29.4 C
Pare-Pare
Sabtu, Oktober 24, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 780

Harganas 2021, Parepare Raih Penghargaan Dari BKKBN RI

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE,  RADIOMESRA. COM – Pada Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2021, kemarin, Kota Parepare mendapat kado istimewa.

Kado itu berupa penghargaan nasional dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI kepada Pemkot Parepare dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) atas keberhasilan dalam Pendataan Keluarga 2021.

Parepare dinilai menjadi salah satu terbaik nasional sehingga mendapatkan penghargaan kategori Pendataan Keluarga Dengan Pencapaian 100 Persen Target KK Terdata Tepat Waktu, 1 April 2021-31 Mei 2021.

Pengumuman penghargaan itu dilakukan secara virtual oleh BKKBN RI, Senin, (28/06/21).

Penghargaan untuk Parepare ini dibenarkan Kepala Dinas PPKB Parepare, Dr Hj Halwatia, Selasa, 29 Juni 2021.

“Alhamdulillah, Parepare mendapat penghargaan nasional karena keberhasilan dalam Pendataan Keluarga dengan pencapaian 100 persen dari target KK terdata tepat waktu. Penghargaan itu diumumkan secara virtual oleh BKKBN Pusat kemarin,” ungkap Halwatia

KPU Parepare Laksanakan Rakor Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2021 dengan metode Daring menggunakan aplikasi zoom meeting Rabu, (30/06/21).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Anggota, para Kepala Sub Bagian dalam lingkup KPU Kota Parepare dan perwakilan dari instansi/institusi yang terdiri dari Bawaslu Kota Parepare, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, Polres Parepare, Kodim 1405 Mlts, Batalyon B Brimob Parepare, Pengadilan Agama Kelas 1B Parepare, serta Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Sementara dari partai politik hadir utusan dari PPP, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Demokrat dan PKS.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Hasruddin Husain dalam sambutannya mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bentuk dari penguatan kelembagaan KPU Kota Parepare, pellibatan para pemangku kepentingan dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih, serta penyampaian progress capaian kegiatan PDPB Triwulan II dalam kurun waktu Bulan April hingga Juni Tahun 2021.

“Kami berharap dukungan dan bantuan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk dapat membantu menyebarluaskan informasi terkait kegiatan PDPB. Kerja-kerja pemutakhiran untuk menghadirkan data pemilih yang lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan bukan semata tugas Penyelenggara Pemilu, tapi lebih dari itu menjadi tanggungjawab bersama yang membutuhkan perhatian serta keseriusan dari semua pihak terkait,” pungkasnya yang diaminkan oleh semua peserta yang hadir.

Pada sesi selanjutnya, Anggota KPU Kota Parepare/ Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Mursalin Muslimin yang didampingi oleh Wakil Ketua Divisi, Hamzah, memaparkan bahwa pedoman pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi ini adalah Surat Edaran KPU RI Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/II/2021 Tanggal 04 Februari 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Inti Rapat Koordinasi ini adalah ;

1) Menyampaikan atau menginformasikan mekanisme kerja, sasaran dan tujuan akhir kegiatan pemutakhiran ;

2) Mengkomunikasikan dukungan dan bantuan yang dibutuhkan dari pihak terkait ;

3) Mengkoordinasikan semua partisipasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan, dan

4) Mengkonsolidasikan semua kegiatan yang telah, sedang dan akan dikerjakan.

“Adapun capaian pelaksanaan kegiatan pemutakhiran pada Triwulan II Tahun 2021 adalah sebanyak 98.671 Pemilih dengan rincian Pemilih Laki-laki 47.529 dan Pemilih Perempuan 51.142 yang tersebar di 4 (empat) kecamatan pada 22 (dua puluh dua) kelurahan.” tambah Mursalin Muslimin

Sementara Pemilih Baru terdata sebanyak 83 (delapan puluh tiga) Pemilih dan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Pemilih serta Perbaikan Data Pemilih sebanyak 2 (dua) Pemilih. Data tersebut bersumber dari rekomendasi/ imbauan serta hasil uji petik Bawaslu Kota Parepare, tanggapan masyarakat serta temuan KPU Kota Parepare yang selanjutnya dikoordinasikan dengan pihak terkait.

Dalam diskusi yang berlangsung dialogis, hangat dan penuh suasana kekeluargaan, satu diantara sekian banyak hal yang mengemuka dan menjadi bahan pembicaraan yang serius adalah masukan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama terkait dispensasi nikah dibawah umur yang berpotensi membuat terjadinya perubahan data dan penambahan jumlah pemilih.

Beliau melanjutkan, bahwa hal ini perlu mendapat perhatian khusus dan menyarankan bila memungkinkan perlu ada integrasi data antara Pengadilan Agama, Kemenag dan Disdukcapil. Wakil Ketua Pengadilan Agama mempersilahkan KPU Kota Parepare berkunjung untuk melakukan konsolidasi data dimaksud, demikian ucapnya mengakhiri masukannya, yang langsung ditanggapi oleh perwakilan dari Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dengan kesiapan yang sama.

Akhirnya Rapat Koordinasi ditutup oleh Ketua KPU Kota Parepare yang disudahi dengan saling sapa dan canda dari segenap peserta yang hadir. (PerDatIn)

Bappeda Parepare Penguatan Budaya Kerja di Lingkungan Kantor

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare siap menguatkan Budaya Kerja di lingkungan kantornya. Komitmen ini menindak lanjuti Pembinaan Budaya Kerja lingkup Pemerintah Kota Parepare yang diadakan di Makassar, belum lama ini.

Kepala Bappeda Parepare Samsuddin Taha yang diwakili Sekretaris Bappeda Zulkarnaen Nasrun memimpin Sosialisasi Budaya Kerja di ruang rapat Bappeda Parepare, Selasa, (29/06/21). “Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Pembinaan Budaya Kerja di Makassar. Jadi kami menggali nilai-nilai budaya kerja di lingkup Bappeda,” ungkap Zulkarnaen.

Selain melakukan sosialisasi, pertemuan itu juga membahas penetapan nilai budaya kerja, penetapan indikator, dan penyusunan akronim nilai budaya kerja. Menyusul setelah itu adalah penyusunan rencana tindak lanjut atau rencana aksi, persiapan yel-yel, dan terakhir adalah pembuatan SK Tim Budaya Kerja SKPD. “Hasil dari pertemuan adalah pembentukan kelompok budaya kerja lingkup Bappeda Kota Parepare,” kata Zulkarnaen.

Dalam arahannya saat kegiatan Pembinaan Budaya Kerja di Makassar, Wali Kota Parepare Dr HM Taufan Pawe mengemukakan, budaya kerja Pemerintah sudah ada yang bisa dilihat hasilnya, yakni kinerja Pemerintah Kota Parepare telah mendapatkan penghargaan. “Yang perlu dilakukan sekarang adalah mensinergikan semua budaya kerja itu dan menyepakati secara formal,” pesan Wali Kota Taufan Pawe.

Taufan menekankan, selayaknya inovasi tidak lagi lahir dari arahan Wali Kota tapi sudah menjadi inisiatif dari pegawai. “Oleh karenanya, inovasi perlu menjadi budaya disertai kemampuan dalam memanfaatkan IT,” ingat Taufan. (*)

Pemkot Jamin Masa Tua ASN Sejahtera

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parepare membekali para pegawai menjelang memasuki batas usia pensiun. Hal itu dilakukan bekerja sama PT Bank Mandiri Taspen di Hotel Bukit Kenari Parepare, Selasa, (29/6/2021).

Pembekali bertajuk sosialisasi ketaspenan dan layanan perbankan ini diperuntukkan bagi 76 orang ASN yang akan memasuki usia pensiun Juli 2021.

Kepala BKPSDM Parepare, Gustam Kasim mengatakan, kerja sama ini dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi ASN yang akan memasuki masa pensiun.

“Kami kerja sama dengan PT Mandiri Taspen atau biasa disebut Mantap karena kami mau bahwa semua ASN yang akan memasuki usia pensiun ke Taspen, agar mendapat pelayanan yang terbaik. Kita dengarkan tadi bersama ada keunggulan yang dilakukan oleh PT Mantap. Kami juga menyampaikan kepada ASN yang masuk usia pensiun supaya tidak menggunakan orang ketiga karena ini berdampak nantinya terhadap pelayanan,”ujar Gustam Kasim.

Vaksinasi Covid-19 Diatas 50 Persen, Plt Gubernur: Alhamdulillah, Kita Terus Kejar Target Bersama

Akbar Mesra
-
0

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM  – Layanan vaksinasi Covid-19 terus massif dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel). Bahkan kini sudah mencapai lebih dari 50 persen masyarakat yang telah divaksin dari target sasaran.

Dari data Dinas Kesehatan Sulsel, perkembangan vaksinasi Covid-19 mencapai angka 780.766 orang atau 51,82 persen.

“Alhamdulillah, per tanggal 28 Juni 2021, sudah 51,82 persen yang telah menjalani vaksinasi Covid-19 dari target vaksinasi Provinsi Sulawesi Selatan 1.506.638 orang,” ujar Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Selasa (29/6/2021).

Ia mengapresiasi seluruh pihak terkait. Mulai dari tenaga kesehatan serta aparat TNI dan Polri, yang bersama membantu pelaksanaan vaksinasi ini. Serta dukungan dan antusiasme masyarakat Sulsel yang responsif dalam vaksinasi ini.

Menurut Andi Sudirman, vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah Covid-19.

“Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Serta menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menekan angka penyebaran virus corona,” ujarnya.

Sasaran vaksinasi untuk tenaga kesehatan dan pelayanan publik, kata Andi Sudirman, sudah on the track. Saat ini perlu penguatan vaksinasi bagi lansia.

“Dengan pencapaian vaksinasi itu, kita terus kejar target bersama. Utamanya vaksinasi bagi para lansia yang saat ini telah divaksin 71.293 atau 9,46 persen dari target sasaran,” imbuhnya.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengendalian Covid-19, kata Plt Gubernur Sulsel, diantaranya penguatan pengawasan di posko PPKM di desa/kelurahan; melaksanakan pemeriksaan kembali kedatangan penumpang di
bandara dan pelabuhan dengan cara random menggunakan Swab Antigen; serta menghimbau masyarakat untuk membatasi perjalanan menuju wilayah (provinsi/ Kab/ kota) yang tergolong zona merah

“Yang terpenting bagaimana untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, menjaga imun dengan makanan dan minuman yang bergizi, serta senantiasa berdoa agar diberi keselamatan dan kesehatan dalam menjalani aktivitas,” pungkasnya.

Selain upaya penanganan pandemi Covid-19, dirinya pun berharap, sistem perekonomian tetap bisa berjalan dalam upaya pemulihan ekonomi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat. (*)

Share on Facebook

Komisi II RDP Prosedur Bantuan Nelayan

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare Kamaluddin Kadir menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang prosedur dan tujuan bantuan nelayan di Ruang Komisi ll Selasa (29/06/21).

Kamaluddin mengatakan pada awak media Sekaitan dengan surat dari kelompok nelayan kota Parepare khususnya masyarakat tonrangeng terkait dengan bantuan yang disampaikan selama ini ada beberapa bantuan yang mereka sampaikan bahwa bantuan yang diberikan selama ini kurang bermanfaat bagi mereka.

“Contohnya permintaan perahu dengan kapasitas 13 PK setelah datang bantuan yang datang itu 9 PK atau 5 PK. inikan tidak bermanfaat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka. kami dari komisi 2 sudah memanggil dinas terkait dinas dinas teknis dan dinas PKP supaya kalau memberi bantuan melalui bantuan dana alokasi khusus supaya dipersiapkan atau diusulkan memang jauh-jauh sebelumnya supaya yang dikeluarkan oleh dinas itu sudah tercantum berdasarkan usulan yang ada.” Jelas Kamaluddin.

Lanjut Politisi Gerindra ini, Jadi komisi II mengusulkan berdasarkan apa yang diminta oleh masyarakat ternyata oleh dinas PKP mengusulkan karena banyak kelompok mau diakomodir secara keseluruhan jadi dipangkas bantuannya sehingga ketika 13 PK tapi karena kondisi anggaran yang harus dibatasi dan harus dibagi merata sehingga bantuan yang datang dipangkas.

“supaya usulan bantuan nantinya diusulkan memang nanti menu-menu yang keluar di aplikasi kementerian bisa dimasukkan berdasarkan usulan. supaya pemberi bantuan contoh pada tahun 2014 yang kapasitas 18 PK masyarakat tonrangeng sangat menginginkan cuma karena biaya terlalu besar anggaran memang cukup besar 1,2 m untuk satu kapal kita. coba minta kepada dinas PKP untuk coba-coba mengusulkan kementerian di Jakarta mudah-mudahan dengan satu kelompok 20 orang bisa terakomodir di situ.” Jelas Kamaluddin.

Tambah kamaluddin, sekarang ini yang terjadi bantuan yang diminta perahunya kecil ukuran 7 meter sementara kelompok nelayan ada sampai 10 orang untuk pemanfaatan 10 orang dengan perahu 7 m tidak sesuai yang diusulkan ke dinas supaya dikalkulasi memang bantuan yang disampaikan masyarakat nanti diusulkan dengan berdasarkan kebutuhan anggaran dan diusulkan ke kementerian.

Wali kota Buka Dialog Agama Cegah Penyebaran Ajaran Sesat

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Wali kota Parepare HM. Taufan Pawe SH,., MH., menghadiri sekaligus membuka dialog antara Pemkot dengan tokoh agama dan pendidik dalam rangka mencegah timbulnya ajaran menyimpan atau sesat di Kota Parepare. Selasa (29/06/21).

Taufan pawe dalam sambutannya mengatakan berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai keumatan di kota Parepare ini agar semuanya bisa kondusif, serta program safari berzikir kamis malam tetap di laksanakan meski masih dimasa pandemi.

“Terima kasih kepada tokoh-tokoh agama, organisasi keislaman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang jelas kita berkumpul hari ini kita berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai keumatan di kota Parepare ini agar semuanya bisa kondusif. dan satu permintaan saya kepada Pak sekda Pak wawali melalui Kabag kesra Kita sudah melaksanakan kurang lebih 7 tahun setiap Kamis malam kita berdzikir walau di masa pandemi ini tetap dengan protokol kesehatan.” Kata Taufan

Lanjut walikota dua periode tersebut, dengan pertemuan pada kesempatan tersebut, wali kota ingin ditambahkan substansi materinya hanya berdzikir bersama tapi yang mewakili pemerintah kota jika dirinya tidak hadir harus melakukan penekanan penekanan terkait aliran sesat.

“karena dengan wadah ini Saya rasa cukup efektif. Yang kedua dinas pendidikan Saya minta kepada semua kepala sekolah memotori menjadikan sporting system keadaan ini agar supaya guru-guru memahami harus memproteksi di dari dini kemungkinan-kemungkinan ini. jangan sampai lengah saya sudah perintahkan kepada SKPD kepala dinas kepala badan japri ke bawah stafnya maupun struktural staf biasa semua camat lurah harus implementasikan dan setiap saat saya akan menanyakan progres perkembangan hal ini.” Jelas Ketua DPD I Golkar tersebut.

Tekan Pengangguran, Disnaker Dorong Terbentuknya BKK di Sekolah Kejuruan

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Parepare terus mendorong pembentukan Bursa Kerja Khusus (BKK) di semua sekolah kejuruan. Ini dilakukan guna menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Parepare yang kini bertengger di posisi 7,14 persen.

Dalam rangka pembentukan BKK tersebut, Disnaker parepare menggelar rapat koordinasi di kantornya, Selasa, (29/06/21). Kegiatan ini dihadiri semua perwakilan sekolah kejuruan, baik SMK negeri maupun SMK swasta.

Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, La Ode Arwah Rahman, menjelaskan, hingga 2021 baru ada tiga sekolah SMK di Parepare dari 13 sekolah kejuruan yang membentuk BKK, yakni SMK Negeri 2, SMK Amsir 1 dan SMK Negeri 1 Parepare.

“Keberadaan BKK atau bursa kerja khusus Yang ada di sekolah-sekolah tadi sekolah menengah kejuruan SMK SMK yang ada di kota Parepare baik negeri maupun swasta tentu sangat penting sekali dalam rangka membantu pemerintah daerah menyalurkan atau memfasilitasi alumni alumni SMK ini.” Jelas La Ode.

Lanjut La Ode, pembentukan BKK di peruntukkan bagaimana kemudian mereka bisa segera terserap di dunia kerja. BKK sendiri merupakan amanah dari peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 39 tahun 2016 di mana kemudian dalam amanah peraturan menteri tersebut disebutkan agar kemudian sekolah sekolah menengah kejuruan membentuk BKK terkait ini sudah ada tinggal lanjut dalam bentuk memorandum of understanding antara 3 kementerian yaitu menteri tenaga kerja menteri pendidikan nasional dan menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi pada tahun 2016

“Untuk mempercepat pembentukan BKK yang ada di sekolah-sekolah hingga saat ini, BKK yang terbentuk di sekolah menengah kejuruan di kota Parepare baru ada tiga yaitu SMK negeri 1 Parepare, kemudian SMK negeri 2, dan SMK 1 Amsir. kita berharap tentu dari 13 SMK bisa semua membentuk BKK. dan BKK ini bisa eksis. dan bisa fasilitasi para alumni alumni kita anak SMA yang ada di SMK dalam memperoleh pekerjaan termasuk juga melakukan mitra atau mencari mitra di luar sana.” Terang La Ode

Baru Diluncurkan, MB-Asman Bayar Pajak via Aplikasi Simpada

Akbar Mesra
-
0

ENREKANG, RADIOMESRA. COM — Bank Sulselbar bersama Bapenda Enrekang menggelar Launching Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah (SIMPADA) dan Gebyar Pajak 2021. Acara digelar di Ruang Pola Kantor Bupati, Senin 28 Juni 2021.

Acara yang mengangkat tema “Digitalisasi Keuangan Kabupaten Enrekang menuju Enrekang Maju Aman dan Sejahtera” ini dihadiri Bupati Muslimin Bando, Wabup Asman, jajaran pimpinan Bank Sulselbar serta forkopimda.

Dirut Bank Sulselbar Amri Mauraga memaparkan Aplikasi Simpada ini mengelola data penerimaan pajak secara realtime. Dengan begitu, pemerintah lebih mudah memonitor pencapaian penerimaan pajak daerahnya.

Aplikasi ini dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara mandiri. Ada 11 jenis layanan pendapatan pajak dan 3 jenis retribusi lainnya yang dapat diakses via Simpada.

Bank Sulselbar dalam hal ini sebagai mitra strategis Pemkab bertindak sebagai penyedia aplikasi dan penyedia layanan  pembayaran pajak.

“Kita dengan bangga melaunching Simpada ini, dengan harapan dapat bermanfaat maksimal bagi kemitraan kita dengan Pemkab Enrekang,” jelasnya.

Bupati MB menyebut Simpeda dan gebyar pajak 2021 ini merupakan kerjasama pemerintah dan Bank Sulselbar agar pendapatan Pemda Enrekang makin optimal.

“Kita akan sangat terbantu, sebab lewat Simpada kita dapat memantau penerimaan daerah atas pajak dan retribusi. Kita juga dapat langsung melaporkan penerimaan daerah,” papar Bupati.

Bagi wajib pajak, aplikasi ini dapat membantu wajib pajak untuk mendaftar, melaporkan dan membayar pajaknya secara mandiri. MB mengapresiasi ini sebab akan memangkas birokrasi dan mempermudah masyarakat.

“Masyarakat Enrekang tentu akan menyambut baik kemudahan ini. Sisa bagaimana kita menggencarkan sosialisasi pentingnya membayar pajak, ” ujar MB.

Lebih lanjut, ia berharap digitalisasi keuangan yang kian transparan dapat membawa Enrekang mempertahankan predikat WTP Clean and Clear.

Usai peluncuran aplikasi, Bupati dan Wabup menjadi yang pertama langsung mengaplikasikan dengan memproses pembayaran pajak tahun 2021. (Humas Pemkab Enrekang)

Pemkot Anggarkan 400 Juta Pengadaan Seragam untuk Siswa Tidak Mampu

Akbar Mesra
-
0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pemerintah sudah menganggarkan sekitar 400 juta untuk pengadaan baju kepada murid-murid yang tidak berkemampuan. Pernyataan tersebut di sampaikan ketua Komisi II DPRD kota Parepare kamaluddin Kadir pada program obras Jumat (25/06/21).

“Kita merujuk pada Permendikbud 2014 bahwa baju itu diberi kewenangan kepada orang tua atau wali siswa untuk mencari sendiri sesuai denagn kebutuhannya. Kalau  pemerintah kemarin kepada warga yang dikatakan tidak mampu kita di DPRD dan pemerintah sudah menganggarkan sekitar 400 juta untuk pengadaan baju kepada murid-murid yang tidak berkemampuan. memang belum sepenuhnya. tapi karena ini proyeksi pembangunan kitakan bukan pada satu sektor ada beberapa sektor. Jadi mungkin jadi pengadaan baju untuk sekarang ini baru sekitar 400 juta nanti kita pikir kedepan mudah-mudahan ke depan nanti perkembangan anggaran kita bagus kita tambah untuk pengadaan baju oleh anggaran kita melalui APBD.” Kata Politisi Gerindra tersebut.

Kamaluddin Kadir yang merupakan anggota Dewan Dapil Ujung mengatakan terkait dengan baju di upayakan sekolah-sekolah yang biasa bekerja sama dengan salah satu konveksi atau toko dengan mematok harga mudah-mudahan tidak ada lagi apalagi di musim pandem ini.

“Mungkin orang merasa terbatas. kemudian baju khas sekolah batik dan olahraga bukan juga untuk diadakan. memang kita juga sekolah supaya kalau diadakan itu juga jangan dipaksakan kalau pun ada berikan tapi nyicil. jangan karena itu menjadi kewajiban buat anak-anak sekolah sehingga menjadi beban juga dalam rangka membeli karena itu bukan tujuan akhir. tujuan utamanya itu bagaimana caranya proses belajar sehingga aplikasi ilmu yang diberikan guru bisa terpindahkan ke anak-anak sehingga menjadi generasi yang berbakat dan bermutu.” Jelas Kamaluddin

Kamaluddin menambahkan jika orang tua masih di berikan titipan untuk pembelian baju seragam dan menjadi suatu keharusan, masyarakat di persilahkan untuk menyampaikan aduannya langsung ke dinas pendidikan atau ke Komisi II DPRD untuk segera di tindak lanjuti.

“Bisa langsung ke disampaikan ke dinas pendidikan atau komisi II nanti kami koordinasi. pasti Kami akan mengecek dan turun ke lapangan untuk memastikan. tapi kami harap itu sudah tidak ada lagi. karena aturan sudah dijelaskan seperti itu. ini kami imbau kemarin termasuk KCD (Kepala Cabang Dinas) provinsi supaya model-model seperti nota yang dilampirkan di berkas supaya tidak ada lagi. karena itu model yang dilakukan oknum yang memunculkan istilah pungli seakan akan memaksa, kalo ada boleh menolak  jangan menerima kalau ada boleh diambil untuk memperlihat ke dinas atau ke kami” Terang Kamaluddin.

1...779780781...839Halaman 780 dari 839

Contact us: mesradio1028@gmail.com

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare