26.7 C
Pare-Pare
Selasa, Juni 2, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 74

Bawaslu Parepare Rapat Koordinasi Pengawasan PDPB

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Bawaslu Kota Parepare melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Ruang Media Center Bawaslu Kota Parepare, Jumat (05/12/25). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Parepare, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Parepare Kalmasyari beserta staf KPU, serta seluruh staf Bawaslu Kota Parepare.

Pada tim liputan Jelajah kota Radio mesra Ketua Bawaslu Muh. Zainal Asnun mengatakan tujuan dari kegiatan ini sebelum dilaksanakannya rapat pleno triwulan ke-4 di KPU kota Parepare mensinkronkan, mengkoordinasikan seluruh data-data termasuk data hasil uji petik yang dilaksanakan oleh Bawaslu kota Parepare.

“Kegiatan ini tidak lain bertujuan untuk bagaimana akurasi akurasi data ke depan, bisa lebih dimaksimalkan untuk semua data-data tersebut, dapat betul-betul akurat. Artinya, beberapa data yang tidak memenuhi syarat, itu nantinya akan sudah tidak muncul lagi atau dicoret dari daftar pemilih berkelanjutan.” Ucap Asnun.

Ketua Divisi Perencanaan Datin KPU Parepare, Kalmasari, menjelaskan bahwa KPU hanya menerima data yang telah disinkronkan oleh Disdukcapil sesuai prinsip de jure. Ia menambahkan apresiasi kegiatan ini, dan ini sangat positif, karena memang dalam peraturan PKPU saat tahun 2025 penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu saling berkoordinasi dalam hal menyukseskan data pemilih berkelanjutan untuk menghasilkan data pemilih yang akurat valid dan mutakhir.

“Tentu dalam rakor ini kita banyak membahas terkait pergerakan data pemilih di masyarakat, baik itu pemilih masuk, dan keluar, pemilih yang sudah purna TNI-Polri. dan yang paling menarik kemarin ini adalah, pergerakan data warga yang telah meninggal dunia. Tentu pada rakor itu kami menyampaikan bahwa, apapun segala tindak lanjut dari hasil pengawasan uji petik maupun laporan dari masyarakat, kita akan tindaklanjuti bilamana dokumen sudah lengkap, diantaranya ada KTP ataupun KK dan surat keterangan kematian dari kelurahan, maupun dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Lainnya itu, kami berharap dinamika pergerakan penduduk ini, kita berharap juga masyarakat dapat memberikan laporan aduan kepada KPU kota Parepare melalui layanan helpdesk yang kami buka dari hari Senin hingga hari Jumat.” Ungkap Kalma.

Melalui Rapat Koordinasi Pengawasan PDPB ini, Bawaslu Kota Parepare berharap pemutakhiran data pemilih ke depan semakin akurat, valid, dan akuntabel melalui sinergi kuat antara Bawaslu, KPU, dan Disdukcapil.

Masih Ada Peluang Penetapan APBD Bersama Pemkot dan DPRD Parepare

0

PAREPARE, RADIOESRA. COM – Lewat program Bincang Khusus Jumat (05/12/25) Wakil ketua DPRD 2 Periode (2014-2019-2019-2024) Yang juga politisi Demokrat kota Parepare M. Rahmat Sjamsu Alam menyikapi rencana penerapan Perkada (Peraturan Kepala Daerah) terkait APBD 2026 mengatakan, Masih ada peluang pengesahan bersama, tapi sanksi sudah berlaku karena batas waktu.

“Menurut undang-undang, itu yang wajib itu disetujui itu tidak dipenuhi maka sanksinya. Maka sudah berlaku, sudah kena kalau 60 hari tidak ada persetujuan, maka 15 hari itu kepala daerah dikasih kesempatan menyusun rancangan perkada untuk diserahkan ke gubernur, untuk mendapatkan pengesahan. Tanggal 20 Januari batas waktu pemerintah daerah menyerahkan rancangan Perkada ke gubernur untuk mendapatkan pengesahan.” Kata Rahmat.

Lanjut Rahmat,  tapi bisa saja di tanggal 6 diserahkan, karena paling lama 15 hari, kemudian saat gubernur menerima rancangan perkada itu juga diberi waktu paling lama 30 hari gubernur melakukan pengesahan terhadap rancangan perkada yang diserahkan oleh kepala daerah.

“Karena berlaku secara umum. Jadi kalau 60-30 hari menteri atau gubernur tidak melakukan pengesahan, maka kepala daerah menetapkan rancangan Perkada menjadi perkada. Karena tidak boleh harus jalan bisa saja tanggal 5 tanggal 6 diserahkan, bisa ditetapkan tgl 10, kalau tiba-tiba gubernur sudah mengesahkan di tanggal 6, tanggal 7 kepala daerah bisa mengesahkan tanggal 8 cuma dikasih batas.” Terang Rahmat

Kantor Gubernur Dan KPK Berharap Perkada Tidak Di Terapkan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 melalui rapat paripurna pada Senin (24/11/25) di Ruang Paripurna DPRD. Penetapan berlangsung dalam keadaan quorum tanpa kehadiran Wali Kota Parepare Tasmin Hamid dan perangkat Pemerintah Kota.

Ketidakhadiran Pemerintah kota Parepare saat paripurna penetapan APBD kota Parepare tahun 2026 berdampak pada Ranperda APBD yang akhirnya tidak di tetapkan sebelum waktu yang di tentukan. Hal tersebut berdampak pada sangsi yang akan di tetapkan untuk kota parepare

Ketua DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir pada program dialog khusus Terkait Penerapan perkada Jumat (05/12/25) mengungkapkan terkait kejadian tersebut dirinya mengaku mendapatkan telpon dari kantor gubernur untuk memfasilitasi pertemuan antara DPRD dengan walikota.

“Beberapa hari yang lalu, saya sudah ditelpon dari kantor gubernur Pak Sakura untuk memfasilitasi pertemuan antara DPRD dengan walikota terkait dengan Perda ini dan Beliau sebenarnya harga mati, tidak ada boleh perkada. Yang ada dalam Perda penetapan APBD.” Kata H. Kaharuddin.

Lanjut H. Kaharuddin Kadir, pada pertemuannya dengan KPK Selasa (02/12/25) sebelumnya divisi pencegahan ia juga diminta kalau bisa jangan sampai ada perkada.

“KPK juga beberapa hari yang lalu melalui pak Tri divisi pencegahan, WA saya menyampaikan, kalau bisa jangan sampai ada perkada, dibawahnya Perda. Kalau saya lihat titik krusialnya, tidak cuma satu item saja. Dan kami sudah komunikasi, dengan yang jelas kantor gubernur tidak menghendaki adanya perkada, dan tetap memfasilitasi karena masih ada waktu agar supaya APBD ini bisa diselesaikan dengan peraturan yang ada.” Jelas H. Kaharuddin.

Pimpin TKPKD, Wawali Minta Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan, Target Parepare Terendah di Sulsel

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Wakil Wali Kota Parepare Hermanto selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Parepare memimpin rapat TKPKD di Ruang Rapat Wali Kota Parepare, Jumat (05/12/25). Wakil Wali Kota(Wawali) dalam rapat menekankan, perlunya sinkronisasi data kemiskinan di Parepare, dan pentingnya kolaborasi melibatkan banyak stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan.

“Perlu intervensi bersifat menyeluruh. Jadi saya minta setiap OPD petakan kontribusi dan strategi dalam penanggulangan kemiskinan. Koordinasi harus berjalan baik. Karena itu pada rapat berikutnya libatkan semua RT, RW, dan Kelurahan, karena mereka yang lebih tahu kondisi di masyarakat,” kata Hermanto.

Dia menyinggung terkait data bahwa saat ini Parepare memiliki penduduk miskin
8.020 jiwa atau 4,44%, terendah kedua setelah Kota Makassar, karena itu perlu data akurat dan strategi baik dalam penanggulangan kemiskinan sehingga Parepare bisa menjadi yang terendah di Sulsel.

“Tahun depan kita harus kalahkan Makassar sebagai daerah dengan kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan. Kalau Makassar memiliki strategi berdayakan warga mapan diberi tanggung jawab cover warga miskin atau orang tua asuh, maka kita di Parepare libatkan semua BUMN, perbankan, instansi vertikal, dan masyarakat yang mampu dari segi ekonomi untuk terlibat dalam penanggulangan kemiskinan,” pinta Hermanto.

Sebagai tindak lanjut dari rapat TKPKD, Hermanto meminta ada pertemuan khusus dengan Kelurahan, para kader yang terkait data kesehatan, data keluarga, dan RT RW secara berkala untuk update data warga miskin dan miskin ekstrem.

Yayasan PIN Resmi Buka Donasi Banjir Sumatra

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Musibah banjir bandang dan tanah longsor kembali melanda beberapa wilayah di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh pada penghujung November 2025. Dampak kerusakan semakin meluas seiring masuknya bulan Desember. Ribuan warga lainnya mengungsi dan saat ini sangat membutuhkan bantuan dasar seperti makanan siap santap, air bersih, pakaian layak pakai, obat-obatan, serta kebutuhan logistik darurat lainnya. Kerusakan rumah, fasilitas umum, dan akses jalan memperparah kondisi di lapangan.

Melihat situasi ini, Yayasan Pemuda Inspirasi Negeri (PIN) melalui program “Peduli Bencana Sumatra” resmi membuka donasi untuk membantu para penyintas. Bantuan belum disalurkan karena proses penggalangan dana masih berlangsung, dan distribusi akan dilakukan setelah tahap pengumpulan selesai serta pemetaan kebutuhan mendesak di lokasi terdampak selesai dilakukan. Ketua Yayasan Pemuda Inspirasi Negeri, Sudirman, mengajak masyarakat luas untuk ikut bergerak dalam aksi kemanusiaan ini.

“Kami mengajak masyarakat luas untuk ikut bergerak dalam aksi kemanusiaan, angka korban yang begitu besar, menunjukkan beratnya ujian saudara-saudara kita. Kami membuka donasi bagi siapapun yang ingin membantu, setiap rupiah adalah harapan dan kekuatan bagi mereka yang sedang berjuang.” Kata Sudirman

Donasi dapat disalurkan melalui rekening resmi Yayasan Pemuda Inspirasi Negeri atau QRIS yang tertera pada materi publikasi. Seluruh dana yang terkumpul akan difokuskan untuk kebutuhan mendesak para korban dan pengungsi. Informasi & konfirmasi donasi: 0821-1777-4491 (wa)

“Seluruh dana yang terkumpul akan dilakukan untuk kebutuhan mendesak para korban dan pengungsi. Informasi dan komunikasi donasi melalui WA. Mari kita hadir bersama untuk Sumatera, semoga bantuan kita menjadi penerang di tengah masa sulit mereka.” Jelas Sudirman

BPS siap Gelar Sensus Ekonomi 2026

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Badan Pusat Statistik (BPS) siap menggelar Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan tersebut di launching pada Selasa (02/12/25) di tandai dengan pengguntingan pita oleh walikota Parepare H. Tasming Hamid di dampingi Kepala BPS kota Parepare Dian Ernawati serta di saksikan oleh sekda kota Parepare dan sejumlah utusan dari SKPD terkait dan Media.

Kepala BPS kota Parepare Dian Ernawati pada saat menyampaikan sambutannya mengatakan, BPS akan melaksanakan sensus ekonomi 2026, sangat banyak yang akan sajikan di 2026 sensus ini.

“Sehingga kami memerlukan bantuan dari pemerintah kota dari pak wali, sekda untuk mendukung kegiatan kami. Dan kami sudah mengawali di bulan November kemarin, kami sudah bertahap koordinasi ke OPD, mencari informasi yang sekiranya dapat membantu untuk melaksanakan sensus ekonomi. Karena kita tahu, kota Parepare ini kota UMKM, kota perdagangan, banyak sekali di jasa yang harus kita bisa ukur, dan ukurannya ini ketika kita akan memotret. Ini ibaratnya kami tukang potret ini bisa jadi skill kami untuk memotret yang bagus, bisa jadi kurang bagus, bisa kameranya yang jelek tapi kami selalu memperbaiki kamera itu melalui metodologi.” Ungkap Didn.

Lanjut Dian, dari sensus tersebut jadi gambaran mewakili representasi saat ini. BPS  melakukan sensus sehingga tidak memotret sepenggal-penggal, BPS akan memotret seluruhnya, seluruh ekonomi akan di data tanpa kecuali, sehingga tugas berat ini tidak mampu mereka laksanakan sendiri BPS perlu bantuan perlu bantuan pemerintah kota, dan jurnalis untuk menggaungkan sensus ekonomi.

“Kami perlu bantuan kominfo untuk memberikan dukungan kepada kami untuk publisitas dan sebagainya, untuk menyediakan informasi struktur ekonomi, secara kota Parepare dan secara provinsi, secara nasional, menyediakan karakteristik usaha untuk memotret bagaimana perkembangan ekonomi digital, dan ekonomi lingkungan yang saat ini. Untuk itu, kami mohon dukungan bersama, kita kawal sensus ekonomi 2026 untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia.” Harap Dian

KPP Pratama Parepare Gelar FDP Warisan Tanah Dan Fasilitas Keterangan Bebas Pajak

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Parepare menggelar sebuah Forum Diskusi Publik. Kegiatan yang berfokus pada dialog mengenai warisan tanah dan fasilitas keterangan bebas pajak ini berlangsung di aula KPP Pratama Kota Parepare pada Selasa (02/12/25) lalu.

Forum diskusi ini menjadi ajang pertemuan strategis yang menghadirkan sejumlah instansi, dan pihak terkait yang berhubungan langsung dengan isu perpajakan, yakni Badan Pertanahan Nasional dari Wilayah Cakupan KPP Pratama Parepare, Notaris, serta Pemerintah Kota Parepare.

Kepala KPP Pratama Kota Parapare Helmi Afrul menjelaskan, bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pelayanan dan mencari solusi atas permasalahan yang sering dihadapi masyarakat terkait pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Helmi Afrul berharap dialog ini dapat menjadi acuan persamaan satu persepsi dalam proses pengalihan tanah dan bangunan di antara seluruh pihak terkait serta menekankan komitmen KPP Pratama Parepare dalam memberikan kejelasan dan kemudahan bagi wajib pajak.

“Sebuah forum diskusi, kita ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada stakeholder, terkait dengan pengalihan tanah dan bangunan. Yang seringkali kita tahu bahwa ada sengketa, ada berbagai macam persoalan, Dan kita punya fasilitas SKB (Surat Keterangan Bebas) bagi warisan, tadi yang lebih banyak, bagaimana proses warisan itu terjadi, dan itu memang diberikan kebebasan pajaknya.” Kata Helmi

Lanjut Helmi,  KPK Pratama dalam memberikan layanan kepada wajib pajak tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Ada Kantor Pertanahan, Notaris, Pemda yang berkaitan dengan AJB dan sebagainya.

“Biar kita satu persepsi terkait dengan proses pengalihan tanah dan bangunan itu kami mengundang mereka dan diskusinya sangat konstruktif, kita mencari solusi, bagaimana biar persepsi dan stigma kita terhadap persoalan itu sama, sehingga dari perspektif notaris, pertanahan, Pemda sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik.” Terang Helmi

RS. dr. Hasri Ainun Habibie Gelar Talkshow Bersama Fellowship

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie menggelar  Talkshow Bersama Fellowship Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak di ruang Rapat RS. Hasri Ainun Habibie Rabu (03/12/25).

Direktur RS. dr. Hasri Ainun Habibie dr. Mahyuddin Rasyid mengatakan, saat ini penyakit jantung itu merenggut nyawa 20 juta penduduk dunia per tahun, dan di Indonesia sendiri sudah termasuk penyebab kematian terbanyak.

“Kenapa ini bisa menjadi sesuatu yang penting, selain itu juga jantung ada stroke, kasus di dunia sekitar 5 sampai 6 juta kematian per tahun kematian karena kasus stroke. Setelah kita lihat bahwa, ternyata kita bisa mereduksi atau mengurangi jumlah kematian dari kasus-kasus seperti ini jadi jantung dan stroke, tentunya kalau kita di kedokteran ada preventif promotif tapi penanganannya harus lebih cepat lagi, ada namanya golden Time golden period.” Kata dr.  Mahyuddin.

Lanjut dr. Mahyuddin, untuk kasus stroke hanya 4 jam saja golden periodnya dan itu harus dilakukan trombolisis, untuk itulah bagaimana mereduksi, menyelamatkan lebih banyak masyarakat, maka kementerian kesehatan mengeluarkan KMK (Keputusan Menteri Kesehatan) nomor 1277 tahun 2024 itu isinya menunjuk beberapa rumah sakit se-indonesia yang fungsinya nanti menjadi rumah sakit rujukan untuk kasus kanker jantung, stroke dan lain-lain.

“Pengalaman kita selama ini di seluruh rumah sakit, sisrut kadang agak bertele-tele. Mungkin karena faktor jaringan faktor, mungkin di sana lagi penuh rumah sakitnya sehingga makan waktu.” Terang dr. Mahyuddin

Pemkot Parepare Gelar Apel Kesiagaan Bencana Hidrometeorologi 

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pemerintah kota Parepare menggelar Apel kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana Hidrometeorologi di lapangan Balaikota bersama dengan stakeholder terkait Kamis (04/12/25).

Wali Kota Parepare H. Tasming Hamid bertindak sebagai pembina apel dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, kepala OPD, Camat dan Lurah se-Kota Parepare, kepala BUMN/BUMD, ketua lembaga/organisasi serta tokoh masyarakat.

Dalam arahannya bTasming menekankan pentingnya kesiapan personil, perlengakapan dan peralatan secara nyata dilapangan serta koordinasi lintas sektor dengan spirit kemanusiaan sebagai dasar di setiap langkah cepat dan tepat dalam penanganan bencana.

“Sesuai peringatan dini dari BMKG, serta arahan arahan kementerian Dalam negeri, peringatan ini bukan hanya sekedar informasi rutin, tetapi bagi kita semua akan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Sebagai Kota pesisir, dengan dinamika cuaca yang cepat berubah, kita harus memastikan bahwa, seluruh elemen pemerintah, TNI-polri, relawan, hingga masyarakat memiliki kesiapan yang sama. Kita Tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, penanganan bencana adalah kerja kolaborasi, kerja kecepatan, dan kerja kemanusiaan.” Kata Tasming.

Lanjut H. Tasming, Apel kesiapsiagaan memiliki tiga makna penting. Memastikan kesiapan personil perlengkapan dan peralatan di lapangan, memperkuat koordinasi lintas sektor, Dan menumbuhkan kembali spirit kemanusiaan.

“Oleh karena itu, apel kesiapsiagaan hari ini memiliki tiga makna penting. Pertama memastikan kesiapan personil, perlengkapan, dan peralatan secara nyata di lapangan. Kita harus siap potensi, tapi juga siap menghadapi resiko. Kedua, memperkuat koordinasi lintas sektor, tidak ada mitigasi bencana yang berhasil tanpa sinergitas. Pemerintah kota Parepare berkomitmen, memperkuat kolaborasi dengan aparat keamanan, kemanusiaan dunia usaha dan masyarakat. Ketiga, menumbuhkan kembali spirit kemanusiaan, setiap langkah cepat dan tepat yang dilakukan menjadi bentuk nyata dalam perlindungan kita terhadap masyarakat kota Parepare.” Ungkap Tasming.

Terkhusus bagi seluruh jajaran BPBD agar meningkatkan patroli dan pemantauan dititik rawan serta memastikan pos komando siaga bencana berjalan dengan efektif. Kegiatan ini juga sebagai tindaklanjut surat edaran Mendagri nomor : 300.2.8/9333/SJ perihal Kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana Hidrometeorologi sejalan dengan Peringatan dini yang dikeluarkan BMKG terkait cuaca ekstrim pada bulan Desember 2025 sampai Januari 2026.

Tim LAN RI Turun Verifikasi Lapangan Inovasi Perangkat Daerah Parepare

0

PAREPARE, EADIOMESRA. COM — Lomba Inovasi Daerah Kota Parepare 2025 memasuki tahap verifikasi lapangan. Terpilih 21 inovasi dari beberapa Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Parepare, yang diverifikasi lapangan setelah melalui tahap pemaparan atau presentasi.

Tim dari Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Makassar yang turun langsung melakukan verifikasi lapangan terhadap 21 inovasi tersebut, selama dua hari, Kamis hingga Jumat (4-5/12/25).

Berikut 21 Inovasi Diverlap:

1. ATM Stunting – Kelurahan Kampung Pisang
2. Karisma (Konsultasi Arsitektur Rumah Idaman Sehat untuk Masyarakat) – Dinas Perkimtan
3. Kawal Cinta (Kawin Belum Tercatat Wajib Dilegalkan) – Dinas Kependudukan dan Capil
4. Sepakat ( Sasaran Pemanfaatan Kartu Identitas Anak) – Dinas Kependudukan dan Capil
5. Gempar (Gerakan Masyarakat Pemustaka Berkarya) – Dinas Perpustakaan
6. Karisma Sehati (Kader Posyandu Ramah Terampil Siap Melayani Sepenuh Hati) – Dinas Kesehatan
7. Lapor Pak Satpol (Lahan Penataan Relokasi Pedagang Kaki Lima Satpol PP) – Satpol PP
8. Prof Tampan (Program Futuristik Pasar Tani Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan) – Dinas PKP
9. Lahir Medical – RS dr Hasri Ainun Habibie
10. MLM S HIV (Multi Level Marketing Suluh HIV) – RS dr Hasri Ainun Habibie
11. Halo Bidan Care – RS dr Hasri Ainun Habibie
12. CMOS (Community Multimedia of Spensa) – SMPN 1 Parepare
13. Educare Parepare (Berbagi untuk Pendidikan yang Lebih Baik) – SDN 52 Parepare
14. KAWAN AMAN (KAWal laporkAN AMankan damaikAN) – SDN 71 Parepare
15. SI BILIN (Sahabat Bintang Lingkungan) – SDN 71 Parepare
16. ASE MATASE’NA 77 (Aplikasi Sederhana Manajemen Tata Laksana Nilai Akhir Sekolah Menuju Peradaban Bermutu) – SDN 77 Parepare
17. Alarm Berencana – RSUD Andi Makkasau
18. DOMIKASI (Domino Edukasi) – SDN 32 Parepare
19. Galaksi Edukasi (Galakkan Literasi Melalui Dunia Kamus Siswa) – SDN 32 Parepare
20. Simvastatin (Sistem Manajemen Inventaris Digital Obat Rutin) – Puskesmas Cempae
21. PDKT ODHIV – Puskesmas Cempae

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare