31.4 C
Pare-Pare
Selasa, Oktober 27, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 64

Sambut HUT Ke-81 RI, Pemkot Parepare Gelar Nikah Massal Gratis: Ada Peserta Buat Mahar Motor Scoopy!

0

PAREPARE, RADIOMESRA..COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menggelar kegiatan nikah massal gratis bagi warga Kota Parepare pada Selasa (11/08/26). Kegiatan sosial ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Parepare, Hj. Suryani, menjelaskan bahwa terdapat 15 pasangan pengantin yang mengikuti program nikah massal tahun ini dari target awal 17 pasangan.

“Rinciannya, ada 4 pasangan dari Kecamatan Bacukiki Barat, 4 pasangan dari Soreang, 5 pasangan dari Ujung, dan 2 pasangan dari Bacukiki,” ujar Hj. Suryani.

Menurut Suryani, belum tercapainya target 17 pasangan lantaran terkendala aturan waktu pendaftaran di Kantor Urusan Agama (KUA), di mana Calon Pengantin (Catin) idealnya memproses berkas minimal 10 hari sebelum hari pernikahan.

Pemkot Parepare memastikan seluruh biaya pelaksanaan nikah massal ditanggung penuh oleh pemerintah alias gratis.

“Fasilitas yang diberikan semua gratis, mulai dari pakaian, administrasi, hingga perlengkapan seperti materai. Tidak ada satu rupiah pun yang dibayar oleh peserta,” tegas Suryani
1. Pasangan yang baru menikah dan belum pernah menikah sama sekali.

 2. Pasangan yang pernah menikah namun tidak lagi terikat status pernikahan dengan pihak lain sebelumnya.

 3. Pasangan yang telah menikah secara agama tetapi statusnya di Kartu Keluarga (KK) masih ‘kawin belum tercatat’.

Langkah ini diambil berdasarkan data agregat Semester 1 Tahun 2026 yang mencatat sebanyak 8.084 warga Parepare belum memiliki buku nikah resmi. Ke depan, Disdukcapil berkomitmen menjadikan program ini sebagai agenda rutin KUA untuk menuntaskan masalah legilitas dokumen pernikahan warga.

Ada momen menarik perhatian selama prosesi akad nikah. Salah satu peserta bernama Gunawan (37), warga Jalan Bayam (Kebun Sayur), memberikan mahar berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy kepada istrinya, Erni (38).

Gunawan mengaku sebelumnya telah menikah secara agama pada Januari lalu, namun baru bisa mengurus administrasi negara melalui program nikah gratis ini.

“Saya memberikan mahar motor Scoopy karena memang motor itu sudah atas nama dia (istri). Pihak KUA juga membolehkan mahar berupa barang bergerak,” kata Gunawan dengan penuh rasa syukur.

Ia menyampaikan apresiasinya kepada Pemkot Parepare karena program ini sangat membantu masyarakat mendapatkan dokumen resmi pernikahan tanpa dipungut biaya.

Buka Nikah Massal HUT RI ke-80, Wali Kota Tasming Hamid Bagikan Resep Keluarga Harmonis**

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Suasana penuh kehangatan dan gelak tawa mewarnai pelaksanaan nikah massal warga Kota Parepare dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Selasa (11/08/26).

Sebanyak 15 pasangan pengantin, baik yang baru mengikat janji suci maupun yang melakukan isbat nikah untuk legalitas dokumen negara, resmi dipersatukan. Kegiatan sosial ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Parepare, H. Tasming Hamid, bersama jajaran Forkopimda, termasuk Kapolres Parepare KBP Punky Mahendra Borjawan, Ketua 1 TP PKK Hj. Sritanti Mariani Nasrah, Kepala Kantor Kemenag, serta jajaran pejabat Pemkot Parepare.

Dalam sambutannya yang hangat dan diselingi humor khas, Wali Kota Tasming Hamid mengapresiasi keikutsertaan para peserta serta kolaborasi seluruh instansi terkait. Ia menekankan pentingnya kelengkapan dokumen administrasi kependudukan bagi pasangan yang secara agama sudah sah agar mendapat kepastian hukum dari pemerintah.

Tak hanya itu, Tasming juga menyelipkan pesan mendalam tentang esensi pernikahan sebagai ibadah dan sunah terpanjang dalam Islam. Menurutnya, kunci keharmonisan rumah tangga terletak pada komunikasi, keterbukaan, serta kebiasaan menjaga sifat romantis.

“Pernikahan itu sunah yang paling panjang. Kuncinya ada pada keterbukaan dan komitmen menjaga romantisme. Jangan hanya waktu pendekatan saja romantis, begitu sudah sah malah hilang. Sekali-kali ajak istri makan bersama, belikan makanan kesukaannya, dan luangkan waktu berdiskusi,” ujar Tasming di hadapan para pengantin dan tamu undangan.

Tasming juga membagikan pengalaman pribadinya bersama sang istri dalam membangun komunikasi harian. Ia mengaku terbiasa menggelar taklim singkat dan musyawarah ringan selepas salat Subuh untuk membicarakan berbagai hal, mulai dari kegiatan harian hingga rencana keluarga.

Di akhir sambutannya, Wali Kota mendoakan agar 15 pasangan peserta nikah massal tersebut dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta turut menyebarkan energi positif bagi masyarakat sekitar.

Ubah Sampah Jadi Tabungan Emas: Bank Sampah Kecamatan Ujung Parepare Berdayakan Ibu Rumah Tangga dan PKK

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Tempat Penampungan Bank Sampah di Kelurahan Mallusetasi/Lappadde (Kecamatan Ujung)  ramai oleh kesibukan para ibu rumah tangga dan kader PKK yang sedang memilah limbah plastik. Kegiatan pengelolaan lingkungan berbasis ekonomi masyarakat ini menaruh perhatian khusus dari jajaran Pemerintah Kota dan Tim Penggerak PKK Kota Parepare.

Camat Ujung, Andi Muliady, S.H., M.Si, , menjelaskan bahwa keberadaan bank sampah yang digerakkan oleh ibu-ibu rumah tangga dan kader PKK ini telah berdiri sejak tahun 2016. Kegiatan ini berfokus pada pengumpulan serta pemilahan berbagai jenis sampah plastik, seperti botol bekas, gelas minuman kemasan, hingga perabotan plastik rusak.

“Sampah-sampah yang dijemput dan disatukan dari para pengumpul di wilayah Kecamatan Ujung ini dipilah kemudian ditimbang. Hasil dari penjualan sampah tersebut disetorkan untuk dijadikan tabungan investasi berupa emas di Pegadaian. Nilai tabungannya otomatis akan mengikuti pergerakan harga emas di pasar,” ujar Andi Mulyadi di sela kegiatan.

Andi Mulyadi menambahkan, meski sifatnya sebagai pekerjaan sampingan, keberadaan bank sampah ini terbukti efektif dalam membantu perekonomian keluarga masyarakat sekitar yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, pedagang, hingga pengemudi ojek. Tabungan emas tersebut menjadi cadangan dana darurat keluarga yang dapat dicairkan saat kebutuhan mendesak timbul, seperti biaya pendidikan anak.

“Ini betul-betul kegiatan sosial dari orang-orang yang berjiwa sosial dan mencintai kebersihan. Harapan kami, langkah ini tidak hanya membantu ekonomi keluarga, tetapi juga efektif mengurangi volume sampah di Kota Parepare serta bisa direplikasi oleh kelurahan-kelurahan lain,” tambah Camat Ujung.

Di tempat yang sama, Ketua Pokja 1 PKK Kota Parepare, Hj. Sri Tanti Mariani Nasrah, menyampaikan rasa haru dan apresiasi setingginya atas dedikasi para relawan dan kader yang terlibat.

“Saya sangat terinspirasi melihat kerja keras para relawan di Bank Sampah Kecamatan Ujung ini. Mereka bekerja secara ikhlas dan berjiwa sosial tanpa mengandalkan insentif atau gaji rutin. Mereka mengedukasi masyarakat untuk disiplin memilah sampah organik dan anorganik dari rumah,” tutur Hj. Sri Tanti.

Ia juga menyoroti manfaat nyata dari program kerja sama dengan Pegadaian tersebut. Berdasarkan cerita salah seorang relawan, hasil konsistensi menabung sampah selama dua tahun mampu menghasilkan hingga 4 gram emas simpanan.

“Ini membuktikan tagline mereka bahwa mengumpulkan sampah bisa menghasilkan tabungan bernilai tinggi. Semoga semangat kerja ikhlas ini terus terjaga dan menginspirasi wilayah lainnya di Parepare,” pungkasnya.

DPRD Parepare Siapkan Rp546 Juta di APBD-P 2026 untuk Lindungi 11 Ribu Pekerja Rentan Jamsostek

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare mendorong percepatan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif Komisi II tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Konsultasi Publik Ranperda Inisiatif Jamsostek yang digelar di Hotel Parewisata, Ahad (09/08/26).

Kepala Bidang (Kabid) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Yuniar Racmadi, mengungkapkan bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Parepare saat ini telah mencapai 70,48 persen atau mencakup 28.120 tenaga kerja. Meski demikian, masih terdapat selisih (gap) sebanyak 11.977 pekerja yang belum terlindungi.

“Untuk klaim di tahun 2026 ini, sudah ada sekitar 56 tenaga kerja atau ahli waris yang menerima, dengan total nominal sebesar Rp907 juta sekian. Harapannya dengan Perda ini dan dukungan penuh Ketua DPRD, Pemkot bisa membiayai iuran sekitar 11.000 tenaga kerja kategori desil 1 hingga desil 5 pada APBD Perubahan 2026,” jelas Yuniar Racmadi.

Merespons hal tersebut, Ketua DPRD Kota Parepare, Ir. H. Kaharuddin Kadir, memberikan apresiasi penuh terhadap langkah Komisi II yang menginisiasi Ranperda ini. Menurutnya, menghadirkan perlindungan bagi pekerja rentan merupakan kewajiban konstitusi anggota legislatif kepada masyarakat.

Kaharuddin mengungkapkan, DPRD siap mengawal dan mengalokasikan anggaran sekitar Rp546 juta pada pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 mendatang demi meng-cover iuran para pekerja rentan desil 1 hingga desil 5.

“Sekarang kita sudah menganggarkan BPJS Kesehatan kurang lebih Rp26 miliar. Sangat tidak adil jika Jamsostek ini dikesampingkan. Karena itu, kami sudah berjanji mengajukan kebutuhan anggaran Rp546 juta pada APBD Perubahan untuk melindungi tenaga kerja kita,” tegas Kaharuddin.

Kaharuddin menambahkan, manfaat program Jamsostek sangat besar bagi masyarakat kurang mampu. Apabila pekerja rentan mengalami musibah hingga meninggal dunia, ahli waris berhak mendapatkan santunan kematian senilai Rp42 juta serta beasiswa pendidikan untuk dua orang anak hingga Rp176 juta.

Terkait kemampuan keuangan daerah, politisi senior ini optimis anggaran tersebut dapat teralokasi, salah satunya dengan menggeser atau memanfaatkan potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) daerah.

“Masa dari potensi SILPA kita sekitar Rp87 miliar, kita tidak bisa sisihkan Rp546 juta untuk melindungi warga kita? Ini sangat penting untuk memberi jaminan perlindungan bagi pekerja rentan,” pungkasnya.

Polres Parepare Masuk Sekolah, Pelajar Diingatkan Jauhi Narkoba, Tawuran dan Bullying

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Kanit Binkamsa Satuan Binmas Polres Parepare, Aipda Muhammad Saleh, S.H., M.H bertindak sebagai pembina upacara bendera Merah Putih di Kompleks UPT SMA, SMK, SMP Muhammadiyah yang terletak di Jalan Muhammadiyah Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare, Senin (10/08/26).

Dalam kegiatan tersebut, Kanit Binkamsa memberikan imbauan serta edukasi kepada para pelajar terkait pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Materi yang disampaikan meliputi pencegahan pelanggaran lalu lintas, penyalahgunaan narkoba, serta kenakalan remaja.

Bintara berpangkat Aipda teresebut menegaskan bahwa narkoba merupakan musuh bersama yang dapat merusak generasi muda dan masa depan bangsa.

Ia juga mengingatkan para siswa untuk tidak terlibat dalam tindakan bullying atau perundungan di lingkungan sekolah.

Selain itu, para pelajar diimbau untuk langsung pulang ke rumah setelah kegiatan sekolah guna menghindari hal-hal negatif seperti tawuran maupun pergaulan yang berisiko.

Di akhir arahannya, Kanit Binkamsa menyampaikan bahwa apabila para siswa membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan adanya tindak pidana, termasuk tawuran dan yang kainnya, dapat segera menghubungi Call Center Polres Parepare di nomor 110.

Kapolres Parepare Akbp Phunky Mahendra Borniawan, SI.K., M.H., M.I.K, memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan pembinaan dan edukasi yang dilakukan oleh Sat Binmas Polres Parepare di lingkungan sekolah.

“kegiatan ini merupakan langkah preventif yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda agar terhindar dari pengaruh negatif,” Ujar perwira berpangkat dua melati yang baru beberapa pekan menjabat sebagai Kapolres Parepare

Hal ini bertujuan agar para pelajar dan remaja semakin dekat dengan Polri serta menumbuhkan sikap disiplin, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari.
(Humas Polres Parepare)

Dampak El Nino dan Pipa Lama picu Gangguan Air, Direktur PAM Tirta Karajae Imbau Warga Hemat Air dan Gunakan Layanan Tangki Gratis

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Musim kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino mulai berdampak pada pasokan air bersih di Kota Parepare. Menanggapi keluhan masyarakat terkait gangguan distribusi hingga kondisi air berwarna kekuningan, Perusahaan Daerah Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare membeberkan sejumlah faktor penyebab sekaligus menyiapkan langkah antisipasi.

Direktur PAM Tirta Karajae, Dr. Abdul Azis, S.E., M.Ak., menjelaskan bahwa penurunan debit air sangat dipengaruhi oleh kemarau berkepanjangan yang berdampak langsung pada sumber air permukaan, khususnya pasokan produksi di Salo Karajae.

“Sebagian dari pelanggan kita masih dilayani dengan air permukaan. Kemarau panjang atau El Nino ini sangat berpengaruh pada produksi dan debit air di Salo Karajae,” ujar Abdul Azis, Senin (10/8/26).

Menyikapi masalah air keruh atau berwarna kuning yang dikeluhkan sebagian warga, Abdul Azis mengungkapkan hal tersebut umumnya terjadi akibat pengerjaan jaringan pipa atau saat pompa baru dinyalakan kembali usai keadaan mati (*off*).

“Perlu diketahui, jaringan pipa kita masih menggunakan pipa lama sehingga ada endapan di dalamnya. Saat air dialirkan kembali, endapan itu ikut terbawa. Namun, kondisi ini tidak berlangsung lama. Jika dalam waktu 1 x 24 jam air belum jernih, segera laporkan agar tim kami melakukan pengurasan (flushing),” tambahnya.

Guna membantu pelanggan yang mengalami mati air, PAM Tirta Karajae menyediakan layanan armada mobil tangki secara gratis. Meski armada yang dimiliki saat ini terbatas sebanyak 2 unit, pihak manajemen telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperkuat penyaluran bantuan air.

“Masyarakat yang terdampak cukup menghubungi layanan pelanggan PDAM, air akan diantarkan dengan armada tangki. Kami mohon pengertiannya karena armada masih terbatas sehingga pengiriman dilakukan bertahap. Namun, jika kondisi kekeringan meluas atau masif, kami sudah berkoordinasi dengan BPBD dan instansi lain untuk backup armada,” tegas Abdul Azis.

Mengenai wilayah rawan gangguan, ia menjelaskan bahwa pemetaan titik rawan masih relatif dinamis. Hal ini disebabkan sistem perpipaan di Kota Parepare sudah terkoneksi (interkoneksi) antara pipa sumur dalam dan Instalasi Pengolahan Air (IPA), sehingga pengalihan arus air dapat dilakukan secara fleksibel.

Di akhir keterangannya, Abdul Azis menyampaikan tiga poin imbauan penting kepada masyarakat dalam menghadapi krisis air bersih:

 1. **Bijak Menggunakan Air:** Memanfaatkan air seefisien dan seefektif mungkin selama musim kemarau.

 2. **Segera Laporkan Kebocoran:** Melaporkan titik kebocoran pipa sekecil apa pun agar pasokan air tidak terbuang sia-sia.

 3. **Sediakan Penampungan:** Menyiapkan tempat penampungan air di rumah masing-masing sebagai langkah antisipasi mandiri.

Semarak HUT ke-81 RI, Lapas Parepare Gelar Donor Darah, Baksos, dan Cek Kesehatan Gratis

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Parepare menggelar kegiatan donor darah, bakti sosial (baksos), dan cek kesehatan gratis, Senin (10/08/26). Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Lapas Parepare dalam mengisi momentum kemerdekaan melalui aksi sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kegiatan diikuti oleh petugas, warga binaan pemasyarakatan (WBP), keluarga WBP, dan masyarakat umum. Turut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah jajaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare sebagai bentuk sinergi dan kepedulian kemanusiaan antarunit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dari seluruh rangkaian kegiatan, tercatat 24 orang mengikuti donor darah, 31 orang mendapatkan layanan cek kesehatan gratis, serta 14 paket bantuan sosial disalurkan kepada penerima manfaat. Kegiatan ini terlaksana melalui kerja sama Lapas Kelas IIA Parepare dengan Puskesmas Lompoe dan PMI Kota Parepare.

Pelaksanaan cek kesehatan gratis memberikan kesempatan bagi keluarga WBP dan masyarakat yang hadir untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Sementara itu, aksi donor darah menjadi wujud kepedulian bersama dalam membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu keluarga WBP berinisial SR menyampaikan rasa terima kasih atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memberikan manfaat langsung bagi keluarga WBP dan masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih kepada Lapas Parepare karena telah mengadakan kegiatan seperti ini. Kami bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis dan merasa senang karena keluarga WBP juga dilibatkan dalam kegiatan yang positif. Semoga kegiatan seperti ini terus dilaksanakan dan semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” ungkap SR.

Kepala Lapas Kelas IIA Parepare menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kepedulian dan aksi nyata yang memberikan manfaat bagi sesama.

“Peringatan HUT Kemerdekaan bukan hanya tentang seremoni, tetapi bagaimana kita mengisinya dengan kegiatan yang memberikan manfaat. Donor darah, bakti sosial, dan pemeriksaan kesehatan gratis merupakan bentuk kepedulian serta semangat gotong royong yang ingin terus kami tumbuhkan. Kami juga mengapresiasi partisipasi Kantor Imigrasi Parepare, Puskesmas Lompoe, PMI Kota Parepare, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung kegiatan ini,” ujar Kalapas.

Melalui kegiatan tersebut, Lapas Parepare bersama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare, Puskesmas Lompoe, dan PMI Kota Parepare terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hadapi Potensi Kerawanan Kamtibmas, Polres Parepare Intensifkan Latihan Dalmas

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Untuk meningkatkan keterampilan dalam pengendalian massa dan profesionalitas personil saat bertugas serta mengantisipasi terjadinya kerawanan Kamtibmas, Personel gabungan Polres Parepare gelar pelatihan pengendalian massa (Dalmas), Senin (10/08/26).

Sebelum di laksanakan pelatihan peleton dalmas, para personel mendapat arahan dan teori dasar yang dipimpin Kasat Samapta Polres Parepare Akp Muhammad Habir, S.H.

Dalam latihan, personel melaksanakan gerakan dalmas dengan tameng serta tanpa tameng, selain meningkatkan kemampuan, latihan ini juga untuk meningkatkan fisik dan kekompakan dalam melaksanakan pengamanan unjuk rasa guna ciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Enam materi dalam hal pengendalian massa disampaikan oleh Aiptu Atok Sulostyio, selaku Danton Dalmas kepada personil Sat Samapta adalah diantaranya, Dalmas lanjut disesuaikan dengan peragaan formasi Dalmas diantaranya, sikap Siaga, Sikap tempur, Dorong maju, Desak maju, Sikap berlindung dan Sikap Dorong maju.

Aiptu Atok Sulostyio, menyampaikan Latihan dan materi dalmas yang diberikan ini bertujuan agar mampu dalam rangka penanganan yang tepat serta menghindari kesalahan prosedur di lapangan sekaligus untuk melatih fisik serta kesiapan personel dilapangan pada saat menghadapi unjuk rasa yang sebenarnya.

Sementara itu, kasat samapta Akp Muhammad Habir, S.H, berharap dengan latihan ini secara rutin setiap anggota Samapta selalu siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

“Kemampuan Dalmas merupakan kemampuan utama bagi setiap anggota yang sudah dibentuk sebagai peleton dalmas,” tutupnya
(Humas Polres Parepare).

DPRD Parepare Bahas Pencabutan Perda No. 3/2017, Yusuf Lapanna Soroti Kesejahteraan RT/RW dan Keberadaan Satgas

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar kegiatan Konsultasi Publik Ranperda Inisiatif DPRD terkait Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT)

Kegiatan yang difasilitasi Bapemperda dan Sekretariat DPRD Kota Parepare Tahun Anggaran 2026 ini digelar di Kecamatan Bacukiki dan Bacukiki Barat, Senin (10/08/26).

Wakil Ketua II DPRD Kota Parepare, Muh. Yusuf Lapanna, menjelaskan bahwa Perda No. 3 Tahun 2017 sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan aturan di atasnya, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018.

“Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, pendelegasian aturan teknis mengenai RT, RW, dan LPMK itu langsung diserahkan ke Peraturan Wali Kota (Perwali). Sehingga secara aturan, Perda Nomor 3 Tahun 2017 ini memang harus dicabut dan tidak ada lagi Perda penggantinya, cukup diatur melalui Perwali,” ujar Yusuf Lapanna.

Yusuf menambahkan, salah satu poin krusial yang melatarbelakangi pencabutan ini adalah perbedaan masa jabatan. Dalam Perda lama, masa jabatan RT/RW dan LPMK hanya 3 tahun, sedangkan Permendagri menetapkan masa jabatan selama 5 tahun.

Selain membahas teknis regulasi, forum konsultasi publik ini juga menjadi wadah bagi pengurus RT, RW, dan LPMK untuk menyampaikan berbagai keluhan serta aspirasi.

Salah satu isu utama yang mengemuka adalah beban kerja RT/RW yang sangat berat, bahkan siap melayani masyarakat hingga 24 jam, namun perhatian terhadap kesejahteraan dan insentifnya dinilai masih minim.

Tak hanya itu, peserta juga menyuarakan ketersinggungan terkait keberadaan Satgas di lapangan. Tugas-tugas pelayanan publik seperti pendistribusian bantuan sosial (bansos) hingga pemungutan retribusi PBB dan sampah yang seharusnya menjadi wilayah koordinasi RT/RW, justru diambil alih oleh Satgas tanpa koordinasi.

“Ini yang menjadi sorotan. Ada tumpang tindih pekerjaan dan masalah insentif. Beban kerja RT/RW ini luar biasa, bahkan melayani warga tengah malam hingga subuh. Namun, insentif Satgas justru lebih tinggi ketimbang RT/RW. Hal ini tentu memicu kecemburuan dan ketersinggungan,” tegas Yusuf.

Terkait kekhawatiran LPMK mengenai usulan Musrenbang yang dianggap terganggu oleh Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Yusuf menegaskan bahwa hal tersebut hanya terjadi karena miskomunikasi.

“Pokir DPRD dan Musrenbang itu dua hal yang berbeda, baik dari segi mekanisme hukum maupun alokasi anggarannya. Usulan Musrenbang tidak terganggu oleh Pokir,” jelasnya.

Seluruh masukan dan catatan dari masyarakat, RT/RW, serta LPMK di Kecamatan Bacukiki dan Bacukiki Barat ini akan dijadikan bahan evaluasi bagi DPRD Kota Parepare untuk dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah Kota Parepare.

Tingkatkan Mutu Dapur SPPG, DPD Gapembi Parepare Gelar Pelatihan Keamanan Pangan HACCP di Carlos Kafe

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Dalam upaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta memenuhi standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), DPD Gapembi Kota Parepare menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Pengelolaan Keamanan Pangan berbasis Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

Kegiatan pelatihan yang berlangsung selama dua hari, Sabtu hingga Ahad (8–9 Agustus 2026), ini dipusatkan di Carlos Kafe, Kota Parepare. Program ini terlaksana atas kolaborasi DPD Gapembi Kota Parepare bersama Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) PT Mitra Training Indonesia, PT Ahmad Putra Sejahtera, serta akademisi dari Politeknik Negeri Pangkep.

Ketua DPD Gapembi Kota Parepare, Jumadil, S.E., menyampaikan bahwa pelatihan ini berfokus pada pengelolaan keamanan pangan yang menjadi aspek vital bagi dapur SPPG sebelum diajukan untuk proses akreditasi dan kelayakan operasi.

 “Pelatihan ini merupakan persiapan penting karena pada akhirnya setiap Dapur SPPG akan diajukan untuk diakreditasi oleh negara. Hal ini guna memastikan dapur betul-betul layak beroperasi sesuai Standard Operating Procedure (SOP) yang ditentukan pemerintah dan BGN,” ujar Jumadil, Ahad (09/08/26).

Jumadil menambahkan, para peserta yang dinyatakan kompeten akan memperoleh dua jenis sertifikat, yakni sertifikat pelatihan dari LPK dan sertifikat kompetensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui LSP Mahamu Pariwisata yang berlaku selama tiga tahun.

Sementara itu, Kepala Pelatihan, Muhammad Adam Surya, menjelaskan bahwa kegiatan ini diinisiasi untuk memberikan fasilitas uji kompetensi bagi para mitra dan pengelola dapur di kawasan Ajatappareng hingga Sulawesi Barat.

 “Total ada sekitar 20 peserta yang terdaftar dari Sabtu hingga Ahad ini. Peserta berasal dari Parepare, Pinrang, Sidrap, hingga Wonomulyo (Sulbar). Pelatihan berbasis HACCP ini merupakan langkah awal untuk memastikan pengelola dapur memahami tata cara pengelolaan bahan pangan yang baik sesuai persyaratan wajib BGN,” terang Muhammad Adam Surya.

Melalui pelatihan dua hari ini, diharapkan seluruh dapur SPPG yang dikelola oleh anggota Gapembi maupun mitra sekitar siap menyajikan makanan yang aman, higienis, dan bermutu tinggi sesuai standar nasional.

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare