27.2 C
Pare-Pare
Senin, Oktober 26, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 756

Terkait Banggar Hak Fraksi Mengikutkan atau Tidak Anggotanya

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Wakil Ketua DPRD kota Parepare M. Rahmat Sjamsu Alam mengatakan, merupakan hak fraksi untuk menghadirkan atau tidak anggotanya di banggar saat pembahasan itu ada regulasinya. Hal tersebut di sampaikannya pada saat rapat paripurna pandangan umum Fraksi-fraksi atas Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2021. Kamis (23/09/21)

“Terkait dengan posisi dibanggar posisi ini yang melekat pada fraksi untuk menempatkan anggotanya dibanggar itu sudah ada UU mengaturnya. masalah hadir atau tidak hadir itu juga menjadi hak dari pada fraksi apakah ingin hadir atau tidak yang jelas kalau dia tidak hadir dia tidak membahas apa yang menjadi haknya di APBD perubahan. yang kedua terkait dengan apakah hak kita hak beliau itu tetap jadi saya rasa hal demikian mungkin seharusnya kita tidak usah perbincangkan.” Kata Rahmat

Baginya, Lanjut Legislator Demokrat ini, keterlambatan ini memang butuh penjelasan hampir semua daerah disulsel terjadi keterlambatan.

“Barru pertengahan September baru diserahkan. kemarin Pangkep lebih duluan kita serahkan dari Pangkep. Makassar dan sebagainya termasuk Sidrap terlambat semua. hal demikian ini butuh kejelasan pemerintah kenapa terlambat, walaupun memang kita sudah faham dan tahu keterlambatan itu yaitu akibat pandemik. Pemda sudah 3 kali mengeluarkan SK persial. SK persial ini akibat perintah Mendagri melakukan recofusin anggaran hal-hal demikian butuh penjelasan sehingga kita bisa menerima keterlambatan-keterlambatan itu.” Jelas Rahmat

Legislator PKB Minta Fraksi yang Menolak Ranperda APBD P Tidak Di ikutkan Banggar

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Sekretaris Fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat Indonesia (Fakar), Andi Muh. Fudail, menyarankan agar fraksi yang menolak Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2021 tidak diikutkan dalam pembahasan di Banggar DPRD.

“Ada satu fraksi yg menolak untuk dilanjutkan tentunya tidak ikut dalam pembahasan itu garis tebalnya proses pembahasan ini mereka tidak menyetujui untuk dilanjutkan untuk itu harus ada kesepakatan kita semua kalau fraksi ini tidak menyetujui artinya dia tidak berhak untuk duduk di kursi banggar dan selanjutnya mereka tidak berhak untuk menggunakan anggaran.” ungkap Andi Fudail saat rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi atas Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2021.

Lanjut Legislator 2 Periode tersebut, Intinya harus ada penegasan bahwa apa yang mau dilakukan di banggar kalau mereka sudah menolak.

“Ngapain ada dibanggar apa yang mau disikapi, karena sudah tidak setuju untuk melanjutkan. saya berharap dan mudah mudahan kita sepakat bahwa fraksi ini tidak ada haknya untuk masuk dibanggar.” Pinta Legislator Dapil Soreang Ini

Menanggapi hal itu, Juru bicara Fraksi Nasdem, Hj Asmawati mengaku, penolakan pembahasan Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2021 merupakan hak politik.

Pemkot Parepare Belum Izinkan Sekolah Pembelajaran Tatap Muka

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM.  – Pemerintah Kota Parepare hingga saat ini belum sepenuhnya mengizinkan Sekolah Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Kendati demikian, ada beberapa sekolah yang telah menjadi pilot project untuk Sekolah PTM tersebut.

Sekretaris Daerah Kota Parepare Iwan Asaad mengingatkan, bahwa sebelum benar-benar diberikan Izin untuk menggelar PTM, diharuskan melakukan uji coba antara sepekan hingga dua pekan.

“Apabila hasil uji cobanya berjalan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan sekolah lain bisa mengikuti untuk memberlakukan PTM dan sekolah tersebut diberikan Izin melaksanakan Pembelajaran tatap Muka. Tapi jika tidak ada rekomendasi dari Tim Satgas Covid-19, maka itu melanggar,”Ujar Iwan Asaad yang ditemui Usai Rapat Paripurna DPRD, Rabu (23/9/2021).

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Rahmat Syamsu Alam juga berharap, Kota Parepare segera melakukan PTM. Namun tidak semua sekolah kata dia, langsung melakukan sekolah tatap muka. Tentunya harus melalui proses, termasuk ada Izin dan rekomendasi dari Ketua Tim satgas dalam hal ini Walikota Parepare.

“Karena Kewenangan SD Dan SMP itu Kewenangan Daerah, maka semua sekolah, baik swasta maupun Negeri itu, tetap harus Rekomendasi daripada tim gugus covid-19. Semua pihak dalam melakukan kegiatan-kegiatan, itu harus ada rekomendasi oleh tim gugus, tidak terkecuali karena ini perintah Undang-undang. Ada keputusan Kepres terkait pengangkatan Kepala Daerah sebagai Ketua Tim Gugus, maka tidak ada rekomendasi maka melanggar aturan,”Tegas Rahmat Syamsu Alam.

Lebih lanjut Rahmat menjelaskan, bahwa Sekolah yang bisa melakukan Tatap muka itu harus melalui berbagai persyaratan, yakni harus menjalankan panduan pembelajaran yang diterbitkan Dinas Pendidikan, menyiapkan sarana dan prasarana, juga mendapat Izin dari orang tua siswa dan Tim Gugus Tugas masing-masing Kabupaten/Kota, serta pemangku wilayah Bupati/Walikota untuk jenjang pendidikan SD maupun SMP, termasuk juga SMA meskipun di bawah naungan Provinsi Sulwesi Selatan.

“Termasuk juga SMA, walaupun dari Provinsi mengatakan silahkan, tapi kalau tidak mendapat Rekomendasi dari Tim Gugus Daerah maka tidak boleh menggelar PTM. Meskipun provinsi perintahkan, tentu juga harus mempertimbangkan rekomendasi daerah, karena daerah lebih tahu kondisi di daerahnya. Sama halnya Tim Gugus melakukan operasi surat edaran itu berlaku secara keseluruhan, baik lembaga vertikal maupun struktur semua berlaku,”Tandasnya.

Jangan sampai PTM terbatas ini lanjutnya, menjadi kluster baru sekolah. Maka sekolah-sekolah diminta patuh terhadap kebijakan Tim satgas Covid-19 Kota Parepare,”pungkasnya.

BKPSDM Gelar Assessment Potensi dan Kompetensi bagi ASN

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Untuk mengukur kemampuan manajerial Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), menggelar Assessment (penilaian) potensi dan kompetensi bagi ASN.

Tes Assessment ini bekerjasama dengan BKN Regional IV Makassar yang dibuka oleh Wakil Walikota Parepare H Pangerang Rahim, dan dihadiri Kepala Kantor BKN Regional IV Makassar, yang digelar di Islamic Center, Rabu (22/9/2021).

Wakil Walikota Parepare H Pangerang Rahim Menyampaikan bahwa salah satu kebijakan Pemerintah dalam menata Sumber Daya Manusianya khususnya yang akan menduduki jabatan struktural Eselon IV, III dan II adalah dengan cara Assessment.

“Ini dilakukan agar jabatan tersebut bisa diisi oleh orang-orang yang tepat sesuai potensi dan kemampuan para Pegawai Negeri Sipil,”Jelas Pangerang.

Senada dikatakan Kepala BKPSDM Parepare H Gustam Kasim melalui Sekretaris BKPSDM, Adriani Idrus yang ditemui di sela-sela Tes Assessment, secara tekhnis menjelaskan, bahwa, Tes Assessment ini dilakukan untuk mengukur potensi dan kompetensi semua PNS, dimana PNS diharuskan memiliki kompetensi manajerial.

“Ini salah satu cara untuk mengukur kompetesi manajerial seseorang yang outputnya bisa dipakai untuk kepentingan mutasi, dan juga bisa melihat dia potensi dan kompetensinya dimana kemudian bisa dilakai pengukuran pengembangan kompetensi diklatnya, dan mengetahui kelemahan dan kelebihan PNS tersebut,”Terang Adriani.

Lebih lanjut ia mengatakan, pada pelaksanaam tes sesi pertama dimulai dari pengawas atau Eselon 4 dengan waktu yang diberikan hanya 90 menit. Sementara pada sesi ke dua lanjutnya, itu kebanyakan dilakukan bagi pejabat fungsional madya.

“Pada sesi ke tiga itu pejabat Administrator yang waktunya dua kali tes. Untuk tes pertama 90 menit, dan tes kedua 6p menit yaitu wawancara secara tertulis, jadi waktu yang diberikan sebanyak 150 menit karena tingkat eselonnya tinggi maka tingkat ujiannya juga harus lebih tinggi daripada pengawas,”urainya.

BKPSDM menargetkan pada tes assessment ini untuk setiao sesinya sebanyak 100 PNS, jadi setiap hari pelaksanaan ditarget 400 PNS.

“Untuk nilai, kami belum memastikan berapa standar nilai, apakah berbentuk angka atau tidak, tapi yang pasti setelah assessment sudah bisa mampu menggambarkan kelemahan, kekurangan dan Potensinya di bidang apa. Karena data hasil Assessment ini diolah oleh Assesor BKN Regional IV Makassar,”Tutupnya.(An)

Jalan Jembatan Sumpang Berlubang, Sappe “Saudara Kita” Turun Menutupi

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kondisi Jalanan Jembatan Sumpang Sangat memperhatikan. Adanya beberapa titik jalan yang belubang hingga kedalam 10 Cm membuat penggunakan jalan rentang kecelakaan utamanya pengendara roda dua. Kondisi tersebut membuat yayasan Saudara kita bergerak untuk menutupi lubang tersebut.

Sappe Ketua yayasan saudara kita pada tim liputan radiomesra.com kamis (23/09/21) mengatakan yayasan saudara kita turun memperbaiki karena di mana jalan yang di jembatan sumpang minangae sudah terlalu berlubang dan luas tidak menutup kemungkinan bisa menyebabkan kecelakaan

“Yayasan saudara kita turun memperbaiki karena di mana jalan yang di jembatan sumpang minangae sudah terlalu berlubang dan luas tidak menutup kemungkinan bisa menyebabkan kecelakaan. Di sini kita kedepankan jiwa sosial dalam hal membantu pemerintah kota untuk memperbaiki jembatan tersebut dengan peralatan apa adanya dengan material juga apa adanya.” Kata Tokoh masyarakat tonrangeng tersebut.

Lanjut Owner Rumah makan Patato ini kedepannya yayasan saudara kita mungkin bukan lagi melakukan penimbunan dengan tanah dan kerikil tapi akan melakukan pengaspalan dengan cara membuat aspal goreng bikin sendiri.

“Tetapi itu juga memerlukan biaya yang cukup tinggi dan kami dan teman-teman masih mempersiapkan baik dana maupun peralatan. Tapi insya Allah dari pemerintah kota Parepare tentunya akan memberikan bantuan berupa aspal dan mobil untuk mengangkut aspal goreng tersebut.” Terang Sappe.

KNPI Apresiasi Bimtek Wirausaha Pemuda

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Parwisata (Disporarpar) menyelenggarakan bimbingan Wirausaha pemuda Rabu (22/09/21).

Salah satu peserta yang di undang KNPI kota Parepare lewat Ketuanya Muh. Ramadhan pada tim liputan radiomesra.com kamis (23/09/21) mengatakan sebagai mitra tentu KNPI sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan bimtek wirausaha pemuda tersebut

“Jadi bimbingan Teknis wirausaha pemuda yang dilaksanakan oleh dinas Pemuda olahraga dan pariwisata sebagai mitra tentu KNPI sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan bimtek wirausaha pemuda ini. Sebagai mitra disporapar kami juga berkomitmen mendampingi peserta baik itu memandu acara maupun narasumber.” kata Ramadhan.

Lanjut Ramadhan, bukan hanya pada acara bimtek setelah acara bimtek ini KNPI juga berkomitmen untuk menyiapkan kelas mentoring. Jadi dirinya berharap hasil dari pelaksanaan bimtek ini tetap didampingi agar betul-betul bisa menjadi wirausaha pemuda yang konsisten dan memiliki produk dan pelayanan yang berkualitas.

“Tadi Bapak kadis juga menyampaikan bahwa peserta yang sudah memiliki produk atau model usaha diusahakan agar memiliki legalitas usaha yang sesuai standar agar bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kemitraan yang sifatnya pemberdayaan. Jadi tentu saja dari kami KNPI pasti mendukung kegiatan pembinaan kewirausahaan ini karena sudah sesuai dengan amanat undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang pembinaan kewirausahaan bagi pemuda.” Tutup. ramadhan.

Urai Kemacetan, Lahalede Kembali 2 Arah

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kota Parepare mengeluarkan rekomendasi terbaru mengenai evaluasi manajemen rekayasa jalur kendaraan roda 6 ke atas di beberapa ruas jalan dalam wilayah Kota Parepare.

Rekomendasi itu terungkap dari hasil rapat koordinasi Forum LLAJ Parepare di Dinas Perhubungan (Dishub) Parepare, belum lama ini. Dan mulai Selasa, (21/09/21), kebijakan baru itu disosialisasikan. Forum LLAJ ini beranggotakan Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Parepare, Organda, dan stakeholder lainnya.

Kadis Perhubungan H.M.Iskandar Nusu,S.STP,M.Si dan Kanit Kamsel Lantas Polres Parepare Ipda Samsidi Baco, SH menjelaskan bahwa dalam sebulan akan dilakukan sosialisasi terkait pengaturan jalur kendaraan dan pemberlakuan arus dua arah di Jalan Lahalede agar dapat mengurai terjadinya kemacetan lalu lintas

“Untuk mengurai kemacetan khususnya mobil roda 6 keatas atau truk di dalam kota Parepare, maka kami dari forum lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari berbagai stakeholder termasuk lantas akademisi dan pemerhati lalu lintas melaksanakan pertemuan dan melakukan on the spot di lapangan untuk melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas dari hasilnya. Kami melaksanakan rekayasa untuk membuka kembali jalan lahalede dua arah. Dan mengarahkan kendaraan truk ini untuk melintas di depan SPBU Sumantri dibelok kanan ke tugu Pramuka, kemudian terus ke jalan panca marga dan terus ke arah lahalede. Ini untuk kendaraan yang ke arah luar kota.” Jelas Mantan Kadiskomfo tersebut.

Lanjut Iskandar, untuk kedepannya akan menjadi bahan evaluasi kedepan dan akan melaksanakan sosialisasi ini selama 1 bulan bersama satlantas.

“Jadi kita akan evaluasi terus. Dan kita akan lihat yang mana akan menjadi bahan ke depan untuk kita terus melaksanakan rekayasa jalan termasuk di beberapa ruas ruas jalan lainnya di kota Parepare ini. Jadi kami akan melaksanakan sosialisasi ini selama 1 bulan bersama satlantas akan ditugaskan petugas yang akan turun untuk membantu dan kepada warga masyarakat yang melalui jalan tersebut.” Terangnya.

Lewat Legislator PKB, Masyarakat Pertanyakan Kondisi Persipare Pada Wali kota

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Di sela sela Paripurna penyerahan ranperda APBD-P tahun 2021 dari Pemkot ke DPRD Parepare Legislator PKB Kota Parepare Andi Muh. Fudail menyampaikan amanah pecinta sepakbola parepare kepada wali kota parepare Taufan Pawe.

“saya harus menyiapkan juga amanah dari saudara saudara kita pencinta bola apresiasi kepada pemkot dalam hal ini wali kota Parepare yang telah memberikan tempat atau ruang homebase PSM untuk bisa berada di parepare dan juga luar biasa lapangan Andi Makkasau yang merupakan ikon kita nantinya merupakan lapangan terindah disulawesi.” Kata Fudail

Legilator Asal daerah pemilihan Soreang tersebut mengatakan keberadaan PSM seharusnya juga berdampak dengan kemajuan persipare sebagai klub asli asal parepare. Persipare sendiri lanjut Fudail setelah tahun 2015 tidak terdengar gaunnya lagi.

“Tapi kiranya amanah yang paling penting disampaikan ke kami untuk disampaikan langsung ke Pak wali kota adalah perhatian serius ke persipare. Persipare setelah tahun 2015 kemarin itu sudah tidak ada gaungnya tidak ada terdengar nasib persipare padahal persipare sudah mencetak pemain handal untuk itu amanah sudah disampaikan langsung ke Pak walikota.” Jelasnya.

PAD Parepare Bertambah 5,44 persen.

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Target pendapatan daerah pada Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp 976,18 milyar atau bertambah sebesar 5,44 persen.

Itu disampaikan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, saat menyerahkan Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Parepare TA 2021, di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (22/09/21).

“Jadi ada kenaikan sebesar Rp 50,39 milyar lebih bila dibandingkan dengan anggaran pokok yang sebesar Rp925,79 milyar,” ujar dia.

Wali kota Parepare dua periode itu menguraikan pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

“PAD pada rancangan APBD-P ini ditargetkan sebesar Rp157,25 milyar atau bertambah sebesar Rp116,23 juta, naik 0.07 persen dibandingkan dengan target pada anggaran Pokok tahun anggaran 2021,” katanya.

Kenaikan ini disebabkan penerimaan deviden atas penyertaan saham pada Bank Sulselbar dan Lain-lain PAD yang Sah mengalami kenaikan.

Sedangkan pendapatan transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar Daerah, dengan estimasi anggaran pada rancangan Perubahan APBD 2021 sebesar Rp761,97 milyar.

“Kenaikannya sebesar Rp25,27 milyar atau 3,43 persen bila dibandingkan dengan anggaran pokok tahun anggaran 2021,” beber Taufan Pawe, yang juga Ketua DPD I Partai Golkar.

Untuk komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada rancangan APBD Perubahan ini, lanjut dia, sebesar Rp 56,96 milyar, naik Rp 25 milyar atau 78,22 persen dibandingkan dengan anggaran pokok. (Hms/Propim)

BKN Regional IV Makassar Serahkan Penghargaan BKN Award 2021 yang diraih Parepare

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar, Ir Agus Setiadi MSi, hadir di Kota Parepare untuk menyerahkan penghargaan BKN Award 2021 yang diraih Parepare, belum lama ini

Penghargaan itu diserahkan Agus Setiadi kepada Wakil Wali Kota Parepare H Pangerang Rahim yang mewakili Wali Kota Parepare Dr HM Taufan Pawe di sela pembukaan Test Assessment/Potensi dan Kompetensi Pejabat Administrator, Pengawas, Pelaksana, dan Fungsional di Komplek Islamic Centre, Parepare, Rabu, 22 September 2021.

Pemkot Parepare dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) meraih penghargaan nasional dalam dua kategori ajang BKN Award 2021 saatRakornas Kepegawaian 2021, 1 Juli 2021.

Penghargaan itu adalah juara 1 Kategori Impementasi Penilaian Kinerja (Pemerintah Kota Tipe B), dan juara 2 Kategori Perencanaan, Kebutuhan Pelayanan, Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

Agus Setiadi secara khusus mengapresiasi Parepare meraih dua penghargaan itu. Dia memuji kemajuan kinerja dan pelayanan kepegawaian di Parepare. “Selamat untuk Kota Parepare mendapatkan dua penghargaan BKN Award. Terus berinovasi, pertahankan serta tingkatkan kinerja dan pelayanan kepegawaiannya,” puji Agus di hadapan Wawali Parepare Pangerang Rahim, Kepala BKPSDMD Parepare H Gustam Kasim yang mendampingi, serta jajaran BKPSDMD Parepare.

Atas penghargaan itu, Kepala BKPSDMD Gustam Kasim berterima kasih bimbingan dan arahan Wali Kota Parepare Dr HM Taufan Pawe, Wakil Wali Kota Pangerang Rahim, Sekda Kota Parepare H Iwan Asaad, serta seluruh ASN dan masyarakat Parepare atas dukungan dan kerja samanya dalam meningkatkan kualitas ASN dan mewujudkan birokrasi yang inovatif.

“Terima kasih atas segala bimbingan dan arahan Bapak Wali Kota Parepare, dan kerja keras dari Tim BKPSDMD Kota Parepare,” kata Gustam Kasim. (Hms/Propim)

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare