26.4 C
Pare-Pare
Minggu, Mei 31, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 659

Pengawalan Jenazah Covid Sudah Sesuai Prosedur

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Adanya Pengawalan ketat yang dilakukan tim gugus tugas Covid 19 di nilai wajar oleh sekertaris juru bicara tim gugas covid19 Eko W Ariyadi. Hal tersebut terungkap menjawab pertanyaan pendengar pada dialog tematik radio mesra -LSM Fokus Sabtu (21/08/21).

Menurut Eko berkaca pada beberapa kasus yang terjadi orang akan dimakamkan tapi di tengah jalan dicegat. untuk mengamankan proses supaya lancar sesuai ketentuan protap itu disusun dengan model sedemikian rupa.

“Protap dalam proses pemakaman itu memang ditetapkan hal seperti itu. kenapa itu dilakukan kita berkaca pada beberapa kasus yang terjadi orang akan dimakamkan tapi di tengah jalan dicegat, untuk mengamankan proses supaya lancar sesuai ketentuan protap itu disusun dengan model sedemikian rupa dikawal tapi bukan dikawal dengan cara besar-besaran cukup saja kemudian untuk bunyi sirine yang menakutkan itu tadi lokasi yang dilewati hampir setiap hari bahkan pernah satu hari empat sampai lima orang.” Kata Eko.

Ia menambahkan sebenarnya terkait pengawalan Jenazah, sebenarnya sudah berlaku umum. Bahkan dapat di jumpai saat masyatakat mengantar jenazah biasa mungkin karena ini lagi covid sehingga menimbulkan semacam trauma terhadap warga ketika petugas mengantar jenazah.

LPPDSDM Gelar Workshop Fiqih Kaifiyah Jenazah

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI) Kota Parepare melalui Lembaga Pembinaan, Pengembangan Dakwah & Sumber Daya Manusia (LPPDSDM) menggelar workshop fiqih kaifiyah jenazah di Masjid Izzatul Mujahidin Elle’ Kalukue, Ahad (22/08/21).

Program kerja Penyelenggaraan Kaifiyah Jenazah ini dirangkaikan dengan penyerahan wakaf secara administrasi dari pewakif yang disaksikan langsung oleh pengurus DPD BKPRMI Kota Parepare dan para peserta Workshop. Sekretaris DPD BKPRMI, Irwan Yusuf Caco menyampaikan apresiasi kepada Pengurus Izzatul Mujahidin telah menyelenggarakan workshop kaifiyah jenazah.

“Pertama tama atas nama pengurus DPD BPKRMI kota Parepare mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tinggi kepada pengurus mesjid izzatul mujahidin atas kegiatan yang dilaksanakn hari ini yaitu pelaksanaan kajian jenazah. saya kira ini bagus dan dan sangat penting bagi kehidupan kita karena mau tidak mau jelas tidak jelas kita menghadapi yang namanya kematian kalau bukan kita yang diselenggarakan kita yang menyelenggarakan jenazah.” Kata Irwan

Lanjut Irwan, BPKRMI lewat pembinaan dan pengembangan dakwah dan sumber daya manusia ini sangat bagus. DPD sangat mendukung karena akan memberikan pemahaman kepada generasi generasi muda Islam dan remaja masjid tentang bagaimana penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan fiqhi. Karena tidak semua orang memahami mengetahui mungkin hanya sekedar menyelenggarakan tetapi mestinya dia tahu fiqhinya yang sebenarnya tentang penyelenggaraan jenazah itu hal itu yang kadang orang anggap sepele tapi ini sangat penting dalam kehidupan.

“DPD BKPRMI berharap seluruh masjid atau kelompok remaja masjid melaksanakan yang namanya kegiatan yang namanya kegiatan yang positif yang jelas intinya adalah bagaimana membina generasi muda kita dalam era milenial ini mungkin serba digital tapi dalam prakteknya mungkin sangat jauh dari harapan lewat pelatihan-pelatihan ini bisa terupdate dengan baik sehingga apa yang menjadi materi apa yang menjadi hanya di atas kertas bisa teraplikasi secara maksimal.” Tutup Irwan

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris DPD BKPRMI Kota Parepare, Irwan Yusuf Caco, Direktur Daerah (Dirda) LPPDSDM, HM. Dahlan, DPK BKPRMI Bacukiki Barat, Pengurus Masjid Izzatul Mujahidin, Remaiz, serta pengurus BKPRMI.

Hadapi Penilaian Adipura Ketua Komisi III Sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Sekertariat DPRD kota Parepare kembali menggelar sosialisasi terkait Perda. Ketua Komisi III DPRD kota Parepare Rudy Najamuddin hadir sebagai Narasumber pada sosialisasi perda no 11 tahun 2012 di hotel Kenari Senin (23/08/21).

Pada tim liputan radiomesra.com Politisi PPP tersebut mengatakan sosialisasi Perda tentang pengelolaan sampah sebenarnya Perda sudah lama tetapi dalam menghadapi Adipura lagi maka perlu melakukan penyegaran penyegaran kepada masyarakat.

“Hari ini adalah sosialisasi Perda tentang pengelolaan sampah. sebenarnya ini Perda sudah lama tetapi dalam menghadapi Adipura lagi maka kami perlu melakukan penyegaran penyegaran kepada masyarakat agar tetap kita meraih piala Adipura. yang kita tekan kan adalah titik kebersihan. kebersihan itu kan adalah pangkal kesehatan. sekarang ini ada kaitannya dengan corona kita harus sehat. tidak boleh tidak sehat. kalau mau sehat harus bersih bersih dari sampah terutama sampah sampah basah. kami mohon dukungan masyarakat parepare untuk menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, supaya gampang nantinya teman-teman kita dari dinas lingkungan hidup untuk mengambil sampah tersebut. kalau daerah kita bersih berarti daerah kita sehat kita juga sehat kalau kita sehat semoga pandemi ini cepat berlalu.” Jelas Rudy.

Pada akhir kegiatan Dirinya juga meminta kepada sahabat, keluarga dan tim untuk selalu mendampingi dirinya mengingatkan jika salah.

“Hampir semua tim saya hadir. saya sampaikan kepada mereka bahwa jabatan anggota DPR itu adalah amanah yang berat buat saya. Saya takut jangan sampai jabatan ini yang menghambat perjalanan saya di akhirat. makanya saya minta tolong kepada sahabat, keluarga, dan tim saya untuk selalu mendampingi Saya. mengingatkan saya kalau salah. dan sebagainya karena saya tidak mau ada gap sebagai anggota DPR dengan teman-teman, sahabat dan keluarga bagi saya jabatan itu tidak ada gunanya persaudaraan di atas segalanya.” Terang Rudy.

53 Ribu Anak Sekolah di Sulsel Telah Vaksin

Akbar Mesra
-
0

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM – Antusiasme vaksinasi Covid-19 juga terasa bagi kaum pelajar di Sulawesi Selatan (Sulsel). Diketahui, remaja dan anak sekolah menjadi salah satu sasaran dalam vaksinasi Covid-19 Tahap III ini. Dimana pelaksanaan vaksinasi bagi siswa sekolah di atas 12 tahun, atau pelajar yang duduk di bangku SMP dan SMA/sederajat.

Pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar ini mulai dilakukan sejak Juli 2021, serentak di seluruh Indonesia. Data Dinas Kesehatan Sulsel, tertanggal 21 Agustus 2021, jumlah remaja dan anak sekolah yang telah divaksinasi sebanyak 53.966 atau 5,51 persen, dari target 978.890 orang. Para pelajar mengaku, ingin melakukan vaksinasi Covid-19 sebagai langkah rencana persiapan untuk memasuki tahap Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Pelajar SMAN 7 Makassar, Nisa salah satunya. Ia telah melakukan vaksin 1 saat pelaksanaan Kebut Vaksinasi Sulsel bagi Pelajar SMA dan SMK yang berpusat di SMAN 22 Makassar, Sabtu, 21 Agustus 2021 lalu. “Saya mau divaksin karena ingin segera kembali belajar tatap muka di sekolah bersama teman-teman,” katanya, Selasa, 24 Agustus 2021.

Ia pun mengapresiasi mudahnya mendapatkan vaksinasi dengan adanya pelayanan Mobile Vaccinator yang merupakan inisiasi Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. “Alhamdulillah, adanya vaksinator keliling (Mobile Vaccinator) dari Pemprov Sulsel yang memudahkan saya dan teman-teman mendapatkan vaksin,” ungkapnya

Tak jauh beda diungkapkan oleh Fikri Fahrezy. Pelajar SMAN 7 Makassar ini menceritakan pengalamannya divaksin. “Agak sedikit keram dibagian lengan (setelah vaksin) tetapi tidak terlalu berpengaruh. Alhamdulillah adanya vaksinasi keliling dari Pemprov Sulsel yang membantu dan memudahkan kami, sehingga tidak perlu bepergian jauh untuk mendapatkan vaksin,” bebernya.

Terpisah, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, bersyukur atas antusiasme para pelajar di Sulsel. Ia pun terus mendorong pemberian vaksin pada remaja SMP dan SMA di Sulsel, yang berusia 12-17 tahun. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penularan Covid-19. “Dengan vaksinasi, kita membangun herd immunity,” imbuhnya. (*)

Komisi II Ingatkan Pemda Penggunaan Dana Daerah

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Komisi II DPRD kota Parepare Dr. Kamaluddin Kadir mengingatkan pemerintah melalui BKD supaya jangan cuma kepada DBD dan DAU saja karena dalam PMK itu juga diatur DID.  DID menurut pasal 13 itu sudah diatur juga pada 4 komponen. Hal tersebut di katakannya pada dialog Radio Mesra-LSM Fokus Sabtu (21/08/21).

” Terkait Dengan PMK 17 2021, saya cuma mengingatkan kepada pemerintah supaya jangan cuma kepada DBD dan DAU saja karena dalam PMK itu juga diatur juga DID  karena itu menurut pasal 13 itu sudah diatur juga pada 4 komponen-komponen pertama kesehatan 30%, Jaringan pengaman sosial, pendidikan dan dampak sosial. ini yang kita dapatkan kemarin 50 miliar kami ingatkan pemerintah supaya ini dana 50 M difokuskan pada 4 itu.” Kata Anggota Fraksi Gerindra tersebut.

Lanjut Anggota Dewan Dapil ujung ini, supaya penanganan covid tujuan pemerintah membagi 8% dari DAU dan DBH itu dalam rangka membantu nakes karena kemampuan finansial pemerintah pusat sudah tidak ada .

“Jadi mereka memotong lagi ke dana transfer daerah termasuk DID. jadi DID itu sebenarnya bukan lagi diperuntukkan ke infrastruktur boleh-infrastruktur tapi skalanya kita rubah. makanya pemerintah di dalam PMK-17 itu 2021 untuk DID pada 4 fokus tadi kesehatan 30% jaring pengamanan sosial, pendidikan, dan dampak sosial. Mudah mudahan dana 55 M supaya Pemerintah cermat dalam hal ini” Jelas Kamaluddin.

Dialog Fokus-Mesra, Kepala BKD Jelas Penggunaan Anggaran Covid

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Untuk Anggaran covid 2021 Sudah dibahas dengan DPRD terkait hal-hal yang dijelaskan komisi serta II SKPD yang menangani covid bulan Februari 2021 ada keluar PMK-17 itu yang semua daerah di seluruh Indonesia mengatakan bahwa recopucing ini cuma membuat repot dan pusing karena di PMK17 itu  disuruh merecopucing anggaran untuk penanganan konflik dikurangi juga. Hal tersebut di ungkapkan kepala BKD kota Parepare H. Jamaluddin Achmad pada program obras spesial sabtu (20/08/21).

“Kita punya APBD 2021 dikurangi 16 M. 14 untuk DAU dan 2 miliar untuk DAK berdasarkan PMK itu diatur juga bahwa untuk penanganan covid khusus untuk kesehatan itu diambil 8% dari DAU dan DBH (Dana Bagi Hasil) dan itu kami sudah anggarkan. kalau kita tidak menganggarkan kita kirim ke kementerian dalam negeri tidak sesuai dengan keinginan itu kita punya DAU dipotong.” Jelas Jamaluddin

Lanjut H. Jamaluddin, selain untuk kesehatan ada juga untuk ekonomi dan sosial jumlah semua sekitar 60 miliar. Untuk masalah kesehatan itu sekitar 37 miliar itu masuk di insentif nakes pada saat di bahas dengan DPRD belum ada dana insentif nakes di pokok belum ada insentif untuk vaksin belum ada.

“Untuk itu kami merecopucing anggaran masuk ke 37 miliar itu kami sudah bayar kan Januari sampai Mei 3,7 M itu khusus untuk nakes yang menangani covid. untuk nakes yang menangani insentif itu sementara dihitung sekarang karena sudah ada SK nya karena satu orang yang di vaksin itu ditangani empat orang masing-masing ada honornya. percayalah  kami mengeluarkan anggaran itu sesuai dengan peruntukannya tidak mungkin kami keluarkan anggaran kalau tidak sesuai peruntukannya.” Terang Jamaluddin

Tambah Jamaluddin, di anggaran yang 37 miliar itu juga ada bantuan sosial yang sudah digunakan dinas sosial itu melakukan pemberian sembako kepada masyarakat di  Non DTKS itu ada lebih 1000 jiwa itu

“Kami sudah salurkan semua melalui BTT untuk teman-teman yang melakukan penggalian kubur itu juga kami kasih melalui BTT karena tidak ada anggaran di SKPD nya untuk yang melakukan pemakaman sendiri itu ada dinas sosial itu semua direcopucing kesimpulannya dana untuk recopucing 2021 sekitar 60 miliar untuk kesehatan 37 miliar.” Tutup Jamaluddin.

Perayaan Secara Virtual, DPP PAN Minta Kader Utamakan Kepentingan Publik

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Partai Amanat Nasional menggelar kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke -23. Sejumlah pengurus PAN kota Parepare ikut melaksanakan dengan menggelar lewat Aplikasi Zoom di sekertariat PAN kota Parepare Jl. Andi Unga Cempae Soreang.

Sekertaris DPD PAN Kota Parepare Safar Muchtar Pada tim liputan radiomesra.com mengatakan pada momentum hari ulang tahun kali ini masih seperti peringatan ulang tahun PAN yang tahun kemarin yang ke-22 berada dalam situasi pandemi sehingga muatan dari penyampaian DPP kepada seluruh DPW dan DPD melalui Zoom meeting.

“Hari ini DPD pan kota Parepare melaksanakan peringatan hari ulang tahun yang ke-23 bertepatan juga tanggal 23 Agustus 2021. dimana PAN berdiri pada 23 Agustus 1998. pada momentum hari ulang tahun kali ini masih seperti peringatan ulang tahun PAN yang tahun kemarin yang ke-22 kita berada dalam situasi pandemi sehingga muatan dari penyampaian DPP kepada seluruh DPW dan DPD melalui Zoom meeting lebih banyak pada refleksi tentang situasi kebangsaan kita yang semakin sulit.” kata Safar.

Lanjut Safar, pada momen tersebut DPP PAN mengharapkan DPW dan DPD PAN senantiasa hadir memberi jawaban terhadap setiap problem masyarakat tidak sekedar menjadi partai yang kritis.

“Diharapkan pada usia yang ke-23 tahun ini PAN senantiasa hadir memberi jawaban terhadap setiap problem masyarakat tidak sekedar menjadi partai yang kritis partai yang menara gading tetapi PAN harus diorientasikan untuk kepentingan kepentingan publik agar lebih ditingkatkan energinya untuk malayani masyarakat di usia ke-23 tahun ini bertepatan pada tanggal 23 Agustus 2021.” Jelas Safar.

Legislator PKB Sosialisasi Perda Pengelolahan Sampah

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Legislator PKB dapil Soreang Andi Muh. Fudail SE menggelar sosialisasi peraturan daerah menyangkut Perda kota Parepare nomor 11 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Ahad (2108/21) di hotel Satria wisata jl. Abu bakar lambogo Ujung Lare Parepare.

“Banyak hal yang kami kemukakan pada kesempatan itu mengenai asal muasal dari peraturan daerah ini. yang di mana peraturan daerah ini merupakan inisiasi dari pemerintah kota Parepare. yang dimana persetujuannya di tahun 2012. jadi Perda ini sangat penting diketahui oleh masyarakat agar supaya kesadaran masyarakat mengenai proses pengolahan sampah bisa dipahami dan disadari oleh masyarakat itu sendiri. dan juga ada hal-hal yang perlu diketahui masyarakat mengenai peraturan daerah.” Kata Ketua DPC PKB parepare tersebut.

Lanjut Anggota Legislatif penyuka touring ini, untuk itu sebagai anggota DPRD mempunyai kewajiban yang diatur oleh undang-undang untuk mensosialisasikan semua peraturan yang telah disetujui. Perda harus sampaikan ke masyarakat supaya masyarakat bisa mengetahui bahwa pada kota Parepare ini sudah mempunyai peraturan daerah mengenai pengelolahan sampah.

“Peraturan daerah ini ada kurang lebih 48 pasal yang mengatur tentang apa saja, tanggung jawab apa saja, yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. dan ada juga insentif bagi masyarakat yang mempunyai inovatif inovatif. dan ada juga mengenai denda dan hal-hal yang menyangkut pengelolaan sampah sehingga masyarakat pada kesempatan ini banyak yang melakukan pertanyaan. pertanyaan itu kami anggap suatu hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perhatian kita semua. dan bahkan ada beberapa masyarakat yang mengharapkan agar supaya ada poin-poin yang disampaikan oleh mereka seiring dengan perkembangan waktu yang tentunya poin yang disampaikan oleh masyarakat tersebut itu adalah hal yang terkondisi dengan masa sekarang.” Jelas Andi Fudail.

Lanjut Andi Fudail, karena keterbatasan kapasitas di masa pandemi, maka jumlah peserta dibatasi.

“Juga perlu saya sampaikan bahwa proses sosialisasi ini dilakukan dengan sangat ketat dalam hal protocol kesehatan dan saya memberikan apresiasi kepada tim satgas kesehatan, badan bencana, Satpol pp, dan beberapa yang lain hadir yang di mana kami melihatnya sangat ketat dalam proses berjalanya sosialisasi Perda ini. mumereka datang hingga selesainya inilah yang harus kita lakukan untuk menjaga agar supaya covid 19 ini bisa cepat berlalu dengan metode yang dilakukan oleh tim satgas teman-teman dalam proses sosialisasi perda saya sangat salut dengan cara kerja mereka.” Ungkapnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut selain Anggota DPRD Parepare, Andi Fudail juga diampigi Kabid Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Parepare, Jenawar Aslan, Serta Tokoh Masyarakat.

Nadiem Makarim Inginkan Siswa Segera Sekolah Tatap Muka

Akbar Mesra
-
0

JAKARTA, RADIOMESRA. COM – Nadiem Makarim menginginkan agar siswa segera melakukan sekolah tatap muka. Pasalnya, pembelajaran jarak jauh (PJJ) memiliki dampak yang mengkhawatirkan bagi kognitif hingga psikologis anak.

Pernyataan tersebut disampaikan Nadiem dalam raker dengan Komisi X DPR RI yang disiarkan akun YouTube DPR, Senin (23/8/2021).

“Bapak dan ibu anggota Komisi X sudah tahu, saya dari bulan Januari, bahkan dari tahun kemarin, saya dan tim kami di Kemendikbudristek posisinya sudah jelas, secepat dan seaman mungkin semua anak harus balik sekolah, itu posisi kita sudah sangat jelas,” kata Nadiem.

Sekolah tatap muka yang sudah dilakukan sebanyak 30% siswa Indonesia harus terhenti akibat munculnya COVID-19 varian Delta.

“Pada saat itu terjadi, bapak-ibu anggota Komisi X, tim Kemendikbud itu salah satu minggu tersedih kita lah. Kita sudah kerja keras untuk mendorong daerah yang sulit sekali didorong untuk membuka sekolahnya akhirnya mereka membuka, tiba-tiba delta variant melanda,” ujarnya.

Alasan Nadiem Gelar Sekolah Tatap Muka

Ada beberapa alasan yang membuat Nadiem mendorong daerah agar segera melakukan sekolah tatap muka. Berikut rinciannya:

1. Anak kehilangan kesempatan belajar

Nadiem menegaskan, PJJ yang berlangsung hampir dua tahun ini telah mengakibatkan anak kehilangan kesempatan belajar. Dalam hal ini, siswa telah mengalami kognitif learning loss.

Hal serupa juga pernah diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Pauddikdasmen) Kemendikbudristek, Jumeri, dalam Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) secara daring, Kamis (12/8/2021) lalu.

“Pembelajaran jarak jauh kita kalau dibiarkan terlalu lama maka resiko yang dialami anak-anak kita, pendidikan kita, dan negeri ini akan semakin besar. Dan learning loss ini bisa berdampak pada risiko-risiko kemampuan intelektual anak. Kemudian, kecakapan hidupnya, yang pada gilirannya nanti akan berisiko terhadap earning, pendapatannya ketika dia bekerja,” kata Jumeri.

2. Kritisnya kondisi psikologis anak

Nadiem juga mengungkapkan, kondisi PJJ yang sudah terlalu lama ini, turut berdampak pada psikologis anak. Bahkan, Nadiem menyebut, hal ini sudah terlalu kritis.

“Sekarang kita sudah melihat bahwa perjuangan kita, posisi kita masih jelas, setiap kali diskusi dengan kementerian-kementerian lain, posisi kami selalu sama, secepat mungkin. Ini sudah terlalu lama kondisi psikologis anak kita dan kognitif learning loss anak kita sudah terlalu kritis, kita harus secepat mungkin membuka dengan protokol kesehatan yang ketat,” ucap Nadiem.

3. Penurunan capaian belajar

PJJ memiliki banyak resiko yang nantinya berpengaruh pada kualitas peserta didik. Learning loss yang terjadi pada siswa ini berdampak pada penurunan capaian belajar.

“Jadi saya tidak harus menjelaskan lagi apa risikonya, ini kita sudah ada penurunan capaian belajar,” imbuh Nadiem.

4. Banyak anak putus sekolah, terlebih perempuan

Selain itu, Nadiem mengungkap banyak terjadi kasus anak putus sekolah selama masa PJJ. Terlebih bagi siswa perempuan. Di berbagai daerah, kata Nadiem, learning loss ini memiliki dampak yang permanen.

“Banyak anak putus sekolah, apalagi perempuan. Di berbagai macam daerah banyak learning loss yang dampaknya permanen,” papar Nadiem.

5. Adanya kasus KDRT

Alasan lain yang semakin memperkuat Nadiem untuk menyelenggarakan sekolah tatap muka karena adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“Kekerasan terjadi dalam rumah tangga, ini kita semua sudah tahu, semua kita adalah orang tua, atau anak, atau punya teman, yang sudah mengalami ketegangan melaksanakan PJJ, jadi ini harus segera kita akselerasi,” lanjutnya.

Ada Gejala Setelah Vaksin, Wadir RSAM Minta Warga Hubungi Fasilitas Kesehatan

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dialog Tematik Dengan tema Perubahan Perilaku. masyarakat sehat di tengah pandemi terselengara atas kerja sama dengan LSM Fokus sabtu(21/08/21) Salah satu narasumber yang hadir dr. Ibrahim kasim M. Kes., Sp. B wakil direktur bidang pelayanan RSUD Andi Makkasau mengurai tindakan yang di lakukan setelah di vaksin dan bergejala.

dr Ibe Panggilan Akrab dr Ibrahim mengungkapkan kalau ada yang terjadi efek samping dampak dari vaksin di luar dari normalnya itu dilaporkan ke tempat vaksin awal kalau tutup bisa ke Puskesmas terdekat atau Rumah Sakit.

“Sebelumnya sudah ada tim KIPI Kalau ada yang terjadi efek samping dampak dari vaksin di luar dari normalnya itu dilaporkan ke tempat vaksin awal kalau tutup bisa ke Puskesmas terdekat atau rumah sakit ini akan menghubungi kami dan tim ini akan langsung menemui pasien tersebut.” Terang dr Ibe

Lanjut pengurus ikatan dokter indonesia tersebut bukan hanya vaksin. Apapun benda asing yang masuk kedalam tubuh manusia oleh sistem kekebalan tubuh akan mendapatkan reaksi. Reaksi yang timbul jelas dr ibe ada yang berlebihan ada yang tidak berlebihan tapi karena ini sesuatu yang baru memang kemungkinannya akan ada reaksi.

“Perlu dijelaskan bahwa semua barang yang masuk ke dalam tubuh seseorang pasti menimbulkan reaksi. ada yang berlebihan ada yang tidak berlebihan. tapi karena ini sesuatu yang baru memang kemungkinannya akan ada reaksi namun sampai saat ini dari hasil laporan kami semenjak awal vaksin belum ada kami belum ada ada kami temukan pasien yang mengalami efek samping yang beresiko tinggi paling sedang ke bawah.” tutup dr Ibe

1...658659660...733Halaman 659 dari 733

Contact us: mesradio1028@gmail.com

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare