25.7 C
Pare-Pare
Kamis, Oktober 29, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 83

Ciptakan Situasi Aman dan Damai Bhabinkamtibmas Polsek Bacukiki Sambangi Warga Binaan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Bhabinkamtibmas Jajaran Polsek Bacukiki rutin melakukan Sambang dan memberikan edukasi kamtibmas di wilayah Binaannya.

Kegiatan sambang dan dialogis yang dilakukan bhabinkamtibmas tersebut sebagai upaya untuk tetap terjaganya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah binaannya masing-masing.

” Hal itu dilakukan guna menjaga tali silaturahmi serta menyampaikan himbauan-himbauan Kamtibmas terhadap warga” Ujar AKP Suhendarwadi Kasi Humas Polres Parepare

Lebih lanjut Suhendarwadi Kegiatan sambang ini sangat bermanfaat karena disamping silaturahmi bhabinkamtibmas juga bisa mengetahui perkembangan di wilayah binaannya.

” Keberadaan Bhabinkamtibmas di tengah-tengah masyarakat sangatlah penting guana memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat, ” tutupnya

Dinas Kesehatan Parepare dan Puskesmas Lompoe Lakukan Penilaian Higiene Sanitasi Dapur dan Depot Air Lapas Parepare

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Dinas Kesehatan Kota Parepare bersama Puskesmas Lompoe melaksanakan kegiatan penilaian higiene sanitasi terhadap dapur dan depot air galon Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Parepare. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memastikan kualitas pengelolaan makanan dan penyediaan air minum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kegiatan penilaian dilakukan oleh Inspektur Higiene Sanitasi Pangan Dinas Kesehatan Kota Parepare, Ibu Aisjah, S.K.M., M.Kes., bersama tim, dengan melakukan pemeriksaan, pengujian, serta evaluasi secara langsung terhadap berbagai aspek pada dapur dan depot air galon Lapas Parepare.

Pada sektor dapur, tim melakukan pengecekan terhadap kebersihan area pengolahan makanan, kelengkapan sarana dan prasarana, kondisi peralatan memasak, penyimpanan bahan makanan, proses pengolahan makanan, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta aspek higiene dan sanitasi lainnya.

Sementara itu, pada depot air galon, tim melakukan pemeriksaan terhadap kebersihan fasilitas, kelayakan sarana, proses pengelolaan air, serta standar sanitasi yang diterapkan untuk memastikan air minum yang tersedia memenuhi standar kesehatan.

Ibu Aisjah, S.K.M., M.Kes., menyampaikan bahwa kegiatan penilaian ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan dan air minum di Lapas Parepare telah memenuhi standar higiene sanitasi pangan.

“Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat penerapan standar higiene sanitasi, baik pada dapur maupun depot air minum. Kebersihan lingkungan, kelayakan fasilitas, peralatan, hingga proses pengelolaan menjadi perhatian utama agar pelayanan yang diberikan tetap aman dan berkualitas,” ujar Ibu Aisjah.

Kepala Lapas Kelas IIA Parepare, Marten, Bc.IP., S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas perhatian dan sinergi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare dan Puskesmas Lompoe dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan di Lapas Parepare.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Parepare dan Puskesmas Lompoe yang terus memberikan pendampingan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan makanan serta penyediaan air minum di Lapas Parepare. Penilaian ini menjadi bagian penting dalam upaya kami melakukan perbaikan berkelanjutan dan memastikan pemenuhan hak dasar warga binaan,” ujar Kalapas.

Melalui kegiatan penilaian ini, Lapas Parepare berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan standar kebersihan, higiene, dan sanitasi pada seluruh layanan pendukung, khususnya penyediaan makanan dan air minum bagi warga binaan.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar sebagai bentuk sinergi antara Lapas Parepare, Dinas Kesehatan Kota Parepare, dan Puskesmas Lompoe dalam mewujudkan layanan pemasyarakatan yang sehat, aman, dan berkualitas.

Kritik Tajam Penegakan Perda, Anggota DPRD Parepare Sappe SH: Jangan Hanya Tajam ke Rakyat Kecil!

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Anggota DPRD Kota Parepare, Sappe SH, melayangkan kritik keras terhadap penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017. Dalam aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Parepare, Sappe menegaskan bahwa penegakan aturan tidak boleh tebang pilih dan hanya menyasar rakyat kecil.

Sappe, yang dikenal lahir dari aktivisme “parlemen jalanan”, menegaskan posisinya sebagai wakil rakyat yang akan selalu berdiri bersama masyarakat.

“Saya sebagai anggota DPRD selalu menyampaikan bahwa saya adalah wakil rakyat. Tidak ada salahnya saya menyampaikan orasi di sini bersama dengan rakyat, karena berkat mereka saya bisa duduk di kursi parlemen,” tegas Sappe di hadapan massa aksi.

Dalam orasinya, Sappe menyoroti ketidakadilan dalam penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2017. Ia mendesak Kepala Satpol PP untuk bersikap tegas terhadap pelanggaran, terutama terkait aturan jarak usaha, tanpa pandang bulu.

“Apakah penegakan Perda hanya kepada rakyat kecil? Kita lihat saudara kita berjuang menafkahi keluarganya sendiri. Saya sudah beberapa kali sampaikan kepada Ibu Kasat Pol PP, baik melalui paripurna maupun secara langsung, terkait indikasi pelanggaran Perda nomor 10 tahun 2017,” tambahnya.

Senada dengan Sappe, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Aliansi Masyarakat Parepare, Tenri Waru, menyatakan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam jika aparat penegak Perda terkesan takut atau enggan menjalankan fungsinya.

“Karena (aparat) tidak berani melakukan tugasnya, maka kami masyarakat yang akan melakukan tugas tersebut. Kami sudah sepakat untuk terus mengawal ini agar penegakan aturan di Parepare tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” ujar Tenri dalam orasinya.

Aksi ini mencerminkan tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan keadilan penegakan aturan di Kota Parepare, dengan menuntut pihak terkait segera bertindak tegas terhadap oknum pengusaha yang diduga melanggar aturan jarak sesuai Perda yang berlaku.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Perkuat Koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Dukung Tata Kelola dan Pelayanan Energi

0

KENDARI, RADIOMESRA. COM -;PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus memperkuat komunikasi dengan para pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola perusahaan yang baik serta mendukung kelancaran penyaluran energi kepada masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi dan silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Audiensi dipimpin oleh Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, bersama jajaran manajemen. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H., beserta jajaran.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif dengan membahas berbagai hal yang bersifat strategis, khususnya terkait penguatan tata kelola perusahaan, dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan program pemerintah, pengamanan kepentingan negara, serta pelayanan distribusi energi yang aman, tertib, transparan, dan akuntabel di wilayah Sulawesi Tenggara.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Kejaksaan memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk melalui fungsi Intelijen maupun Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

“Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menyambut baik komunikasi yang terjalin dengan Pertamina Patra Niaga. Sinergi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program pemerintah, pengamanan kepentingan negara, serta mendorong tata kelola yang baik di sektor energi. Ke depan, berbagai bentuk kerja sama seperti pendampingan hukum, pertimbangan hukum, penerangan hukum, hingga upaya pencegahan terhadap potensi permasalahan hukum dapat terus dioptimalkan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sugeng.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan dukungan yang diberikan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Menurutnya, komunikasi yang baik dengan aparat penegak hukum menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung operasional perusahaan.

“Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menjalankan operasional dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance. Audiensi ini menjadi kesempatan yang baik untuk memperkuat komunikasi serta menyelaraskan pemahaman dalam mendukung pelayanan energi yang aman, andal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujar Deny.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan bahwa pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi yang konstruktif untuk menyamakan perspektif dalam mendukung pelayanan energi di Sulawesi Tenggara.

“Masukan dan pandangan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menjadi bagian penting bagi Pertamina dalam terus menjaga tata kelola perusahaan yang baik. Kami berharap komunikasi yang telah terjalin dapat menjadi bekal dalam menjalankan operasional yang semakin transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan energi yang optimal bagi masyarakat,” ujar Lilik.

Pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi untuk terus menjalin komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan. Melalui koordinasi yang berkelanjutan, perusahaan berharap dapat terus mendukung terciptanya tata kelola yang baik sekaligus memastikan distribusi energi di Sulawesi Tenggara berjalan dengan aman, lancar, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Media Contact:

Lilik Hardiyanto
Area Manager Communication, Relations & CSR
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi

Bawaslu Kota Parepare Berikan Pendidikan Politik dan Demokrasi kepada Peserta MPLS SMK Negeri 2 Parepare

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Bawaslu Kota Parepare memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada peserta Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMK Negeri 2 Parepare, Senin (13/07/26). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai demokrasi, kepemiluan, dan pentingnya menjadi pemilih yang cerdas serta berintegritas.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari pihak SMK Negeri 2 Parepare, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ketua Bawaslu Kota Parepare, Muh. Zainal Asnun. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah atas terjalinnya kerja sama dengan Bawaslu Kota Parepare dalam memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada para pelajar.

Muh. Zainal Asnun mengatakan bahwa pendidikan politik dan demokrasi perlu diberikan sejak dini, meskipun sebagian besar peserta MPLS belum memiliki hak pilih. Menurutnya, para siswa merupakan calon pemilih pemula yang diperkirakan akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2029.

“Melalui kegiatan ini kami berharap para siswa mulai memahami makna demokrasi, proses penyelenggaraan pemilu, serta pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab ketika telah memenuhi syarat sebagai pemilih,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa demokrasi merupakan proses memilih pemimpin dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami seluruh proses demokrasi, tidak hanya datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara.

Menurutnya, memilih pemimpin yang baik harus didasarkan pada rekam jejak, visi, misi, dan program yang ditawarkan, bukan karena adanya janji-janji maupun praktik politik uang. Bawaslu hadir untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Muh. Zainal Asnun juga memperkenalkan secara singkat program Pengawasan Partisipatif Bawaslu. Ia berharap pada kesempatan berikutnya Bawaslu dapat kembali hadir untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa Indonesia mengenal dua jenis pemilihan, yaitu Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan Lokal). Ia mengapresiasi antusiasme para peserta yang telah memahami perbedaan keduanya sebagai bekal awal dalam mempelajari sistem demokrasi di Indonesia.

Mengakhiri materinya, Muh. Zainal Asnun berpesan kepada seluruh peserta MPLS agar memanfaatkan masa sekolah dengan sebaik-baiknya, mengenal lingkungan sekolah, menjalin hubungan yang baik dengan guru dan teman, serta membiasakan sikap disiplin dan bertanggung jawab sebagai bekal meraih kesuksesan di masa depan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Parepare berharap pendidikan politik dan demokrasi dapat membentuk generasi muda yang memiliki integritas, memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta siap menjadi pemilih yang cerdas dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

Bawaslu Parepare Edukasi Pemilih Pemula di MAN 1, Dorong Generasi Z Jadi Pelopor Pengawasan Partisipatif

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare terus memperkuat upaya pencegahan pelanggaran pemilu melalui pendidikan politik kepada generasi muda. Salah satu langkah tersebut diwujudkan dengan menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada peserta didik baru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Parepare dalam rangka Masa Ta’aruf Murid Baru Madrasah (MATAMUDA), Senin (13/08/26).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemilih pemula mengenai pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab sekaligus mendorong keterlibatan Generasi Z dalam mengawal penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

Anggota Bawaslu Kota Parepare, Dr. Susilawati, yang hadir sebagai narasumber menyampaikan bahwa setiap suara warga negara memiliki arti penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Menurutnya, menggunakan hak pilih bukan sekadar memenuhi hak konstitusional, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam menentukan pemimpin yang akan mengambil berbagai kebijakan strategis bagi masyarakat.

“Generasi muda, khususnya pelajar yang akan menjadi pemilih pemula, memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan demokrasi Indonesia. Jangan pernah menganggap satu suara tidak berarti, karena setiap suara memiliki nilai yang sama dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan bangsa. Jadilah pemilih yang cerdas dengan mencari informasi dari sumber yang benar serta berani menolak politik uang dan hoaks,” ujar Susilawati.

Untuk memudahkan peserta memahami nilai-nilai demokrasi, Susilawati mengilustrasikan proses pemilu melalui pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Ia menjelaskan bahwa setiap suara memiliki bobot yang sama dalam menentukan pemimpin organisasi. Peserta yang menggunakan hak pilih ikut menentukan arah kebijakan organisasi, sedangkan mereka yang memilih untuk tidak berpartisipasi tetap harus menerima hasil keputusan bersama. Analogi tersebut menggambarkan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan masa depan bangsa melalui pemilu.

Dalam pemaparannya, Susilawati juga menekankan bahwa pelajar saat ini merupakan bagian dari Generasi Z yang mendominasi komposisi pemilih Indonesia pada pemilu mendatang. Kedekatan generasi muda dengan teknologi digital dan media sosial dinilai menjadi modal penting untuk membangun budaya demokrasi yang sehat sekaligus memperkuat pengawasan partisipatif.

Ia mengingatkan peserta agar tidak mudah terpengaruh praktik politik uang, berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, maupun berbagai bentuk disinformasi yang berpotensi memengaruhi pilihan politik masyarakat. Menurutnya, pemilih muda harus membiasakan diri memperoleh informasi dari sumber yang kredibel serta menentukan pilihan berdasarkan rekam jejak, integritas, visi, dan program kerja calon.

Selain memberikan pendidikan politik, Bawaslu Kota Parepare juga memperkenalkan tugas dan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Pengawasan tersebut meliputi upaya pencegahan pelanggaran, pengawasan setiap tahapan, penanganan dugaan pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa proses pemilu guna memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Melalui konsep Pengawasan Partisipatif, Bawaslu mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan pelajar, untuk ikut menjaga integritas pemilu. Bentuk partisipasi tersebut dapat diwujudkan dengan mengawasi jalannya tahapan pemilu, melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu, menyebarluaskan informasi kepemiluan yang benar, serta berperan aktif menangkal penyebaran hoaks dan politik uang, khususnya di ruang digital.

Peserta yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih juga diimbau untuk memastikan namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara sebagai bentuk partisipasi dalam menentukan masa depan bangsa.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi kuis dan tanya jawab. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan pemilu, tata cara pelaporan dugaan pelanggaran, hingga peran strategis pemilih pemula dalam menjaga kualitas demokrasi.

Menutup pemaparannya, Susilawati menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat.

“Pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Kami berharap adik-adik menjadi pelopor pengawasan partisipatif, aktif mengawasi, berani melaporkan dugaan pelanggaran, serta bersama-sama menjaga agar demokrasi Indonesia tetap jujur, adil, dan berintegritas,” tutupnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Parepare berharap lahir generasi muda yang tidak hanya menjadi pemilih cerdas dan bertanggung jawab, tetapi juga menjadi pelopor pengawasan partisipatif yang berani menolak politik uang, melawan penyebaran hoaks, serta berkontribusi dalam mewujudkan demokrasi yang semakin berkualitas.

Spesial Muharram, Pemkot Parepare dan YBM PLN UP3 Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak Yatim di Kebun Raya Jompie

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Suasana khidmat dan penuh kehangatan mewarnai Kebun Raya Jompie, Kota Parepare, pada Sabtu (11/07/26). Pemerintah Kota Parepare bersama Yayasan Baitul Mal (YBM) PLN UP3 Parepare menggelar kegiatan bertajuk “Yatim Bahagia Spesial Muharram” sebagai wujud nyata kepedulian sosial terhadap anak-anak yatim di wilayah tersebut.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Sosial Kota Parepare, Andi Erwin Pallawarukka, yang hadir mewakili Walikota Parepare. Dalam sambutannya, Andi Erwin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi acara ini. Menurutnya, agenda ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk kasih sayang nyata kepada anak-anak yatim.

“Anak-anakku sekalian, kalian adalah generasi penerus dan harapan bangsa. Teruslah belajar, berdoa, dan berusaha meraih cita-cita setinggi mungkin. Jangan pernah merasa sendiri, karena masyarakat dan pemerintah akan selalu hadir untuk memberikan dukungan,” ujar Andi Erwin sebelum resmi membuka acara dengan ketukan mikrofon dan ucapan basmalah.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar anak-anak yatim di Parepare dapat tumbuh menjadi generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing.

Di saat yang sama, PLN UP3 Parepare turut ambil bagian dalam memberikan santunan melalui Yayasan Baitul Mal (YBM). Manager PLN UP3 Parepare yang kali ini diwakili oleh Asisten Manager Keuangan, Ali Nu’man Avif, menjelaskan bahwa dana santunan yang disalurkan merupakan hasil dari pemotongan infak bulanan para pegawai.

“Setiap bulan, sebanyak 117 pegawai PLN UP3 Parepare menyisihkan penghasilannya melalui YBM untuk disalurkan kepada kaum dhuafa dan anak yatim. Alhamdulillah, pagi ini kami diberi kesempatan menyalurkannya langsung di Kebun Raya Jompie,” ungkap Ali Nu’man Avif.

Selain memberikan bantuan materiil, Ali juga memberikan motivasi kepada para peserta yang hadir untuk fokus membangun karakter yang kuat.

“Yang terpenting dalam acara hari ini adalah bagaimana adik-adik semua sebagai generasi muda bisa memiliki karakter pribadi yang baik, yang sholeh, dan sholehah, sehingga ke depan siap menjadi pemimpin,” pungkasnya.

Acara yang dipandu bersama Al Ustaz ini berlangsung interaktif dan ditutup dengan doa bersama serta penyerahan santunan secara simbolis yang disambut gembira oleh puluhan anak yatim yang hadir.

Warga Soreang Lauleng Puji Kreativitas Anak Muda Parepare di Event ICCN, Minta Pemerintah Satukan Program

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Geliat kreativitas generasi muda di Kota Parepare mendapat apresiasi tinggi dari kalangan masyarakat. Kehadiran ruang-ruang kreatif, salah satunya melalui jejaring ICCN (Indonesia Creative Cities Network), dinilai sukses menggerakkan sektor ekonomi dan UMKM lokal melalui keterlibatan aktif anak muda.

Hal tersebut diutarakan oleh seorang warga Soreang Lauleng, yang menjadi pendengar setia dan narasumber interaktif dalam program talkshow OBRAS (Obrolan Santai) di Radio Mesra, Senin (13/07/26).

Dalam pandangannya, mayoritas pergerakan kegiatan kreatif di Parepare saat ini justru dimotori secara proaktif oleh generasi muda. Dampak positifnya tidak hanya terasa pada perputaran ekonomi mikro, tetapi juga menjadi wadah edukasi bisnis bagi anak muda di luar sektor kerja formal.

“Generasi muda kita sekarang sangat proaktif. Anak-anak saya sendiri sangat saya dukung untuk hadir di event kreatif seperti ini. Di sana yang mau berdagang ada ilmunya, yang hadir minimal membelanjakan uangnya untuk menggerakkan UMKM, sekaligus mendapatkan edukasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, konten edukasi dan motivasi yang dihadirkan di panggung kreatif mulai dari seni hingga pemanfaatan teknologi AI (Artificial Intelligence)—sangat penting agar generasi muda Parepare tidak kalah bersaing dengan daerah lain. Apalagi, Parepare memiliki sejarah panjang sebagai kota pencetak saudagar-saudagar hebat.

Namun, di balik apresiasi tersebut, pria berusia 50-an tahun ini juga memberikan catatan kritis kepada pemerintah daerah terkait keberlanjutan program kreatif ini.

“Pemahaman saya sebagai orang yang berumur 50-an, saya melihat program-program ini, baik dari pemerintah daerah maupun nasional, cenderung masih berjalan sendiri-sendiri. Saran saya, ke depan harus ada kolaborasi dan integrasi agar ruang kreatif untuk anak muda ini bisa lebih maksimal dan terarah,” tegasnya di akhir sesi interaksi. **(Red)**

Tasming Hamid Resmikan Cath Lab RSUD Andi Makkasau, Layanan Jantung Berjaminan BPJS Kini Hadir di Parepare

0

PAREPARE, RADIOMESRA L. COM – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, bersama Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto, meresmikan layanan kateterisasi jantung (Cath Lab) yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di RSUD Andi Makkasau Parepare.

Hadirnya fasilitas medis canggih tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat Kota Parepare dan kawasan Ajatappareng. Pasien penyakit jantung kini dapat memperoleh penanganan lebih cepat tanpa harus dirujuk ke rumah sakit di Makassar.

Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, mengapresiasi beroperasinya layanan Cath Lab tersebut. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini sangat penting karena penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

“Hari ini kita lihat alatnya sudah mendukung dan sangat canggih. Bahkan bisa dilihat secara detail jaringan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Dengan hadirnya Cath Lab ini, tentu sangat membantu masyarakat, khususnya Kota Parepare dan daerah luar,” ujar Tasming kepada wartawan. (13/07/26).

Tasming juga menyampaikan rasa syukur karena layanan Cath Lab telah dijamin oleh BPJS Kesehatan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi terbebani biaya tindakan yang secara umum dapat mencapai puluhan juta rupiah.

Ia mengungkapkan, meski baru diresmikan, layanan tersebut telah menerima pasien rujukan dari luar Sulawesi Selatan.

“Kemarin sore sudah ada laporan masuk, ada pasien dari Mamuju (Sulawesi Barat) yang datang ke sini. Kami berterima kasih kepada BPJS dan kerja keras Ibu Direktur RSUD beserta jajarannya,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Andi Makkasau Parepare, dr. Muliana, menjelaskan bahwa untuk tahap awal layanan Cath Lab yang dijamin BPJS Kesehatan masih diperuntukkan bagi pasien dengan kondisi darurat (emergency) sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

“Masyarakat perlu ketahui, BPJS kali ini memberikan izin untuk kasus-kasus emergency saja dengan kriteria khusus. Keunggulannya adalah pelayanan yang mudah dan cepat. Dalam penanganan jantung, kita berpacu dengan waktu, bukan lagi hitung jam tapi menit bahkan detik,” jelas dr. Muliana.

Menurutnya, kecepatan penanganan menjadi faktor utama dalam menyelamatkan pasien penyakit jantung, sehingga keberadaan Cath Lab di Parepare akan memperbesar peluang pasien mendapatkan tindakan medis tepat waktu.

Dr. Muliana juga menyebut RSUD Andi Makkasau menjadi satu-satunya rumah sakit di wilayah Ajatappareng yang telah mengoperasikan layanan Cath Lab bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Sebagai langkah pengembangan layanan, manajemen rumah sakit juga telah mengusulkan pembangunan Pusat Pelayanan Jantung Terpadu kepada Pemerintah Kota Parepare.

Fasilitas tersebut diharapkan mampu mengakomodasi meningkatnya kebutuhan layanan jantung bagi masyarakat Parepare maupun daerah sekitar. (*)

Dinilai Diskriminatif dan Tabrak Aturan ASN, Komisi I DPRD Parepare Minta BKPSDM Revisi Surat Pernyataan P3K

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Komisi I DPRD Kota Parepare menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama tim ahli serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pada Senin (14/07/26). RDP ini menyoroti draf surat pernyataan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dinilai memuat poin krusial yang berisiko diskriminatif dan melanggar regulasi yang lebih tinggi.

Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare Dr. H. Kamaluddin Kadir menegaskan bahwa poin ketiga dalam surat pernyataan tersebut—yang salah satunya menyangkut klausul kemampuan baca tulis Al-Qur’an serta batasan evaluasi 3 bulan dan kesediaan mengundurkan diri harus segera direvisi karena tidak memiliki dasar hukum di dalam regulasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Poin nomor 1 dan 2 tidak ada masalah karena sesuai regulasi. Tetapi poin ketiga ini tidak diatur dalam semua regulasi terkait ASN, baik PNS maupun P3K. Aturan surat pernyataan ini, menurut pendapat ahli, agak memaksa dan berisiko diskriminatif,” ujar Ketua Komisi I.

Ia menambahkan, pihak DPRD mendukung penuh semangat peningkatan ketakwaan yang merujuk pada Surat Edaran (SE) Walikota sebagai bagian dari kearifan lokal. Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan dalil atau syarat mutlak yang memaksa pegawai untuk mundur dari jabatannya.

“Kalau mau buat surat pernyataan atau aturan tersendiri, harus merujuk pada undang-undang kepegawaian. Tidak boleh membuat dalil yang tidak berdasarkan undang-undang. Kami minta redaksi poin ketiga diperhalus dan frasa membatasi waktu 3 bulan diubah menjadi bersedia dievaluasi secara berkala, sementara kalimat bersedia mengundurkan diri harus dihilangkan,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Parepare, M. Rahmat Sjam Alam, yang hadir memberikan pandangan hukum, menegaskan bahwa mekanisme pemberhentian ASN sudah baku dan diatur secara ketat oleh negara.

“Syarat pemberhentian P3K itu sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2026,” urai M. Rahmat Sjam Alam.

Rahmat menjelaskan bahwa secara substansi niat dari draf tersebut sangat baik, namun diksi yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

“PNS maupun P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu, tidak boleh diberhentikan di luar syarat yang sudah diatur undang-undang, seperti meninggal dunia atau melanggar disiplin berat berat yang tercantum pada Pasal 21. Makanya, Komisi I memerintahkan BKPSDM untuk melakukan perbaikan diksi agar surat pernyataan tersebut tidak terkesan menjadi penyebab seseorang diberhentikan,” pungkasnya.

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare