31.5 C
Pare-Pare
Jumat, Oktober 23, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 816

Melalui SE baru, RSA Harap Ada Kelonggaran Terhadap Hajatan Warga

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pelonggaran terhadap aktivitas masyarakat bukan hanya pada pembatasan jam beraktivitas pada malam hari, namun juga terkait dengan hajatan warga yang sebelumnya hanya bisa di lakukan pada tempat tertentu tapi di harapkan dengan terbitnya surat edaran baru bisa juga dilaksanakan di rumah warga. Demikian dikatakan Wakil ketua DPRD kota Parepare M. Rahmat Sjamsul Alam pada program obras radio mesra Selasa (22/02/21).

“Untuk hajatan dirumah mudah-mudahan hari ini bisa keluar pertimbangannya bahwa kegiatan hajatan itu boleh 25 sampai 50% nanti akan dijelaskan apakah di gedung atau di rumah tapi untuk saat ini saya tidak bisa pastikan tapi untuk point kemungkinan mudah mudah tim covid ini bisa lebih bijak mudah mudahn bisa tetapi apakah itu drumah atau di gedung intinya selama kita bisa mengikuti protokol kesehatan dengan dengan baik dan ketat Saya yakin itu bisa cuma pelaksanaannya susah dikontrol dan dikendalikan karena orang sudah banyak datang kita susah menegur.” Kata Rahmat

Lanjut Aleg Dapil ujung tersebut sebenarnya yang di soroti selama ini bukan pengetatan jam malam namun pada penegakan aturan yang belum efektif sehingga bisa mengurangi laju perkembangan penyebaran covid19.

” bertimbangan ini perintah bisa lebih bijak, ini bisa bertahap dengan kondisi yang agak bagus sebetulnya tidak efektif bukan masalah di tambahnya aturan ada karena tidak ada penegakannya itu yang harus dimaknai bukan di mana yang harus diperketat dan sebagainya makna itu sebenarnya tidak efektif kalau saya itu terhadap penegakan itu makanya di ritmenya itu selalu berbunyi poin terakhir bagi daerah yang tidak tercantum dalam poin 1 maka tetap melakukan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.” Jelas Rahmat

Wakil Ketua DPRD Minta Kelonggaran Aktivitas Malam Di Tambah

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Wakil ketua DPRD kota Parepare M. Rahmat Sjamsul Alam meminta agar tim gugas covid19 memperhatikan rytme warga untuk surat edaran baru dari tim gugus tugas covid19 yang mungkin berlaku dari 22 Feb-5 Maret NantiΒ  Hal tersebut diungkapkannya lewat program obras Selasa (22/02/21).

“Alhamdulillah mungkin ada kelonggaran yang akan dikeluarkan nantinya. kemungkinan untuk makan minum dari jam 9 naik ke jam 10 dan pernikahan diperbolehkan dengan standar 50 atau 25% karena memang untuk saat ini pemerintah memahami kondisi masyarakat bahkan kalau terlalu lama bahwa kalau terlalu lama tentu beresiko di sektor ekonomi.” Kata Politisi Demokrat parepare tersebut.

Lanjut Rahmat, dirinya berharap agar dengan sedikit longgar walau bertahap sampai betul-betul bisa kendalikan atau bisa dikontrol penyebaran covid tersebut. oleh karena itu Rahmat meminta masyarakat harus bekerja sama kalau nantinya pelonggaran waktu sampai jam 10 dan pengusaha bisa lebih tertib dan konsisten untuk mengikuti surat edaran yang ada.

“karena biar bagaimanapun juga tentu kita memahami pemerintah saat ini memang tugasnya untuk memutus mata rantai penyebaran covid. karena kalau terlalu lama berat biaya yang ditanggung oleh pemerintah kalau ini terus tidak terkendaliatau tidak terkontrol dan yang kedua tugas pemerintah memang menjaga kesehatan keselamatan warganya karena memang dua duanya tugas pemerintah menjaga kesehatan dan keselamatan warganya tentu juga menjadi utama bagaimana ekonomi tetap jalan.” Jelas Rahmat.

Ia menambahkan memang di sektor ekonomi dari sektor pertanian dari survei BPS itu sama data dari pemerintah untuk sektor pertanian perikanan perkebunan dan kelautan 4 sektor ini hanya memberi kontribusi 7,5% dari pertumbuhan ekonomi Parepare. yang terbesar memang dari perdagangan sebesar komoditas 16% konstruksi 15% dan 9% itu semua sektor jasa.

SMSI Sambut Positif Kebijakan Kapolri Terkait UU ITE

0

JAKARTA, RADIOMESRA. COM- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambut positif kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Melalui kebijakanya, Polri dibawah kepemimpinannya kini lebih mengedepankan pola restorative justice atau jalan damai, kecuali yang memecah belah bangsa terkait penanganan kasus yang berkaitan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam Surat Edaran No. 2/II/2021, Kapolri meminta penyidik menentukan dengan tegas apakah sebuah laporan masuk dalam kategori kritik, masukan, hoaks, atau pencemaran nama baik.

Bila masih kategori pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, Kapolri meminta penyidik mengedepankan jalur damai.

Menanggapi surat edaran Kapolri tersebut, hari Senin (22/02/21), Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus di dampingi sekretaris Jenderal SMSI M. Nasir menyampaikan kebijakan Kapolri tersebut merupakan langkah positif yang telah dibuat institusi Polri di tengah maraknya kasus pelanggaran UU ITE khususnya kepada media.

Namun demikian Firdaus berpendapat, UU ITE sejatinya dilahirkan untuk mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk itu ia berharap UU ITE dikembalikan ke alurnya awalnya tersebut dan pasal 27, 28, 29, serta 45 dalam UU ITE, sebaiknya dihapus dan pengaturan pasal-pasal tersebut dikembalikan ke KUHP.

Presiden RI Joko Widodo sebenarnya sudah mewacanakan untuk merevisi UU ITE tersebut, karena di dalamnya terdapat pasal β€œkaret” yang multitafsir dan memungkinkan disalahgunakan oleh penegak hukum atau orang yang berperkara.

Surat edaran Kapolri tersebut dipandang Firdaus sebagai langkah bijaksana dalam menangani perkara pelanggaran UU ITE.

Firdaus memberi contoh, walaupun telah ada kesepakan kesepahaman atau MoU antara Dewan Pers dan Polri tentang kasus pers agar ditangani dengan menggunakan UU Pers, tetapi masih banyak khususnya di daerah, wartawan yang dikriminalasi dengan UU ITE karena pemberitaanya.

β€œKita tetap dukung kebijakan yang telah dikeluarkan Kapolri, sambil kita menunggu rekomedasi revisi UU ITE yang tengah dirumuskan Dewan Pers terkait penyempurnaan UU ITE yang kini tengah digodok pemerintah,” pungkas Firdaus, diamini M. Nasir. (*)

Tekan Inflasi, Dinas Perdagangan Gelar Operasi Pasar Gula Pasir

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Perdagangan menggandeng Bulog kembali melakukan operasi pasar. Hal itu dilakukan sebagai upaya dalam menekan inflasi, khususnya terhadap harga gula pasir yang berada di atas harga ecer yang ditetapkan pemerintah. Senin, (22/02/21).

Sekretaris Dinas Perdagangan Parepare, Hj. St Rahmah Amir mengatakan, operasi pasar yang diagendakan menyasar 22 kelurahan di Kota Parepare untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga berdampak pada pengendalian inflasi.

“Operasi pasar gula pasir dilaksanakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga inflasi dapat terkendali bahwa kegiatan operasi pasar bekerjasama pemerintah daerah kota Parepare dan perum Bulog telah terlaksana kurang lebih 4 hari dengan sasaran lokus permukiman padat penduduk berkordinadsi dengan para camat sekota Parepare.” Ungkap Rahma

Lanjut Rahma dilaksanakannya operasi pasar ini melihat fenomena di lapangan harga gula pasir berkisar Rp. 14.000 sampai dengan Rp. 15.000 per kilogram. stok gula pasir yang ada di Bulog beberapa hari yang lalu sampai dengan 40 ton.

“Olehnya itu untuk menekan harga gula pasir sesuai dengan harga eceran tertinggi pemerintah yaitu Rp. 12.500 per kg pemerintah daerah menggandeng Bulog untuk pelaksanaannya. operasi pasar akan terus dilaksanakan sampai harga turun dan stabil. dengan demikian Kami yakin stop gula untuk masyarakat khususnya kota Parepare pada masa memasuki bulan Ramadan sampai masa panen tebu rakyat tiba dapat dipastikan cukup dan harga terjangkau di masyarakat.” Terang Rahma

Saat ini, beberapa kelurahan telah disasar dalam gelaran operasi pasar berupa penyediaan gula pasir dengan harga yang disesuaikan eceran pemerintah, Rp 12.500 perkilo.

Reses Andi Fudail Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ada yang berbeda dengan pelaksanaan reses anggota DPRD kota parepare pada tahun 2021. Hal tersebut di katakan Andi Muh. Fudail pada tim radiomesra.com Ahad (21/02/21).

Menurut Anggota DPRD Dari PKB ini, meski berbeda sacara sistem namun animo masyarakat untuk datang ke Reses pada jumat (18/02/21) kemarin tetap positif dan berjalan lancar walaupun dengan penerapan protokol kesehatan dengan ketat.

“Saya ingin menyampaikan bahwa proses reses anggota DPR tahun pertama tahun 2021 ini berjalan lancar dan alhamdulillah Animo masyarakat untuk datang reses tersebut juga sangat positif. dan walaupun dalam kondisi berbeda dengan tahun-tahun kemarin di mana proses ini harus kami mematuhi aturan dari pemerintah, harus mematuhi protokol kesehatan dan cukup direspon oleh masyarakat Cukup dipahami oleh masyarakat dan bahkan masyarakat sangat menyadari hal itu.” Kata Komisi III tersebut.

Lanjut Aleg Dapil soreang ini, Dan dalam prosesnya resesnya penjaringan aspirasi dengan melakukan tahapan beberapa tahap respon masyarakat akan pertanyaan yang diberikan untuk proses-proses tersebut itu tidak menggunakan sistem tanya jawab lagi dengan keadaan seperti ini.

“Kami harus melakukan sistem pencatat. Jadi undangan yang kami itu kami Lampiri lembaran aspirasi dari masyarakat menulis semua apa yang menjadi persoalan, Apa jadi masalah, apa yang menjadi keinginan dan telah tiba di lokasi maka lembaran aspirasi tersebut dimasukkan ke dalam box. proses berjalan dengan aturan pemerintah kami membatasi hanya 25 undangan dan itu bertahap. dan yang saya sampaikan pada kesempatan itu bahwa apa yang mereka tulis, apa yang mereka masukkan ke dalam box itu akan kami follow up, yang kami pelajari akan kami diskusikan dengan tim kami untuk selanjutnya kita masukkan dalam pokok-pokok pikiran.” kata Penggemar Touring in.

Lanjut Fudail, dari pokok pikiran itulah yang akan disampaikan ke pemerintah dengan harapan apa yang menjadi keinginan masyarakat agar supaya bisa diakomodir oleh pemerintah bahkan dirinya akan selalu mengikuti dan akan selalu melakukan komunikasi ke pemerintah agar supaya apa yang menjadi harapan oleh masyarakat, apa yang menjadi keinginan masyarakat yang ikut pada proses tersebut itu bisa terakomodir.

“Masyarakat yang ikut pada reses tersebut itu bisa terakomodir Setidaknya ada komunikasi dari pemerintah akan hal apa yang menjadi persoalan apabila itu nantinya ada yang terakomidir dan ada yang tidak tahu untuk selanjutnya kami akan sampaikan kembali ke masyarakat. nah proses penyerapan aspirasi.” Jelasnya

Fudail menambahkan Pada kesempatan tersebut ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dengan sistem yang dilakukan tentunya walaupun mereka sudah pahami mereka menyadari akan tetap menjaga kesehatan adalah hal yang utama.

“Untuk itu untuk semua warga masyarakat Parepare khususnya agar supaya Mari kita bersama-sama tetap mematuhi apa yang disampaikan oleh pemerintah, mematuhi protokol kesehatan agar supaya kita terhindar dari virus covid 19 ini dan bukan hanya kita kita harus menjaga keluarga kita dan lingkungan kita agar supaya virus covid cepat berakhir.” Tutup Fudail

Komisi II Minta Pelaksanaa Pagu Wilayah Indikatif Kecamatan Bermanfaat dan Berdampak Langsung Ke Masyarakat

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare Kamaluddin Kadir mengusulkan kiranya tahun ini pelaksanaan Pagu wilayah indikatif kecamatan dapat dilaksanakan bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat di kecamatan Ujung. Hal tersebut diungkapkanya pada tim radiomesra.com terkait pelaksanaan Musrembang kecamatan ujung yang dilaksanakan pada kamis (18/02/21).

“Secara umum dan program kegiatan yang saya maksud lebih bersifat kepada yang terdiri atas bersifat fisik karena kita ketahui bahwa ada beberapa banyak usulan warga yang disampaikan Namun karena keterbatasan anggaran sehingga beberapa prioritas usulan program kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan bahkan oleh masyarakat menyampaikan bahwa ada beberapa usulan yang sudah diusulkan beberapa tahun namun hingga kini belum dapat dilaksanakan.” Kata Kamaluddin.

Lanjut Aleg Dapil Ujung ini, jadi berdasarkan hal tersebut dirinya mengusulkan kiranya dapat diadakan penambahan anggaran Pagu wilayah kecamatan perlu disesuaikan dengan dana Kelurahan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 5% dari alokasi Yang ada sekarang ini sebesar 3% menjadi 5%.

“Jadi 5% berdasarkan undang-undang 23/2014 dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2014 tentang Kecamatan dan pemerintahan daerah dimungkinkan pemberian dana Kelurahan berdasarkan APBD diluar dana alokasi khusus. jadi ini juga berkaitan dengan dana Kelurahan yang oleh pemerintah pada tahun ini untuk tidak menganggarkan lagi mengingat dua alasan penting oleh pemerintah yang pertama penerimaan pendapatan dalam APBN semakin berkurang dan yang kedua fokus perhatian pada APBN tahun ini akan lebih difokuskan pada Penanganan dan pencegahan covid19 dan pemulihan ekonomi nasional secara khusus. Jadi kami berharap dalam pembahasan wilayah tahun depan kiranya melalui pembahasan dapat diberikan pro penambahan alokasi sebesar 5% dari total perhitungan celah fiskal yang disepakati oleh pemerintah daerah bersama DPRD. berdasarkan proyeksi penerimaan umum daerah dikurangi dengan proyeksi biaya Umum Daerah belanja umum daerah.” Terang Kamaluddin.

selanjutnya Anggota Fraksi Gerindra kota parepare tersebut juga mengusulkan kiranya dalam pelaksanaan Pagu anggaran Pagu wilayah indikatif di kecamatan ini dimungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan Permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan pasal 2 pasal 3 dan pasal 4 anggaran pagu wilyah indikatif dapat dilaksanakan berdasarkan pada 4 sektor.

“Yang pertama pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang kedua pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang ketiga pengadaan pengembangan pembangunan dan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan dan yang keempat pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan.” Urai Kamaluddin.

Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare Jadi Pembicara Webinar STIE AMKOP Makassar

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Politisi Gerindra yang juga ketua Komisi II DPRD kota Parepare Kamaluddin Kadir M. Si didaulat menjadi pembicara pada Webinar STIE AMKOP Makassar. Webinar dengan tema masih terkait kondisi ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Senin (22/02/21).

Kamaluddin dalam akun media sosialnya menuliskan, Perputaran ekonomi daerah saat ini menyusut. Hampir dirasakan semua daerah di Indonesia. Itu diakibatkan pandemi Covid-19 yang membuat kita terpaksa membatasi aktivitas. Termasuk aktivitas usaha.

“Kami menjelaskan solusinya yakni warga perlu beradaptasi dengan kondisi saat ini. Ekonomi bisa bangkit jika kita berkolaborasi untuk menggagas inovasi sistem perekonomian daerah. Salah satunya pemanfaatan ekonomi digitalisasi.” Jelas Anggota Legislatif Dapil Ujung tersebut.

Sekertaris Fraksi Gerindra DPRD parepare tersebut lanjut menjelaskan, Semua solusi akan sukses jika disokong dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah harus hadir mendukung para pelaku usaha Agar ekonomi daerah bisa kembali menggeliat Yakni dengan dibarengi bantuan stimulus bagi pelaku usaha.

“Alhamdulillah pada Webinar itu saya disandingkan dengan Ketua STIE AMKOP Makassar Bahtiar Maddatuang. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatannya berbagi ilmu bersama mahasiswa dan civitas STIE AMKOP Makassar.” Terang Kamaluddin.

Owner Kaos’Ta Apresiasi Hadirnya Coworking Space

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Berada pada satu lokasi representatif dimana terdapat mini cafe dan kantor bersama beberapa UMKM, jasa konsultan kopi (Celebes Coffee Shop), Jasa Konsultan Pengembang Aplikasi, Jasa Desain Grafis, Jasa Pelatihan Berbasiskan Teknologi, Penyedia Layanan Aplikasi Transaksi Mobile. Lauching Coworking Celebes Tech di Jl. Jend. Sudirman (depan SMK Bahari) Sabtu, (20/02/21).

Turut hadir dalam opening ini Owner Kaos Ta’ Syamsul Rijal Madani yang sangat mendukung pemuda-pemuda kreatif yang ada di parepare khususnya, berharap kedepanya Coworking Space ini bisa menjadi tempat teman-teman di parepare untuk bertukar pikiran dan sharing-sharing

“Saya sjamsul rijal madani dari kaos ta mengucapkan selamat dan sukses atas Grand Opening Coworking Space. ini menarik sekali karena hal ini sudah ada banyak berada di kota-kota besar seperti Jakarta Bandung Surabaya Semarang Jogja Malang ini banyak banget seperti ini. dan ini menarik patut dicontoh karena Bagaimana bisa menghubungkan orang-orang yang peduli atau satu ide dalam satu tempat mengirit juga bisa bareng-bareng.” kata Mantan Ketua Pelayan TDA tersebut.

Lanjut Rijal, dirinya mengapresiasi hadirnya Coworking Celebes Tech Dengan mengusung konsep kolaborasi bersama UMKM berlatar belakang support & service dengan misi mendukung digitalisasi UMKM sehingga mampu menciptakan ekosistem bisnis yang siap menyesuaikan perkembangan zaman utamanya di era 4.0 ini.

“Saya pikir ini hal yang positif semoga banyak-banyak UMKM yang saling berkolaborasi bisa Nanti saling memberikan masukan ide intinya positif yang Coworking Celebes Tech menciptakan energi positif lingkungan yang positif untuk teman-teman saling bertumbuh jadi sukses untuk working Celebes teks Semoga bisa lebih maksimal ke depan dan banyak tercipta ide-ide baru di Coworking Celebes Tech.” Terang Rijal

Plt Ketua KPU RI Ajak Masyarakat Kunjungi Rumah Mappamacca

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pelaksana Tugas (Plt) KPU RI, Ilham Saputra, beserta rombongan mengunjungi kantor KPU Kota Parepare, Sabtu (20/02/21). Hadir Koordinator Divisi Hukum KPU Sulbar, Farhanuddin, serta komisioner dari KPU Kabupaten Barru dan KPU Kabupaten Pangkep.

Ilham mengapresiasi Kantor KPU Parepare, serta mengajak masyarakat di Kota Parepare, mengunjungi Rumah Pintar Pemilu Mappamacca yang ada di kantor KPU Parepare.

“Bapak ibu sekalian warga parepare jika anda ingin mengetahui tentang kepemiluan, tentang jadwal pilkada Bagaimana Pemilu itu diselenggarakan anda bisa datang ke rumah pemilu KPU parepare rumah pemilu mappamacca siapanpun anda jika ingin mengunjungi rumah kami silahkan berkordinasi dengan sekertariat. kami akan terima dan layani dengan baik. ” Kata Ilham.

Ajakan tersebut Ilham tersebut, agar warga dapat lebih memahami terkait kepemiluan, termasuk perjalanan KPU dari masa ke masa. Masyarakat, kata Ilham lagi, juga bisa mendapatkan informasi terkait agenda pemilu, baik pilkada maupun pileg.

“kami akan siapkan staf kami yang bisa menjawab pertanyaan apapun terkait pemilu dan demokrasi sejarah kepemiluan, logistik diselenggaran, Bagaimana kerja kapan lebih independen di di masa reformasi dan masa demokrasi saat datang ke rumah pemilu mappamacca Parepare.” Terang Ilham

Wakil Ketua DPRD dan Ketua Komisi II DPRD Parepare Serap Aspirasi Lewat Musrembang Kecamatan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM β€” Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 tingkat kecamatan Kota Parepare, selesai. Musrenbang yang berlangsung di empat kecamatan masing-masing Kecamatan Bacukiki, Bacukiki Barat, Soreang, dan Ujung muaranya adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan.

Musrenbang di Kecamatan Ujung dihadiri Tim Bappeda Parepare yakni Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Andi Pangurisan Walinono. Perwakilan dari SKPD juga hadir di antaranya Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, dan Dinas PKP.

Wakil Ketua DPRD Parepare, M Rahmat Sjamsu Alam dan Ketua Komisi II DPRD Parepare, Kamaluddin Kadir ikut hadir memberikan arahan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Kamis (18/02/21)

“ada beberapa hal ponit pentingPelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan Ujung yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu yang dipimpin langsung oleh bapak camat ujung yang dihadiri langsung oleh Bapak Rahmat Sjamsul Alam serta dengan saya kamaludin Kadir selaku anggota DPRD kota Parepare daerah pemilihan Kecamatan Ujung, juga bappeda serta organisasi perangkat daerah terkait kemudian juga dihadiri oleh seluruh LPMK Kecamatan Ujung RT RW dan masyarakat yang diundang secara khusus dalam sudah dilaksanakan dengan ketat sesuai dengan protokol kesehatan. Adapun poin-poin penting yang saya maksud yang pertama terkait dengan beberapa usulan warga Kemudian yang kedua terkait dengan kondisi sosial ekonomi kemasyarakatan. masyarakat kecamatan Ujung secara umum pemberian bantuan sosial baik melalui APBN, APBD provinsi, dan APBD kota Parepare.” kata Sekertaris Fraksi Gerundra ini.

Lanjut Kamaluddin, hal lain yang di serap kemudian dengan data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh masyarakat belum jelas secara umum di tengah-tengah masyarakat. kemudian terlait dengan program kesehatan.

“Kemudian terkait dengan program pelaksanaan bantuan pemakaman oleh dinas sosial yang dianggap oleh masyarakat di kecamatan Ujung perlu untuk ditingkatkan jumlahnya kemudian usulan peningkatan kapasitas SDM LPMK RT RW dan delegasi-delegasi yang ada.” Terang Ketua Komisi II tersebut.

Kamaluddin menambahkan, dirinya bersama dengan wakil ketua DPRD M. Rahmat Syamsu Alam telah menjelaskan terkait dengan kondisi sosial ekonomi dan kemasyarakatan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh masyarakat.

“sudah kami jelaskan secara detail Adapun terkait dengan usulan untuk lebih ditingkatkan dan akan dibicarakan lebih lanjut akan kami tampung dan tulis dengan baik dan selanjutnya akan kami bicarakan dengan seluruh anggota DPRD dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait di pemerintah daerah kota Parepare.” Jelasnya.

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare