25.6 C
Pare-Pare
Minggu, Oktober 25, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 771

Pemerintah Perlu Tanamkan Kesadaran Hukum Lebih Dini

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Penggiat Media Sosial sekaligus praktisi Hukum H. Guntur P. Said menilai perlunya kembali pemerintah untuk menanamkan kesadaran hukum bagi melaluiS. Hal tersebut di ungkapkan H. Guntur pada program Bincang Heboh pada jumat malam (06/08/21).

“Gema Darkum, Saya sadar bahwa apa yang dilakukan pemerintah tentang stimulasi P4 itu menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, kesadaran bernegara, kesadaran sebagai orang yang tidak lepas hukum dan sebagainya. kita tidak pernah lepas dari ke2 ini pendidikan agama dan PMP. sampai kita kakek nenek selalu diajarkan di perguruan tinggi manapun tentang kewiraan. itu kesinambungan namanya saja berubah istilah dan isinya sama saja batang tubuhnya sama bahkan kita diajarkan untuk mencintai tanah air ini dengan baik NKRI harga mati. “Jelas Guntur.

Lanjut Guntur, kesadaran hukum diajarkan ke generasi muda untuk lebih menyadari hukum dimana batasanmu di mana batasan. Gimana hukum sebagai pejabat sebagai masyarakat hak dan kewajiban terhadap pemerintah yang mengelola negara ini .

“Saya ingin mengimbau kepada pemerintah dalam kapasitasnya kalau dia melakukan tugas sebagai abdi negara. kalau dari jam 7 sampai jam 5 sore kecuali sabtu minggu dia adalah pejabat negara yang harus kita cintai dan hormati dan terus kita berikan masukan solusi kepada pemerintah kita. sebab kalau tidak kita berdosa. Namun sekarang ini beliau masyarakat biasa maka di sini saya mengimbau mohon peerintah anggarkan yang namanya sosialisasi hukum terhadap perilaku masyarakat sehari-hari melalui kelurahan apa saja yang di kelurahan itu dibahas anggarannya ada.”Jelas H. Guntur.

Tanggapi Keluhan Penjual, Camat Ujung : Kami Hanya Melaksanakan Tugas

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Tim Gugus Tugas Penanganan Covid19 Kecamatan ujung terus bergerak dan menggelar Operasi Yustisi di wilayah kecamatan Ujung seperti yang di gelar Jumat (06/08/31). Camat Ujung Ardiansyah Arifuddin pada tim liputan radiomesra.com mengatakan sebelum menggelar operasi tim terlebih dahulu menggelar apel kesiapan.

“Untuk kegiatan malam ini Jumat 6 Agustus 2021 kami melaksanakan apel penegakan hukum perwali nomor 31 tahun 2020 dan surat edaran 060 /48/GT-Covid19 terkait dengan penanganan penyebaran virus covid-19 di PC 19 di kota Parepare.” Kata Camat ujung tersebut.

Lanjut Ardiansyah, kegiatan pertama yustisi dalam kegiatan tersebut menemukan 21 pelanggar baik yang menggunakan roda empat maupun roda dua yang tidak menggunakan masker. Di 21 itu ada 10 kenakan sanksi administratif dan kenakan sanksi sosial. Selanjutnya tim melakukan pemantauan di wilayah kecamatan ujung terkait dengan surat edaran penanganan covid.

“Selanjutnya kami melakukan pemantauan di wilayah kecamatan ujung terkait dengan surat edaran penanganan covid. di mana waktu yang diberikan kepada pelaku usaha sampai jam 8 malam untuk makan ditempat dan jam 9 malam untuk pesan antar. Aksi protes sudah berapa kali dilakukan pedagang. bahkan Kami sempat diundang oleh komisi III dan para pedagang menyampaikan aspirasinya di komisi III DPRD kota Parepare. dan kami juga sudah memberikan keterangan disana pada intinya Kami tetap berpedoman pada surat edaran yang sekarang ini nomor 48 terkait dengan penanganan virus covid 19 di kota Parepare.” Jelas Mantan Kabid Kebersihan tersebut.

Lanjut mantan lurah lapadde ini, Ia menambahkan pihaknya sudah menyampaikan semua dan usulan masyarakat ketika melaksanakan pemantauan di bawah.

“Kami sudah sampaikan kepada pimpinan. sekali lagi kami sampaikan bahwa kondisi Parepare sangat memprihatinkan terkait dengan penyebaran covid sehingga kami mohon kepada masyarakat untuk bersabar bersabar khusus kepada para pelaku usaha untuk mematuhi jam malam yang sudah ditetapkan di surat edaran nomor 48 ini.” Terang Ardiansyah.

Dewan Minta Pemerintah Tetap Fokus Pada Bantuan Terdampak Covid

0

PAREPARE, RADIONESRA. COM – Semua bentuk anggaran dari pusat transfer daerah baik itu dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana insentif daerah itu difokuskan pada dua hal itu penanganan ekonomi dan pencegahan covid. Hal tersebut diungkapkan ketua komisi II DPRD kota Parepare Kamaluddin kadir pada program obras sabtu (07/08/21)

“Jadi kalau memang sasaran penanganan ekonomi dan pencegahan covid supaya difokuskan di situ. ketika ada anggaran yang diturunkan difokuskan di penyelamatan manusia dan penanganan ekonomi tapi kalau ada. Saya kira tidak ada masalah tapi fokus untuk memang pada pencegahan dan penanganan ekonomi. jangan sampai nanti kita fokus pada prasarana dan sarana ini ada yang terhambat atau ada yang terganggu di program pencegahan covid.” Kata Politisi gerindra tersebut.

Lanjutnya, karena sekarang ini juga ada masalah dengan oksigen ini yang perlu diantisipasi. Saat ini di kota Parepare memang perhatian betul-betul dalam rangka menyelesaikan kasus covid itu yang harus kita tempuh kalau seperti yang sudah dianggarkan di APBD.

“Tapi kalau perhatian kita dalam rangka memutus mata rantai penanganan covid dan penanganan ekonomi kalau dulunya memang prioritas kita alihkan mungkin skalanya ke penanganan ekonomi dan pencegahan covid. apa salahnya prasarana dan sarana kita undur dulu baru kita fokuskan kesini. apalagi memang dana dana  yang ada di APBD kecuali dana dana yang transfer daerah karena memang perintah dari menteri keuangan itu memang seluruh anggaran yang digelontorkan ke daerah itu dalam hal penanganan ekonomi dan dalam amanat peraturan menteri keuangan itu pencegahan dan penanganan ekonomi secara nasional.” Jelas Kanaluddin.

Lanjut Anggota legislatif dapil ujung ini, mungkin penanganan ekonomi dengan memberi bantuan kepada UMKM, kepada masyarakat yang terisolasi atau diberi stimulus. kalau memang ada dana disalurkan cepat apakah itu berbentuk natural atau barang ataupun dalam bentuk yang lain supaya bisa disalurkan agar masyarakat bisa tenang di rumah bekerja walaupun di rumah bisa produktif.

“Bukan berarti di rumah tidak dikasih bantuan masyarakat juga menunggu. masyarakat yang menjual pasti mau menjual. mau tidak mau kalau menjual pasti ada interaksi pasti ada kerumunan walau itu sudah diantisipasi pemerintah supaya kerumunan itu tidak terjadi secara besar-besaran. mungkin diatur sampai jam 7/8 boleh makan disitu tapi dengan batas 25 persen setelah itu delivery order.” urainya.

Panglima Dan Kapolri Tinjau Fasilitas Isolasi Terintegrasi

0

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, melakukan peninjauan Fasilitas Isolasi Terintegrasi (FIT) yang berada di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sabtu, 7 Agustus 2021.

Didampingi Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman beserta Forkopimda Sulsel, Panglima TNI dan Kapolri melihat langsung tempat isolasi terpusat bagi pasien positif Covid-19 tanpa gejala (OTG) dan gejala ringan, yang dihadirkan oleh Pemprov Sulsel.

Koordinator FIT Asrama Haji, dr Arman Bausat, menuturkan, FIT merupakan rumah sakit darurat yang diampuh oleh Rumah Sakit Provinsi Sulsel. Fasilitas ini diperuntukkan bagi pasien Covid-19 tanpa gejala atau gejala ringan, yang bisa berasal dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel, maupun dari provinsi lain yang kebetulan berada di Sulsel. Di FIT Asrama Haji ini, disiapkan 1.500 tempat tidur.

Dimana alur penerimaan pasien bisa melalui mandiri, rujukan rumah sakit/puskesmas, atau melalui call center/website telemedicine hallo dokter. Selama menjalani isolasi di FIT, pasien memiliki kegiatan rutin. Diantaranya olahraga, ibadah, berjemur dan hiburan. Untuk pelayanan check-up kesehatan mandiri, diantaranya disiapkan alat saturasi, oksigen ukur suhu, telemedicine halo dokter. Serta pemantauan pola hidup sehat dengan istirahat cukup, makanan bergizi, minum vitamin dan obat pereda keluhan.

Sementara itu, Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, berpesan untuk menjadikan penggunaan masker dan isolasi mandiri sebagai kebiasaan baru.

“Jadi ke mana-mana kita harus pakai masker. Kalau sakit, lapor ke dokter dan isolasi mandiri. Kalau OTG, maka saya minta untuk isoter. Karena dengan melakukan tindakan seperti itu, sama saja kita menyelamatkan nyawa orang lain terhadap paparan Covid-19,” pesannya.

Tim Gugus Kecamatan Soreang Gelar Penyemprotan Disinfektan Pasar Lakessi

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM. – Pemerintah kecamatan Soreang terus bergerak dalam upaya pengendalian penyebaran virus covid19 Di wilayahnya. Penyemprotan cairan desinfektan di area pasar lakessi akan terus dilakukan dengan melibatkan semua unsur yang ada di wilayah Kecamatan Soreang sebagai upaya pencegahan covid-19.

Kepala Puskesmas Lakessi Ilham Williem SKM., M. Kes pada tim liputan radiomesra.com jumat (06/08/21) mengatakan Tim Puskesmas Lakessi bersama tim Puskesmas Cempae dan lauleng yang tergabung dalam tim kecamatan Soreang yang dipimpin oleh camat Soreang melakukan penyemprotan pasar rakyat lakessi.

“Sore ini tim Puskesmas Lakessi bersama tim Puskesmas cempae dan lauleng yang tergabung dalam tim kecamatan Soreang yang dipimpin oleh camat Soreang melakukan penyemprotan pasar rakyat lakessi. yang rutin dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat. dilakukan sore hari ketika aktivitas pedagang sudah tidak ada lagi yang tentunya pagi harinya tentunya penuh dengan aktivitas pasar, aktivitas penjual dan pembeli.” Jelas Ilo sapaan akrab Kapus Lakessi tersebut.

Pemerintah Kecamatan Soreang terus mengingatkan kembali kepada warga masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.

KPU Pleno Data Pemilih Periode Juli

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dipandu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sitti Kadriyah Kadir, KPU Kota Parepare laksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juli Tahun 2021.

Rapat Pleno dibuka oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Hasruddin Husain pada Pukul 10.00 Wita berlangsung alot hingga Pukul 11.44 Wita dan diselenggarakan secara virtual. Pada tim liputan radiomesra.com kamis (05/08/21) Hasruddin mengungkapkan rapat pleno tersebut untuk penetapan data pemilih berkelanjutan untuk periode Juli tahun 2021. Pada kegiatan tersebut telah dilakukan penetapan jumlah pemilih.

“Pada hari Rabu tanggal 4 Agustus tahun 2021 KPU telah melaksanakan rapat pleno penetapan data pemilih berkelanjutan untuk periode Juli tahun 2021. Pada kegiatan tersebut telah dilakukan penetapan jumlah pemilih sebanyak 98.658 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 47.533 dan pemilih perempuan 51.125 yang tersebar di 4 kecamatan dan 22 kelurahan.” kata Hasruddin.

Lanjut Hasruddin, Karena berbagai keterbatasan sebagai implikasi dari merebaknya pandemi covid 19 di kota parepare, maka rapat tersebut digelar secara virtual. Rapat dihadiri oleh 5 orang komisioner, sekretaris, para kasubag, serta staf sekretariat di KPU kota di kota Parepare. hal tersebut mempengaruhi kegiatan pemutahiran mengingat data pemilih yang berhasil dihimpun setelah melalui proses verifikasi administrasi secara internal selanjutnya harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak terkait sebelum disajikan sebagai progres capaian bulanan pemutahiran.

“Semoga pandemi covid 19 di kota kita segera terkendali dengan baik. sehingga kegiatan kegiatan kita yang sangat substansi yang mengharuskan kita bertemu secara langsung bisa dilakukan kembali sehingga capaian capaian program kerja dari KPU kota Parepare sendiri bisa berjalan secara maksimal.” Tutup Hasruddin

Kadis Pendidikan Provinsi Tegaskan Kewenangan STM Bagian Kepala Daerah

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kadis pendidikan provinsi sulawesi selatan Prof. Dr. Muhammad Jufri mengungkapkan meski rencana awal dinas pendidikan akan membuka sekolah tatap muka langsung namun kembali di batalkan karena melihat perkembangan covid19 untuk setiap daerah berbeda. Menurutnya kewenangan membuka sekolah bukan kewenangan sepenuhnya dinas pendidikan tapi kewenangan kepala daerah dengan melihat perkembangannya covid19 di daerahnya.

“Sudah ada surat edaran bapak Plt. dan itu bukan kewenangan sepenuhnya dinas pendidikan tetap berkomunikasi telah dikeluarkan edaran oleh bapak Plt gubernur Sulawesi Selatan bahwa Sulawesi Selatan ini sesungguhnya siap untuk pelaksanaan belajar tatap muka bahkan dalam edaran itu sudah ada ketentuan yang ditetapkan agar pembagian berapa prosentase yang datang dengan melihat keadaan zona di masing-masing wilayah.” Kata, jufri.

Lanjut Jufri, ia mencontohkan misalnya zona hijau yang berada di daerah terpencil boleh melakukan 100%. daerah zona hijau di perkotaan itu boleh 50% paling tinggi dan daerah yang masuk zona orange hanya boleh 25%.

“Misalnya zona hijau yang berada di daerah terpencil boleh melakukan 100%. daerah zona hijau di perkotaan itu boleh 50% paling tinggi dan daerah yang masuk zona orange hanya boleh 25%.. Tetapi meskipun sudah ada ketetapan seperti itu sepenuhnya dalam surat edaran itu ditekankan bahwa tetap ada rekomendasi izin dari pemerintah kota kabupaten. itu rambu-rambu yang bersifat umum Saya juga tidak keluar dari SKB 4 menteri. tetapi tetap harus ada kewenangan surat izin rekomendasi dari pemerintah kabupaten kota termasuk persetujuan orang tua.” Jelasnya saat berkunjung ke parepare belum lama ini.

Abdul Hayat Laporkan Progres Penangan Covid Sulsel Ke Mendagri

0

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM – Sekertaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bagaimana progres penanganan Covid-19, dan proses vaksinasi di Sulsel hingga saat ini.

“Izin melaporkan, kemarin kita juga sudah melakukan virtual dengan Bapak Suhajar Diantoro dan hari ini kita juga melakukan lagi, dan tentu kita ingin lebih efektif dalam melakukan pengendalian Covid-19 ini,” ungkap Abdul Hayat via virtual kepada Dirjen Bina Administrasi Mendagri, Jumat 6 Agustus 2021.

Ia mengungkapkan, dari 24 kabupaten kota di Sulsel, Kota Makassar dan Tana Toraja masuk di level 4 selebihnya berada di level 3, 2 dan 1. Untuk itu, Abdul Hayat berharap kerjasama dengan seluruh Forkopimda di Sulsel serta kabupaten kota se-Sulsel, agar bisa mengendalikan bahkan keluar dari pandemi Covid-19 ini.

“Untuk Sulsel yang kita jaga adalah bagaimana level 1, 2 dan 3 ini tidak naik di level 4. Bahkan kita ingin yang 3 ke 2 dan 2 ke 1, dan kita segera keluar dari Pandemi ini,” harap Abdul Hayat.

Untuk menuju sebuah pengendalian tersebut, Pemprov Sulsel sudah menyediakan Asrama Haji sebagai tempat isolasi bagi pasien terjangkit Covid-19. Sedangkan Pemkot Makassar juga menyediakan isolasi terapung dengan kapal Pelni.

“Kalau di Sulsel ada Asrama Haji, kemudian oleh Wali Kota Makassar tempat isolasi terapung itu ada KM Umsini, kemudian ada BLK (Balai Latihan Kerja) untuk antisipasi (tempat isolasi) serta tenaga medis yang kami sediakan,” tutur eks Direktur Kemiskinan Kemensos RI itu.

Sedangkan untuk pengendalian, Pemprov Sulsel bekerjasama dengan para ahli epidemiologi dari berbagai perguruan tinggi di Sulsel untuk mencari sentral persoalan dari pandemi Covid-19 ini.

“Di bawah kendali Bapak Plt Gubernur kita melakukan berbagai model informasi dan evaluasi terkini dengan menghadirkan tim epidemiologi dari perguruan tinggi. Apa-apa saja sentral yang harus kita perhatikan dalam penanganan Covid-19 ini,” tutupnya. (*)

Share on Facebook

PKM Lakessi Pantau Pasien Isoman

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM. – Peningkatan Pasien Covid19 yang akhir akhir ini semakin signifikan serta adanya kejadian pasien meninggal karena isolasi mandiri dan arahan wali kota kepada puskesmas untuk lebih aktif memantau pasien isolasi mandiri. Hal tersebut di katakan Kepala puskesmas Lakessi Ilham Willem SKM., M. Kes Pada tim liputan radiomesra.com Rabu (04/08/21).

Lanjut Ilham, pemantau terhadap pasien isoman tersebut melibatkan lurah, dan stekholder lain dalam wilayah Puskesmas Lakessi.

“Dibeberapa kejadian meninggalnya pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dan terkonfirmasi covid-19. maka atas arahan bapak wali kota kami Puskesmas lakessi memantau semua pasien Isman yang ada di wilayah kerja kami. kami bersama lurah kemudian menurunkan dokter untuk memeriksa kondisi pasien tersebut apakah dia ada gejala-gejala ringan kita berikan obat-obatan atau vitamin. kalau memang penyakit gejalanya agak berat maka dianjurkan dan dibawa ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut.” Jelas Ilham

Untuk kecamatan Selain pemantauan pasien covid oleh Puskesmas, pemerintah kecamatan soreang juga membentuk posko Kelurahan untuk melakukan mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Selain melaksanakan Posko PPKM Camat Soreang bersama lurah, Bhabinkamtibmas dan bhabinsa melakukan patroli pemantauan diwilayah terkait warga yang terkonfirmasi covid 19.

Kegiatan pembagian Surat Edaran Nomor 060/48/GT-Covid-19 juga dilakukan untuk pelaku usaha yang ada di wilayah Kec. Soreang. Rabu (04/08/21).

Respon Keluhan Masyarakat, Komisi III Sidak Anjungan Cempae

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Setelah mreninjau proyek pembangunan masjid terapung di Jl. Mattirotasi Sumpang Komisi III DPRD kota Parepare, Rudy Najamuddin, Andi Muh. Fudhail dan Andi Amir Mahmud berlanjut melihat perkembangan Proyek Anjungan cempae di soreang. Ketua Komisi III DPRD kota parepare mengatakan kunjungan tersebut di lakukan karena adanya laporan masyarakat terkait yang katanya tidak sesuai. Rabu (04/08/21).

“Berdasarkan laporan masyarakat katanya ada yang tidak sesuai dengan makanya kami turun. dan setelah kami turun memang ada beberapa item yang belum dibenahi namanya juga baru memulai pekerjaan. termasuk pengerukan lumpurnya harus dikerok dulu baru ditimbun karena kalau tidak itu akan jadi labil timbunan nya.” Kata Rudy.

Lanjut Politisi P3 dapil Bacukiki ini, Anjungan Cempae ini adalah ikon pertama kali di kecamatan Soreang. Jadi pihaknya berharap kepada pelaksana supaya memperbaiki kualitasnya. Selama ini ikon kota yang banyak itu di kecamatan ujung kecamatan bacukiki barat. Rudy berharap ini menjadi ikon kecamatan Soreang dan menjadi objek wisata kecamatan Soreang karena ini nantinya jadi ruang terbuka hijau dan taman dan sebagainya.

“Kami berharap masyarakat Parepare khususnya masyarakat Soreang ini nantinya bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan atau melakukan pemeliharaan kedepannya. kami dari DPR komisi III akan terus menjadi atensi untuk mengawasi ini sampai selesai termasuk pembangunan masjid terapung tadi. kami memberikan masukan solusi-solusi semoga kedepan mereka ikuti solusi kita antara lain pekerja-pekerja lokal kita supaya bisa diakomodir. bisa dipekerjakan supaya bisa mengurangi angka pengangguran apalagi di masa pandemi masyarakat semua menjerit. mudah-mudahan masyarakat lokal bisa dipekerjakan dan mengurangi beban hidup mereka.” Jelas Rudy.

Pembangunan Anjungan Cempae telah dianggarkan sekitar Rp 20 miliar untuk mewujudkan Anjungan Cempae jadi ikon kebanggan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) nantinya akan ditata secara tepat dan teratur di area Anjungan Cempae. UMKM akan tata sedemikian rupa agar lebih indah terlihat.

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare