul Halim Kader. Ia memuji perkembangan pesat sepak takraw di Indonesia. Menurutnya, Indonesia punya modal besar untuk menjadi kekuatan utama sepak takraw internasional.

“Indonesia memiliki potensi besar, syaratnya adalah dukungan kompetisi yang berkelanjutan dan arah pembinaan yang terprogram dengan baik,” kata Datuk Abdul Halim.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menyatakan komitmen penuhnya. KONI Pusat dipastikan akan terus mengawal cabang olahraga potensial seperti sepak takraw, yang selama ini konsisten mengharumkan nama bangsa.
Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol solidnya sinergi antara KONI Pusat, ASTAF, ISTAF, dan PB PSTI untuk membawa masa depan sepak takraw Indonesia menuju level yang lebih tinggi. (*AD)

Perjuangkan Hak Warga yang Menetap Sejak 1948, Pansus Aset DPRD Sulsel Telusuri Sengketa Lahan di Parepare

Akbar Mesra
-
0
Perjuangkan Hak Warga yang Menetap Sejak 1948, Pansus Aset DPRD Sulsel Telusuri Sengketa Lahan di Parepare

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan spesifik ke Kota Parepare pada Senin (08/06/26). Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Pansus Kadir Khalid ini bertujuan untuk menindaklanjuti sengketa lahan aset provinsi yang diklaim oleh warga setempat di salah satu kompleks pemukiman.

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. H. Kamaluddin Kadir, menjelaskan bahwa kehadiran Pansus Aset Provinsi ini merupakan respons cepat atas aspirasi warga yang sebelumnya telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Parepare.

 “Kami di Komisi 1 menyimpulkan persoalan ini harus dibawa ke tingkat provinsi. Kebetulan DPRD Provinsi baru saja membentuk Pansus Aset, jadi kami langsung mengusulkan agar Kota Parepare menjadi lokus utama perhatian mereka. Alhamdulillah, hari Senin ini langsung ditindaklanjuti,” ujar H. Kamaluddin saat mendampingi kunjungan lapangan.

H. Kamaluddin membeberkan fakta historis berdasarkan data dari warga. Masyarakat diketahui telah menempati lahan tersebut sejak tahun 1948, di masa kolonial Belanda, jauh sebelum adanya fasilitas perkantoran resmi dari pemerintah provinsi. Saat itu, kawasan tersebut masih berupa hutan dan area pemakaman.

Fakta ini sekaligus meluruskan anggapan awal tim Pansus. Bangunan-bangunan rumah yang berdiri di lokasi tersebut ternyata dibangun secara mandiri oleh warga, bukan fasilitas kedinasan yang disediakan oleh pemerintah provinsi.

“Tadi sudah disampaikan ke Pansus, awalnya dikira aset bangunan ini didirikan oleh provinsi. Ternyata tidak, warga membangunnya sendiri karena dulu tidak ada fasilitas rumah dinas saat mereka ditempatkan untuk proyek jalan dan jembatan. Warga sudah tinggal di sini selama 60 hingga 70 tahun,” urai H. Kamaluddin.

Saat ini, pihak DPRD Kota Parepare tengah memburu dokumen krusial berupa surat pengusulan pengalihan aset yang pernah diajukan warga di masa lalu. Dokumen tersebut menjadi kunci yang dicari oleh Pansus Aset Provinsi untuk melegalkan hak kepemilikan tanah.

H. Kamaluddin berharap ada win-win solution dari pemerintah provinsi agar masyarakat bisa hidup dengan tenang tanpa dibayangi ketakutan akan digusur.

“Tidak mungkin masyarakat menggugat pemerintah, dan tidak mungkin pemerintah menggugat rakyatnya sendiri. Tadi ada beberapa opsi solusi yang berkembang, apakah nanti lahan ini akan dihibahkan, diberikan kompensasi, atau kebijakan lainnya. Yang pasti, jalan terbaik sedang dicari,” tambahnya.

Sinyal positif juga datang dari internal legislatif provinsi. Anggota Pansus Aset DPRD Sulawesi Selatan, H. Muh. Sadar, politisi Nasdem dari dapil Sulsel 6 ini  mengisyaratkan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Kami mengisyaratkan bahwa kita akan mengurus permasalahan ini dengan serius, dan siap memperjuangkan hak-hak warga yang ada di tempat ini,” tegas Muh. Sadar singkat di sela-sela peninjauan.

KPU Kota Parepare Imbau Partai Politik Lakukan Pemutakhiran Data Berkelanjutan

Akbar Mesra
-
0
KPU Kota Parepare Imbau Partai Politik Lakukan Pemutakhiran Data Berkelanjutan

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare mengimbau seluruh partai politik untuk secara aktif melakukan pemutakhiran data kepartaian secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban administrasi kepartaian sekaligus mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel. KPU Kota Parepare menegaskan bahwa data yang akurat dan mutakhir akan memperkuat kualitas demokrasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

KPU Kota Parepare mengingatkan bahwa pemutakhiran data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL dapat dilakukan oleh setiap tingkatan partai politik sesuai kewenangannya terhadap akun SIPOL yang diberikan oleh partai politik tingkat pusat. Karena itu, partai politik tingkat kota yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemutakhiran data melalui SIPOL diharapkan memanfaatkan fasilitas tersebut guna memastikan data kepartaiannya tetap akurat dan mutakhir.

Data yang dapat diperbarui oleh partai politik melalui SIPOL meliputi kepengurusan partai politik, domisili kantor tetap, keanggotaan partai, serta keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan.

Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kota Parepare, Nur Islah, mengingatkan bahwa batas waktu penyampaian hasil pemutakhiran data Semester I Tahun 2026 oleh partai politik paling lambat tiga hari kerja sebelum akhir Juni, yakni 25 Juni 2026.

“Dengan adanya pemutakhiran data secara berkala, diharapkan seluruh partai politik dapat memastikan validitas data yang dimiliki sehingga proses tahapan pemilu ke depan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi,” harapnya, Selasa (9/6/2026).

Kalapas Parepare Pimpin Apel Pagi dan Penyematan Kenaikan Pangkat Pilihan Ka KPLP

Akbar Mesra
-
0
Kalapas Parepare Pimpin Apel Pagi dan Penyematan Kenaikan Pangkat Pilihan Ka KPLP

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare melaksanakan apel pagi yang dirangkaikan dengan penyematan tanda kenaikan pangkat pilihan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka KPLP), Jerry Djarang, pada Selasa (09/06/26) di Tribun Lapas Parepare.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Parepare, Marten, Bc.IP., S.H., M.H., dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural serta jajaran pegawai Lapas Parepare.

Dalam kesempatan tersebut, Kalapas secara langsung melakukan penyematan tanda kenaikan pangkat kepada Jerry Djarang. Kenaikan pangkat yang diterima merupakan kenaikan pangkat pilihan, yaitu kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan dengan tingkat eselon lebih tinggi dari pangkat yang dimilikinya. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, kompetensi, dan kinerja yang ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas.

Dalam amanatnya, Kalapas Parepare menyampaikan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar penghargaan, tetapi juga amanah yang harus dijaga dengan meningkatkan kualitas pengabdian kepada organisasi dan masyarakat.

“Kenaikan pangkat ini merupakan bentuk kepercayaan dan penghargaan dari negara. Oleh karena itu, saya berharap dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas kinerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab,” ujar Marten.

Sementara itu, Jerry Djarang menyampaikan rasa syukur atas kenaikan pangkat yang diterimanya dan berkomitmen untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi organisasi.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh rekan kerja atas dukungan yang telah diberikan. Kenaikan pangkat ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memberikan kontribusi terbaik bagi Lapas Parepare,” ungkapnya.

Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat serta menjadi momentum untuk meningkatkan motivasi dan profesionalisme seluruh pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang semakin baik.

Pemkot dan BPS Parepare Canangkan Komitmen Bersama Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Akbar Mesra
-
0
Pemkot dan BPS Parepare Canangkan Komitmen Bersama Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Pemerintah Kota Parepare bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare resmi mencanangkan komitmen bersama dalam rangka pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE26). Kegiatan strategis ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Walikota Parepare pada Selasa (09/06/2026).

Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama yang dihadiri langsung oleh Walikota Parepare, H. Tasming Hamid, Kepala BPS Kota Parepare, Dian Ernawaty, SST., M.A.P., serta jajaran SKPD, camat, dan lurah se-Kota Parepare.

Dalam sambutannya, Walikota Parepare, H. Tasming Hamid, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan pilar penting dalam memotret struktur perekonomian daerah secara riil. Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat kota hingga kelurahan untuk memberikan dukungan penuh.

“Sensus Ekonomi 2026 ini adalah agenda nasional yang sangat krusial bagi arah kebijakan pembangunan kita. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran SKPD, camat, hingga lurah untuk mengawal, memfasilitasi, dan mengedukasi masyarakat serta pelaku usaha agar memberikan data yang jujur dan apa adanya kepada petugas,” ujar Tasming Hamid.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Parepare, Dian Ernawaty, SST., M.A.P., menyampaikan apresiasi tinggi atas respons cepat dan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Parepare. Menurutnya, kesuksesan SE26 sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan keterbukaan para pelaku usaha.

“Pencanangan hari ini adalah bukti nyata komitmen kuat Pemkot Parepare. Sensus Ekonomi yang digelar sepuluh tahun sekali ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menyajikan data seluruh aktivitas ekonomi, kecuali sektor pertanian. Kami berharap dengan dukungan sarana dan publisitas dari Pemkot, kesadaran masyarakat—khususnya para pelaku usaha di Parepare—bisa meningkat sehingga proses pendataan berjalan lancar tanpa hambatan,” jelas Dian Ernawaty.

BPS Parepare menjamin kerahasiaan data individu para pelaku usaha dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan murni untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan statistik, bukan untuk keperluan perpajakan

Tebar Dividen Jumbo, RUPST Telkom Pertahankan Jajaran Direksi

Akbar Mesra
-
0
Tebar Dividen Jumbo, RUPST Telkom Pertahankan Jajaran Direksi

Pemegang saham restui buyback Rp4 triliun dan penyegaran Dewan Komisaris sebagai penopang akselerasi transformasi digital TelkomGroup

JAKARTA, RADIOMESRA. COM –  PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mengeluarkan keputusan strategis berupa pembagian dividen jumbo kepada para pemegang saham. Perusahaan juga mempertahankan jajaran direksi seiring dengan fundamental bisnis yang kuat, sekaligus upaya menjaga momentum transformasi TelkomGroup.

Keputusan besar tersebut terjadi usai Telkom menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 secara daring, Senin (8/6). Rapat ini juga menghasilkan sejumlah keputusan strategis lainnya seperti, persetujuan program buyback saham, hingga penyegaran susunan Dewan Komisaris.

Para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar kurang lebih Rp21,9 triliun, di mana Rp17,8 triliun dana bersumber dari laba bersih tahun buku 2025, sementara sisanya sekitar Rp4,2 triliun diambil dari laba ditahan tahun sebelumnya. Pembayaran akan dilakukan paling lambat 10 Juli 2026 kepada pemegang saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada penutupan perdagangan 19 Juni 2026.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyampaikan dalam memperhitungkan pembayaran dividen Perseroan mempertimbangkan berbagai aspek, utamanya keseimbangan antara pengembalian kepada pemegang saham dan kebutuhan investasi jangka panjang.

Dia juga menegaskan bahwa fundamental dan arus kas Telkom makin kuat meski menghadapi tekanan industri dan ketidakpastian sepanjang tahun 2025.

“Keputusan dividen ini mencerminkan kepercayaan pemegang saham terhadap transformasi dan arah pertumbuhan yang kami bangun,” ujar Dian.

Selain dividen, RUPST juga menyetujui program pembelian kembali saham (buyback) senilai hingga Rp4 triliun. Buyback dapat dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar bursa, secara bertahap maupun sekaligus, dalam rentang waktu 12 bulan sejak 9 Juni 2026 hingga 8 Juni 2027. Langkah ini ditempuh sebagai strategi untuk meningkatkan nilai pemegang saham sekaligus menjaga stabilitas harga saham di tengah dinamika pasar.

Sepanjang 2025, Telkom mencatat pendapatan Rp146,74 triliun, EBITDA Rp72,24 triliun, dan laba bersih Rp17,81 triliun. Meski laba bersih tertekan akibat percepatan depresiasi dalam rangka total governance reset, dampak tersebut bersifat non-cash sehingga arus kas operasional tetap solid.

Telkom juga aktif merampingkan portofolio bisnis dengan melepas enam entitas non-core, termasuk penyelesaian divestasi AdMedika Group pada 2 Juni lalu. Di sisi pengembangan infrastruktur, proses spin-off aset dan bisnis wholesale fiber connectivity ke InfraNexia ditargetkan rampung pada kuartal ketiga 2026, seiring dengan dibukanya kembali inisiatif kemitraan strategis bisnis data center.

Perseroan juga bertransisi menuju model HoldCo–OpCo dengan pelaporan berbasis segmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

“Tahun ini kami mengakselerasi eksekusi strategi transformasi TLKM 30 secara disiplin dan terukur. Setiap langkah yang diambil diarahkan untuk membangun ekosistem digital nasional yang semakin maju, inklusif, dan berdaya saing global,” tambah Dian.

Terakhir, RUPST juga menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris guna memperkuat pengawasan atas agenda transformasi dan dinamika industri digital. Angga Raka Prabowo didapuk sebagai Komisaris Utama, didampingi empat Komisaris Independen yakni Deswandhy Agusman, Anthony Leong, Ira Noviarti, dan Rofikoh Rokhim, serta tiga Komisaris yaitu Rizal Mallarangeng, Edwin Hidayat Abdullah, dan Ossy Dermawan.

Sementara itu, jajaran Direksi tidak mengalami perubahan. Dian Siswarini tetap memimpin sebagai Direktur Utama, didukung delapan direktur yang meliputi bidang Direktur Enterprise & Business Service: Veranita Yosephine, Direktur Human Capital Management: Willy Saelan, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: Arthur Angelo Syailendra, Direktur Network: Nanang Hendarno, Direktur Strategic Business Development & Portfolio: Seno Soemadji, Direktur Wholesale & International Service: Budi Satria Dharma Purba, Direktur IT Digital: Faizal R. Djoemadi, dan Direktur Legal & Compliance: Andy Kelana.

*#ElevatingYourFuture*

123...738Halaman 1 dari 738

Contact us: mesradio1028@gmail.com

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare