24.5 C
Pare-Pare
Jumat, Oktober 23, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 827

Wawali Parepare Resmi Buka Musrenbang RKPD 2022, Melalui virtual

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Wakil Wali Kota Parepare H Pangerang Rahim atas nama Wali Kota Parepare resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022, melalui virtual, Rabu, (27/01/21).

Wawali Pangerang Rahim yang membacakan sambutan Wali Kota Parepare mengingatkan peran Musrenbang sangat strategis dalam proses penganggaran kegiatan pembangunan.

“Disadari sepenuhnya bahwa kemampuan Pemerintah Kota Parepare baik dari sisi manajerial, aspek sumber daya manusia, maupun kemampuan penganggaran sangatlah terbatas. Sementara kegiatan pembangunan yang harus didanai menggunakan APBD jumlahnya sangat banyak. Oleh karenanya, diperlukan kecermatan untuk menentukan program-program yang menjadi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan,” pesan Pangerang.

Pangerang juga mengingatkan, Musrenbang merupakan agenda rutin tahunan, namun diharapkan pelaksanaannya bukan sekadar formalitas. Harus benar-benar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang akomodatif terhadap berbagai permasalahan dan kebutuhan.

“Lebih-lebih mampu mengantisipasi dan menyongsong perkembangan baik regional, nasional maupun internasional,” ingat Pangerang.

Karena itu, Pangerang berharap Musrenbang dapat menggali dan menentukan platform yang jelas dan terarah pada kepentingan masyarakat dan daerah.

Pangerang menekankan, dalam Musrenbang dibutuhkan perencanaan yang lebih sistematis, terstruktur, dan komprehensif. Itu karena tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik secara transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

“Dengan demikian, proses perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berorientasi pada kinerja secara legal telah diupayakan agar minimal melibatkan tiga elemen yaitu masyarakat, DPRD, dan Pemerintah Daerah,” tandas Pangerang.

Musrenbang RKPD 2020 dilaksanakan oleh Pemkot Parepare melalui Bappeda. Hadir dalam pembukaan Musrenbang secara virtual yakni Sekda Kota Parepare H Iwan Asaad, Asisten dan Staf Ahli Pemkot Parepare, para Kepala SKPD, Kabag, Camat, Lurah, Ketua LPMK, serta Ketua RW se-Parepare. (*)

SKPD Driver Gelar Rapat Persiapan APE

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Kota Parepare tengah bersiap menghadapi verifikasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang akan dilakukan oleh Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A). Verifikasi dijadwalkan Februari 2021.

Persiapan menghadapi verifikasi ini dirapatkan bersama SKPD driver di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), BKD, Bappeda, Inspektorat di ruang rapat Bappeda Parepare, Rabu, (27/01/21).

Rapat koordinasi dibuka Sekretaris Bappeda Parepare, Zulkarnaen mewakili Kepala Bappeda.

Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud Bappeda Parepare, Dede Alamsyah Wakkang secara teknis menjelaskan, ini merupakan rapat pemantapan dalam menghadapi verifikasi Tim Kementerian P3A. “Dan yang menggembirakan, berdasarkan skoring awal yang telah dilakukan oleh Tim Provinsi, Alhamdulillah Parepare berada dalam kategori Mentor,” ungkap Dede.

Mentor merupakan kategori tertinggi dalam penilaian pengarusutamaan gender (PUG).

Dede mengemukakan, merupakan prestasi yang sangat menggembirakan apabila skoring tersebut dapat dipertahankan sampai dengan tim dari pusat melakukan verifikasi atau penilaian.

Itu berarti Parepare berpeluang naik kelas, karena dalam penilaian sebelumnya Parepare hanya menempati predikat Madya.

Dede mengungkapkan, inovasi terbaru yang ditawarkan oleh Tim Penyusun APE Pemkot Parepare yaitu PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) di tingkat kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan sangat diapresiasi oleh DP3A Provinsi Sulsel. Itu karena menjadi inovasi pertama kali di Sulawesi Selatan. “Tak heran jika Pemerintah Kabupaten Pangkep telah melakukan studi tiru dengan inovasi Parepare,” kata Dede.

Karena itu, Dede mengharapkan SKPD, swasta, maupun stakeholder pendukung lainnya mendukung Tim Penyusun APE dengan memberikan data dan informasi yang sesuai dengan apa yang ada di tempat masing-masing.

“Sehingga diharapkan jawaban-jawaban yang tertuang dalam skoring penilaian sesuai dengan dokumen yang telah diserahkan kepada Tim Penyusun APE,” harap Dede.

Kepala Bidang Kesetaraan Gender DP3A Parepare, Sriyanti Ambar membenarkan Parepare berpeluang meraih kategori Mentor dalam penghargaan APE nanti.

“Nilai mentor untuk tahun ini hanya Bone, Sidrap, Parepare. Namun menurut provinsi, Parepare bagus skali progresnya,” beber Sriyanti.

Namun kepastian itu, kata Sriyanti, masih menunggu verifikasi dari tim independen. Dan jawaban-jawaban saat verifikasi nanti sangat menentukan.

“Kami berharap Pak Wali Kota atau Pak Sekda yang memaparkan saat verifikasi nanti. Karena itu akan membuat Parepare bisa bertahan di kategori Mentor. Insya Allah Parepare bisa naik kelas dari penilaian sebelumnya,” tandas Sriyanti.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) ini adalah penghargaan terhadap prakarsa dan prestasi yang dicapai dengan menunjukan kondisi kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. (*)

Aliansi Pembela UKM dan UMKM Lakukan Aksi Protes Penerapan Jam Malam

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Pembela UKM dan UMKM melakukan aksi di depan Patung Cinta Sejati Habibie Ainun, Kota Parepare, Rabu (27/01/21) siang.

Ketua Cabang HMI Parepare, Asdar mangatakan kebijakan yang diterapkan pemerintah kota Parepare sangat memberatkan pedagang kaki lima pedagang kecil yang ada di kota Parepare menderita makanya mereka menuntut pemerintah kota khususnya kepada Wali kota untuk meninjau kembali kebijakannya.

“Kami tergabung dalam aliansi pembela UKM dan UMKM kami melakukan tracking survei dari hari kemarin itu dimulai dari 1 Januari ternyata kebijakan yang diterapkan pemerintah kota Parepare sangat memberatkan pedagang kaki lima pedagang kecil yang ada di kota Parepare menderita. makanya aksi kami hari ini menuntut pemerintah kota khususnya kepada Pak walikota untuk meninjau kembali kebijakannya. bagaimana tidak kebijakan itu itu pertama diperuntukan hanya untuk pengelola cafe resto dan Warkop dan ternyata kebijakan itu melebar ke pedagang kecil yang ada di pinggir jalan.” Kata Asdar.

Ketua Cabang HMI Parepare, Asdar
Ketua Cabang HMI Parepare, Asdar

Lanjut Asdar, kebijakan tersebut berlaku juga bagi toko-toko bagaimana tidak perekonomian itu di kota Parepare lumpuh karena kebijakan itu melebar jauh. Mereka ingin kebijakan itu ditinjau kembali dan melibatkan semua pengusaha yang ada di parepare untuk terlibat adu gagasan dengan wali kota karena sudah berapa kali menyurat ke wali kota untuk audience berdialog untuk mencari solusi namun wali kota menolak sepihak.

“Mereka mengeluarkan kebijakan tanpa melakukan sosialisasi bukankah itu sangat mencederai masyarakat kota Parepare. karena yang pertama banyak kami dapatkan data banyak sekali pengusaha di parepare harus merumahkan karyawannya karena beban operasional semakin tinggi pemasukan tidak ada mereka harus buka pagi sebelum jam 7 malam harus tutup dan delivery order hanya sampai jam 9 malam yang kemarin itu sampai jam 12 itu harus dibatasi bagaimana tidak itu pemasukan terhambat mereka mau belanja tapi tidak bisa karena toko diwajibkan tutup jam 7.” Jelas Asdar.

Tambahnya, mereka meminta untuk kebijakan ini di libatkan kembali melibatkan semua organisasi pemuda serta para pelaku UMKM UKM

Kantor Pertanahan Nasional Parepare Sosialisasi Program PTSL di Kecamatan Ujung

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dalam melaksanakan program strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam memetakan pensertifikatan tanah, Kantor Pertanahan Kota Parepare melaksanakan kegiatan Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Labukkang, Rabu, (27/01/21), di Aula kantor kelurahan Labukkang.

Kepala kantor pertanahan kota Parepare, Kamaruddin, SH,MH, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membantu warga dalam mensertifikatkan tanahnya sekaligus memetakan data tanah warga yang ada di kota Parepare. Sehingga ke depannya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL ini nantinya digunakan dengan sebaik-baiknya oleh warga dengan memberikan data, informasi dan kelengkapan lainnya sehingga kegiatan PTSL ini berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah nantinya.

Camat ujung, Ardiansyah Arifuddin, S.STP, M.Si, dalam arahannya mengajak Lurah dan seluruh warga kelurahan Labukkang bisa memanfaatkan kegiatan ini sesuai Dengan ketentuan yang berlaku agar nantinya tidak ada persoalan hukum yang timbul.

“Rabu 27 Januari 2021 telah dilaksanakan penyuluhan pendaftaran tanah sistematis lengkap di kantor kelurahan labukkang. perlu kita ketahui bahwa tahun anggaran 2021 kantor ATR BPN kota Parepare melaksanakan program PTSL di 4 kelurahan yang ada di kecamatan ujung yang pertama kelurahan labukkang, yang kedua kelurahan Mallusetasi, kelurahan ujung bulu, dan keempat kelurahan ujung Sabbang.” Kata Ardiansyah.

Lanjut mantan Kabid Kebersihan DLH ini Program tersebut bertujuan dilaksanakan PTSL ini ialah untuk melaksanakan pemetaan sertifikat hak milik yang ada di kota Parepare khususnya yang ada dikecamatan ujung. Bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat hak milik dapat mendaftarkan lokasi atau bidang tanahnya di kantor kelurahan yang disebutkan masuk dalam program PTSL tahun 2021.

“Kami berharap juga kepada masyarakat partisipasinya dalam memberikan informasi yang sejujur-jujurnya sekaitan dengan obyek dan subyek tanah yang dimaksud. sehingga pada akhirnya pelaksanaan PTSL di kecamatan ujung tidak menimbulkan persoalan atau permasalahan terkait bidang tanah yang dimaksud. Dan kami berharap juga kepada pemerintah kelurahan dalam hal ini kelurahan labukkang, ujung bulu, Mallusetasi, dan ujung Sabbang tetap melaksanakan koordinasi dengan panitia yang ada di kantor BPN kota Parepare sehingga dalam pelaksanaan PTSL ini tidak terjadi persoalan baik yang dilapangan maupun secara administrasi.” Jelas Ardiansyah

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Parepare, Kepala Kantor Pertanahan, Camat Ujung, yang mewakili Kejaksaan Negeri Parepare, Lurah, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kelurahan Labukkang dan ketua RW Se Kelurahan Labukkang.

Camat Soreang Turun Langsung Pimpin Penyemprotan Di Pasar Lakessi

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dengan semakin tidak terkendalinya penyebaran virus covid19, berbagai upaya di lakukan guna untuk menekan laju penyebaran virus tersebut. Seperti yang di lakukan tim gemar kecamatan soreang yang kembali turun melakukan penyemprotan di area pasar lakessi parepare. Hal tersebut diungkapkan camat soreang Dede Harirustaman S.Stp pada tim liputan radiomesra.com selasa (26/01/21).

“Hari Selasa tanggal 26 Januari tepatnya sore hari kami selaku tim gemar kecamatan Soreang melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan keseluruh area pasar lakessi yang dibantu dengan seluruh para Puskesmas menurunkan alat penyemprot nya kami menurunkan alat penyemprot sejumlah 12 dengan ukuran 20 liter masing-masing penyemprot.” Ungkap Dede.

Lanjut Dede, ini memang sesuai jadwal secara rutin setiap minggu. 2 kali seminggu diadakan penyemprotan disinfektan untuk sterilisasi ataupun untuk guna memutus mata rantai penyebaran virus Corona .

“Insya Allah nanti secara berkala dijadwalkan dua kali seminggu kami akan turun intens untuk penyemprotan desinfektan mudah mudahan kegiatan ini seluruh warga pasar sangat mengerti dengan penanganan yang kami berikan dan mudah-mudahan juga warga pasar juga terus menegakkan protokol kesehatan dalam beraktivitas di wilayah pasar.” Pintanya.

Bupati Enrekang Minta Jajarannya Siap Ikuti Pemeriksaan LKPD

0

ENREKANG, RADIOMESRA. COM  — Pemkab Enrekang bersama 8 daerah lain mengikuti entri meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020. Acara diikuti secara daring, di kompleks Kawasan Industri Maiwa (KIWA), Rabu (27/01/21).

Acara itu dihadiri Bupati Enrekang Muslimin Bando dan Wakil Bupati Asman. Turut hadir jajaran terkait seperti Kepala Inspektorat Haidar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Nurjannah, dan pejabat OPD lainnya.

Bupati mengatakan, kegiatan itu adalah rutinitas tahunan namun sangat penting. Sebab menjadi pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Sebelumnya, ia telah menyerahkan LKPD TA 2020 sesuai jadwal dan telah melalui tahapan pemeriksaan pendahuluan.

“Seluruh OPD sudah kita minta menyiapkan file, bukti pertanggungjawaban dan semua yang dibutuhkan dalam audit ini. Baik via daring maupun saat field audit. Ini agar laporan keuangan kita benar-benar clear, transparan dan akuntabel,” tegas MB.

Sementara itu Kepala BPKD Enrekang Nurjannah menyatakan kesiapannya menuntaskan pemeriksaan LKPD ini.

“BPK ingin melihat gambaran umum hingga detail pengelolaan keuangan kita.
Mulai dari penganggaran, belanja pegawai, pengadaan barang jasa, persediaan, belanja modal, pengelolaan aset, kas, hibah dan bansos, bantuan tak terduga, pengelolaan pendapatan, piutang, investasi, termasuk refocusing,” urainya.

Penanggungjawab Tim Pemeriksa Interim BPK Wahyu Priyono mengatakan, pemeriksaan akan dilaksanakan dengan 2 tahapan. Pemeriksaan Interim dan Pemeriksaan Terinci.

“Kita juga akan melihat apakah OPD telah menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada LHP sebelumnya, yang berdampak pada predikat yang diperoleh,” jelas Wahyu.

Ia dan timnya juga dijadwalkan datang dan wawancara langsung dengan aparatur terkait. Serta jika diperlukan meminta data tambahan.

Pemeriksaan ini akan berlangsung selama 20 hari. Mulai 27 Januari hingga tanggal 6 Maret 202. Selain Pemkab Enrekang, pemeriksaan juga diikuti Pemkab Barru, Sidrap, Pangkep, Torut, Maros, Tator, Pinrang dan Kota Parepare. (humas pemkab enrekang)

Parepare Siap Hadapi verifikasi APE

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Kota Parepare tengah bersiap menghadapi verifikasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang akan dilakukan oleh Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A). Verifikasi dijadwalkan Februari 2021.

Persiapan menghadapi verifikasi ini dirapatkan bersama SKPD driver di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), BKD, Bappeda, Inspektorat di ruang rapat Bappeda Parepare, Rabu, 27 Januari 2021.

Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud Bappeda Parepare, Dede Alamsyah Wakkang secara teknis menjelaskan, ini merupakan rapat pemantapan dalam menghadapi verifikasi Tim Kementerian P3A.

“Dan yang menggembirakan, berdasarkan skoring awal yang telah dilakukan oleh Tim Provinsi, Alhamdulillah Parepare berada dalam kategori Mentor,” ungkap Dede.

Dede mengemukakan, merupakan prestasi yang sangat menggembirakan apabila skoring tersebut dapat dipertahankan sampai dengan tim dari pusat melakukan verifikasi atau penilaian.

Dede juga menambahkan, inovasi terbaru yang ditawarkan oleh Tim Penyusun APE Pemkot Parepare yaitu PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) di tingkat kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan sangat diapresiasi oleh DP3A Provinsi Sulsel. Itu karena menjadi inovasi pertama kali di Sulawesi Selatan.

“Tak heran jika Pemerintah Kabupaten Pangkep telah melakukan studi tiru dengan inovasi Parepare,” Ucapnya

Camat Soreang Target Tiap Kelurahan Miliki RTH

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Hari Senin ini sore (25/01/21) Camat Soreang Dede Harirutaman S.Stp melakukan pertemuan singkat bersama seluruh ketua LPMK sekecamatan Soreang serta seluruh Lurah sekecamatan Soreang. bersilaturahmi dengan para ketua LPMK sekaitan dengan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang berada di kecamatan Soreang ini.

“yang paling intinya dalam pertemuan kami ingin terus bersilaturahmi dengan para ketua LPMK. Kami ingin bersinergi dengan ketua LPMK saling mendukung dalam program program pemerintah kota Parepare dan juga program-program yang direncanakan oleh seluruh para ketua LPMK selanjutnya juga kami membahas sedikit sekaitan dengan penanganan covid 19 yang berada di wilayah kecamatan Soreang.” Kata Dede.

Lanjut Dede, dirinya berharap dari pemerintah kecamatan Soreang kepada seluruh ketua LPMK yang berada di wilayah kecamatan Soreang bersama-sama saling membantu saling mengingatkan dan mengedukasi secara terus-menerus kepada masyarakat kaitan dengan penyebaran virus Corona. ini dan selanjutnya juga sedikit membahas tentang lingkungan wilayah khususnya wilayah kecamatan Soreang.

“Insya Allah kami selaku pemerintah kecamatan Soreang sangat mendukung dengan keinginan dari bapak wali kota menjadikan kota Parepare ini bersih dan asri. Insya Allah kami akan mencoba program peduli lingkungan ini untuk mengasrikan budaya kecamatan Soreang dengan target minimal 1 kelurahan memiliki jalur hijau ataupun ruang terbuka hijau dijadikan sebagai ikon masing-masing kelurahan sebagai kelurahan asri.” Jelas Dede.

Plt Kadishub Tinjau Persiapan Lahan Parkir

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Persoalan sembrawut perparkiran di area belakang pasar lakessi menjadi salah satu topik hangat yang sering diungkapkan pendengar obras di radio mesra 102’8 Fm.

Menindak lanjuti hal tersebut terutama sempitnya akses jalan baru di belakang Pasar Lakessi, Kepala UPTD Parkir Dishub Kota Parepare, Aryun Handayana Kepada tim liputan radiomesra.com mengatakan Plt Kadis Perhubungan bersama tim dari Dinas Perhubungan Selasa (26/01/21) meninjau langsung persiapan lahan tersebut.

“Menindaki laporan masyarakat terkait sempitnya akses jalan baru di belakang pasar lakessi sebelumnya kami meminta maaf kepada masyarakat mungkin agak sedikit terganggu. karena lahan parkir yang ada di area belakang pasar lakessi ini belum siap atau belum memadai untuk kita fungsikan sebagai lahan parkir. dan tadi pagi kami beserta tim dari dinas perhubungan yang dipimpin oleh bapak kepala dinas perhubungan, kabid dan kasi lalin bapak kanit dikyasa sat lantas polres Parepare dan kepala UPTD pasar mengambil langkah alternatif terkait permasalahan yang ada.”  Jelas Aryun

Tambah Aryun setelah peninjauan tersebut besok (rabu 27/01/21 red. ) dinas perhubungan akan memulai pengalihan arus lalulintas dan pengaturan lahan parkirnya sambil menunggu kesiapan lahan parkir yang di siapkan.

“Jadi insya Allah besok kami akan memulai pengalihan arus lalulintas dan pengaturan lahan parkirnya sambil menunggu kesiapan lahan parkir yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk pengguna jasa atau pembeli.” Ungkapnya.

Andi Fudhail Minta Surat Edaran Pembatasan Aktivitas Malam Di Tinjau Ulang

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pemberlakuan pembatasan aktivitas pada malam hari atau pembatasan jam malam bukan hanya di keluhkan pelaku usaha di Parepare. Anggota DPRD partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Soreang yang di kenal penyuka touring Andi Muh. Fudhail juga ikut merasa surat edaran tersebut perlu dikaji kembali. Hal tersebut di sampaikannya pada tim liputan radiomesra.com Senin (25/01/21).

“Saya miris membaca mendengar akan kebijakan perpanjangan waktu mengenai jam malam yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya pemerintah mengkaji ulang secara proporsional dengan melibatkan para pengusaha pengusaha khususnya pengusaha kafe restoran warkop agar supaya bisa didengar dan bisa mendapatkan masukan-masukan agar supaya aturan itu betul-betul bisa menjadikan sesuatu hal yang positif baik dari segi kondisi pendapatan para pengusaha sendiri termasuk juga kondisi tentunya PAD yang sangat berpengaruh dengan perpanjangan waktu yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sampai tanggal 08.” Kata Aleg yang aktif mendengar keluhan warga tersebut.

Menurutnya, Surat Edaran itu sangat menyusahkan pengusaha-pengusaha. Harusnya, Tambah fudhail ada kelonggaran waktu yang diberikan oleh pemerintah buat para pengusaha karena melihat dan menganalisa yang sekarang terjadi yang terdampak covid yang positif itu hampir dikatakan bukan penikmat kopi tapi kebanyakan adalah orang-orang yang dari luar masuk ke parepare ini.

“kebanyakan juga dari ASN itu sendiri atau pejabat-pejabat. ini harus dianalisa kembali mengenai kebijakan itu bahwa kalaupun kita harus melonggarkan waktu dari jam 7 ke jam 10 maka harus ada komitmen yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak khususnya kepada pengusaha agar supaya bisa membuat komitmen yang apabila melanggar komitmen tersebut maka dia siap untuk diberikan sanksi. pemberian toleransi 20 sampai 30% pengunjung itu sangat bijaksana dan saya yakin dan percaya bahwa pengusaha itu juga pasti mentaati aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah apalagi mereka akan diberikan sanksi.” Jelas Fudhail.

Lanjutnya, apalagi mereka akan diberikan sanksi bahkan sanksi sangat berat apabila melanggar berturut-turut itu kan pencabutan izin Dan dirinya yakin pengusaha itu tidak akan mau usahanya dicabut untuk itu aturan ini sudah dikeluarkan sejujurnya dirinya sangat menyesali dengan hal itu untuk kedepannya ia berharap kepada pemerintah agar supaya ini menganalisa kembali dari claster mana ini yang positif agar supaya kelihatan bahwa di mana titik-titik di mana kebijakan itu harus diturunkan.

“kalau persoalan cafe yang sekarang sampai jam 7 malam itu saya berharap agar supaya kedepannya ini kalau bisa ada kelonggaran sampai jam 10 malam. dan buatlah komitmen buatlah pertemuan sebelumnya dan buatlah komitmen dengan para pengusaha agar supaya mereka bisa membuka dengan toleransi 20 sampai 30% pengunjung dan apabila itu tidak dilakuka, apabila itu dilanggar oleh para pengusaha maka akan diberikan sanksi saya rasa itu akan menjadi solusi yang lebih baik buat kita semua. agar supaya para UKM ini bangkit kembali bangkit dengan kepercayaan diri, bangkit dengan pendapatannya dan tentunya pemerintah dapat PAD yang lebih baik lagi.” Terang Fudhail.

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare