PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Pimpinan Cabang (Pincab) Perum Bulog Kota Parepare, Rahmi Mengerang, memberikan klarifikasi terkait kewenangan Bulog dalam program penyaluran Bantuan Pangan disalurkan ke siapa Penerima Bantuan Pangan (PBP). Rahmi menegaskan bahwa Bulog tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan atau mengelola data para penerima bantuan tersebut.
Hal ini disampaikan Rahmi untuk meluruskan pemahaman sebagian masyarakat yang menganggap Bulog sebagai penentu siapa saja warga yang berhak menerima bantuan beras di lapangan.
“Kami sekali lagi jelaskan bahwa Bulog itu tidak berkewenangan di data PBP (Penerima Bantuan Pangan). Kami hanya diberikan angka berapa banyak yang mesti kami salurkan, dan itulah yang kami siapkan berasnya,” kata Rahmi.
Rahmi memaklumi jika masyarakat kerap mengaitkan persoalan data penerima kepada Bulog. Hal tersebut terjadi karena personil Bulog merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan warga saat proses pendistribusian beras di lapangan. Meski demikian, pihak Bulog menyatakan selalu terbuka untuk membantu memberikan penjelasan kepada warga yang membutuhkan.
“Karena yang dihadapi di lapangan memang Bulog, banyak berhubungan dengan masyarakat, makanya dikiranya mungkin Bulog. Namun kami siap jika ada apa-apa, kami siap menjelaskan dan membantu apa pun yang bisa kami lakukan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rahmi mengimbau masyarakat maupun pihak terkait untuk memanfaatkan saluran resmi pemerintah dalam hal perbaikan atau pemutakhiran data penerima bantuan. Ia mendorong pemutakhiran data dilakukan melalui fitur atau sistem usul-sanggah seperti pada aplikasi Cek Bansos agar data penerima lebih akurat dan sesuai dengan kondisi rill di lapangan.
“Kami harapkan data tersebut dapat dimutakhirkan, misalnya melalui sistem usul-sanggah di aplikasi Cek Bansos. Di situ sebenarnya bisa dilakukan pemutakhiran data agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan,” pungkas Rahmi.
