PAREPARE, RADIONESRA. COM – Semua bentuk anggaran dari pusat transfer daerah baik itu dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana insentif daerah itu difokuskan pada dua hal itu penanganan ekonomi dan pencegahan covid. Hal tersebut diungkapkan ketua komisi II DPRD kota Parepare Kamaluddin kadir pada program obras sabtu (07/08/21)
“Jadi kalau memang sasaran penanganan ekonomi dan pencegahan covid supaya difokuskan di situ. ketika ada anggaran yang diturunkan difokuskan di penyelamatan manusia dan penanganan ekonomi tapi kalau ada. Saya kira tidak ada masalah tapi fokus untuk memang pada pencegahan dan penanganan ekonomi. jangan sampai nanti kita fokus pada prasarana dan sarana ini ada yang terhambat atau ada yang terganggu di program pencegahan covid.” Kata Politisi gerindra tersebut.
Lanjutnya, karena sekarang ini juga ada masalah dengan oksigen ini yang perlu diantisipasi. Saat ini di kota Parepare memang perhatian betul-betul dalam rangka menyelesaikan kasus covid itu yang harus kita tempuh kalau seperti yang sudah dianggarkan di APBD.
“Tapi kalau perhatian kita dalam rangka memutus mata rantai penanganan covid dan penanganan ekonomi kalau dulunya memang prioritas kita alihkan mungkin skalanya ke penanganan ekonomi dan pencegahan covid. apa salahnya prasarana dan sarana kita undur dulu baru kita fokuskan kesini. apalagi memang dana dana yang ada di APBD kecuali dana dana yang transfer daerah karena memang perintah dari menteri keuangan itu memang seluruh anggaran yang digelontorkan ke daerah itu dalam hal penanganan ekonomi dan dalam amanat peraturan menteri keuangan itu pencegahan dan penanganan ekonomi secara nasional.” Jelas Kanaluddin.
Lanjut Anggota legislatif dapil ujung ini, mungkin penanganan ekonomi dengan memberi bantuan kepada UMKM, kepada masyarakat yang terisolasi atau diberi stimulus. kalau memang ada dana disalurkan cepat apakah itu berbentuk natural atau barang ataupun dalam bentuk yang lain supaya bisa disalurkan agar masyarakat bisa tenang di rumah bekerja walaupun di rumah bisa produktif.
“Bukan berarti di rumah tidak dikasih bantuan masyarakat juga menunggu. masyarakat yang menjual pasti mau menjual. mau tidak mau kalau menjual pasti ada interaksi pasti ada kerumunan walau itu sudah diantisipasi pemerintah supaya kerumunan itu tidak terjadi secara besar-besaran. mungkin diatur sampai jam 7/8 boleh makan disitu tapi dengan batas 25 persen setelah itu delivery order.” urainya.
