30.1 C
Pare-Pare
Jumat, Oktober 30, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 672

Ketua Komisi II DPRD Minta Masyarakat Tidak Khawatir Merebaknya PMK Pada Hewan

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Komisi II DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir meminta masyarakat parepare untuk tidak terlalu membesar besarkan terkait wabah baru Hepatitis Akut dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Meski demikian dirinya tetap meminta masyarakat untuk tetap waspada. Hal tersebut di katakan H. Kaharuddin pada program obras Rabu  (18/05/22).

“Kita tidak perlu besar besarkan ini karena masyarakat masih trauma yang namanya covid-19. Kita lihat di TV hepatitis B itu memang ada tapi tidak separah covid 19. kurang lebih 2 tahun lamanya Kita rasakan. tapi saya memang rasa perlu langka langka yang dilakukan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat, bersih. Kalau ada kejadian langkah paling bagus cepat ke pelayanan kesehatan siapa tau itu yang terjadi dan memang 2 Minggu terakhir ini negara kita dihebohkan dengan Hepatitis B dan PMK untuk sapi.” Kata politisi Berlatar Belakang Ilmu Pertanian ini.

Anggota legislatif Daerah pemilihan soreang ini lanjut mengatakan meski demikian wabah tersebut juga mempengaruhi negara karena sekarang sementara masih mengekspor daging artinya populasi ternak di Indonesia belum cukup untuk mensuplai konsumsi daging untuk warga.

“Kalau terjadi lagi serangan separti ini tentu ketergantungan kita dengan luar negeri kaitannya dengan kebutuhan daging semakin tinggi. Ini agak kritis bagi negara kita untuk penyakit ini. PMK sifatnya tidak menular dari hewan ke manusia beda dengan antraks bisa berpindah dari hewan ke manusia.” Jelas H. Kaharuddin

Sikapi Merebaknya PMK, Wawali Minta Hewan Ternak Di Skrining

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Wakil Wali Kota Parepare, Pangerang Rahim, menyikapi isu wilayah Kota Parepare menjadi pintu masuk pasokan hewan ternak di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pangerang Rahim menginstruksikan Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (PKP) Parepare, kolaborasi Pemprov Sulsel dan TNI-Polri untuk memastikan lalu lintas hewan ternak yang masuk dan keluar Parepare.

“Seluruh hewan ternak harus melalui skrining guna mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kota Parepare,” jelasnya, Kamis (19/05/22).

Sementara itu, Kepala Dinas PKP Parepare, Wildana mengatakan, saat ini pihaknya gencar melakukan sosialisasi ke peternak dan pedagang terkait dampak dan gejala-gejala penyakit mulut dan kuku termasuk antisipasinya.

“Di tiap Kecamatan kita telah bentuk tim untuk memeriksa pedagang ternak maupun daging sapi yang di duga potensi melakukan pemasukan ternak atau daging ke kota Parepare. Tim yang dibentuk dikoordinir langsung oleh dokter hewan,” ungkapnya.
(***)

Pemkot Benahi 8.392 Meter Jalan

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Gerak Cepat Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare menangani kerusakan di beberapa titik ruas jalan di Kota Parepare terus berjalan.

Salah satunya, nampak Pemerintah Kota Parepare mulai melakukan rehabilitasi jalan Mattirotasi. Kondisi jalan tersebut saat ini cukup banyak yang berlubang sehingga harus segera diperbaiki.

Plt Kepala Dinas PUPR Samsuddin Taha yang ditemui di ruangannya, Selasa, (17/05/22) menyampaikan, untuk rehabilitasi jalan menggunakan dana yang bersumber DAK Tahun 2022. Tahun ini, terdapat 6 lokasi ruas yang akan direhab, yakni jalan Mattirotasi, jalan Saptamarga, Bukit Madani, Industri Kecil, Jalan Laupe dan manunggal dengan anggaran DAK kurang lebih Rp 15,5 miliar.

“Minggu lalu sudah mulai mengadakan pengukuran awal dengan didampingi oleh konsultan awal dan didampingi dari Dinas PUPR. Dan sudah mulai action di lapangan oleh pelaksana. Untuk rehab jalan diprioritaskan Mattirotasi dan akan selesai sebelum Idul adha,”jelas Samsuddin Taha.

Untuk total panjang jalan yang dikerja tambahnya, yaitu 8.392 meter dengan rincian Jalan Mattirotasi sepanjang 2.190 meter, Jalan Sapta Marga 588 meter, jalan Bukit Madani 1.532 meter, Jalan Laupe 940 meter, Jalan Manunggal 763 meter, Jalan Industri Kecil 2.379 meter.

Tidak hanya itu kata Plt Dinas PUPR Samsuddin Taha, terkait beberapa keluhan jalan Nasional yang rusak seperti jalan Bau Massepe hingga Monumen Cinta, Jalan Lingkar hingga Perbatasan Sidrap merupakan kewenangan penanganan jalan di Makassar.

“Keluhan akan diteruskan ke sana. Ada beberapa titik jlan nasional pertama di Jalan Bau Massepe sampai Monumen Cinta, Karaeng Burane hingga ke perbatsan Sidrap. Kerusakannya ditangani oleh balai besar penanganan jalan nasional namun tetapi jika ada keluhan akan diteruskan untuk diusulkan kepada Balai penanganan Jalan,”terang Samsuddin Taha.

Wali kota Kembali Tegaskan Komitmennya Terhadap TPP

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Upacara Hari Kesadaran Nasional yang dipusatkan di Halaman Kantor Wali Kota Parepare, Selasa, (17/05/22), berlangsung khidmat. Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe menjadi inspektur upacara, Wakil Wali Kota Parepare, H Pangerang Rahim dan jajaran Pemkot Parepare menjadi peserta upacara.

Dalam sambutannya Wali kota 2 Priode ini kembali menegaskan komitmennya dalam kebijakan selaku wali kota telah mengambil kebijakan untuk memperhatikan tambahan penghasilan aparatur sipil negara dalam bentuk TPP yang sementara sekarang digodok pelaksanaannya.

“Kita mendengar mengetahui dan pasti memahami bahwa saya selaku wali kota telah mengambil kebijakan untuk memperhatikan tambahan penghasilan aparatur sipil negara dalam bentuk TPP yang sementara sekarang digodok pelaksanaannya. Percayalah tolong berpikir positif jangan sampai terhasut dengan orang-orang yang tidak menjaga Marwah pemerintahan, ini seolah-olah TPP itu tidak akan direlasikan saya bertanggung jawab dengan bukti political will political action.” Jelas Taufan.

Lanjut Wali kota berlatar belakang praktisi hukum ini, setelah menandatangani regulasi tanpa kecuali untuk pelaksanaan TPP itu dan yang tak kalah pentingnya jangan khawatir dana anggaran yang telah diperhitungkan dalam tahun ini telah disiapkan.

“Untuk itu saya ingin menyampaikan apa yang saya lakukan ini, apa yang saya perintahkan agar supaya segera melakukan sifat kehati-hatian dalam menjalankan TPP ini. Fakta membuktikan, ada beberapa daerah menjalankan TPP tapi hanya satu triwulan berhenti karena tidak mantap, tidak kuat persiapan untuk itu, ada beberapa daerah menjalankan TPP hanya beberapa bulan kemudian akhirnya presentasi yang diterima menurun drastis, ada daerah yang melaksanakan TPP hanya agar ingin supaya ASN memberi simpati kepada pimpinan dan pada akhirnya gagal dan bahkan menjadi temuan.” Terang Taufan

Ketua Komisi II Apresiasi RSUD Andi Makkasau Respon Warga Kurang Mampu

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Komisi II DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir Mengapresiasi respon Rumah sakit Andi Makkasau Kota Parepare terhadap warga kurang mampu. Apresiasi tersebut di katakan H. Kaharuddin kadir di program obras Rabu (18/05/22).

“Seorang seorang warga kurang mampu di Soreang kebetulan BPJS nya nonaktif. dan orangnya sudah dirawat di rumah sakit Andi Makkasau, kemarin saya hubungi pihak rumah sakit melalui pak arfah dan tadi pagi saya sudah disampaikan bahwa semua ditanggung APBD ada non BPJS yang disiapkan APBD di rumah sakit. Saya kira ini adalah salah satu bentuk pelayanan yang prima yang diberikan rumah sakit kepada masyarakat kurang mampu.” Kata Ketua Harian Partai Golkar Parepare ini.

Dirinya berharap, Pelayanan seperti ini merata didapatkan oleh masyarakat parepare terutama yang kurang mampu karena sekarang memang banyak BPJS yang nonaktif ini sebuah langkah maju.

“Kami juga diinformasikan bahwa bukan baru hari ini, dari kemarin-kemarin juga begitu. Jadi kami berharap bahwa layanan maksimal ini kalau bisa dipertahankan bahkan kalau bisa perlu ditingkatkan. Kami sebagai anggota DPRD juga ditelepon langsung yang bersangkutan tentu merasa puas karena kita berhasil lagi membantu masyarakat terkait dengan pelayanan di bidang kesehatan. Apresiasi yang tinggi buat manajemen rumah sakit A. Makkasau tidak sampai 24 jam mereka sudah selesaikan.” Katanya.

 

DPRD Gelar Paripurna Penyerahan Hasil Reses

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare melaksanakan rapat paripurna masa persidangan kedua, tahun sidang ke tiga tahun 2022. Selasa (17/05/22)

Rapat paripurna tersebut mengenai penyerahan hasil reses yang dilaksanakan anggota dewan Kota Parepare sesuai daerah pilihan (Dapil) mereka masing-masing.

Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Rahmat Syamsu Alam menyampaikan penyerahan hasil reses tersebut sesuai dengan dengan PP No 12 tahun 2018 dan tata tertib DPRD pasal 1 11, berisikan, anggota DPRD wajib melaporkan hasil reses kepada pimpinan dalam bentuk penyerahan reses dalam rapat paripurna.

“Untuk kegiatan reses, itu dalam PP 12 tahun 2018 di mana diatur, bahwa Reses itu dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Dan paling lama untuk DPRD kabupaten kota 6 hari. Setiap selesai maka anggota DPRD berkewajiban untuk melaporkan hasil reses nya ke pimpinan dalam rapat paripurna. Ini diatur di ayat 5 dan 6 pasal 88 PP 12 tahun 2018. Bahwa setiap anggota DPRD berkewajiban untuk melaporkan hasil reses Nya kepada pimpinan DPRD pada rapat paripurna.” kata Rahmat.

Lanjut Anggota Legislatif Dari Dapil ujung ini, bagi anggota DPRD yang tidak melaporkan hasil resesnya dalam rapat paripurna itu akan dikenakan sanksi yang pertama tidak mendapat tunjangan reses dan yang kedua tidak boleh melakukan reses berikutnya.

“Bagi anggota DPRD yang tidak melaporkan hasil resesnya dalam rapat paripurna itu akan dikenakan sanksi. Yang pertama tidak mendapat tunjangan reses dan yang kedua tidak boleh melakukan reses berikutnya, jadi pokar itu adalah pokok-pokok pikiran DPRD yang berdasarkan hasil reses anggota DPRD kemudian hasil dengar pendapat dan hasil pengaduan masyarakat.” Terang Rahmat

Erna Rasyid Taufan Silaturahmi Bersama Bunda PAUD se-Sulsel

Akbar Mesra
-
0

MAKASSAR, RADiOMESRA. COM – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang juga Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Parepare, Hj Erna Rasyid Taufan menghadiri acara silaturahmi bersama Bunda PAUD se-Sulawesi Selatan (Sulsel). Kegiatan itu berlangsung di Hotel Four Point Makassar, Rabu, (18/05/22).

Momentum itu dimanfaatkan Erna Rasyid Taufan mempererat tali silaturahmi bersama sejumlah Kepala Istri Kepala Daerah se-Sulsel ini.

Istri Taufan Pawe, Wali Kota Parepare ini juga menyempatkan mengunjungi setiap stand milik Bunda PAUD di Sulsel, salah satunya stand Kabupaten Toraja.

“Tadi sempat ke stand-stand Bunda PAUD dari berbagai kabupaten/kota di Sulsel,” ujar wanita kelahiran Makale, Kabupaten Tator ini.

Kegiatan Bunda PAUD itu juga lanjut Dai’ah ini, menjadi ajang untuk merefleksikan keberlangsungan pendidikan anak usia dini (PAUD).

“Usia dini merupakan usia emas bagi anak-anak. Ini patut menjadi perhatian kita semua dalam memberikan pendidikan yang tepat dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak,” pesan ERAT, akronim nama yang menjadi sapaan karib Ketua DPD II Partai Golkar Parepare ini.

Kegiatan ini dihadiri pula Bunda PAUD Sulsel, Naomi Ochtarina dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Setiawan Aswad. (*)

Dinas PKP Perketat Pengawasan Ternak

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (PKP) Kota Parepare memperketat pengawasan ternak di 4 titik. Tujuannya untuk mengantisipasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak.

Kepala Dinas PKP, Wildana melakukan pengetatan terhadap lalu lintas ternak. Kepada tim liputan Jelajah kota Radio Mesra Wildana selasa (17/05/22) mengatakan kota Parepare harus memiliki kesiapan untuk mencegah dan mengantisipasi penularan PMK

“Jadi memang PMK ini lagi marak oleh karena itu kita di semua daerah khususnya di kota Parepare harus memiliki kesiapan untuk mencegah dan mengantisipasi penularan PMK ini untuk di kota Parepare kami di dinas PKP begitu mendapatkan informasi tentang PMK yang mewabah di beberapa daerah kami langsung membentuk tim disetiap kecamatan ada 4 tim kami bentuk yg bertugas untuk mengintensifkan pemeriksaan dan pengawasan kesehatan hewan dan juga melakukan langkah-langkah antisipatif terkait penecegahan penularan PMK.” Kata Wildana.

Lanjut Kadis PKP Parepare langka konkret lainya telah dilakukan itu antara lain sudah koordinasi dengan pihak karantina hewan dan sependapat untuk memperketat lalu lintas ternak yang keluar masuk dikota parepare.

“sementara ini kami melakukan pembinaan terhadap kelompok peternak dengan melakukan edukasi terkait pelaporan jika mereka menemukan ternak sakit atau mati dengan tanpa atau gejala klinis yang mengarah kepada PMK tersebut responitas terhadap laporan masyarakat kami optimalkan dengan layanan calll ternak centre selanjutnya dalam waktu dekat juga Kami akan melaksanakan koordinasi dengan pihak keamanan terhadap lalu lintas ternak yang keluar masuk diparepare serta juga antisipasi terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap isu PMK ini dan yang tak kalah pentingnya juga kami terus mengedukasi masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi isu PMK karena penyakit ini adalah penyakit hewan yang tidak menular ke manusia dan juga kami perlu menyampaikan untuk tidak takut makan daging jangan takut menkomsumi daging.” Jelas Wildana

Dana Cadangan Bukan Termasuk Kategori Belanja Daerah

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Terkait Isu Adanya Pencairan Dana Cadangan oleh Pemerintah Kota Parepare wakil ketua DPRD kota Parepare M. Rahmat Sjamsu Alam Angkat Bicara. Pada Program Obras Radio Mesra Rahmat mengungkapkan dana cadangan itu bukan termasuk kategori belanja daerah kalau distruktur APBD itu ada 3 yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan kalau dana cadangan itu masuk pembiayaan.

“Terkait dana cadangan, Dana cadangan itu bukan termasuk kategori belanja daerah. Kalau distruktur APBD itu ada 3 yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan.  Kalau dana cadangan itu masuk pembiayaan, karena peruntukannya untuk mendanai kegiatan pemda yang tidak bisa dilaksanakan ditahun berkenan karena anggarannya terlalu besar. Sehingga dana cadangan hanya dana yang disimpan setiap bulan atau tahunnya di kas daerah untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang besar sehingga harus dalam bentuk peraturan daerah.” Kata Rahmat.

Sosok yang mudah di temui ini lanjut mengatakan Jadi kalau dana cadangan harus dalam bentuk Perda besaran anggarannya. Dirinya mengumpamanya 80 miliar itu dibuatkan Perda anggaran ini penggunaannya untuk membuat bendungan.

“Dianggarkan setiap tahun 20 miliar selama 4 tahun. Maka nanti di tahun keempat dana cadangan itu bisa digunakan tapi selama ini kita tidak pernah menganggarkan dana cadangan. Jadi selama ini Pemerintah daerah tidak pernah menganggarkan dana cadangan ini sudah jelas silakan buka PP nomor 12 tahun 2019 tentang keuangan daerah di pasal 27 dan 70 di situ jelaskan apa itu dana cadangan.” Terang Rahmat

Wali Kota Parepare Hadiri Penyerahan DHKP dan SPPT PBB 2022

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe menghadiri kegiatan Penyerahan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2022 di Ruang Pola Setdako Parepare, Selasa, (17/05/22).

Kepala BKD Parepare, H. Jamaluddin Achmad menyampaikan, untuk jumlah SPT yang dicetak tahun 2022 ini adalah sebesar 48.370 lembar. Dan ketetapan sebesar Rp 5, 689 miliar. Jika dibandingkan dengan jumlah SPT PBB Kota Parepare Tahun 2021 kata dia, sebanyak 47.446 lembar maka ada kenaikan sekitar 900 tambahan.

“Jadi terkait acara penyerahan di DHKP dan SPPT PBB tahun 2022 hari ini Selasa 17 Mei 2022, ini tahap awal kita lakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak kita terutama dari PBB. Dari pencetakan massal kita lakukan tahun 2022 yaitu sebesar 48.370 dibanding tahun sebelumnya sekitar 47.446 jadi ada kelebihan sekitar 900 lebih obyek pajak baru. Ini disebabkan penambahan ini disebabkan adalah karena adanya mutasi pajak, pemutakhiran data, pemecahan PBB, penerbitan NOP baru dari perumahan, balik nama, penggabungan objek keberatan Dan penghapusan yang ada dan itu dari objek pajak baru ini itu ketetapannya sekitar 44 juta sekian.” Kata H. Jamal

Lanjut H. Jamaluddin Achmad, kegiatan Penyerahan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2022 ini dilaksanakan dan dirangkaikan dengan pembayaran PBB perdana oleh walikota/wakil, Ketua DPRD, beberapa SKPD yang lainnya. Wali kota membayar PBB rujab dan lokasi di jl bau massepe menunjukkan bahwa wali kota membayar PBB.

Itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa pak walikota saja bayar PBB apalagi masyarakat karena PBB ini salah satu pajak yang membiayai beberapa pembangunan di kota Parepare dari ketetapan pajak dari 5 M lebih ini di tahun 2022 sedangkan ditahun 2021 sekitar 5 M 644.

“Tapi untuk pajak PBB 2022 kami targetkan sekitar 6M, untuk itu pak wali menekankan kepada camat lurah dan memaksimalkan kolektor yang ada. Karena PBB ini yang sangat membantu para kolektor yang ada di kelurahan. Karena kalau ini bekerja maksimal insya Allah pembayaran PBB dapat dimaksimalkan kita terima. Untuk itu seperti janji pak wali bahwa kalau tahun 2022 ini kita capai target, kita usahakan bagaimana kalau para lurah, camat yang capai target kita itu dibawa studi banding ke daerah-daerah yang lebih baik pengelolaan PBB nya.” Terang H. Jamaluddin

1...671672673...845Halaman 672 dari 845

Contact us: mesradio1028@gmail.com

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare