26.8 C
Pare-Pare
Minggu, Mei 31, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 642

Parepos Siap Gelar FGD Kepelabuhanan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pemerintah Kota Parepare bersama PT Pelindo IV yang diinisiasi oleh Harian Parepos akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait kepelabuhanan. FGD akan diisi oleh sejumlah narasumber kompeten diantaranya, Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe SH MH, Kapolres Parepare, AKBP Welly Abdillah SH SIK, GM Pelindo IV Kota Parepare, Sardi ST serta Komisaris PT Pelindo Jasa Maritim, Dr Sukriansyah S. Latief SH MH.

Direktur Harian Parepos di hubungi tim liputan radiomesra.com Kamis (07/10/21) mengatakan FGD ini di laksanakan dalam rangka memperingati 8 tahun pengabdian Wali kota Parepare Dr. HM. Taufan Pawe SH., MH., dan 3 tahun bersama dengan Drs H. Andi Pangeran Rahim

“FGD ini di laksanakan dalam rangka memperingati 8 tahun pengabdian bapak walikota Parepare dan 3 tahun bersama dengan bapak Drs H. Pangeran Rahim. kegiatan ini merupakan dalam bentuk diskusi yang insya Allah akan menghadirkan bapak wali kota Parepare Dr Taufan Pawe SH MH kemudian komisaris Pelindo yaitu Bapak Dr H Supriyansa Latif SH MH yang juga merupakan staf ahli dr wakil presiden bapak profesor Ma’ruf Amin. ” Kata Mappiar.

Lanjut H. Mappiar, FGD akan dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021 diparepare. FGD ini sangat menarik di ikuti karena akan membahas berbagai langkah strategis dalam upaya meningkatkan perekonomian khususnya di kota Parepare dan program yang kini gencar dilaksanakan oleh PT pelindo.

“Dalam hal digitalisasi pelayanan kepelabuhanan serta pentingnya pelabuhan kita diparepare untuk mengelola peti kemas. ini semua akan akan kita bahas dalam FGD ini dan insya Allah para pembicara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. termasuk bapak kapolrers Parepare Bapak AKBP Willy Abdullah SH dan GM Pelindo kota Parepare bapak Sardi ST yang mudah dan sangat energik ini sangat sesuai dengan tantangan yang dihadapi dikota Parepare.” Tutup Mappiar.

Bappelitbangda Sulsel turun, Ini yang Di Sampaikan Bappeda

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Tim dari Pemerintah Provinsi Sulsel dalam hal ini Bappelitbangda Sulsel turun melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program dan Kegiatan Pembangunan Sulsel, APBN/PLHN, DAK, dan APBD Triwulan II dan Triwulan III TA 2021 di Kota Parepare.

Tim yang terdiri dari Aisyah, Henny A Rachim, Perencana Madya Bappelitbangda Sulsel, beserta anggota tim lainnya diterima Kepala Bappeda Kota Parepare Samsuddin Taha yang diwakili Sekretaris Bappeda Zulkarnaen Nasrun di Paputo Beach Parepare, Kamis, (07/10/21).

“Kemarin kami melaksanakan Pendampingan bersama dengan Bappeada provinsi yang secara langsung datang ke kota Parepare untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait penggunaan dan pemanfaatan dana APBD provinsi Sulawesi Selatan yang ada di parepare dan DAK provinsi yang ada dipare pare yang hadir pada acara tersebut berlangsung dari Tim monitoring dari yang hadir 2 orang dari perencana madya hadir dari SKPD yang diundang yaitu UPT dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Sulawesi Selatan.” Kata Zulkarnaen.

Lanjut Sekertaris Bappeda tersebut, khusus untk SMK SMA yang hadir kepala sekolah SMA 3, 4 dan SMA 5 yang dimonitoring para penerima hibah bantuan sosial dari kesra bantuan mesjid yang dimonitoring juga sudah terlaksana atau belum begitu juga bantuan provinsi.

“Alhamdulillah pada tahun 2021 ini Pemkot Parepare menerima bantuan keuangan provinsi sebesar 10 M yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu pembangunan jalan akses yang di jalur 2 tapi untuk tahun ini kita hanya 1jalur yang anggarannya 9 M lebih selebihnya itu 150 Jt untuk stunting selain diskusi tentang hal tersebut beberapa kendala yang disampaikan terkait pencarian keuangan disampaikan bahwa bantuan keuangan disampaikan oleh kepala BKD bahwa bantuan keuangan tersebut belum sesuai.” Jelas Zul.

Zulkarnaen menambahkan apa yang pemda parepare butuhkan karena sangat jauh dari apa yang diinginkan tapi sudah bersyukur sudah turun tahap awal mudah mudahan tahun 2022 akan ada lanjutan.

“Selanjutnya setelah rapat koordinasi dilakukan kunjungan lapangan melihat mesjid yang akan diberikan bantuan didaerah lumpue mesjid attaun dikunjungi juga adalah pembangunan jalan akses Alhamdulillah Sudah terlaksana walaupun baru 10% dari pembangunan fisiknya sudah dilihat dan dicatat terkait karena sampai sekarang belum juga cair bantuan provinsi sementara dalam proses.” Tutup Zulkarnaen.

Menuju Sulsel Bebas Korupsi, Wali Kota Parepare Support Aplikasi Lapor Korupsi

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe diwakili Plt Kepala Dinas Kominfo Parepare, Amarun Agung Hamka menghadiri launching aplikasi Lapor Korupsi yang dirangkai penanda tanganan perjanjian kerja sama proyek perubahan “Optimalisasi Pengawasan Tipikor Melalui Kebijakan dan Sistem Terintegrasi Menuju Provinsi Sulsel Bebas dari Korupsi”.

Kegiatan berlangsung di ruang Reskrim Polres Parepare, yang dibuka secara virtual oleh Kapolda Sulsel, Irjen Pol Merdisyam, Kamis, (07/10/21). Hadir secara terbatas Forkopimda Parepare, Inspektur Kota Parepare, dan sejumlah pejabat Polres Parepare.

Aplikasi Lapor Korupsi ini merupakan proyek perubahan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri.

Hamka, sapaan akrab Plt Kadis Kominfo Parepare menyampaikan permohonan maaf oleh Wali Kota Parepare karena berhalangan mengikuti launching secara langsung.

Hamka mengungkapkan pesan dari Wali Kota bahwa Pemkot Parepare mengapresiasi dan bangga terhadap polisi yang menghadirkan inovasi baru yakni aplikasi Lapor Korupsi.

“Pemerintah Kota Parepare sangat mengapresiasi acara launching aplikasi Lapor Korupsi ini. Mohon maaf Bapak Wali Kota tidak sempat hadir secara langsung,” kata Hamka.

Hamka mengemukakan, hadirnya aplikasi Lapor Korupsi sebagai suatu bukti lembaga Kepolisian berkomitmen tinggi dalam upaya penguatan pemberantasan korupsi.

“Pemkot Parepare sangat mendukung. Itu sebagai komitmen kami mendukung lembaga Kepolisian dalam hal penguatan pencegahan tindak pidana korupsi,” ungkap Hamka.

Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam mengatakan, tingginya tindak pidana korupsi berdampak kepercayaan kepada aparat penegak hukum sehingga dibutuhkan perhatian khusus dalam memberikan pencegahan terhadap penangangan korupsi salah satunya melalui aplikasi ini.

“Kita telah melakukan beberapa langkah antisipasi seperti penyuluhan, kerja sama, lintas sektoral, dan penindakan hukum Tipikor namun korupsi di negara kita masih kerap terjadi,” kata Kapolda.

Karena itu, dia berharap melalui aplikasi ini yang merupakan pertama kali dibuat di jajaran Polda memberikan kontribusi dalam meminimalisir terjadinya korupsi dan bisa diikuti jajaran Polda se-Indonesia. (Hms/Propim)

Sulbar Studi Banding Terkait Kota Layak Anak ke Parepare

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Inovasi dan keberhasilan Kota Parepare pada beberapa sektor menarik banyak daerah lain bahkan hingga luar Provinsi Sulawesi Selatan untuk datang berguru.

Kini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang datang melakukan studi banding atau kaji banding terkait Kota Layak Anak (KLA). Keberhasilan Parepare menjadi KLA predikat Nindya menjadi alasan Pemprov Sulbar untuk mencontoh Parepare.

Rombongan Pemprov Sulbar dipimpin Kepala Dinas P3AP2KB Sulbar, Jamilah Haruna, bersama sejumlah SKPD Sulbar, SKPD Mamuju Tengah (Mateng), bahkan Ketua TP PKK Mateng diterima oleh jajaran Pemkot Parepare di Balai Ainun Habibie, Parepare, Jumat, (07/10/21).

Di antaranya yang menerima rombongan Pemprov Sulbar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Parepare, Hj Andi Rusia, Sekretaris Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun yang mewakili Kepala Bappeda Samsuddin Taha, Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Parepare Adi Hidayah Saputra, SKPD terkait lainnya, dan Forum Anak Kota Parepare.

“Kami datang berkoordinasi dan berkonsultasi terkait predikat Nindya Kota Layak Anak yang diraih Parepare, karena Provinsi Sulbar juga berharap bisa meraih predikat yang sama. Makanya perlu ada pembanding sehingga predikat itu bisa dicapai oleh Provinsi Sulbar,” ungkap Jamilah Haruna.

Dirinya berharapkan agar Pemerintah Kota Parepare dapat memberikan ilmunya tanpa ada yang ditutup tutupi.

Kepala DP3A Parepare, Andi Rusia mengemukakan, untuk mencapai KLA kategori Nindya diperlukan koordinasi kolaborasi yang terintegrasi pada semua stakeholder. Semua SKPD harus terlibat langsung.

“Hal terpenting, dibutuhkan kerja-kerja tim dan terintegrasi dari SKPD-SKPD, serta dukungan pimpinan daerah dalam hal ini Wali Kota untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Inilah salah satu poin penting sehingga Kota Parepare bisa mencapai predikat Nindya,” papar Andi Rusia.

Senada dengan itu, Sekretaris Bappeda Parepare, Zulkarnaen mengungkapkan bahwa untuk memperoleh predikat Kota Layak Anak, setiap kegiatan harus ada payung hukumnya seperti Perda atau Perwali serta inovasi inovasi terkait keterlibatan anak.

“Di Parepare ini kita libatkan anak dalam pembangunan, seperti Musrenbang Anak dan kegiatan kegiatan lainnya yang melibatkan peran anak anak,” terang Zulkarnaen.

Zulkarnaen menjelaskan, KLA adalah kota dengan sistem pembangunan berbasis komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak terintegrasi.

Parepare pada 2017 dan 2018 dalam penilaian Kota Layak Anak meraih predikat Pratama, kemudian pada 2019 meraih predikat Madya, dan pada 2020 menjadi Nindya.

Komitmen Pemkot Parepare terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak terintegrasi diwujudkan dalam regulasi Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Rancangan Perda Kota Layak Anak (KLA) dalam tahap Ranperda dan telah uji publik, serta adanya Perwali tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA 2020 sampai dengan 2023.

Kemudian menetapkan Klaster Kota Layak Anak yang meliputi Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Pengasuhan Alternatif, dan Perlindungan Khusus.

Parepare juga melibatkan lembaga masyarakat di antaranya Tim Penggerak PKK dan Bhayangkari. Juga ada dukungan dari dunia usaha. Tidak kalah pentingnya dukungan media massa cetak, online, dan elektronik dalam menyebarluaskan informasi tentang KLA. Di samping itu, Parepare mengoptimalkan peran Forum Anak.

“Inovasi dari setiap SKPD juga mendukung Kota Layak Anak. Seperti inovasi Dinas Dukcapil bernama Adidaya. Inspirasi Sekolah Anak Pasar. Inovasi Kelas Ibu Hamil di Sekitar Pantai. Inovasi Ocday, Sehari Belajar di Luar Kelas. Dan inovasi Odha oleh Puskesmas Madising Na Mario,” tandas Zulkarnaen. (*)

Pemkot -Unhas Sosialisasi Tepung Telur Kaya Antioksida

0

PAREPARE, RADAIOMESRA. COM — Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar memanfaatkan hasil-hasil penelitian.

Salah satunya penelitian produk telur menjadi tepung kaya antioksidan yang diseminasikan atau sosialisasikan di Balai Ainun Habibie Parepare, Senin, (04/10/21).

Produk tersebut merupakan hasil penelitian dari Unhas yang disosialisasikan ke beberapa SKPD di Parepare melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Parepare.

Dosen Unhas yang menjadi narasumber, Dr Nahariah mengatakan, produk tersebut sebagai bahan pangan fungsional.

“Dan bisa menjadi lebih ekonomis dan efisien jika sudah menjadi industri. Hal ini diharapkan menjadi solusi ketika harga telur tengah berfluktuasi,” kata Nahariah.

Nahariah mengungkapkan, ada banyak manfaat dari tepung telur ini. Berbeda dari tepung pada umumnya. Telur bubuk tersebut mengandung antioksidan tinggi. Meskipun berubah bentuk dari telur menjadi tepung, namun tidak merubah fungsinya.

“Produk ini tentunya diharapkan agar bisa direalisasikan oleh peserta khususnya pada SKPD terkait yang telah mendapatkan informasi terkait bahan pangan fungsional ini,” harap Nahariah.

Peserta sosialisasi di antaranya Dinas Perdagangan (Disdag), Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (PKP), Dinas Kesehatan, Tim Penggerak PKK, dan UMKM.

Kepala Bidang Litbang Bappeda Parepare, Andi Pangurisan Walinono mengemukakan, Bappeda melalui Bidang Litbang saat ini tengah melakukan kerja sama dengan kampus-kampus salah satunya Unhas untuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian.

“Salah satunya kerja sama dengan Unhas untuk desiminasi bagaimana telur menjadi tepung untuk bahan pangan fungsional ini. Jadi kami terbuka bekerja sama dengan kampus-kampus untuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian. Sehingga hasil penelitian itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan bahkan bisa bernilai ekonomis,” ungkap Pangurisan. (*)

Bappelitbangda Sulsel Turun Monev Program Pembangunan Di Parepare

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Tim dari Pemerintah Provinsi Sulsel dalam hal ini Bappelitbangda Sulsel turun melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program dan Kegiatan Pembangunan Sulsel, APBN/PLHN, DAK, dan APBD Triwulan II dan Triwulan III TA 2021 di Kota Parepare.

Tim yang terdiri dari Aisyah, Henny A Rachim, Perencana Madya Bappelitbangda Sulsel, beserta anggota tim lainnya diterima Kepala Bappeda Kota Parepare Samsuddin Taha yang diwakili Sekretaris Bappeda Zulkarnaen Nasrun di Paputo Beach Parepare, Kamis, (07/10/21).

Monev membahas bantuan keuangan Provinsi Sulsel 2021 di antaranya pembangunan akses Jalan Suaka Alam Lestari dan pencegahan stunting di Parepare senilai total Rp10 miliar.

Ikut hadir dalam Monev, Kepala BKD Parepare H Jamaluddin Achmad, Sekretaris DP3A Parepare Hj St Rahmah Amir, Tim Bappeda Parepare, Kepala SMAN 3 Parepare, SMAN 4 Parepare, SMAN 5 Parepare, Kepala UPT Dinas Pendidikan Sulsel, dan para penerima hibah pembangunan masjid di Parepare.

“Tim Provinsi turun melakukan Monev di Parepare. Terkait anggaran dari APBD Provinsi yang ada di Parepare. Termasuk yang di-monev adalah bantuan keuangan Provinsi Sulsel 2021 yaitu pembangunan akses Jalan Suaka Alam Lestari dan pencegahan stunting sebesar total Rp10 miliar,” ungkap Sekretaris Bappeda Parepare Zulkarnaen.

Tim dari Provinsi turun mengunjungi langsung akses Jalan Suaka Alam Lestari yang sementara dibangun.

Kepala BKD Parepare Jamaluddin Achmad mengungkapkan, bantuan keuangan dari Provinsi masih berproses pencairannya. Namun Jamaluddin menyampaikan ke Tim Provinsi bahwa dengan anggaran hanya Rp9,85 miliar belum bisa fungsional. Karena belum sesuai dengan perencanaan yang sudah disampaikan ke Gubernur Sulsel. Dia meminta agar pembangunan jalan dan jembatan itu menjadi perhatian.

“Jadi kebutuhan untuk jalan itu sebesar Rp24 miliar, dan jembatan sebesar Rp33 miliar. Semoga Provinsi masih bisa mengucurkan bantuan keuangan untuk kelanjutan pembangunan jalan dan jembatan ini,” harap Jamaluddin.

Selain di Parepare, Tim Provinsi juga mengunjungi Kabupaten Sidrap dan Wajo. (*)

PKP dan BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kelompok Tani dan Nelayan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM– Untuk memberikan perhatian khusus bagi para kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) di Kota Parepare, Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) memberikan perlindungan kepada petani.

Salah satu perhatian tersebut dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk menyerahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi para kelompok Tani dan Nelayan, saat acara Tudang Sipulung laongruma” di Rumah Kembar Watang Bacukiki, Kamis (07/10/21).

Walikota Parepare HM Taufan Pawe mengatakan, bahwa Pemerintah akan terus hadir untuk memperhatikan tingkat kesejahteraan kelompok Tani ini dengan memberikan Asuransi Sawah kepada mereka.

“Kami bermitra dengan BPJS Ketenaga kerjaan untuk meemberikan asuransi kecelakaan kerja, meninggal dunia, semuanya ditanggung, sehingga saya ingin berpendapat bahwa apa yang kami lakukan ini, kami bisa menjawab bahwa sesungguhnya kami ini pelayan masyarakat. Masyarakat di bacukiki ini tidak boleh termarjinalkan, masyarakat petani kita dorong , kita buatkan sistem agar dari waktu ke waktu nilai kesejahteraannya meningkat dengan catatan Pemerintah harus peduli dengan hal itu,”Tandasnya.

Sementara Kepala BPJS Ketenaga kerjaan Arfiany membenarkan, bahwa program ini merupakan Kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kota Parepare melalui Dinas PKP bersama dengan BPJS Ketenaga Kerjaan hadir untuk memberikan perlindungan kepada petani.

“Jadi jumlah petani yang kami berikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebanyak 1.250 yang tersebar di empat kecamatan. Jadi ada di Kecamatan bacukiki, Ujung, Soreang dan Bacukiki Barat,”Jelas Arfiany.

Untuk petani tersebut tambahnya, diberikan perlindungan dengan dua program, yakni jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.

“Jadi petani yang ada di Kota Parepare saat ini sudah aman bekerja, jadi jika terjadi resiko yang menimpa dari petani tersebut, maka akan mendapatkan santunan dari masing-masinng program,”terangnya.

Pemkot Bersama Kelompok Tani Nelayan Andalan Gelar Tudang Sipulung

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dalam rangka memasuki musim tanam Tahun 2021, Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) bersama Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) menggelar acara Tudang Sipulung “Laongruma”.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Walikota Parepare HM taufan Pawe, dan Ketua DPRD Hj Andi Nurhatina Tipu, bersama Ketua KTNA Provinsi yang diwakili oleh Sekretarisnya, dan turut hadir beberapa Kepala SKPD Kota Parepare dan Kelompok Tani dan Nelayan, yang digelar di Rumah Kembar Jalan Jend M Yusuf, Kecamatan Bacukiki, Kamis (07/10/21).

Walikota Parepare HM Taufan Pawe yang hadir pada kesempatan tersebut mengatakan, kegiatan Tudang Sipulung ini adalah merupakan komitmen Pemerintah Kota dengan rakyatnya dalam hal ini Kelompok Tani untuk berkumpul bermusyawarah dalam konsep Tudang Sipulung.

“Tudang sipulung itu adalah kearifan lokal harus dijaga dan dilestarikan. Saya senang dan bangga bahkan bersyukur masih ada pribadi-pribadi yang tidak diragukan walaupun dia seorang petani melahirkan komitmen bermusyawarah, bersama-sama menetapkan kapan waktunya untuk memulai bercocok tanam dan menuai hasil. Jadi Pemkot hadir pada kesempatan ini dan DPRD ingin sekali mengawal, menjaga kearifan lokal ini,”Ujar taufan Walikota dua periode ini.

Tudang Sipulung atau Laongruma ini adalah merupakan kearifan lokal untuk mencari keberkahan disetiap kegiatan bercocok tanam masyarakat petani. Semua kelompok tani ini tentunya ingin semuanya berhasil, makanya kearifan lokal ini penting atau disebut akkatenniang ta untuk asennung-sennungeng,”tambahnya.

Sementara Ketua KTNA melalui Sekretaris Ali Banci Dalam laporannya, menyampaikan, bahwa sesuai hasil musyawarah antara KTNA dan masyarakat Petani, bahwa Mappalili dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2021, Tanam Benih Langsung (tabela) untuk Kelurahan Lompoe pada tanggal 14 Nopember, sementara Bacukiki dilaksanakan sabtu 20 Nopember. Sedangkan rencana panen lanjutnya, dilaksanakan antara tanggal 26 dan tanggal 27 Pebruari tahun 2022.

Tingkat Kepuasan Masyarakat, Disdukcapil Parepare Rutin Gelar SKM

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Untuk mendapatkan data real terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare secara rutin melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada penduduk yang telah menerima layanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan.

Survei dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, Adi Hidayah Saputra, S.STP. Saat di hubungi tim liputan radiomesra.com selasa (05/10/21) mengatakan dinas kependudukan dan pencatatan sipil melaksanakan survei kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali

“Dalam rangka mengukur tingkat Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil maka kami melaksanakan survei kepuasan masyarakat setiap 3 bulan sekali. baik kepada masyarakat yang permohonannya yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat dengan mengacu pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.’ Kata Adi Hidayat

Adi Hidayat Menambahkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat ini kemudian menjadi bahan evaluasi bagi disdukcapil untuk segera membuat rencana tindak lanjut perbaikan. Basanya beberapa perunsur layanan yang nilainya rendah antara lain perunsur layanan sistem mekanisme prosedur, persyaratan, sarana prasarana dan waktu layanan.

“Hasil survei menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk segera membuat rencana tindak lanjut perbaikan dan kami menyampaikan apresiasi kepada masyarakat pengguna layanan yang terus memberikan saran dan masukan kepada kami untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Parepare.” Terangnya.

Beberapa tindak lanjut yang sudah dilakukan Dinas Dukcapil yang masukannya berasal dari SKM antara lain, pelayanan jemput bola penerbitan dokumen Adminduk pada penduduk rentan Adminduk, pemasangan papan penunjuk arah ruang pelayanan, sosialisasi sistem mekanisme prosedur penerbitan dokumen Adminduk secara daring atau online dan penatapan waktu layanan maksimal 10 menit dalam setiap penerbitan dokumen Adminduk

Pemkot-LPPM Unhas FGD Pengembangan Kipas

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – beberapa hari yang lalu tepatnya tanggal 4 Oktober 2021 telah dilaksanakan rapat atau forum group discussion (FGD) terkait dengan pengembangan kipas yang dilaksanakan di ruang rapat bapeda. Hal tersebut disampaikan sekertaris Bappeda Zulkarnaen Nasrun pada tim liputan radiomesra.com Rabu  (06/10/21).

“hal ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MOU antara wali kota Parepare dengan rektor universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2001 di lantai 2 gedung rektorat Unhas. FGD ini yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Unhas membahas FS atau visibility studi terkait dengan perkembangan kipas dan master plan terkait dengan pengembangan kipas juga hal ini dihadiri ketua tim yang ditugaskan langsung oleh rektor yang terdiri dari bapak dokter enggenering Tri Haryanto, dokter mursalim, Dr ir Arifudin dan ada beberapa tenaga tenis lapangan dari LPPM yang sudah juga mengunjungi kawasan rencana pengembangan kipas di parepare.” Kata Zulkarnaen

Lanjut Zulkarnaen, Kipas ini sejak dicanangkan tahun 1998 yang masih mengenal istilah adalah salah satu dengan kawasan dari kapet yang ditetapkan sebagai kawasan ajjatappareng atau kawasan strategis nasional yang merupakan salah satu upaya pertumbuhan ekonomi melalui pemetaan kawasan ekonomi. Jadi semenjak 1998 ditetapkan sebagai KSN itu pemerintah kota Parepare tetap memasukkan dalam dokumen dokumen perencanaan seperti dalam RT/RW atau RPJP, RPJM berapa periode walikota Parepare.

“Alhamdulillah pada periode Pak walikota yang kedua ini sudah dicanangkan untuk kita aktif kan atau kita upayakan operasional dari kipas ini. Alhamdulillah salah satu langkah yang dilakukan ini adalah penyusunan beberapa dokumen perencanaan yang insya Allah selesai pada tahun ini. dari mulai FS, dimaster plan, dan mudah mudahan nanti selesai juga DID nya. tahun depan diusahakan akan masuk dalam rana dalam penyusunan dokumen lingkungan. pengembangan kipas ini merupakan hal yang sangat mutlak untuk dilakukan karena sudah Masuk dalam dokumen perencanaan rencana tata ruang wilayah juga masuk dalam visi misi bapak wali kota dimana salah satu misinya itu adalah menciptakan sumber-sumber ekonomi baru yang salah satunya disini adalah kipas.” Jelas Zulkarnaen.

Sehingga dengan adanya dukungan tersebut dalam dokumen perencanaan maka melalui ajang SSIC forum difinis sultan yang dilaksanakan kemarin KIPAS ditetapkan menjadi pemenang pertama atau proyek investasi terbaik propinsi Sulawesi Selatan.

“insya Allah akan didukung sepenuhnya oleh Bank Indonesia untuk menjadi salah satu proyek investasi yang akan dilaksanakan disulawesi selatan Alhamdulillah kita juara 1 dari beberapa top Investment proyek ready to open 2021. dan pemerintah kota Parepare melalui Pak walikota telah menetapkan beberapa Tim yang akan mengikuti menindaklanjuti operasional kipas ini yang sudah di sk kan dan insya Allah akan mengikuti mempersiapkan segala sesuatunya. kami mohon dukungan dari semua stakeholder agar apa yang selama ini dikeluhkan utamanya gudang-gudang yang ada dalam kota sedikit demi sedikit apabila ini sudah beroperasi maka prioritas utama yang kita masukkan nanti di sana sesuai dengan aturan tersendiri dari pengelola kipas nanti sudah tiada lagi gudang di parepare dan semua kita arahkan ke kawasan industri pergudangan parepare dan sekitarnya” Tutup Zulkarnaen

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare