PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare mengawal proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026. Dalam proses tersebut, sebanyak 17 hasil pengawasan Bawaslu yang disampiakan ke KPU Kota Parepare telah ditindaklanjuti dan diinput ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan rekapitulasi PDPB Triwulan III yang digelar KPU Kota Parepare, Selasa (29/9/2026). Kegiatan dihadiri jajaran KPU dan Bawaslu Kota Parepare serta perwakilan stakeholder terkait, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Ketua KPU Kota Parepare, Awal Yanto, menyampaikan bahwa proses pemutakhiran data pada Triwulan III dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai stakeholder. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan termutakhir sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahapan pemilu mendatang.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Parepare, Muh. Zainal Asnun, mengapresiasi koordinasi yang telah dilakukan KPU Parepare dalam menyelesaikan persoalan pemutakhiran data.

“Alhamdulillah dan terima kasih karena persoalan ini akhirnya dapat terpecahkan di Triwulan III. Seluruh temuan Bawaslu telah terinput di SIDALIH. Selanjutnya, saya berharap ke depan proses ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, menjelaskan bahwa dalam proses PDPB Triwulan III dilakukan pengolahan terhadap data pemilih baru, pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), perubahan data, serta pemetaan data ganda dari dalam maupun luar provinsi.

Selain itu, KPU juga melakukan coktas terhadap pekerja migran Parepare untuk memastikan keberadaan pemilih pada pemilu mendatang yang disertai dokumen pendukung. Untuk data pemilih yang telah meninggal dunia, KPU berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bagian dari proses pemutakhiran data di SIDALIH.

Dalam kesempatan tersebut, Kordiv HPPH Bawaslu Kota Parepare, Susilawati, meminta penjelasan lebih lanjut terkait hasil coktas terhadap 10 data pekerja migran. Ia menyoroti adanya pemilih yang diketahui telah berada di Parepare, sementara sisanya, pihak keluarga belum mengetahui status keberadaan sebagian pemilih lainnya.

“Yang ingin kami sampaikan terkait data hasil coktas, apakah 10 data tersebut sudah diolah dan dimasukkan. karena, dari 10 data tersebut ada yang orangnya sudah berada di Parepare dan ada pula yang keluarganya belum mengetahui keberadaannya saat pemilu mendatang. Kami ingin mengetahui tindak lanjut KPU, apakah pemilih yang sudah berada di Indonesia telah didaftarkan, atau masih terdaftar di negara tempat mereka bekerja dan bagaimana dengan pemilih lainnya yang status keberadaannya saat pemilu mendatang belum dapat mereka ataupun keluarganya pastikan,” jelas Susilawati.

Susilawati juga meminta penjelasan mengenai perubahan jumlah pemilih antara Triwulan II dan Triwulan III yang mengalami penurunan sekitar 355 pemilih serta data turun dari Dirjen capil pada semester ini apakah seluruhnya telah ditindaklanjuti dalam SIDALIH atau masih terdapat data yang akan diproses pada Triwulan IV.

Menanggapi hal tersebut, Kalmasari menjelaskan bahwa sebagian data masih dalam proses pengolahan dan akan ditindaklanjuti pada Triwulan IV. KPU juga terus melakukan pemetaan serta koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan validitas data.

Pada kesempatan yang sama, stakeholder turut membahas data pemilih pemula, khususnya siswa yang telah memasuki usia pemilih serta siswa yang berpindah sekolah dari luar daerah. Dinas Pendidikan menyampaikan perlunya sinkronisasi data agar siswa yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat terdata dengan baik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menyampaikan perkembangan perekaman KTP-el bagi pelajar yang telah memasuki usia wajib perekaman.

Seluruh masukan dan pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai persiapan menghadapi tahapan pemilu berikutnya.