25.2 C
Pare-Pare
Sabtu, Oktober 31, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 112

DPRD Parepare Sebut Rencana Air PDAM Langsung Minum Harus Pertimbangkan Usia Pipa

Akbar Mesra
-
0
DPRD Parepare Sebut Rencana Air PDAM Langsung Minum Harus Pertimbangkan Usia Pipa

PAREPARE, RADIOMESRA..COM – Rencana menghadirkan layanan air bersih yang dapat langsung diminum dari keran di Kota Parepare terus menuai pembahasan. Menanggapi wacana tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare, Dr. H. Kamaluddin Kadir lewat program Obras Rabu (03/06/26) mengingatkan agar program ini dikaji secara matang, khususnya terkait kondisi infrastruktur pipa yang ada.

Menurut H. Kamaluddin, konsep air minum langsung dari keran—atau yang dikenal dengan Zona Air Minum Prima (ZAMP)—sebenarnya sudah pernah digagas sejak tahun 2018. Namun, penerapannya membutuhkan standardisasi khusus, mulai dari penggunaan pipa berbahan stainless steel atau High-Density Polyethylene (HDPE) guna memastikan tingkat keasaman (pH) dan kebersihan air tetap terjaga hingga ke rumah warga.

“Kondisi pipa di Parepare ini mayoritas sudah berusia di atas 30 tahun. Tingkat korosif dan potensi kebocoran cukup tinggi. Jadi, kalaupun ada alat penyaring yang dipasang di keran, belum ada jaminan airnya benar-benar steril jika pipanya masih pipa lama,” ujar Kamaluddin. Beliau menambahkan bahwa investasi untuk meremajakan seluruh jaringan pipa di Parepare diperkirakan bisa mencapai Rp300 miliar hingga Rp500 miliar.

Sementara itu, menanggapi keresahan masyarakat mengenai fluktuasi kualitas dan kenaikan harga air galon isi ulang di pasaran, Juru Bicara Fokus Parepare, Mulyadi, meminta dinas terkait untuk turun tangan melakukan pengawasan.

Mulyadi menilai bahwa program air langsung minum dari PDAM dapat menjadi solusi jangka panjang agar masyarakat tidak lagi ketergantungan pada air galon, yang kualitasnya kadang belum tentu terjamin.

“Dinas Perindag dan Dinas Kesehatan harus turun langsung ke lapangan untuk mengecek depot-depot air galon ini. Jangan sampai kualitas kesehatannya diabaikan. Di sisi lain, kita tentu mengapresiasi pemikiran dari direksi PDAM yang berencana menjalin kerja sama demi menghadirkan air keran siap minum, sehingga bisa meringankan beban pengeluaran masyarakat,” pungkas Mulyadi

Parepare Siap Jadi Tuan Rumah CCF, Bakal Dihadiri Ribuan Pelaku Industri Kreatif dari 4 Provinsi

Akbar Mesra
-
0
Parepare Siap Jadi Tuan Rumah CCF, Bakal Dihadiri Ribuan Pelaku Industri Kreatif dari 4 Provinsi

PAREPARE, RADIOMESRA..COM  – Kota Parepare bersiap menjadi pusat perhatian industri kreatif nasional. Kota kelahiran BJ Habibie ini didapuk menjadi tuan rumah gelaran  Celebes Creative Festival 2026 (CCF) yang akan mempertemukan ribuan pelaku industri kreatif dari berbagai daerah.

Kepastian ini dimatangkan dalam rapat koordinasi pemantapan yang digelar oleh Indonesian Creative Cities Network (ICCN) Sulawesi Selatan bersama jajaran Pemerintah Kota Parepare dan Parepare Creative Ecosystem pada Rabu (04/06/2026).

Koordinator Daerah (Korda) ICCN Sulsel, Andiz Petta Lolo, mengungkapkan bahwa ajang ini tidak hanya sekadar festival seremonial biasa. CCF kali ini dirancang menjadi ruang kolaborasi besar yang melibatkan seluruh unsur penthelix, mulai dari pemerintah, komunitas, akademisi, pelaku bisnis, hingga media (pers).

“Alhamdulillah, tadi kami sudah melakukan rapat koordinasi pemantapan bersama Pemerintah Kota Parepare, yaitu teman-teman dari Asosiasi Creative Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Parepare Creative Ecosystem. Rencana kami ingin menjadikan Kota Parepare tuan rumah untuk berkumpulnya ribuan pelaku industri kreatif dari 24 kabupaten/kota dan ada 4 provinsi yang akan hadir memeriahkan festival kreatif yang terselenggara di Kota Habibie ini,” ujar Andiz.

Andiz menambahkan, salah satu agenda krusial dalam rangkaian kegiatan ini adalah Penthelix Talkshow. Forum ini nantinya akan menghadirkan sejumlah kepala daerah, akademisi, insan pers, dan pelaku bisnis untuk merumuskan langkah konkret penguatan industri kreatif. Apalagi, Sulawesi Selatan saat ini masuk dalam radar 15 provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang bekerja sama dengan Bappenas.

“Terselenggaranya CCF ini bukan hanya sebatas formalitas belaka, melainkan sebuah titik awal dari perhelatan besar yang melibatkan orang banyak, UMKM, dan sektor bisnis. Kami meminta dukungan seluruh masyarakat Kota Parepare agar kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, ramah, dan sukses berkolaborasi,” kuncinya.

BULOG Tembus 3 Juta Ton Serapan Gabah-Beras Petani, Rekor Baru Penguatan Cadangan Pangan Nasional

Akbar Mesra
-
0
BULOG Tembus 3 Juta Ton Serapan Gabah-Beras Petani, Rekor Baru Penguatan Cadangan Pangan Nasional

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Perum BULOG kembali mencatatkan capaian monumental dalam pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri. Hingga tanggal 3 Juni 2026, realisasi serapan gabah dan beras petani secara nasional telah mencapai 3.008.626 ton setara beras (3,01 juta ton) atau sekitar 75 persen dari target nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2026.

Secara khusus di wilayah kerja Perum BULOG Sulselbar khususnya di Kancab Pare-Pare, realisasi serapan gabah dan beras petani hingga saat ini telah mencapai 74 ribu ton setara beras. Capaian tersebut merupakan bagian dari kontribusi Perum BULOG Kanwil Sulselbar dalam mendukung keberhasilan pengadaan gabah dan beras nasional serta penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Capaian nasional ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pengadaan pangan nasional. Dalam waktu kurang dari enam bulan, BULOG berhasil mendekati target tahunan yang selama ini menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, penguatan cadangan pangan pemerintah, dan stabilitas harga pangan nasional.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan mulai dari petani, pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, penyuluh pertanian, penggilingan padi hingga seluruh insan BULOG yang bekerja tanpa mengenal waktu selama musim panen berlangsung.

Pimpinan Perum BULOG Kancab Parepare, Rahmi Mangerang lewat rilis yang di sampaikan Rabu (03/06/26)!mengungkapkan bahwa realisasi serapan sebesar 74 ribu ton setara beras di wilayah kerjanya menunjukkan komitmen BULOG untuk terus hadir di tengah petani,

“Realisasi serapan sebesar 74 ribu ton setara beras di wilayah kerja kami menunjukkan komitmen BULOG untuk terus hadir di tengah petani, memastikan hasil panen terserap secara optimal, serta mendukung penguatan ketahanan pangan nasional,” ujar Rahmi Mangerang.

Capaian nasional tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah dalam menjaga harga gabah kering petani melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram berjalan efektif dan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di seluruh Indonesia.

Keberhasilan serapan ini juga berdampak langsung terhadap penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini berada pada level tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan nasional. Stok beras yang dikelola BULOG telah melampaui 5 juta ton sehingga memberikan jaminan ketersediaan pangan yang kuat untuk menghadapi berbagai kebutuhan pemerintah, mulai dari stabilisasi harga, bantuan pangan, hingga mitigasi potensi bencana dan gejolak pasar.

Lebih lanjut, BULOG optimistis target pengadaan 4 juta ton setara beras pada tahun 2026 dapat tercapai bahkan sebelum akhir tahun. Dengan masih berlangsungnya musim panen di sejumlah wilayah strategis, BULOG akan terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani melalui sinergi yang semakin kuat bersama seluruh pemangku kepentingan.

Capaian ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa Indonesia semakin kokoh menuju kemandirian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan global, BULOG hadir sebagai instrumen negara yang memastikan hasil kerja keras petani terserap secara optimal, kesejahteraan petani meningkat, dan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin.

“Keberhasilan serapan ini bukan hanya angka, tetapi wujud nyata keberpihakan negara kepada petani dan komitmen bersama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” tutup Rahmi Mangerang.

Belum Kantongi Izin, Komisi III DPRD Parepare Rekomendasikan Pembangunan Retail Modern Ditunda

Akbar Mesra
-
0
Belum Kantongi Izin, Komisi III DPRD Parepare Rekomendasikan Pembangunan Retail Modern Ditunda

PAREPARE, RASIOMESRA. COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembangunan tiga titik retail modern di Kota Parepare pada Selasa (02/06/2026). Dalam rapat tersebut, Komisi III merekomendasikan agar seluruh aktivitas pembangunan retail modern tersebut dihentikan sementara waktu hingga seluruh dokumen perizinan rampung dipenuhi.

Ketua Komisi III DPRD Kota Parepare sekaligus Politisi Partai Golkar, Hamran Hamdani, mengungkapkan bahwa RDP ini digelar setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas pembangunan fisik yang sudah berjalan, padahal izin resminya belum dikantongi oleh pihak pengelola.

“Berdasarkan laporan yang masuk, ini sudah ada pembangunan sementara izin belum ada. Makanya kami memanggil semua SKPD terkait, mulai dari Dinas Perhubungan, PTSP, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, hingga camat setempat untuk dimintai keterangan,” ujar Hamran usai memimpin rapat.

Dari hasil pertemuan tersebut, Hamran menegaskan bahwa fakta di lapangan menunjukkan pembangunan memang telah dimulai tanpa adanya kelengkapan izin yang sah. Oleh karena itu, Komisi III mengeluarkan rekomendasi tegas untuk menunda proses pembangunan.

Selain masalah perizinan, Hamran juga menyoroti adanya penolakan dan aksi protes dari warga sekitar lokasi pembangunan. Menurutnya, aspek psikologis dan sosial masyarakat setempat harus menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan oleh pihak pengelola melalui pendekatan yang difasilitasi oleh pihak pemerintah kecamatan.

“Kita harapkan ada pendekatan dulu dari pihak pengelola. Jangan hanya mengejar regulasi, tetapi ternyata masyarakat sekitar tidak setuju. Kami minta Pak Camat memfasilitasi agar bisa menemukan solusi yang tepat, sehingga situasi tetap aman,” tambahnya.

Dorong Kepemilikan NPWP Daerah untuk Dongkrak PAD

Di samping persoalan izin dan sosial, Komisi III DPRD Parepare juga menekankan pentingnya kontribusi retail modern terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hamran mendorong agar setiap retail modern yang beroperasi di Parepare wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersendiri yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare.

Hal ini berkaca dari temuan bahwa beberapa retail modern besar seperti Alfamart dan Indomaret yang beroperasi saat ini justru memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Tangerang. Akibatnya, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Penghasilan (PPh) mengalir ke daerah lain, bukan ke kas daerah Parepare.

“Kami sudah koordinasi dengan KPP agar mereka diusahakan memiliki NPWP tersendiri di Parepare. Supaya nanti pembayaran pajaknya ada Dana Bagi Hasil untuk masuk ke kas daerah kita. Kalau ini dimaksimalkan, tentu bisa menjadi pundi-pundi PAD baru bagi Parepare,” tegas Hamran.

Kendati demikian, Hamran menegaskan bahwa DPRD Parepare tidak berniat untuk menghalangi investasi atau pembangunan, terlebih yang berkaitan dengan perputaran ekonomi masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa aturan hukum dan kenyamanan warga sekitar harus tetap dijunjung tinggi.

“Sesuai aturan, harus lengkap izin dulu baru mulai pembangunan. Kita tidak akan menghalangi, kita ingin perekonomian berjalan baik dan semua pihak bisa saling diuntungkan tanpa ada gesekan di masyarakat,” pungkasnya.

Masjid Raya Parepare Gelar Zikir Bersama Umi Pipik, Angkat Tema Penyembuhan Jiwa

Akbar Mesra
-
0
Masjid Raya Parepare Gelar Zikir Bersama Umi Pipik, Angkat Tema Penyembuhan Jiwa

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Pengurus Masjid Raya Kota Parepare mengundang seluruh masyarakat, khususnya umat muslim di Kota Parepare, untuk menghadiri kegiatan zikir dan selawat akbar. Mengangkat tema “Sembuhkan Lukamu Bersama Allah”, acara spiritual ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, (12/06/26)

Kegiatan ini akan menghadirkan penceramah nasional, Ustazah Pipik Dian Erawati atau yang akrab disapa Umi Pipik, istri dari almarhum Ustaz Jefri Al Buchori. Acara direncanakan dimulai ba’da salat Isya, tepatnya pukul 19.10 WITA hingga selesai, bertempat di area utama Masjid Raya Kota Parepare.

Sekretaris Masjid Raya Parepare, Azis Iskandar, menjelaskan bahwa tema yang diangkat kali ini berfokus pada penguatan keimanan dan ketakwaan dalam menghadapi setiap cobaan hidup. Menurutnya, hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, setiap luka batin dan persoalan hidup dapat menemukan jalan kesembuhan.

“Kami mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk meluangkan waktu, melangkah bersama menuju rumah Allah. Bawalah keluarga, kerabat, dan tetangga untuk mereguk ilmu serta keberkahan dalam majelis yang mulia ini,” ujar Azis Iskandar saat memberikan keterangan resmi.

Azis juga menambahkan bahwa agenda ini dapat terselenggara berkat kerja sama yang solid antara pihak pengurus Masjid Raya dengan Dr. H. Surianto Mujib, S.Ag., M.M. Pihak pengurus yang ditandatangani oleh Ketua Masjid Raya H. Abdul Latif Hafid dan Sekretaris Azis Iskandar, berharap momen ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus ladang ilmu bagi warga Parepare.

Bagi masyarakat yang ingin memperdalam ilmu agama sekaligus berselawat bersama, pihak panitia mengimbau untuk datang lebih awal guna menjaga ketertiban selama acara berlangsung.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Apresiasi Langkah Polda Sulsel Dalam Penindakan Penyalahgunaan BBM Subsidi

Akbar Mesra
-
0
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Apresiasi Langkah Polda Sulsel Dalam Penindakan Penyalahgunaan BBM Subsidi

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengapresiasi langkah dan upaya yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi melalui penangkapan kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Tindakan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga tata kelola distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menyampaikan bahwa Pertamina mendukung penuh upaya aparat penegak hukum dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan BBM subsidi yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.

“Pertamina mengapresiasi langkah tegas Polda Sulawesi Selatan dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Kami siap terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Deny.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian distribusi BBM subsidi, Pertamina telah mengimplementasikan Program Subsidi Tepat lebih dahulu melalui sistem digitalisasi transaksi di seluruh SPBU. Sistem ini memungkinkan proses pencatatan dan monitoring penyaluran BBM subsidi dilakukan secara lebih akurat, transparan, dan terukur.

Selain itu, Pertamina juga mendukung percepatan implementasi sistem XSTAR BPH Migas untuk penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bagi konsumen non kendaraan. Melalui sistem tersebut, proses penerbitan surat rekomendasi diharapkan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan.

“Pemanfaatan sistem digital baik melalui Program Subsidi Tepat maupun XSTAR menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi sehingga penyalurannya benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Kami juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengawasan distribusi energi subsidi dapat berjalan lebih efektif,” tambah Deny.

Di sisi pengawasan internal, Pertamina secara aktif melakukan pembinaan dan evaluasi kepada lembaga penyalur BBM, termasuk SPBU di wilayah Sulawesi Selatan. Sepanjang periode 2025 hingga 2026, Pertamina telah menerbitkan sebanyak 112 surat pembinaan dan peringatan kepada lembaga penyalur yang terindikasi tidak menjalankan ketentuan operasional secara optimal. Sanksi yang diberikan bervariasi mulai dari surat peringatan hingga penghentian sementara penyaluran BBM.

Sebagai langkah pengendalian tambahan, berdasarkan informasi dan hasil koordinasi dengan SPBU, Pemerintah Daerah, serta Aparat Penegak Hukum, Pertamina juga telah melakukan pemblokiran terhadap nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan atau transaksi BBM subsidi yang tidak sesuai ketentuan di wilayah Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, Pertamina bersama Ditreskrimsus Polda Sulsel, Dinas ESDM, Dinas Perdagangan, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan juga telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha dan industri, termasuk di kawasan Industri Makassar (KIMA), terkait mekanisme pembelian BBM untuk kebutuhan operasional industri sesuai regulasi yang berlaku.

Pertamina menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan distribusi BBM subsidi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga penyalur, pelaku usaha, maupun masyarakat.
Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dapat melaporkannya melalui aparat berwenang atau menghubungi Pertamina Contact Center 135 untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang berlaku.

Media Contact
Lilik Hardiyanto
Area Manager Communication, Relation & CSR
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi

Bawaslu Parepare Gelar Pendidikan Pengawasan Partisipatif, Perkuat Peran Masyarakat Menuju Pemilu 2029 Bermartabat

Akbar Mesra
-
0
Bawaslu Parepare Gelar Pendidikan Pengawasan Partisipatif, Perkuat Peran Masyarakat Menuju Pemilu 2029 Bermartabat

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Bawaslu Kota Parepare menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) dengan tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” di Kantor Bawaslu Kota Parepare, Selasa (02/06/26). Kegiatan yang diikuti oleh 40 peserta ini menghadirkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga komunitas yang memiliki perhatian terhadap penguatan demokrasi dan kepemiluan.

Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) merupakan salah satu program Bawaslu dalam meningkatkan kapasitas dan keterlibatan masyarakat sebagai mitra strategis pengawasan Pemilu. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai pengawasan pemilu, pencegahan dan penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, penguatan jaringan komunitas, serta pengawasan berbasis digital.

Dalam sambutannya, Anggota Bawaslu Kota Parepare sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS), Fadly Azis, S.T, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berkomitmen mengikuti kegiatan P2P.

“Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk pengawas partisipatif sebagai perpanjangan tangan Bawaslu dalam mengawal Pemilu yang demokratis, jujur, dan berintegritas. Saya berharap ilmu yang diperoleh selama kegiatan ini dapat disebarluaskan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi pengawasan dan meminimalisir praktik politik uang. Peran masyarakat sangat penting dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Parepare sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH), Dr. Susilawati, M.Pd., mengapresiasi keseriusan peserta yang telah mengikuti pembelajaran mandiri sebelum pelaksanaan kegiatan tatap muka.

“Kami mengapresiasi seluruh peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang sejak tanggal 25 Mei telah mengikuti pembelajaran mandiri melalui website. Kegiatan hari ini merupakan pendalaman materi dari pembelajaran yang telah diikuti sebelumnya. Melalui kegiatan ini, kami mengajak masyarakat dari berbagai kalangan untuk turut berperan aktif dalam pengawasan Pemilu. Kami berharap peserta dapat memahami mekanisme pengawasan, penanganan pelanggaran, dan sengketa Pemilu. Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri, sehingga partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan pengawasan Pemilu yang efektif, partisipatif, dan demokratis,” katanya.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Alamsyah, S.H., sekaligus Koordinator Divisi Humas dan Datin. Dalam arahannya, Alamsyah menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

“Bawaslu sebagai lembaga publik tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi Pemilu sehingga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Visi Bawaslu sebagai lembaga yang terpercaya harus diwujudkan melalui kinerja yang baik serta kepercayaan publik yang terus dijaga. Kami juga mengapresiasi Bawaslu Kota Parepare yang tetap mampu melaksanakan berbagai kegiatan secara optimal meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran. Selamat mengikuti pembelajaran, semoga seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan memperoleh manfaat dari materi yang disampaikan,” tuturnya.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh empat narasumber, yakni Ketua Bawaslu Kota Parepare Muhammad Zainal Asnun, S.IP., Anggota Bawaslu Kota Parepare Fadly Azis, S.T., Anggota Bawaslu Kota Parepare Dr. Susilawati, M.Pd., serta Rusdianto Sudirman, S.H., M.H., yang merupakan Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Setelah mengikuti pelatihan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) ini, Bawaslu Kota Parepare berharap dapat melahirkan agen-agen pengawas partisipatif yang mampu menjadi penggerak di lingkungan masing-masing, sekaligus menjadi mitra strategis dan corong Bawaslu dalam menyosialisasikan pentingnya pengawasan Pemilu serta mencegah praktik politik uang di tengah masyarakat. Dengan keterlibatan aktif para kader P2P, diharapkan kesadaran publik terhadap bahaya politik uang semakin meningkat sehingga dapat mendukung terwujudnya Pemilu 2029 yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat.

Kenaikan Harga Air Galon Depot di Parepare Capai 60%, Warga dan Tokoh Masyarakat Desak DPRD Gelar RDP

Akbar Mesra
-
0
Kenaikan Harga Air Galon Depot di Parepare Capai 60%, Warga dan Tokoh Masyarakat Desak DPRD Gelar RDP

PAREPARE, RADIOMESRA..COM  — Kenaikan harga air minum galon isi ulang di Kota Parepare menuai sorotan tajam dari masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, harga yang semula berada di kisaran Rp5.000 kini melonjak hingga Rp8.000 per galon. Menanggapi keresahan tersebut, sejumlah warga dan tokoh masyarakat mendesak pihak DPRD Kota Parepare untuk segera mengambil tindakan nyata.

Kenaikan Signifikan yang Mencekik Warga

Kenaikan harga yang mencapai lebih dari 50% ini dinilai sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat kecil atau mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Alam Tahir, salah seorang warga Labukkang, menyatakan dukungannya jika legislator DPRD Parepare, menginisiasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas terkait untuk menelusuri dasar dari kenaikan harga yang mendadak ini.

“Kami sangat mendukung jika Bang One mengadakan dengar pendapat di DPRD. Ini bukan sekadar omong-omong, tapi betul-betul memikirkan rakyat. Kenaikan dari Rp5.000 ke Rp8.000 ini sangat signifikan. Bagi warga berpenghasilan tetap mungkin tidak seberapa, tapi bagi warga biasa, kenaikan ini sangat terasa berat,” ujar Alam Tahir saat berbicara di program Obras Radio Mesra, Selasa (02/06/26).

Menurut Alam, alasan klasik seperti kenaikan biaya bahan baku, tarif PDAM, atau ongkos transportasi (bensin) perlu diuji secara transparan agar tidak menjadi alasan sepihak dari para komunitas pelaku usaha depot air minum.

Desakan Regulasi dan Standardisasi Harga

Senada dengan hal tersebut, Umar, seorang warga Soreang, menilai bahwa persentase kenaikan harga yang menyentuh angka 60% ini sudah di luar batas kewajaran (inflasi normal). Ia meminta agar pemerintah kota tidak tinggal diam dan segera melakukan lintas koordinasi.

Keterlibatan Lintas Sektor: Umar menekankan pentingnya keterlibatan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Pengawasan Kualitas: Selain harga, jaminan kesehatan dan higienitas air dari depot air minum yang menjamur di Parepare juga harus dipantau ketat.

Kesepakatan Harga Batas Atas: Diperlukan adanya regulasi atau kesepakatan harga agar para pelaku usaha tidak menaikkan tarif secara sepihak.

“Masyarakat tidak alergi dengan kenaikan harga atau inflasi, asalkan rasionya masuk akal. Kalau kenaikannya di atas 50%, dasar hukum dan hitung-hitungannya apa? Pemerintah harus hadir memberikan standardisasi harga karena air galon ini sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Parepare sehari-hari,” tegas Umar.

Warga berharap surat aspirasi yang masuk ke DPRD dapat segera diakomodir oleh Komisi III demi kemaslahatan umat dan stabilitas ekonomi masyarakat menjelang pertengahan tahun ini.

Pertamina Patra Niaga Turunkan Harga BBM Nonsubsidi Dex Series dan Sesuaikan Harga Pertamax Turbo Mulai 1 Juni 2026

Akbar Mesra
-
0
Pertamina Patra Niaga Turunkan Harga BBM Nonsubsidi Dex Series dan Sesuaikan Harga Pertamax Turbo Mulai 1 Juni 2026

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM  – Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis diesel Pertamina Dex dan Dexlite, serta penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis bensin Pertamax Turbo yang berlaku efektif mulai 1 Juni 2026. Langkah ini dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan penyediaan energi nasional.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global dan formula harga sesuai ketentuan pemerintah.

“Penurunan harga Pertamina Dex, Dexlite, serta penyesuaian harga Pertamax Turbo dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta parameter yang ditetapkan pemerintah melalui formula harga yang berlaku,” ujar Roberth.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Roberth menambahkan bahwa penyesuaian harga tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, daya beli, serta keberlangsungan penyediaan produk BBM nonsubsidi yang kompetitif di pasar.

“Untuk sektor diesel, dengan harga yang lebih kompetitif, kami berharap dapat memberikan manfaat yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi nasional,” lanjutnya.

Pertamina Patra Niaga akan terus memantau perkembangan pasar energi global dan berkoordinasi dengan pemerintah guna memastikan layanan energi yang andal, kompetitif, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan pasokan BBM di seluruh jaringan SPBU Pertamina di Indonesia tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat maupun sektor usaha.

“Pertamina Patra Niaga akan terus memastikan ketersediaan energi tetap tersedia, andal, dan mudah diakses masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk produk BBM berkualitas untuk mendukung performa kendaraan,” pungkas Roberth.

Berikut daftar harga BBM retail nonsubsidi yang berlaku di SPBU Pertamina mulai 1 Juni 2026:

* Dexlite (CN 51): dari Rp26.600/liter menjadi Rp23.500/liter.
* Pertamina Dex (CN 53): dari Rp28.500/liter menjadi Rp25.350/liter.
* Pertamax (RON 92): Rp12.600/liter (tetap).
* Pertalite (RON 90): Rp10.000/liter (tetap).
* Pertamax Turbo (RON 98): dari Rp20.3500/liter menjadi Rp21.200/liter.

Informasi lengkap mengenai harga BBM terbaru dapat diakses melalui kanal resmi Pertamina Patra Niaga dan aplikasi MyPertamina. Masyarakat juga dapat menghubungi Pertamina Contact Center (PCC) 135 untuk memperoleh informasi terkait produk dan layanan Pertamina.

Media Contact :
Lilik Hardiyanto
Area Manager Communication, Relation, & CSR
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi

Komisi III DPRD Parepare Soroti Aturan Pendirian Retail Modern, Desak Perlindungan UMKM Lokal

Akbar Mesra
-
0
Komisi III DPRD Parepare Soroti Aturan Pendirian Retail Modern, Desak Perlindungan UMKM Lokal

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare memberikan perhatian serius terhadap menjamurnya pendirian retail modern di Kota Parepare. DPRD meminta pemerintah daerah memperketat regulasi agar kehadiran retail raksasa tidak mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) milik masyarakat lokal.

Ketua Komisi III DPRD Kota Parepare, Hamran Hamdani, menyatakan bahwa pihak legislatif tidak antipati terhadap investasi yang masuk. Namun, investasi tersebut harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan pedagang tradisional.

“Kami di Komisi III mendukung penuh investasi untuk kemajuan ekonomi daerah. Namun, pemerintah kota harus tegas mengenai zonasi dan kuota pendirian retail modern. Jangan sampai warung-warung kecil milik warga gulung tikar karena kalah bersaing,” ujar Hamran saat ditemui di gedung DPRD Parepare.

Hamran juga menambahkan, dalam waktu dekat Komisi III berencana memanggil dinas terkait untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP). Agenda ini bertujuan untuk mengevaluasi izin-izin retail yang sudah keluar serta mengkaji ulang dampak ekonominya terhadap masyarakat sekitar.

Selain masalah zonasi, Hamran mendesak agar retail modern yang beroperasi di Parepare wajib memberikan ruang bagi produk-produk UMKM lokal untuk dipasarkan di etalase mereka.

“Harus ada asas keadilan. Retail modern wajib menyerap produk lokal Parepare, entah itu kerajinan atau camilan khas. Dengan begitu, ada perputaran ekonomi yang saling menguntungkan,” pungkasnya.

1...111112113...845Halaman 112 dari 845

Contact us: mesradio1028@gmail.com

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare