31.4 C
Pare-Pare
Selasa, Oktober 27, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 63

Polda Sulsel Gelar Tes Kesamaptaan Jasmani Berkala Periode II Tahun 2026

0

MAKASSA, RADIOMESRA. COM – Sulsel, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) menggelar Tes Kesamaptaan Jasmani Berkala Periode II Tahun Anggaran 2026 bagi seluruh personel Satuan Kerja (Satker) Mapolda Sulsel.

Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Sepak Bola Pallawa 88 United Mapolda Sulsel, Rabu pagi (12/08/26).

Sebelum mengikuti seluruh rangkaian tes kesamaptaan jasmani, para personel terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan awal berupa pengecekan tekanan darah (tensi) oleh tim medis dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sulsel.

Pemeriksaan awal tersebut merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kondisi kesehatan dan kesiapan fisik personel sebelum mengikuti aktivitas dengan intensitas fisik yang cukup tinggi.

Setelah dinyatakan siap, personel mengikuti pemanasan yang dipandu oleh instruktur sebelum memasuki tahapan tes kesamaptaan jasmani. Ucap Kabagwatpers AKBP Sugeng.

Ditambahkan Kabagwatpers bahwa rangkaian tes diawali dengan lari selama 12 menit mengelilingi lapangan. Selanjutnya, personel mengikuti sejumlah materi pengujian fisik, antara lain Pull-Up, Sit-Up, Push-Up, dan Shuttle Run.

Materi tersebut dirancang untuk mengukur berbagai aspek kemampuan fisik personel, mulai dari kekuatan otot lengan dan bahu, ketahanan otot perut, kekuatan otot dada dan lengan, hingga kelincahan serta daya tahan tubuh.

Tes Kesamaptaan Jasmani Berkala Periode II Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Polda Sulsel dalam menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmani personel.

Kondisi fisik yang prima menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian yang membutuhkan kesiapsiagaan, mobilitas, ketahanan dan kemampuan merespons berbagai situasi di lapangan. Tambahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel Polda Sulsel senantiasa memiliki kondisi fisik yang sehat, bugar dan siap menjalankan tugas secara optimal dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

“Personel yang sehat dan bugar merupakan modal penting dalam mewujudkan pelaksanaan tugas kepolisian yang profesional, responsif dan optimal.” Tutup kabagwatpers.

Stok LPG 3 Kg Parepare Dijamin Aman, Ketua Komisi III DPRD Hamran Hamdani Imbau Warga Ikut Awasi Jalur Distribusi

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare melalui Komisi III terus menaruh perhatian serius terhadap pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG 3 kg (gas melon) di wilayah Kota Parepare.

Ketua Komisi III DPRD Kota Parepare, Hamran Hamdani, mengungkapkan bahwa dari hasil koordinasi bersama pihak Pertamina, pasokan dan kuota gas LPG untuk masyarakat Parepare dipastikan aman bahkan mencukupi. Kendala kelangkaan di lapangan diduga kuat bersumber dari rantai distribusi serta potensi penyalahgunaan oleh oknum pangkalan atau agen.

“Pihak Pertamina sudah menjamin bahwa kuota untuk Parepare itu sangat mencukupi, bahkan ada tambahan. Namun titik rawannya ada pada proses distribusi. Jika ada agen atau sub-agen nakal yang sengaja membelokkan stok, ini yang memicu kelangkaan. Kami minta masyarakat dan aparat penegak hukum ikut mengawasi bersama. Jika menemukan indikasi penimbunan atau penyelewengan, segera laporkan,” tegas Hamran Hamdani,

Hamran menambahkan, Komisi III tetap menjalankan fungsi pengawasan legislatif dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota Parepare yang telah turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan.

Selain faktor keterlambatan armada angkut, fenomena tingginya serapan gas melon di wilayah sekitar—seperti penggunaan tabung gas bersubsidi untuk mesin pompa air pertanian di daerah tetangga—turut menjadi faktor yang menyedot pasokan rumah tangga.

Terkait penggunaan gas bersubsidi oleh kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Hamran mengimbau kesadaran moral dari para pegawai yang telah berpenghasilan mapan untuk tidak mengambil hak masyarakat prasejahtera.

“Untuk ASN, terutama yang sudah golongan III ke atas atau yang mampu, kami harapkan ada kesadaran untuk tidak menggunakan gas melon. Pihak Pemkot atau Wali Kota bisa melakukan pembinaan internal. Kita ingin memastikan subsidi ini tepat sasaran bagi keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro,” pungkasnya.

Ketua Komisi I DPRD Parepare Beberkan Alur Pembentukan Perda: Wajib Lewati Konsultasi Publik hingga Sosialisasi

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM— Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Dr. H. Kamaluddin Kadir, menguraikan secara rinci tahapan dan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sesuai regulasi perundang-undangan. Edukasi proses legislasi tersebut ia paparkan dalam program dialog “Obras”, Selasa (11/08/26).

Kamaluddin menjelaskan, proses lahirnya sebuah Perda setidaknya harus melalui beberapa tahapan krusial, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama, hingga tahap pengundangan dan penyebarluasan.

“Tahap pertama adalah perencanaan atau pengusulan, yang bisa bersumber dari Bapemperda, inisiatif DPRD melalui komisi-komisi, pemerintah daerah, maupun aspirasi masyarakat. Setelah itu masuk ke tahap kedua, yaitu penyusunan,” jelas Kamaluddin.

Pada tahap penyusunan, terdapat agenda penting berupa konsultasi publik yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Forum ini menghadirkan anggota DPRD dan pemerintah daerah sebagai narasumber guna menyerap masukan, saran, serta pertimbangan teknis dari masyarakat sebelum draf naskah melangkah lebih jauh.

Setelah draf matang, alur dilanjutkan ke tahap ketiga, yakni pembahasan. Pada fase ini terdapat penyampaian penjelasan pengusul, tanggapan fraksi, jawaban pemerintah, hingga pembentukan Panitia Khusus (Pansus) melalui pembahasan tingkat satu dan tingkat dua.

“Setelah ada persetujuan bersama antara DPRD dan Pemda di tingkat dua, draf diajukan untuk harmonisasi dan fasilitasi ke Biro Hukum Pemprov atau kementerian terkait. Baru kemudian diundangkan dan dicatat dalam Lembaran Daerah,” tambahnya.

Setelah resmi disahkan menjadi lembaran daerah, tahapan pamungkas berada di ranah pemerintah kota untuk dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat luas, dengan DPRD turut mendampingi sebagai narasumber.

Kepala Lapas Parepare Audiensi dengan Wali Kota Parepare Bahas Persiapan HUT RI dan Remisi WBP

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Parepare, Marten, Bc.IP., S.H., M.H., melakukan kunjungan audiensi dengan Wali Kota Parepare pada Selasa (11/08/26). Audiensi tersebut membahas persiapan rangkaian kegiatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya pelaksanaan agenda 17 Agustus dan pemberian remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Lapas Parepare menyampaikan berbagai persiapan yang perlu dikoordinasikan agar pelaksanaan kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI dapat berjalan dengan baik, tertib, dan lancar. Pembahasan juga mencakup agenda pemberian remisi kepada WBP yang menjadi salah satu momentum penting dalam peringatan Hari Kemerdekaan.

Kepala Lapas Parepare dalam audiensi tersebut didampingi oleh Kasi Binadik dan Kasubbag TU. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi serta sinergi antara Lapas Parepare dan Pemerintah Kota Parepare dalam mendukung pelaksanaan kegiatan nasional maupun tugas pemasyarakatan.

Marten menyampaikan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana secara optimal.

“Audiensi ini merupakan bagian dari upaya kami memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Parepare. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan 17 Agustus, termasuk pemberian remisi kepada WBP, dapat terlaksana dengan baik dan memberikan makna bagi warga binaan dalam momentum Hari Kemerdekaan,” ujar Marten.

Melalui audiensi ini, Lapas Kelas IIA Parepare terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Parepare dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan serta menyukseskan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kemenko Polkam, BSSN, dan Telkom Perkuat Kolaborasi Nasional Hadapi Ancaman Era Komputasi Kuantum

0

Penyusunan peta jalan nasional menjadi langkah awal memperkuat ketahanan siber Indonesia di era pasca-kuantum

JAKARTA, RADIOMESRA. COM – Pemerintah mulai mempercepat langkah antisipasi menghadapi potensi ancaman keamanan siber seiring perkembangan teknologi komputasi kuantum. Melalui Rapat Koordinasi Urgensi Penyusunan Kebijakan Menghadapi Post-Quantum Computing (PQC) yang diselenggarakan pada Kamis (06/08/26), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), akademisi, pelaku industri, dan komunitas keamanan siber memperkuat sinergi untuk menyiapkan Indonesia menghadapi era pasca-kuantum.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto, S.I.P., M.Tr.(Han.), serta dihadiri Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Marsda TNI R. Tjahjo Kurniawan, Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Dr. Pratama Persadha, Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Marsma TNI Budi Eko Pratomo, Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informasi Marsma TNI Agus Pandu Purnama, Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji, serta perwakilan kementerian, lembaga, BUMN, industri, akademisi, dan komunitas keamanan siber. Forum ini menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional dalam menghadapi perkembangan teknologi komputasi kuantum.

Komputer kuantum diperkirakan akan menghadirkan lompatan besar dalam kemampuan komputasi yang membuka berbagai peluang bagi inovasi dan transformasi digital. Di sisi lain, teknologi tersebut juga berpotensi melemahkan sistem kriptografi yang saat ini melindungi transaksi digital, komunikasi, dan data strategis. Karena itu, langkah antisipatif perlu dipersiapkan sejak dini agar keamanan ekosistem digital nasional tetap terjaga.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto menegaskan bahwa, kesiapan menghadapi era komputasi kuantum harus menjadi agenda strategis nasional. “Soal Post-Quantum Cryptography, dunia bergerak jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Kita harus mengejar dan membuat lompatan. Persiapan menghadapi era post-quantum bukan lagi menjadi isu sektoral, melainkan agenda strategis nasional yang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas agar Indonesia memiliki kesiapan yang memadai menghadapi perubahan lanskap keamanan siber di masa depan,” ujar Eko.

Sebagai tindak lanjut, forum merumuskan sejumlah langkah prioritas, antara lain penyusunan Peta Jalan Nasional Migrasi Post-Quantum Cryptography, penentuan prioritas perlindungan terhadap data dengan tingkat kerahasiaan tinggi, penguatan forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta usulan pembentukan National Quantum Center sebagai pusat kolaborasi nasional dalam riset, standardisasi, pengembangan talenta, dan implementasi teknologi kuantum.

Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam Marsma TNI Budi Eko Pratomo bersama Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informasi Marsma TNI Agus Pandu Purnama turut mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar penyusunan kebijakan nasional dapat berjalan secara terintegrasi serta mampu menjawab tantangan keamanan digital yang semakin kompleks.

Sejalan, Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Marsda TNI R. Tjahjo Kurniawan menjelaskan bahwa keamanan siber merupakan fondasi utama keberhasilan transformasi digital. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu meningkatkan kesadaran terhadap risiko quantum attack serta segera mempersiapkan migrasi kriptografi secara bertahap dan terukur. Ia juga menyampaikan bahwa BSSN telah membentuk Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Post-Quantum Cryptography guna mendukung penyusunan peta jalan nasional dan mempercepat kesiapan Indonesia menuju ekosistem digital yang lebih tangguh.

Dari sisi industri, Telkom menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kesiapan nasional menghadapi era komputasi kuantum. Melalui Telkom University, berbagai riset mengenai PQC telah mulai dikembangkan, termasuk penelitian di bidang quantum error correction serta pengembangan talenta digital yang diharapkan mampu memperkuat fondasi ekosistem keamanan siber Indonesia. Di saat yang sama, Telkom juga sedang melakukan kajian persiapan menuju quantum-safe era dengan menyediakan quantum-safe network dan quantum-safe data center.

Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji mengatakan bahwa, tantangan komputasi kuantum tidak dapat dijawab hanya melalui adopsi teknologi, tetapi juga memerlukan penguatan kapabilitas nasional secara menyeluruh.

“Era komputasi kuantum akan mengubah paradigma keamanan digital secara fundamental. Karena itu, yang perlu dibangun bukan hanya kesiapan teknologi, tetapi juga kapabilitas nasional. Kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas menjadi fondasi untuk mempercepat kesiapan Indonesia menghadapi era tersebut. Telkom siap mengambil peran sebagai mitra strategis melalui penguatan riset dan inovasi, pengembangan talenta bersama Telkom University, serta pengembangan kapabilitas digital yang mendukung terwujudnya ekosistem quantum-safe sebagai bagian dari penguatan kedaulatan digital Indonesia,” pungkas Seno.

Chairman CISSReC Dr. Pratama Persadha menambahkan bahwa organisasi tidak perlu menunggu hingga komputer kuantum benar-benar mampu memecahkan sistem kriptografi yang digunakan saat ini untuk mulai bersiap. Menurutnya, langkah paling realistis adalah melakukan inventarisasi aset digital dan mengidentifikasi data yang paling kritis agar proses migrasi menuju sistem keamanan yang tahan terhadap ancaman komputer kuantum dapat dilakukan secara bertahap tanpa harus mengganti seluruh infrastruktur teknologi yang sudah ada.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi nasional dalam menyusun kebijakan, membangun kapasitas, dan mempercepat kesiapan Indonesia menghadapi era komputasi kuantum. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu mengantisipasi ancaman keamanan siber di masa depan, tetapi juga memanfaatkan perkembangan teknologi kuantum untuk memperkuat daya saing serta kedaulatan digital nasional.

*#ElevatingYourFuture*

Dukung Program Mahasiswa KKN Unhas dan ITH, LKM Usaha Bersama Ujung Lare Perkuat Kolaborasi Berkelanjutan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Usaha Bersama Kelurahan Ujung Lare menunjukkan komitmennya dalam mendukung inovasi mahasiswa perguruan tinggi. Hal itu terlihat dalam rapat koordinasi (rakor) program kerja bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (ITH), Selasa (11/08//26) Di Sekretariat LKM Usaha Bersama Jl. Opu Dg. Risaju Parepare.

Ketua LKM Usaha Bersama Ujung Lare, Daniar Damis, menegaskan bahwa LKM memiliki prinsip dasar untuk selalu hadir dan menyokong kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan serta hajat hidup masyarakat setempat.

“Kami menyambut baik inisiatif adik-adik mahasiswa. Di tengah keterbatasan anggaran yang ada, kami tetap memberikan dukungan, salah satunya mendanai pengembangan website resmi LKM yang diajukan mahasiswa ITH sekitar Rp3,5 juta. Harapannya, tercipta simbiosis mutualisme sehingga program mahasiswa tuntas tepat waktu dan manfaatnya langsung dirasakan warga,” jelas Daniar Damis.

Perwakilan mahasiswa KKN ITH, Meryana Sabudin, menyambut positif sambutan dan dukungan pendanaan dari pihak LKM. Digitalisasi melalui pembuatan website ini diharapkan mampu mempermudah keterbukaan informasi dan pelayanan LKM ke depan.

“Tanggapan dari LKM sangat baik dan kami merasa sangat terbantu. Dukungan ini memotivasi kami untuk merealisasikan pembuatan website LKM Kelurahan Ujung Lare dengan optimal,” tutur Meryana.

Sementara itu, mahasiswa KKN Unhas memfokuskan program pada sektor kesehatan masyarakat melalui sosialisasi pemanfaatan ekstrak daun stevia sebagai alternatif pemanis alami pencegah diabetes.

Mahasiswa KKN Unhas, Cynthia, mengungkapkan bahwa edukasi ini ditujukan untuk menekan tingginya konsumsi gula berlebih pada orang dewasa maupun anak-anak.

“Masyarakat sangat antusias karena baru mengenal stevia sebagai pengganti gula pasir. Karena tanaman aslinya relatif sulit ditemukan di sini, kami membagikan ekstrak cair sekaligus memberi panduan alternatif cara mendapatkannya, baik melalui e-commerce maupun produk kemasan stevia yang sudah beredar di pasaran,” ungkap Cynthia.

Melalui kolaborasi lintas kampus ini, LKM Usaha Mandiri berharap seluruh program kerja KKN dapat berjalan selaras, aplikatif, serta meninggalkan dampak positif jangka panjang bagi warga Kelurahan Ujung Lare.

Masjid Raya Parepare Gelar Maulid Nabi Muhammad SAW 23 Agustus 2026

0

PAREPARE, RADIOMESRA.COM — Pengurus Masjid Raya Kota Parepare akan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, Ahad, 23 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 WITA atau setelah Salat Ashar, bertempat di Masjid Raya Kota Parepare.

Sekretaris Pengurus Masjid Raya Kota Parepare, Azis Iskandar, menyampaikan bahwa kegiatan Maulid Nabi menjadi momentum untuk kembali mengenang keteladanan Rasulullah Muhammad SAW sekaligus memperkuat nilai-nilai keislaman dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini mengangkat momentum 10 Rabiul Awal 1448 H. Pengurus masjid mengundang masyarakat serta jamaah untuk hadir dan bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.

“Peringatan Maulid Nabi merupakan momentum untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW serta mengambil hikmah dan keteladanan dari kehidupan beliau,” demikian pokok pesan kegiatan yang disampaikan Pengurus Masjid Raya Kota Parepare.

Dalam kegiatan tersebut, tausiah akan disampaikan oleh H. Arifuddin Lewa, S.H.I. Pengurus Masjid Raya berharap kehadiran masyarakat dapat semakin menyemarakkan peringatan Maulid Nabi sekaligus mempererat silaturahmi antarsesama jamaah.

Azis Iskandar juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum Maulid sebagai sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah dan mengamalkan ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

Antisipasi Karhutla, Polres Parepare dan Pemkot Perkuat Sinergi Lintas Sektoral

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Parepare, Polres Polres Parepare bersama Instansi terkait mengikuti Apel Gelar Pasukan dalam rangka menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Selasa (11/08/26).

kegiatan tersebut dipimpin Walikota Parepare diikuti Kapolres dan Pejabat utama Polres Parepare beserta Forkopimda dan Stakeholder terkait. Dengan melibatkan personel gabungan dari TNI-Polri, Satpol PP, Damkar dan BPBD Kota Parepare.

Apel gelar pasukan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan bentuk nyata kesiapan pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait dalam menghadapi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Walikota Parepare H. Tasming Hamid, S.E., M.H membacakan amanat Kapolda Sulawesi selatan, upaya penanganan Kebakaran hutan dan lahan tidak boleh hanya dilakukan ketika kebakaran telah terjadi. Pencegahan dan deteksi dini harus menjadi prioritas utama.

“Kepada seluruh personel yang bertugas, saya meminta agar senantiasa meningkatkan kemampuan, menjaga koordinasi, dan memastikan peralatan pemadaman serta sarana pendukung berada dalam kondisi siap digunakan,” ujarnya

Lanjut kata dia, Kita dapat lakukan pemantauan secara berkala terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Apabila ditemukan titik api atau indikasi kebakaran, lakukan tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi sehingga api tidak berkembang dan meluas.

“Mari kita bangun kesadaran bersama untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, tidak membuang benda yang dapat memicu api, serta segera melaporkan apabila menemukan adanya kebakaran maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran,” ungkapnya

Ia pun berharap agar Pemerintah Kota Parepare, TNI, Polri serta seluruh stakeholder kami minta untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam menghadapi setiap potensi bencana yang terjadi di Kota Parepare.

Mari kita jaga Alam, Jaga Hutan Kota Parepare, dan menjaga Wisata Lokal, mari berdoa bersama agar Allah SWT dapat melancarkan tugas kita di lapangan. (Humas Polres Parepare)

Kapolda Sulsel Pimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapan Menghadapi Karhutla, Perkuat Sinergi Lintas Sektoral

0

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM – Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., memimpin Apel Gelar Pasukan dalam rangka kesiapan menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Upacara Mapolda Sulsel, Selasa (11/08/26), sebagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta memperkuat sinergi lintas sektoral dalam menghadapi potensi Karhutla.

Apel turut dihadiri unsur Forkopimda Sulawesi Selatan, Kepala BNNP Sulawesi Selatan, Wakapolda Sulawesi Selatan, Kepala Basarnas Sulawesi Selatan, Kepala BMKG Wilayah IV Makassar, serta para kepala dinas dan instansi terkait di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar.

Dalam arahannya, Kapolda Sulsel menegaskan bahwa apel gelar pasukan dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam menghadapi ancaman Karhutla. Menurutnya, upaya pencegahan dan penanganan Karhutla harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

“Pencegahan dini, deteksi dini, dan pelaksanaan patroli secara rutin jauh lebih efektif daripada mengandalkan upaya pemadaman setelah kebakaran terjadi,” tegas Kapolda.

Kapolda menjelaskan, fenomena El Nino berpotensi menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan meningkatkan risiko kekeringan serta terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut memerlukan langkah mitigasi yang terintegrasi antara pemerintah, TNI-Polri, instansi terkait dan masyarakat.

Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau tahun 2026 di wilayah Sulawesi Selatan memiliki karakteristik yang tidak normal, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut perlu diantisipasi bersama untuk meminimalkan potensi terjadinya Karhutla serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkannya.

Kapolda juga menekankan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan melalui mitigasi, patroli terpadu, serta koordinasi lintas sektoral. Sinergi tersebut melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, masyarakat peduli api, pihak swasta, hingga seluruh elemen masyarakat.

Selain kesiapan personel, Kapolda meminta seluruh sarana dan prasarana pendukung penanganan Karhutla dipastikan dalam kondisi siap digunakan, mulai dari mesin pompa, kendaraan operasional, peralatan pemadaman hingga alat pelindung diri bagi personel di lapangan.

Kapolda juga meminta seluruh jajaran meningkatkan koordinasi secara intensif dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya guna memastikan kesiapan dalam menghadapi dampak kekeringan maupun potensi terjadinya Karhutla.

Sambut HUT Ke-81 RI, Pemkot Parepare Gelar Nikah Massal Gratis: Ada Peserta Buat Mahar Motor Scoopy!

0

PAREPARE, RADIOMESRA..COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menggelar kegiatan nikah massal gratis bagi warga Kota Parepare pada Selasa (11/08/26). Kegiatan sosial ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Parepare, Hj. Suryani, menjelaskan bahwa terdapat 15 pasangan pengantin yang mengikuti program nikah massal tahun ini dari target awal 17 pasangan.

“Rinciannya, ada 4 pasangan dari Kecamatan Bacukiki Barat, 4 pasangan dari Soreang, 5 pasangan dari Ujung, dan 2 pasangan dari Bacukiki,” ujar Hj. Suryani.

Menurut Suryani, belum tercapainya target 17 pasangan lantaran terkendala aturan waktu pendaftaran di Kantor Urusan Agama (KUA), di mana Calon Pengantin (Catin) idealnya memproses berkas minimal 10 hari sebelum hari pernikahan.

Pemkot Parepare memastikan seluruh biaya pelaksanaan nikah massal ditanggung penuh oleh pemerintah alias gratis.

“Fasilitas yang diberikan semua gratis, mulai dari pakaian, administrasi, hingga perlengkapan seperti materai. Tidak ada satu rupiah pun yang dibayar oleh peserta,” tegas Suryani
1. Pasangan yang baru menikah dan belum pernah menikah sama sekali.

 2. Pasangan yang pernah menikah namun tidak lagi terikat status pernikahan dengan pihak lain sebelumnya.

 3. Pasangan yang telah menikah secara agama tetapi statusnya di Kartu Keluarga (KK) masih ‘kawin belum tercatat’.

Langkah ini diambil berdasarkan data agregat Semester 1 Tahun 2026 yang mencatat sebanyak 8.084 warga Parepare belum memiliki buku nikah resmi. Ke depan, Disdukcapil berkomitmen menjadikan program ini sebagai agenda rutin KUA untuk menuntaskan masalah legilitas dokumen pernikahan warga.

Ada momen menarik perhatian selama prosesi akad nikah. Salah satu peserta bernama Gunawan (37), warga Jalan Bayam (Kebun Sayur), memberikan mahar berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy kepada istrinya, Erni (38).

Gunawan mengaku sebelumnya telah menikah secara agama pada Januari lalu, namun baru bisa mengurus administrasi negara melalui program nikah gratis ini.

“Saya memberikan mahar motor Scoopy karena memang motor itu sudah atas nama dia (istri). Pihak KUA juga membolehkan mahar berupa barang bergerak,” kata Gunawan dengan penuh rasa syukur.

Ia menyampaikan apresiasinya kepada Pemkot Parepare karena program ini sangat membantu masyarakat mendapatkan dokumen resmi pernikahan tanpa dipungut biaya.

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare