31.1 C
Pare-Pare
Jumat, November 6, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 243

Komisi I DPRD kota Parepare Rakor Dengan Pemkot terkait Perwali Baru Pemilihan LPMK

Akbar Mesra
-
0
Komisi I DPRD kota Parepare Rakor Dengan Pemkot terkait Perwali Baru Pemilihan LPMK

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Komisi I DPRD kota Parepare menggelar rapat kordinasi tentang perwali pemilihan LPMK  bersama pemerintah kota Parepare di ruang rapat komisi I Senin (28/07/25). Rapat di pimpin ketua komisi I DPRD kota Parepare Dr. H. Kamaluddin Kadir di dampingi anggota komisi I Ary Asy’ari dari pertai Gelora, Serta Achmad Ariadi dari partai Demokrat.

Anggota Komisi I DPRD kota Parepare Ary Ashari di temui usai kegiatan pada tim liputan jelajah kota radio mesra mengatakan rapat kordinasi tersebut Membahas tentang perwali terkait perpanjangan lowongan jabatan LPMK.

“Karena sebentar lagi jabatan LPMK lowong, akan dibahas perwalinya, supaya ada pergantian antar waktu atau Pjs. RT RW sudah, tinggal ketua LPMK. Karena ini masa jabatan LPMK sudah mau berakhir, makanya dibuatkan regulasi yang baru, payung hukum supaya jabatan LPMK ini tidak lowong. Kemungkinan, besar yang dibahas di perwalinya misalnya, seyogyanya yang melakukan pergantian itu tetap diperpanjang SKnya saja, sampai ditetapkannya LPMK secara definitif. Ketua LPMK itu atau pengurus tidak boleh berapliasi ke partai politik.” Kata Ary.

Sekedar informasi LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan , sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan .

Wakil Ketua DPRD Minta Bulog Verifikasi Penerima Bantuan Sebelum Penyaluran 

Akbar Mesra
-
0
Wakil Ketua DPRD Minta Bulog Verifikasi Penerima Bantuan Sebelum Penyaluran 

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Wakil ketua DPRD kota Parepare Muh. Yusuf Lapanna di temui tim liputan jelajah kota radio mesra Senin (28/07/25) mengatakann Data yang ada sekarang ini terulang lagi bahwa ada masyarakat yang secara fakta di lapangan itu berhak mendapatkan tetapi tidak mendapatkan bantuan.

“Hari ini ada beberapa masyarakat yang datang ke DPR, dulu mereka dapat, dan secara faktual dilapangan, mereka ini masyarakat yang tidak mampu, mestinya mereka dapat, tapi ternyata mereka hanya jadi penonton.” Kata Yusuf

Lanjut Kordinator Komisi II DPRD kota Parepare ini, antara BPS dan instansi terkait lainnya, lihat saling melemparkan tanggung jawab. Dari BPS untuk melakukan pendataan ini, mereka jalan sendiri tanpa melibatkan pemerintah setempat, misalnya kelurahan dan RT/RW, sehingga datanya itulah yang diserahkan Kemensos, dan Kemensos sudah menverifikasi berdasarkan dari BPS dan itulah menjadi dasar dia untuk melakukan penyaluran beras.

“Ini masalahnya, pusat tidak tahu kondisi masyarakat Parepare, yang mana berhak atau yang mana tidak. Oleh karena itu, kesimpulannya, yang pertama itu untuk menindak lanjuti dan akomodir kepentingan masyarakat yang tadi melapor tadi, kita minta ke Bulog untuk memberi kesempatan melalui pihak kelurahan melakukan verifikasi di lapangan, dengan cara pergantian. Karena, mungkin ada yang meninggal, atau bagaimana kemudian ke depannya ini nanti kita lihat DPR, apakah DPR ini akan membentuk sebuah tim khusus untuk melakukan/menjadi inisiator untuk melakukan verifikasi secara data di lapangan ini, dan ini memang bertanggung jawab kita ke pusat menyampaikan bahwa kami dapat dari bawa.” Jelas Yusuf Lapanna

Dewan Berharap Kolektor PBB Berfokus Hanya Pada Tugasnya Untuk Penagihan PBB Saja

Akbar Mesra
-
0
Dewan Berharap Kolektor PBB Berfokus Hanya Pada Tugasnya Untuk Penagihan PBB Saja

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir mengatakan seharusnya kolektor PBB berfokus hanya pada tugasnya untuk penagihan PBB saja, tidak perlu lagi di tambahkan tugas lain. Hal tersebut di sampaikan H. Kaharuddin Kadir usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembentukan satgas kelurahan Senin (28/07/25).

“kalo saya dan berdasarkan aturan, kolektor itu hanya satu tugasnya, melakukan penagihan. Tidak boleh diberikan tugas tambahan. Justru tugas tambahan termasuk mengantar bantuan kerumah rumah, itulah tugasnya RT RW.” Kata H. Kaharuddin Kadir.

Lanjut H. Kaharuddin Kadir, Kalau terjadi overleft bisa menimbulkan konflik horizontal di bawah. Dirinya juga silahkan pemerintah buat tidak usah satgas, karena satgas itu adalah tim terpadu yang dibentuk untuk menangani satu situasi yang krusial.

“Inikan biasa-biasa saja, dikembalikan saja ke tugasnya masing-masing, kolektor-kolektor RT/RW, kembali petugasnya menangani masyarakat yang ada di tempatnya. Wajar kalau ada yang membicarakan atau memberi masukan terkait kecurigan-kecurigan yang terjadi karena memang banyak lurah sudah tidak memasukkan RT/RW di dalam satgas itu, sehingga RT/RW sendiri yang mengadu. Jangan jangan ada kepentingan politik di dalamnya, tapi saya tidak sampai ke situ. Saya hanya fokus bagaimana mencegah overleft ini.” Terang H. Kaharuddin

Pokja PKP Parepare Paparkan Implementasi dan Strategi Sanitasi Kota 2025-2029 di Bappelitbangda Sulsel

Akbar Mesra
-
0
Pokja PKP Parepare Paparkan Implementasi dan Strategi Sanitasi Kota 2025-2029 di Bappelitbangda Sulsel

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare, Zulkarnaen Nasrun mewakili Ketua Pokja PKP Parepare yang juga Pj Sekda Parepare, Amarun Agung Hamka menghadiri Coaching Clinic I dan VI Tahapan Implementasi SSK Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2025 di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu(30/07/25)

Di hadapan Pemerintah Pusat dan Provinsi, Zulkarnaen memaparkan tentang implementasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Parepare 2025-2029.

Dari Pemerintah Pusat yang hadir di antaranya Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Selatan, Ketua Project Management Unit (PMU) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI, Ketua Project Implementation Unit Teknis (PIU-T) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Ketua Project Implementation Unit Kelembagaan dan
Pendanaan (PIU-KP) Kementerian Dalam Negeri RI, Ketua Project Implementation Unit Advokasi dan Pemberdayaan (PIU-AP/AE) Kementerian Kesehatan RI, Provincial Implementation Facilitator BPBPK Sulawesi Selatan.

Sementara dari Pemprov Sulsel yang hadir di antaranya, Kepala Bappelitbangda, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Kesehatan, Fungsional Perencana Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda, serta Staf Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda.

Dari Parepare hadir bersama Kepala Bappeda, di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan.

Masyarakat Watang Bacukiki Gelar Festival Budaya Bacukiki 2025

Akbar Mesra
-
0
Masyarakat Watang Bacukiki Gelar Festival Budaya Bacukiki 2025

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Sebagai upaya merawat ingatan kolektif dan menjaga warisan budaya masyarakat Watang Bacukiki menggelar Festival Budaya Bacukiki 2025. Kegiatan tersebut Digelar sebagai rangkaian dari kegiatan Tudang Sipulung sehari sebelumnya, festival ini menyedot perhatian tidak hanya warga lokal, tetapi juga para mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Unhas, ITH, dan IAIN Parepare pada Sabtu (26/07/25).

Kegiatan tersebut di laksanakan rumah tokoh masyarakat H. Saharuddin di Jalan Puang Halide, Kelurahan Watang Bacukiki dengan menghadirkan kembali kemeriahan permainan tradisional. Tokoh masyarakat Watang Bacukiki yang juga mantan camat Bacukiki H. Saharuddin mengatakan, Dengan kegiatan ini dirinya mau mengangkat budaya permainan tradisional  yang sekarang ini sudah mulai terkikis dan terlupakan.

“Alhamdulillah, Kemarin juga hari jumat sudah dilaksanakan oleh tudang sipulung, festival budaya Bacukiki, di mana Dengan kegiatan ini, kita mau mengangkat budaya permainan tradisional pernah dilakukan oleh kita semua, namun sekarang ini sudah mulai terkikis dan terlupakan dengan adanya ilmu teknologi, namun kita selalu berupaya selalu untuk melestarikan.” Terang H Saharuddin.

Ketua Pelaksana Festival Budaya Bacukiki 2025 Tri Astoto Kodarie menambahkan Festival ini adalah bentuk nyata dari slogan ‘Melawan Lupa’, Dan mereka  berupaya menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal, termasuk permainan tradisional sebagai bagian dari pendidikan karakter dan pelestarian jati diri.

Festival Budaya Bacukiki 2025 Didukung oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX Sulsel-Sultra, serta mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Parepare, Camat Bacukiki, dan Lurah Watang Bacukiki. Kegiatan ini menunjukkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan. Festival dibuka secara megah lewat lantunan hadrah dari santri Pondok Pesantren DDI Takkalasi, Barru.

Satgas Kelurahan Dibahas di Beberapa kali di TAPD

Akbar Mesra
-
0
Satgas Kelurahan Dibahas di Beberapa kali di TAPD

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pelaksana Harian (Plh) Asisten I Setdako kota Parepare Zulkarnaen Nasrun pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Terkait pembentukan satgas kelurahan pada ruang paripurna Senin (28/0725) mengatakan satgas Kelurahan yang sudah dibahas di beberapa kali di TAPD.

“Terkait hal tersebut, ini mulai dibicarakan pada saat kita pembahasan PAD dan retribusi Daerah. Kita melihat pada saat itu, pembahasan dinas kebersihan. Ternyata di sana ada beberapa perlakuan, pemanfaatan tugas, yang agak double, menurut pemahaman TAPD, satu sisi tugas tambahan dikasih honor, transfer. Itu berlaku dalam pemungutan retribusi persampahan, yang kedua pembahasan selanjutnya kita masuk dalam pembahasan PBB. Pada saat pembahasan PBB itu, ternyata ASN dan P3K yang ditugaskan di sana, juga mempunyai TPP mempunyai tugas tambahan bagi para kolektor.” Kata Zulkarnaen.

Lanjut Kepala Bappeda ini,  dalam pemberian honor, yaitu tidak terlalu sebanding dengan beban kinerja yang selama ini di lihat, sehingga dengan memperhatikan beberapa program program dari Walikota yang salah satunya itu adalah bantuan tepat sasaran yang ada di dinas sosial, rencananya dan penyaluran langsung semua bantuan-bantuan nantinya dikelola oleh tugas yang diberikan apakah satgas.

“Setelah melihat hal tersebut, ternyata, kita ini bukan tidak dalam bentuk pembentukan satgas, tapi pemberian tugas tambahan kepada kolektor PBB, pemberian tugas tambahan kepada kolektor PBB, untuk membantu pekerjaan meringankan pekerjaan para lurah, para ketua RT/RW dalam pengantaran bantuan, dalam penagihan retribusi sampah, dan penagihan PBB, itu tugas utamanya dulu. Yang kami dengarkan pada saat penjelasan awal, bahwa begitu bukan memberikan tugas tambahan tumpang tindih antara RT/RW. Secara administratif RT RW tetap berjalan membantu lurah dan aparat kelurahan, untuk dalam proses pembangunan, pelayanan masyarakat dan pemerintahan khusus untuk penagihan semua itu dibebankan pada petugas PBB.” Kata Jelas Zulkarnaen.

Menyikapi Carut Marut Penyaluran Beras Bantuan, DPRD Siap Buat Satgas

Akbar Mesra
-
0
Menyikapi Carut Marut Penyaluran Beras Bantuan, DPRD Siap Buat Satgas

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Menyikapi banyak keluhan RT/RW dan masyarakat terkait pembagian beras cadangan pemerintah Komisi II DPRD kota Parepare menggelar Rapat Dengar Pendapat di ruang Banggar dengan mengundang sejumlah instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog Parepare BPS kota Parepare serta camat sewilayah Parepare, perwakilan unsur RW dan Masyarakat penerima bantuan beras pemerintah Senin (28/07/25).

RDP di pimpin langsung kordinator komisi II Muh. Yusuf Lapanna di dampingi Wakil ketua Komisi II Sappe, anggota komisi II Hj. Asmawati serta Hj. Farida. Wakil ketua DPRD kota Parepare yang juga politisi Partai Gerindra mengatakan, sebagai bentuk pengawasan DPR DPR meminta data para penerima bantuan untuk bisa di verifikasi sebelum bantuan di salurkan jika tidak dirinya akan melaporkan ke pusat

“Hasil keputusan DPRD ini, sebagai bentuk pengawasan DPR. DPR meminta data itu, kalau dia tidak di kasi, kita lapor ke pusat. Kami dilindungi undang-undang, kami bekerja atas nama negara. Jadi tidak ada rahasia-rahasia bagi kami, ini kepentingan masyarakat. Karena kalau begini modelnya, semua data disembunyikan, bagaimana caranya. Ini persoalan dari tahun ke tahun tidak selesai, persoalan data ini, saya minta semua ini juga tolong ada kolaborasi koordinasi dengan pemerintah setempat.” Tegas Yusuf Lapanna

Anggota Fraksi Gerindra ini  merekomendasikan DPRD kota Parepare untuk membentuk sebuah tim dan DPR menjadi inisiatornya melibatkan semua unsur yang ada.

“Kalau perlu inisiatiflah, siapa yang menjadi inisiasior untuk membentuk sebuah tim. Kami DPR pernah menjadi inisiatornya, kami mau bentuk namanya tim, melibatkan semua unsur yang ada. Tapi kalau Kami lihat seperti ini, tentu menjadi atensi teman-teman DPR, terutama komisi 2, Kami akan koordinasikan ini di pusat, walaupun nanti pasti jawabannya bahwa ini data dari jauh data ini sudah di perifikasih dan divalidasi oleh pemerintah setempat. Apakah nanti DPR ini akan menjadi inisiatornya untuk melakukan atau membentuk sebuah tim untuk melakukan verifikasi validasi nanti DPR yang ambil alih.” Ungkap Yusuf Lapanna.

Silakan Buat Satgas Tapi Jangan Tugasnya Yang Menoverleft Tugas RT/RW

Akbar Mesra
-
0
Silakan Buat Satgas Tapi Jangan Tugasnya Yang Menoverleft Tugas RT/RW

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir M.Si mengatakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilaksanakan terkait dengan keresahan RT/RW dengan rencana pemerintah daerah untuk membentuk satgas kelurahan. Senin (28/07/35).

“Kemarin juga, sudah saya memberikan masukan melaui berita bahwa pembentukan satgas kelurahan perlu dicermati, sepertinya ada overleft antara tugas yang diberikan kepada satgas, dengan RT/RW yang ada di kelurahan. Kalau satgas tadi ini kepada pijakan berpikirnya cuma karena gagal pungut retribusi kebersihan, sehingga ada pemikiran-pemikiran daerah pemerintah daerah untuk membentuk satgas. Tapi kalau kita merujuk kepada devinisi satgas itu dibentuk adalah tim terpadu, untuk melakukan satu persoalan yang sangat krusial sangat mendesak kalau kita lihat ini bukan persoalan mendesak.” Kata H. Kaharuddin Kadir.

H. Kaharuddin Kadir pun menyarankan silakan buat satgas, tapi jangan tugasnya yang menoverload tugas RT/RW. Kolektornya diberi tugas tambahan, kalau kolektor tugasnya hanya satu memungut retribusi PBB, tidak usah ditambahkan lagi tugas menyalurkan bantuan, melakukan pendataan warga miskin. Kalau yang melakukan pendataan siapa yang bisa pertanggung jawabkan, sementara pendataan sekarang menjadi kewenangan statistik.

“Kalau saya, silakan bentuk satgasnya, tapi tugasnya hanya untuk memungut PBB. Karena kalau ditambah tugasnya, pasti operleft dengan RT/RW dan ini bisa terjadi komplit horizontal yang ada di bawah, karena ini betul-betul tugas RT/RW ini kita selalu Ini berikan insentif setiap bulan sepanjang tahun. Kalau RT/RW menjalankan tugasnya, mengantar sumbangan atau bantuan pemerintah memang sudah tugas pokoknya tidak usah dibuatkan tim satgas lagi.” Ungkap H. Kaharuddin Kadir.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut dihadiri oleh pelaksana harian Plh) asisten 1 juga sebagai selaku kepala Bappeda, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kabag Hukum Setdako,  Camat separepare hadir juga lurah,  dan beberapa Anggota komisi 1 DPRD kota Parepare

Wali Kota Parepare Tampil Menjadi Narasumber Dalam Green Leadership Forum (GLF) II Sulawesi Selatan

Akbar Mesra
-
0
Wali Kota Parepare Tampil Menjadi Narasumber Dalam Green Leadership Forum (GLF) II Sulawesi Selatan

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM — Kota Parepare mendapatkan apresiasi tinggi saat Wali Kota Parepare Tasming Hamid tampil menjadi narasumber dalam Green Leadership Forum (GLF) II Sulawesi Selatan di Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (29/7/2025).

Di forum ini Tasming Hamid diminta khusus menjadi salah satu narasumber, dengan materi berjudul Penguatan Kinerja Kelurahan dalam Mendukung Pembangunan Lingkungan Go Green Melalui Kebijakan ALAKE.

Sekaligus di ajang ini, Tasming Hamid mendapatkan penghargaan khusus karena komitmen kebijakan transfer anggaran di Kelurahan dengan ALAKE (Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi).

Dalam paparannya, Tasming mengungkapkan, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Parepare 2024 tertinggi di Sulsel. Parepare yang masuk kategori Kota Sedang berada di peringkat pertama dengan nilai IKPS 63,67.

Capaian Parepare ini mendapat apresiasi dari para penanggap di forum ini. Para penanggap itu adalah Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, (Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri), Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH, M.Si (Guru Besar IPDN), dan Fitria Muslih (Direktur Eksekutif PATTIRO).

Tasming memaparkan bahwa peran Pemkot Parepare dalam pengelolaan sampah di antaranya menumbuhkembangkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. Penyediaan pasarana dan sarana pengelolaan sampah. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan persampahan. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan persampahan.

Tasming juga mengulas tentang regulasi pengelolaan sampah di Parepare, di antaranya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai.

Namun ada beberapa tantangan dihadapi dalam pengelolaan sampah itu, seperti masih adanya wilayah yang belum bisa dijangkau oleh armada pengangkutan sampah. Kemudian sarana dan prasarana persampahan masih terbatas dansebagian tidak layak fungsi. Masih rendahnya penerapan prinsip 3R di masyarakat.

Terbatasnya alat berat di TPA, dan sarana dan prasarana di TPA yang membutuhkan perbaikan. Masih diperlukannya intervensi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pengembangan TPA. “Dan juga pengelolaan RTH publik dan privat belum maksimal,” kata Tasming.

Selain Wali Kota Parepare, narasumber lainnya di forum ini adalah Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut RI, Direktur Penyaluran Dana BPDLH, Bupati Maros, Bupati Sinjai, Bupati Jeneponto, Bupati Bulukumba, Bupati Enrekang, Kepala Bappelitbangda Sulsel, dan Kepala Dinas LHK Sulsel.

Pengurus Masjid Raya Berharap perpustakaan Terus Lakukan Pendampingan Kepada Perpustakaan Masjid

Akbar Mesra
-
0
Pengurus Masjid Raya Berharap perpustakaan Terus Lakukan Pendampingan Kepada Perpustakaan Masjid

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Sekertaris Pengurus Masjid Raya kota Parepare Rahman DJ berharap perpustakaan Nasional lewat perpustakaan Daerah terus melakukan pendampingan kepada perpustakaan masjid khususnya perpustakaan masjid raya. Hal tersebut di sampaikan mantan bendahara Koni Parepare ini saat hadir pada ruang Bincang Literasi Kamis (24/07/25).

“Jangan sampai, perpusnas ini serahkan semua perpustakaan yang ada di kota Parepare ini, kemudian dilepas begitu saja tidak di bantu , sementara banyak perpustakaan di Parepare ini punya nomor pokok perpustakaan dan yang saya dengar perpustakaan ini akan dijadikan 1 atap di seluruh Indonesia.” Kata Rahman.

Lanjut Rahman, dirinya berharap perpustakaan masjid tetap ada pendampingan supaya lebih terarah terkait dengan proses nantinya di perpustakaan

“Oleh karena, mungkin macam kami di masjid raya, butuh pendampingan, supaya lebih terarah, terkait dengan proses nantinya di perpustakaan, itu pasti banyak, utamanya komputer khusus untuk perpustakaan itu, supaya semua buku yang ada dalam perpustakaan itu tercatat dengan baik, khusus untuk kita di masjid raya ini, untuk sementara dari seribu judul, kita hanya ingin mengajak untuk membaca dulu, kita belum bisa meminjam, cukup dibaca dulu, karena ini sedikit sekali. Hanya 1000 judul, takutnya kalau ada yang pinjam TDK dikembalikan bisa berkurang.” Terang Rahmat.

1...242243244...851Halaman 243 dari 851

Contact us: mesradio1028@gmail.com

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare