25.7 C
Pare-Pare
Kamis, Oktober 29, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 82

Dinas PKP Parepare Siap Kembangkan Inovasi ‘Berdaya Srikandi’ ke Seluruh Kelompok Wanita Tani

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (DPKP) Kota Parepare berkomitmen penuh untuk memperluas jangkauan inovasi “Berdaya Srikandi”. Program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan ini akan diintegrasikan ke seluruh Kelompok Wanita Tani (KWT) yang tersebar di Kota Parepare.

Kepala Dinas PKP Kota Parepare, Ir. Wildana, mengungkapkan bahwa sektor pertanian menjadi motor penggerak utama dalam pengembangan inovasi ini untuk fase berikutnya.

 “Insya Allah, inovasi Berdaya Srikandi ini akan kita kembangkan ke sektor-sektor yang lain. Kebetulan kami membawa sektor pertanian, dan insya Allah semua KWT yang ada di Kota Parepare akan kita masukkan ke dalam program ini,” ujar Ir. Wildana saat ditemui pada Kamis (16/07/26).

Untuk memastikan keberlanjutan program, Dinas PKP telah menyiapkan strategi matang, mulai dari pendampingan intensif hingga dukungan infrastruktur. Pihaknya akan menerjunkan penyuluh pertanian serta Tim Pendamping Kelurahan (TPK) guna mengawal aktivitas para KWT di lapangan.

Selain pendampingan, pemerintah daerah juga telah mengalokasikan anggaran khusus untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi yang memadai bagi para kelompok tani wanita tersebut.

“Pengembangannya saat ini tinggal kita tingkatkan dalam bentuk pemberian alat-alat serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan mereka. Untuk pemasarannya, insya Allah hasilnya nanti akan disalurkan ke Pasar Tani,” tambah Wildana.

Tak berhenti di situ, Dinas PKP Parepare juga tengah mempersiapkan inovasi lain untuk didorong ke tingkat nasional. Salah satunya adalah inovasi “Prof. Tampan” yang sebelumnya sukses di tingkat kota, kini bersiap untuk diikutkan dalam ajang Innovative Government Award (IGA).

Ketika ditanya mengenai apresiasi dari capaian sebelumnya di tingkat internasional (PBB/UN), Wildana menjelaskan bahwa penghargaan sejauh ini berupa sertifikat dan piagam resmi. Namun, ia memberikan sinyal adanya lampu hijau terkait reward tambahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Dari Kemenpan ada (reward), tapi saya mohon maaf belum bisa sampaikan dulu karena masih dalam tahap janji,” pungkasnya optimis.

DPRD dan Kesbangpol Parepare Pastikan Formasi Paskibraka HUT RI ke-81 Tetap Lengkap

0

PAREPARE, RADIOMESRA..COM – Isu mengenai ditiadakannya pasukan 45 dalam formasi Paskibraka Kota Parepare pada peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026 ditepis oleh pihak Pemerintah Kota dan DPRD. Pihak berwenang memastikan bahwa formasi lengkap 17, 8, dan 45 tetap akan tampil pada upacara pengibaran bendera nanti.

Ketua DPRD Kota Parepare, Ir. H. Kaharuddin Kadir, menjelaskan bahwa pengurangan anggaran tahun ini memang mengharuskan adanya efisiensi. Strategi yang diambil adalah dengan memanggil kembali anggota Purna Paskibraka tahun lalu untuk mengisi posisi pasukan 45.

“Karena kemampuan keuangan daerah dan kondisi efisiensi, muncul ide agar pasukan 45 diambil dari Paskibraka tahun lalu. Jadi bukan tidak ada, mereka ada. Nantinya mereka akan bergabung dengan pasukan 17 dan 8 yang sedang menjalani pelatihan saat ini,” ujar Kaharuddin Kadir, Kamis (16/07/26).

Menurut Kaharuddin, keterlibatan Purna Paskibraka tahun lalu justru mempermudah proses latihan karena mereka telah memiliki dasar dan pengalaman. Mereka direncanakan baru akan bergabung dalam latihan formasi barisan pada awal Agustus mendatang untuk penyelarasan (tuning) dengan pasukan baru.

Senada dengan hal tersebut, Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kesbangpol Kota Parepare, Andi Ferial, menegaskan bahwa formasi 17-8-45 bersifat baku secara nasional dan tetap akan diterapkan di Parepare.

“Formasi yang disiapkan tetap formasi 17, 8, dan 45. Kami akan berkoordinasi dengan PPI (Purna Paskibraka Indonesia) untuk menggenapkan jumlah pasukan sebagaimana rancangan awal. Kami pastikan tidak ada perubahan formasi di lapangan nanti,” jelas Andi Ferial.

Pihak Kesbangpol menegaskan bahwa penyesuaian yang dilakukan hanyalah teknis operasional guna menyiasati anggaran, namun standar pelaksanaan upacara tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku di seluruh Indonesia.

Lapas Parepare Gelar Posyandu Lansia, Wujud Komitmen Berikan Layanan Kesehatan Prima bagi Warga Binaan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM– Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Parepare melalui Klinik Pratama Pengayoman kembali melaksanakan Posyandu Lansia sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lanjut usia, Kamis (16/07/26).

Program Posyandu Lansia merupakan salah satu layanan kesehatan rutin yang diselenggarakan oleh Klinik Pratama Pengayoman Lapas Parepare. Sarini aksa, S.S.T.,S.Kep.,Ns selaku tenaga medis dengan Jabatan Fungsional Perawat ahli muda mengatakan bahwa Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan para WBP lansia sekaligus mendeteksi secara dini faktor risiko penyakit tidak menular agar dapat segera dilakukan penanganan yang tepat.

Sebanyak 24 orang WBP lanjut usia mengikuti kegiatan yang dipusatkan di Klinik Pratama Pengayoman Lapas Parepare. Para peserta menjalani berbagai pemeriksaan kesehatan, di antaranya pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kadar gula darah, kolesterol, serta pemeriksaan tanda-tanda vital lainnya. Seluruh rangkaian pemeriksaan dilaksanakan oleh perawat Klinik Pratama Pengayoman yang dibantu oleh 10 orang kader kesehatan WBP yang telah mendapatkan pembinaan sebagai mitra pelayanan kesehatan di dalam Lapas.

Selain pemeriksaan kesehatan, para WBP lansia juga mengikuti senam lansia yang dipandu oleh petugas kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebugaran fisik, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga keseimbangan tubuh, serta mendukung kesehatan jasmani dan mental para warga binaan lanjut usia.

Kepala Lapas Kelas IIA Parepare, Marten, Bc.IP., S.H., M.H., menyampaikan bahwa pemenuhan hak atas layanan kesehatan merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan. Menurutnya, WBP lanjut usia memerlukan perhatian khusus agar tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang layak selama menjalani masa pidana.

” Posyandu Lansia merupakan bentuk kepedulian kami terhadap kesehatan warga binaan lanjut usia. Keterlibatan kader kesehatan WBP juga menjadi bagian dari pembinaan, karena selain membantu pelayanan kesehatan, mereka memperoleh pengalaman dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Kami berharap para WBP lansia tetap sehat, bugar, dan dapat mengikuti program pembinaan dengan optimal_ ,” ujar Marten.

Selain Itu WBP (JH) menyampaikan ucapan terimakasih.

” Kami ucapakan kepada Kalapas beserta jajaran khususnya kepada ibu-ibu perawat karena adanya kegiatan ini kami merasa diperhatikan tentunya dalam hal kesehatan. arahan tentang menjaga kesehatan diusia kami sangat bermanfaat”.

Melalui pelaksanaan Posyandu Lansia secara rutin, Lapas Kelas IIA Parepare terus berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang humanis, berkualitas, dan berkesinambungan. Program ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung pemenuhan hak-hak warga binaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan.

Ritel Modern Langgar Perda Jarak, Pimpinan DPRD Parepare Desak Pemkot Tutup Indomaret di Jalan Nursamawati

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare mendesak Pemerintah Kota Parepare untuk bersikap adil dan tegas dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Pihak legislatif menyoroti adanya tebang pilih penegakan aturan, di mana pedagang kaki lima (PKL) dinilai sangat mudah ditertibkan, sementara ritel modern yang jelas-jelas melanggar Perda Nomor 10 Tahun 2017 justru dibiarkan beroperasi.

Wakil Ketua II DPRD Kota Parepare, Muh. Yusuf Lapanna (MYL), menyatakan bahwa lembaganya secara kelembagaan telah resmi mengeluarkan rekomendasi penutupan gerai Indomaret yang terletak di Jalan Nursamawati melalui rapat paripurna.

“Kami di DPRD sudah melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal dengan mengeluarkan rekomendasi agar Indomaret ini ditutup karena tidak bersesuaian dengan Perda. Rekomendasi ini sah, disetujui oleh teman-teman di DPR,” tegas legislator Partai Gerindra tersebut.

Yusuf Lapanna juga membantah argumen pemerintah daerah terkait kepemilikan izin melalui sistem Online Single Submission (OSS) pusat. Menurutnya, izin pusat tetap memiliki catatan kaki yang mengharuskan koordinasi dan keselarasan dengan regulasi di daerah.

“Jangan sampai masyarakat berasumsi pemerintah tidak adil, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau sama-sama melanggar Perda, kenapa PKL ditertibkan sedangkan pengusaha besar dibiarkan? Pemerintah daerah harus memberikan penjelasan komprehensif,” tambah Yusuf.

Senada dengan pimpinan dewan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Parepare, Sappe SH, mengecam keras dalih asas manfaat atau dalih kerja sama kemitraan lokal yang kerap digunakan untuk memaklumi pelanggaran tersebut. Ia menegaskan, keberadaan ritel modern di Jalan Nursamawati tersebut secara hukum mutlak melanggar aturan zonasi jarak.

“Tidak ada alasan lain, kecuali ditutup! Meskipun mereka mengantongi izin, pemerintah wajib menariknya karena ada aturan yang dilanggar. Jangan membuat pembenaran atau mencari-cari alasan hanya untuk menutupi kesalahan,” cetus politisi PKS ini dengan nada tinggi.

Sappe juga melayangkan kritik tajam kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) yang dinilai gamang dan takut dalam mengeksekusi penutupan ritel modern tersebut, berbeda terbalik saat menghadapi pedagang kecil.

“Menutup Indomaret saja tidak mampu. Ini gedung paripurna, tempat kita membicarakan urusan serius rakyat, bukan untuk tersenyum-senyum. Mengapa kalau pengusaha besar yang melanggar, aturan jaraknya yang mau diubah? Hal ini memberikan pelajaran buruk ke masyarakat, seolah-olah perizinan bagi rakyat kecil dipersulit, sedangkan bagi pengusaha besar dipermudah walau melanggar,” pungkas Sappe.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Perkuat Daya Saing UMKM Takalar Melalui Sosialisasi PUMK dan Edukasi Penggunaan LPG

0

TAKALAR, RADIOMESRA. COM – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus mendorong penguatan kapasitas pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) serta Edukasi Penggunaan LPG yang diselenggarakan di Saung D’Luna, Kabupaten Takalar. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui peningkatan literasi usaha, akses pembiayaan, serta pemanfaatan energi yang aman dan efisien.

Kegiatan yang diikuti lebih dari 70 pelaku UMKM tersebut merupakan hasil kolaborasi antara PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama SMEPP PT Pertamina (Persero). Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai pengembangan usaha, pemanfaatan Program PUMK, hingga edukasi penggunaan LPG sesuai kebutuhan usaha agar aktivitas produksi dapat berlangsung lebih aman dan optimal.

Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, yang membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa penguatan UMKM tidak hanya dilakukan melalui dukungan pembiayaan, tetapi juga dengan membangun kapasitas usaha agar mampu tumbuh secara berkelanjutan.

“UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, Pertamina terus menghadirkan program pembinaan yang memberikan manfaat nyata, mulai dari peningkatan kompetensi, akses permodalan, hingga edukasi penggunaan energi yang tepat sehingga pelaku usaha memiliki bekal untuk mengembangkan usahanya secara lebih mandiri dan berdaya saing,” ujar Lilik.

Pada sesi edukasi energi, Sales Branch Manager Sulselbar VI Gas Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Wahyu Purwatmo Budi Utomo, menyampaikan pentingnya penggunaan LPG sesuai peruntukan serta pemahaman mengenai aspek keselamatan dalam kegiatan usaha. Ia juga mengenalkan berbagai pilihan produk LPG Pertamina, termasuk Bright Gas, sebagai alternatif energi bagi UMKM yang telah berkembang dan membutuhkan dukungan operasional yang lebih optimal.

Sementara itu, Sr. Officer II SMEPP PT Pertamina (Persero), Nur Rizki Lestari, memaparkan mekanisme Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), mulai dari persyaratan, proses pengajuan, hingga pemanfaatan pembiayaan sebagai modal pengembangan usaha.

“Program PUMK dirancang untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku UMKM agar memperoleh akses pembiayaan yang mudah dan terarah. Harapannya, dukungan modal yang diberikan dapat dimanfaatkan secara produktif sehingga usaha dapat berkembang, memiliki daya saing, serta mampu memberikan dampak ekonomi bagi lingkungan sekitarnya,” jelas Nur Rizki.

Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti sesi diskusi interaktif dan coaching clinic yang memberikan ruang konsultasi secara langsung mengenai pengembangan usaha, peluang kemitraan, hingga pemanfaatan Program PUMK sesuai karakteristik usaha masing-masing.

Melalui kegiatan ini, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi berharap semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki kemampuan mengelola usaha secara profesional, memanfaatkan energi secara aman, serta memperoleh akses pembiayaan yang dapat mendukung peningkatan kapasitas usaha. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pertamina dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Media Contact

Lilik Hardiyanto
Area Manager Communication, Relation, & CSR
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi

Bawaslu Kota Parepare Edukasi Pelajar SMAN 2 melalui Program Bawaslu Menyapa Gen Z: Dorong Pemilih Pemula Jadi Pelopor Demokrasi

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare kembali melaksanakan program Bawaslu Menyapa Gen Z dengan mengusung tema “Pelajar Siaga Demokrasi”, Rabu (15/07/26).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 10.30 WITA hingga selesai ini digelar di Masjid SMAN 2 Kota Parepare dan diikuti oleh peserta didik baru kelas X sebagai bagian dari rangkaian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Kegiatan dibuka oleh Wakil Ketua Panitia MPLS SMAN 2 Parepare, Hamsyarianti, yang mengajak seluruh peserta untuk menyimak dan memahami materi yang disampaikan sebagai bekal menjadi generasi muda yang peduli terhadap demokrasi dan kehidupan berbangsa.

Materi edukasi disampaikan oleh Anggota Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis, yang memaparkan sejarah pengawasan pemilu di Indonesia, asas-asas pemilu yang meliputi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil), serta tugas dan fungsi Bawaslu dalam mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Dalam penyampaiannya, Fadly juga memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai pentingnya menjadi pemilih pemula yang cerdas dan bertanggung jawab. Ia menjelaskan bahwa pemilih harus memastikan dirinya telah terdaftar dalam daftar pemilih, aktif mencari informasi mengenai calon yang akan dipilih, memahami visi dan misi peserta pemilu, serta berani melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran pemilu.

Selain itu, peserta diberikan edukasi mengenai bahaya politik uang, dampaknya terhadap kualitas demokrasi, serta tata cara menggunakan hak pilih dengan benar di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurutnya, politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menutup pemaparannya, Fadly Azis mengajak para pelajar untuk menjauhi praktik politik uang dan menjadikan pendidikan demokrasi sebagai bekal dalam berpartisipasi pada pemilu di masa mendatang.

“Edukasi demokrasi harus ditanamkan sejak dini agar generasi muda tumbuh menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya. Bawaslu berharap Generasi Z menentukan pilihan berdasarkan visi dan misi pasangan calon, bukan karena faktor lain yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi,” tegas Fadly.

Program Bawaslu Menyapa Gen Z merupakan salah satu upaya Bawaslu Kota Parepare dalam memperkuat pendidikan politik bagi kalangan pelajar sekaligus mendorong lahirnya pengawas partisipatif dari kalangan generasi muda. Melalui kegiatan ini, Bawaslu berharap pemilih pemula tidak hanya memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, tetapi juga berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.

Bantah Paskibraka Pincang, Ketua DPRD Parepare Sebut Pasukan 45 Diambil dari Purnapaskibraka untuk Efisiensi

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Ketua DPRD Kota Parepare sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar), Ir. H. Kaharuddin Kadir, memberikan klarifikasi terkait sorotan tajam mengenai formasi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang dinilai pincang. Kaharuddin meluruskan kabar burung yang menyebut bahwa Pasukan 45 sengaja ditiadakan dalam upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang.

Ia menegaskan bahwa Pasukan 45 tetap ada, namun proses rekrutmennya disiasati demi efisiensi anggaran daerah.

Siasati Anggaran dengan Mengaryakan Alumni

Kaharuddin mengakui adanya penurunan alokasi anggaran Paskibraka dibanding tahun sebelumnya akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Sebagai langkah efisiensi, muncul ide kreatif untuk memadukan rekrutmen baru dengan alumni Paskibraka tahun lalu.

“Anggaran Paskibraka memang sangat berkurang dibanding tahun lalu karena kondisi efisiensi keuangan daerah kita. Sehingga muncul ide bahwa untuk tahun ini, Pasukan 45 itu diambil dari Paskibraka tahun lalu. Yang direkrut tahun ini hanya Pasukan 17 dan Pasukan 8. Jadi, bukan tidak ada Pasukan 45, mereka ada dan formasi 17 Agustus nanti tetap komplit,” jelas Ir. H. Kaharuddin Kadir, Rabu (16/07/26).

Langkah ini diambil agar alokasi anggaran daerah tetap rasional tanpa harus menurunkan kualitas dan kesakralan jalannya upacara HUT RI.

Alasan Pasukan 45 Belum Terlihat di Lapangan**

Menanggapi pengamatan warga yang belum melihat Pasukan 45 di lapangan saat latihan, Kaharuddin menyebut hal tersebut sebagai bagian dari strategi teknis pelatih. Karena berstatus purna atau alumni, Pasukan 45 dinilai sudah memiliki dasar baris-berbaris yang matang.

“Mereka sengaja belum dimunculkan di awal latihan karena dasar baris-berbarisnya sudah bagus dari tahun lalu. Nanti di awal-awal Agustus baru mereka digabungkan untuk latihan formasi bersama. Sisa bagaimana pelatih mensinergikan agar gerakannya bisa serasi atau *tuning* dengan Pasukan 17 dan 8 yang baru,” pungkas Ketua Banggar tersebut.

Hadapi Puncak El Niño September 2026, BPBD Parepare Imbau Warga Hemat Air dan Waspada Kebakaran Lahan

0

 PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Parepare mengingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi puncak fenomena El Niño yang diprediksi terjadi pada September 2026 mendatang. Imbas dari fenomena ini, penurunan curah hujan drastis memicu ancaman kekeringan ekstrem dan lonjakan kasus kebakaran lahan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Parepare, Erik H, S.Sos., M.M., saat hadir sebagai narasumber dalam program dialog “Ngopi Berjamaah” bersama Ust. Dr. Khayadi di Halaman masjid raya parepare yang di siarkan langsung Radio Mesra 102.8 MHz, Jumat (10/7/2026) lalu.

Erik menjelaskan, pergerakan cuaca wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Kota Parepare, sudah mulai memasuki fase kekeringan sejak awal Juli dan diproyeksikan akan semakin parah pada bulan Agustus.

“Sesuai dengan prakiraan BMKG yang sudah disosialisasikan sejak Januari lalu, puncak fenomena El Niño di wilayah Sulawesi Selatan berada di bulan September. Memasuki Oktober, kita diprediksi baru mulai melihat intensitas hujan kembali hingga akhir tahun 2026,” ujar Erik.

Menyikapi hal tersebut, Erik menekankan pentingnya langkah mitigasi dini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih. Ia mencontohkan beberapa sumber air alami di Parepare, seperti sungai di wilayah Jauh-Jauh, yang saat ini kondisinya terpantau sudah mulai mengering.

Pihak BPBD mengapresiasi langkah taktis PDAM Kota Parepare yang telah mengebor beberapa sumur dalam (deep well) sebagai cadangan air utama untuk mengantisipasi krisis air bersih bagi masyarakat.

Selain krisis air, ancaman nyata yang diwaspadai di musim kemarau ini adalah kebakaran lahan. Erik mengungkapkan bahwa dalam satu minggu terakhir, tim Pemadam Kebakaran (Damkar) yang dibantu personel BPBD telah menangani 3 hingga 4 kali kasus kebakaran lahan.

Kebakaran ini, menurut Erik, sering kali dipicu oleh faktor kelalaian manusia, seperti membuang puntung rokok sembarangan di area yang dipenuhi ilalang kering.

 “Kami mengimbau warga, mari kita hemat air. Bagaimana kita mau hidup kalau sumber kehidupan itu sendiri tidak dijaga? Kami juga meminta masyarakat waspada saat melintas di area rawan seperti jalur Bambu Runcing, karena banyak alang-alang kering yang sangat mudah tersulut api hanya karena puntung rokok,” pungkasnya

Paskibraka Parepare Tanpa Pasukan 45 Akibat Efisiensi, Legislator Komisi III DPRD Berang: “Ini Masalah Harga Diri Negara!”

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Persiapan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang di Kota Parepare menuai sorotan tajam. Pasalnya, formasi Pasukan Pengibar Bedera Pusaka (Paskibraka) di Lapangan Andi Makkasau dilaporkan hanya berjumlah 27 orang—terdiri dari kelompok 17 dan 8 saja—tanpa kehadiran Pasukan 45. Pemotongan formasi sakral ini diduga kuat terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah daerah. Hal ini langsung memicu reaksi keras dari sejumlah anggota Komisi III DPRD Kota Parepare

“Jangan Jadikan Efisiensi Alasan Mengikis Nasionalisme“**

Anggota Komisi III DPRD Parepare dari Fraksi PKB, Andi Muh. Fudail, mengungkapkan keprihatinannya setelah melihat langsung proses latihan di Lapangan Andi Makkasau. Menurutnya, momen bersejarah seperti Hari Kemerdekaan tidak boleh dikorbankan dengan dalih efisiensi.

“Sangat miris melihat kondisi ini. Mereka ini dipersiapkan untuk momen bersejarah, tonggak sejarah bangsa kita. Kalau alasannya efisiensi anggaran, ini tidak masuk akal bagi saya. Masih banyak sektor lain yang bisa diefisiensikan, tapi jangan korbankan upacara hari kemerdekaan. Kita harus memberikan penghormatan maksimal pada hari itu,” tegas Andi Muh. Fudail, Rabu (15/07/26).

Ia pun mendesak Pemerintah Kota Parepare untuk segera mencari solusi dalam sisa waktu satu bulan sebelum hari pelaksanaan agar formasi lengkap 17-8-45 bisa tetap dihadirkan.

Komisi III Minta Kesbangpol Dipanggil: “Ini Harga Mati!

Senada dengan hal tersebut, legislator PPP yang juga anggota Komisi III DPRD Parepare, Rudi Najamuddin, menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dinilai mengabaikan nilai-nilai nasionalisme demi urusan anggaran. Mantan Ketua Komisi I ini mendesak agar DPRD segera memanggil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) selaku mitra kerja terkait.>

“Jangan sampai kita berdalih tidak ada anggaran. Ini persoalan nasionalisme dan harga diri daerah! Masa Parepare melaksanakan Paskibraka tanpa Pasukan 45 sementara daerah lain lengkap? Saya minta teman-teman komisi terkait segera panggil Kesbangpol untuk meminta kejelasan,” cetus Rudi Najamuddin dengan nada tinggi.

Rudi menambahkan, berdasarkan pengalamannya di Badan Anggaran (Banggar), anggaran untuk kegiatan kenegaraan bersifat krusial dan tidak boleh dipangkas secara sepihak.”Soal negara seperti ini adalah harga mati. Justru banyak kegiatan lain yang tidak terlalu urgen dan mengalami pemborosan yang harusnya diefisiensikan, bukan anggaran pengibaran bendera pusaka,” pungkas legislator PPP tersebut

Bawaslu Kota Parepare Edukasi Pelajar SMAN 4 melalui Program Bawaslu Menyapa Gen Z, Siapkan Pemilih Cerdas dan Pelopor Pengawasan Partisipatif

0

PAREPARE, RADIOMESRA.COM.– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare terus memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda melalui program Bawaslu Menyapa Gen Z: Pelajar Siaga Demokrasi. Kegiatan kali ini dilaksanakan di SMAN 4 Parepare, Selasa (14/07/26), dengan menghadirkan ratusan pelajar sebagai peserta edukasi demokrasi dan pengawasan partisipatif.

Anggota Bawaslu Kota Parepare sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Dr. Susilawati, hadir sebagai narasumber dengan materi “Pendidikan Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif bagi Generasi Muda.”

Dalam sambutannya, Susilawati menyampaikan apresiasi kepada pihak SMAN 4 Parepare yang telah membuka ruang kolaborasi dengan Bawaslu dalam memberikan pendidikan politik kepada para pelajar. Menurutnya, generasi muda merupakan penerus demokrasi yang harus dibekali pemahaman sejak dini mengenai hak, tanggung jawab, dan perannya dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Pelajar hari ini adalah calon pemilih pada Pemilu 2029. Karena itu, mereka perlu memahami pentingnya demokrasi, menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, serta berani menjadi bagian dari pengawasan partisipatif,” ujar Susilawati.

Ia menjelaskan bahwa demokrasi menempatkan suara rakyat sebagai unsur utama dalam menentukan arah pembangunan bangsa melalui pemilu. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus memahami pentingnya menggunakan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab.

Dalam pemaparannya, Susilawati mengajak para siswa melihat pemilihan Ketua OSIS sebagai miniatur pelaksanaan pemilu. Menurutnya, tahapan yang dilalui memiliki kesamaan dengan pemilu, mulai dari proses pencalonan, kampanye, penyampaian visi dan misi, debat kandidat, hingga pemungutan suara.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa Indonesia menyelenggarakan dua jenis pemilihan, yaitu Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Keduanya memiliki tujuan memilih pemimpin yang akan menentukan kebijakan publik, sehingga masyarakat harus mengenali visi, misi, dan rekam jejak setiap calon sebelum menentukan pilihan.

Susilawati juga mengingatkan pentingnya menjaga pelaksanaan pemilu sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) sebagai fondasi lahirnya pemimpin yang berkualitas dan berintegritas.

Lebih lanjut, ia mengajak para pelajar menjadi pemilih cerdas dengan tidak mudah terpengaruh ajakan orang lain, membiasakan diri mencari informasi dari sumber yang benar, melakukan riset terhadap rekam jejak calon, bersikap kritis terhadap informasi yang beredar, menolak berita hoaks, serta tidak tergoda praktik politik uang.

Pada kesempatan tersebut, Susilawati juga menekankan pentingnya pengawasan partisipatif sebagai tanggung jawab bersama. Menurutnya, seluruh masyarakat, termasuk generasi muda, memiliki peran dalam mengawal setiap tahapan pemilu agar berjalan sesuai peraturan.

Ia mengajak para pelajar yang nantinya telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memastikan dirinya terdaftar dalam daftar pemilih, berani menolak praktik politik uang, serta turut mengawasi berbagai potensi pelanggaran, seperti pelanggaran netralitas aparatur, pemasangan alat peraga kampanye di lingkungan sekolah maupun tempat ibadah, hingga penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.

“Generasi muda memiliki potensi besar karena dekat dengan teknologi informasi. Potensi tersebut harus dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang benar, melawan hoaks, dan mendukung terwujudnya pemilu yang jujur, adil, serta berintegritas,” jelasnya.

Melalui program Bawaslu Menyapa Gen Z: Pelajar Siaga Demokrasi, Bawaslu Kota Parepare berharap semakin banyak pelajar yang memiliki kesadaran sebagai pemilih pemula yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, sekaligus menjadi pelopor pengawasan partisipatif dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Kota Parepare.

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare