PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Parepare menggelar Rapat Pembahasan Ranperda di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kota Parepare, Senin (11/10). Dalam rapat tersebut, pansus mulai merampungkan rancangan perda perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum.

Ketua Pansus Ranperda, DR. Kamaluddin Kadir, S.Sos.,MM menjelaskan bahwa perubahan status ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. “Perubahan status ini menjadi momentum bagi PDAM Kota Parepare memperbaiki kinerja. Baik dalam hal pelayanan kepada masyarakat maupun dalam manajemen pengelolaan sebagai perusahaan milik daerah,” ulasnya.

Menurutnya, peluang peningkatan pendapatan makin besar dengan berubahnya status PDAM ke Perumda. Pasalnya, PDAM sudah bisa membuka cabang perusahaan.

“Perumda Air Minum nantinya bisa membuka anak perusahaan. Seperti usaha penyediaan air minum dalam kemasan (AMDK) dan laboratorium air,” tambahnya.

Olehnya itu, ia menginginkan PDAM bisa lebih banyak menghasilkan pendapatan bagi daerah. Perubahan status ke Perumda, kata dia, juga membuka peluang bagi PDAM untuk mandiri mengelola beban operasional dan manajemen.

“Kita harap perubahan status ini dapat meningkatan pelayanan, SDM, operasional, dan keuangan. Supaya nanti bisa mandiri mengelola manajemen dan operasional. Lebih bagus lagi berlaba atau menghasilkan deviden. Tentu ini bisa berpengaruh mendongkrak PAD kita,” terangnya.

Sementara itu, Direktur PDAM Parepare Andi Firdaus Djollong mengatakan perubahan status hanya sekadar penguatan posisi kuasa pemilik modal (KPM). Ia menekankan perubahan status menjadi Perumda tak berpengaruh dengan pendapatan. Meski ada peluang membuka anak perusahaan.

“Memang bisa ada anak perusahaan. Tapi itu tidak berhubungan secara langsung. Usahanya mesti dikaji. Kalau usahanya untung atau tidak kan jadi soal juga,” ujar Firdaus.

“Tapi bisa membuat bisnis baru. Misalnya air minum dalam kemasan. Kalau itu untung, ya itu menambah pendapatan. Tapi semuanya soal tarif,” pungkas Mantan Anggota DPRD Parepare itu.

Sebagai informasi, ranperda perumda air minum itu berisikan 82 pasal dan 20 Bab. Ranperda tersebut ditarget selesai pada November mendatang.

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Parepare mulai membahas kembali Nota Keuangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Banggar, Senin (11/10/21). Dimana sebelumnya rapat diskorsing untuk fokus menyelesaikan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Parepare Tahun Anggaran 2021 .

Pada rapat pembahasan tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar membahas secara umum proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya di tahun 2022.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Parepare, Hj. Andi Nurhatina Tipu, S.Sos dan dihadiri oleh 8 anggota Banggar lainnya, yakni Rudy Najamuddin, Ir. H. Kaharuddin kadir, M.Si, Musdalifah Pawe, SH, Ir. H. Yasser latief, MM, Suyuti, SE, H. Muliadi, S.Sos, Ir. H. Andi Amir Machmud, dan Andi Muh. Fudail, SE Hadir pula, Sekretaris DPRD Kota Parepare, Jumadi M, SE, MM selaku Sekretaris Bukan Anggota.

Dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare, H Iwan Asaad, Asisten I Aminah Amin, Asisten II, Suriani, SH Plt. Asisten III, E.W.Ariadi Kepala Badan Keuangan Daerah, Jamaluddin Ahmad, Kepala Bappeda, Samsuddin Taha dan anggota TAPD lainnya.