28.6 C
Pare-Pare
Selasa, Oktober 27, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 74

IKA Unhas Parepare Gandeng Para Pihak Bahas Krisis Lingkungan Hidup, Pengurangan Emisi Karbon dan Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungann

Akbar Mesra
-
0
IKA Unhas Parepare Gandeng Para Pihak Bahas Krisis Lingkungan Hidup, Pengurangan Emisi Karbon dan Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungann

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup terus digaungkan oleh Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) Kota Parepare. Melalui kolaborasi dengan berbagai elemen yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan, IKA Unhas menggelar Diskusi Publik yang dirangkaikan dengan aksi penanaman pohon produktif sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Pamateri atau Nara sumber kegiatan ini adalah semua dari alumni Unhas yaitu Prof Dr Iradatullah Rahim dari fakultas Pertanian Unhas, Dr Taqyuddin Jabbar dari fakultas Sospol, Muhammad Fitrah dari fakultas pertanian dan Kehutanan Unhas.

Juga hadir beberapa alumni yang juga pengurus IKA Unhas Kota Parepare yaitu Ir Andi Pamessangi mantan Kabid Cipta Karya Dinas PU Kota Parepare, Ir Mustari Datjing direktur PDAM pada masanya, Muchlis Abdullah SH, Muhammad Ali SS MSi ketua KNPI dan komisioner KPU Parepare pada masanya, Anju Mandji, Muhammad Ikhsan sekaligus ketua panitia pelaksana.

Kegiatan yang mengusung tema “Kolaborasi IKA Unhas Kota Parepare dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pengurangan Emisi Karbon” itu berlangsung di Kape Ha Bila, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6, Kota Parepare, Senin (27/07/6).

Acara dihadiri pengurus IKA Unhas Kota Parepare, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bila Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR), mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hasanuddin, serta sejumlah pemerhati dan kelompok pecinta lingkungan.

Diskusi dibuka oleh Dr. Taqyuddin Jabbar yang merupakan Ketua IKA UNHAS Kota Parepare, mengangkat pentingnya penggunaan kendaraan berbasis hybrid sebagai salah satu alternatif transportasi ramah lingkungan untuk menekan emisi karbon.

Menurutnya, transformasi menuju transportasi rendah emisi menjadi langkah strategis yang perlu didorong secara bersama-sama sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim.
Materi berikutnya disampaikan oleh Prof. Dr. Iradhatullah Rahim M.Si, Guru Besar Pertanian Universitas Muhammadiyah Parepare. Ia menekankan pentingnya pengembangan sektor pertanian yang ramah lingkungan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Menurutnya, praktik pertanian berkelanjutan tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjaga kualitas tanah dan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Sementara itu, Muhammad Fitrah, S.Hut., M.Si memaparkan pentingnya menjaga fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Ia menjelaskan bahwa hutan memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi dampak perubahan iklim, sekaligus menjadi salah satu benteng alami dalam mencegah bencana lingkungan. Ia berharap kegiatan seperti ini mampu meningkatkan kepedulian masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup.
Tidak hanya menghadirkan paparan ilmiah, forum diskusi juga menjadi ruang bertukar gagasan mengenai berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi Kota Parepare. Sejumlah peserta menyoroti langkah pemerintah dalam mengantisipasi bencana alam, termasuk persoalan pembangunan kawasan perumahan yang dinilai masih mengabaikan aspek tata ruang dan kelestarian lingkungan.

Ketua Panitia, Muhammad Ikhsan, S.ST, mengungkapkan bahwa hasil diskusi mencatat sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian bersama. Di antaranya alih fungsi lahan, upaya peningkatan produksi pertanian khususnya komoditas padi, penguatan konsep urban farming, kerusakan lahan terutama di kawasan hulu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, hingga persoalan banjir yang kerap melanda kawasan perkotaan.

Menurutnya, kompleksitas persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat sebagai solusi bersama dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.

“Melalui kolaborasi yang melibatkan banyak pihak, kami berharap berbagai persoalan lingkungan di Kota Parepare dapat dicarikan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai bentuk implementasi dari hasil diskusi, seluruh peserta kemudian melakukan penanaman pohon produktif sebagai simbol komitmen bersama dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi karbon.

Kegiatan ini turut mendapat dukungan dari Lembaga Amil Zakat Haji Kalla serta UPTD KPH Bila Provinsi Sulawesi Selatan, yang diharapkan dapat memperkuat sinergi berbagai pihak dalam mewujudkan lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan di Kota Parepare.( ama).

Permudah Layanan Kepolisian, Polsek Ujung Terapkan Layanan Izin Keramaian Antar Langsung ke Rumah Warga

Akbar Mesra
-
0
Permudah Layanan Kepolisian, Polsek Ujung Terapkan Layanan Izin Keramaian Antar Langsung ke Rumah Warga

PAREPARE, RADIOMESRA..COM – Komitmen menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan humanis terus diwujudkan oleh Polsek Ujung Polres Parepare. Salah satu inovasi pelayanan yang kini diterapkan adalah layanan pengantaran Surat Izin Keramaian langsung ke rumah pemohon, sebagai bentuk nyata kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

Layanan tersebut merupakan implementasi dari kebijakan Kapolsek Ujung, Kompol Muh. Nur Parappe, yang menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh sektor, termasuk pelayanan penerbitan izin keramaian. Inovasi ini juga menjadi wujud nyata semangat dan tekad “Polri Untuk Masyarakat”, yang mengedepankan pelayanan prima dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Implementasi layanan ini diwujudkan oleh personel Unit Intelkam Polsek Ujung. Aipda Faisal, mengantarkan langsung Surat Izin Keramaian ke kediaman pemohon atas nama Ibu Revalina di Jalan M. Kurdi, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Senin (27/07/26).

Surat izin yang diserahkan sekitar pukul 15.10 wita tersebut merupakan izin penyelenggaraan hajatan pernikahan.

Kapolsek Ujung Kompol Muh. Nur Parape melalui keterangan tertulisnya menyebutkan, layanan ini dihadirkan sebagai upaya untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang kembali ke kantor kepolisian.

Kapolsek juga menjelaskan bahwa inovasi pelayanan tersebut merupakan bagian dari harapan pimpinan Polri agar seluruh jajaran mampu menghadirkan pelayanan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pelayanan yang memudahkan masyarakat merupakan harapan pimpinan Polri. Kami ingin setiap layanan kepolisian dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, sehingga kehadiran Polri benar-benar memberikan kemudahan dan rasa aman,” Harap Kapolsek.

Selain memberikan kemudahan, Kapolsek juga mengingatkan bahwa setiap Surat Izin Keramaian memuat ketentuan yang wajib dipatuhi oleh pemohon maupun penyelenggara kegiatan.

Salah satu ketentuan penting adalah tidak menutup badan jalan selama pelaksanaan hajatan serta tetap menyediakan ruang yang cukup agar kendaraan bermotor dapat melintas dengan aman di sekitar lokasi kegiatan.

Menurutnya, kepatuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban umum, kelancaran arus lalu lintas, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat di lingkungan sekitar.

Melalui inovasi layanan antar izin keramaian ini, Kapolsek Kompol Muh. Nur Parape berharap masyarakat semakin merasakan kemudahan dalam mengakses pelayanan kepolisian. Masyarakat juga diharapkan tidak ragu memanfaatkan berbagai layanan yang telah disediakan Polri sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, modern, dan terpercaya.

Soal Bantuan Seragam SMA dan Pemutakhiran Desil Miskin, Sappe Jelaskan Regulasi dan Isu Pinjol dalam ‘Ngopi Berjamaah

Akbar Mesra
-
0
Soal Bantuan Seragam SMA dan Pemutakhiran Desil Miskin, Sappe Jelaskan Regulasi dan Isu Pinjol dalam ‘Ngopi Berjamaah

PAREPARE, RADIOMESRA . COM — Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare, Sappe, S.H., memberikan penjelasan komprehensif terkait regulasi pembagian bantuan seragam sekolah tingkat SMA serta prosedur pemutakhiran data desil kemiskinan warga.

Penjelasan tersebut disampaikan Sappe saat menghadiri agenda silaturahmi warga bertajuk *Ngopi Berjamaah* (Ngobrol Perkara Iman bersama Berjamaah Masjid) yang berlangsung di halaman Masjid Raya Parepare, Jumat (24/07/2026).

Menjawab pertanyaan warga mengenai alasan tidak seluruh siswa SMA mendapat seragam gratis, Sappe menerangkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.

“Kewenangan pengelolaan jenjang SMA berada di tingkat Pemerintah Provinsi. Agar Pemerintah Kota dapat membagikan seragam secara menyeluruh, harus ada Perjanjian Kerja Sama (PKS), skema *sharing* anggaran, atau penggunaan dana CSR. Namun karena kendala waktu, PKS tersebut belum dilakukan,” jelas Sappe.

Oleh karena itu, penyaluran bantuan seragam SMA saat ini dialokasikan melalui bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Parepare yang bersifat hibah atau bantuan sosial (bansos). Bantuan ini dikhususkan bagi warga Kota Parepare berusia 16 tahun yang masuk SMA dan terdaftar dalam desil kemiskinan tertentu, bukan untuk seluruh siswa SMA secara umum.

Sappe juga meminta warga yang mengalami kenaikan skala desil (desil 5 hingga 10) padahal kondisi ekonominya masih rendah agar tidak berkecil hati. Pemerintah menyediakan alur pemutakhiran data secara faktual.

Warga dapat melaporkan kondisi ekonominya ke Ketua RT/RW setempat untuk diajukan dalam Musyawarah Kelurahan (Muskel). Selanjutnya, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Parepare akan turun langsung melakukan verifikasi faktual di lapangan.

“Penilaian beban ekonomi tiap keluarga berbeda. Sebagai contoh, dua keluarga sama-sama bekerja sebagai buruh kasar, tetapi keluarga A menanggung empat anak sedangkan keluarga B hanya satu anak. Tentu tanggung jawab pengeluarannya berbeda, dan hal-hal seperti inilah yang diverifikasi di lapangan,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sappe turut membeberkan pemicu terjadinya perubahan status desil warga yang tiba-tiba meningkat pada sistem data nasional Kementerian Sosial.

Menurutnya, integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional membuat aktivitas finansial dalam satu Kartu Keluarga (KK)—seperti penggunaan pinjaman online (pinjol), judi online, cicilan barang, hingga pinjaman perbankan—terbaca otomatis oleh sistem.

Namun, Sappe secara kritis menyoroti perlakuan sistem terhadap masyarakat yang mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Kami sudah sampaikan pertanyaan ini ke Kementerian Sosial. Pengambilan KUR tidak bisa secara otomatis dianggap meningkatkan taraf ekonomi warga. Masyarakat mengambil KUR justru karena modal usahanya tidak ada, dan usaha itu pun belum tentu langsung berhasil. Ini tidak boleh dijadikan ukuran bahwa ekonomi mereka sudah mampu,” tegas Politisi DPRD Parepare tersebut.

Di akhir dialog, Sappe mengimbau seluruh elemen masyarakat dan pengurus RT/RW untuk aktif memfasilitasi warga miskin yang desilnya keliru agar segera melapor dan mendapatkan verifikasi faktual dari Dinas Sosial.

Asnun Resmi Ketua Umum Ikadah Sulsel

Akbar Mesra
-
0
Asnun Resmi Ketua Umum Ikadah Sulsel

MAKASSAR, RADIOMESRA. COMN– Asnun resmi dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Duta Lingkungan Hidup (IKADAH) Provinsi Sulsel Periode 2026–2028 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulsel,  Sabtu (25/7/2026).

Pelantikan dihadiri perwakilan Pemprov Sulsel, Pusdal KLHK Wilayah Sulawesi & Maluku, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulsel, Polda Sulsel, instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, organisasi kepemudaan, komunitas lingkungan, serta Ikadah dari berbagai daerah.

Mewakili Gubernur Sulsel, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulsel Kasman, S.Hut., M.M. menyampaikan apresiasi atas pelantikan Pengurus IKADAH Sulsel periode 2026–2028. Dalam sambutannya, ia menegaskan, Duta Lingkungan Hidup tidak boleh berhenti sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan, melainkan harus menjadi pelopor gerakan kesadaran ekologis yang mampu membangun budaya peduli lingkungan.

“Mengedukasi masyarakat, memperkuat partisipasi publik, serta membangun kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ujarnya.

Ketua IKADAH Sulsel Asnun menegaskan, pelantikan bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari pengabdian. Menurutnya, IKADAH harus menjadi ruang kaderisasi, kolaborasi, dan pengabdian yang melahirkan gagasan serta aksi nyata bagi penyelesaian persoalan lingkungan di Sulawesi Selatan.

“Saya tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi saya mengajak seluruh pengurus memasuki ruang pengabdian yang penuh tantangan. Tugas kita bukan sekadar menyelenggarakan kegiatan, tetapi menghadirkan solusi. Kita tidak ingin dikenal karena banyaknya seremoni, melainkan karena manfaat yang dirasakan masyarakat dan lingkungan,” tegas Asnun.

Mahasiswa Ilmu Politik Uinam ini juga menekankan tantangan lingkungan saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan generasi muda agar setiap kebijakan dan gerakan lingkungan memiliki dampak yang nyata serta berkelanjutan.

“Sebagai arah gerakan organisasi selama masa kepengurusan 2026–2028, IKADAH Sulsel meneguhkan tiga komitmen utama, yaitu memperkuat edukasi dan literasi lingkungan di tengah masyarakat, mengonsolidasikan kepengurusan hingga tingkat kabupaten/kota sebagai penggerak aksi lingkungan di daerah, serta membangun kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung agenda pembangunan yang berwawasan lingkungan,”ungkapnya.

Pelantikan ini menjadi titik awal penguatan peran IKADAH Sulsel sebagai organisasi kepemudaan yang tidak hanya menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga menghadirkan inovasi, memperkuat partisipasi masyarakat, dan menjadi mitra strategis dalam mewujudkan Sulsel yang hijau, tangguh, dan berkelanjutan.

“Merawat lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam hari ini, tetapi tentang memastikan generasi mendatang tetap memiliki hak atas udara yang bersih, hutan yang lestari, dan sumber air kehidupan.
Berikan anak cucu kita mata air, bukan air mata,”pungkasnya.(rls)

Urai Kerapian dan Kemacetan Pelabuhan Nusantara, DPRD Parepare dan KPP Jadwalkan Pantauan On The Spot

Akbar Mesra
-
0
Urai Kerapian dan Kemacetan Pelabuhan Nusantara, DPRD Parepare dan KPP Jadwalkan Pantauan On The Spot

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Koalisi Peduli Parepare (KPP), Dinas Perhubungan, dan pihak pengelola Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Senin (27/07/26). RDP tersebut digelar guna membahas kesemrawutan lalu lintas dan masalah parkir akibat aktivitas bongkar muat penumpang di pelabuhan.

Ketua Koalisi Peduli Parepare (KPP), Andi Asrida, menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait kekacauan alur lalu lintas setiap kali kapal penumpang bersandar. Kendaraan yang berkeliaran dan menumpuk di area luar pelabuhan dinilai sangat mengganggu mobilitas warga, terutama saat ada kegiatan masyarakat atau upacara di sekitar kawasan tersebut.

“Kondisinya sangat mengganggu sekali. Banyak kendaraan berkeliaran di sekitar pelabuhan saat ada kapal masuk, sehingga alur jalan menjadi kacau balau dan warga sulit melintas. Oleh karena itu, kami membawa usulan ini ke Komisi III DPRD agar ada pembahasan mengenai perubahan alur jalur keluar-masuk pelabuhan,” ujar Andi Asrida.

Salah satu poin yang diusulkan KPP adalah melakukan penukaran fungsi pintu masuk dan pintu keluar pelabuhan untuk mengurai antrean kendaraan. Kendati demikian, KPP dan peserta rapat sepakat untuk meninjau langsung ke lapangan sebelum mengambil keputusan final.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Parepare, Hamran Hamdani, menyambut baik masukan dari KPP. Ia menjelaskan bahwa salah satu pemicu utama kemacetan hingga ke area sekitar Lapangan dan Kantor Pos adalah tingginya tarif parkir progresif di dalam pelabuhan, sehingga para sopir dan penjemput lebih memilih memarkirkan kendaraannya di luar area pelabuhan.

“Padahal di dalam area pelabuhan kapasitas parkir masih cukup. Karena tarif parkir di dalam dianggap cukup tinggi, mereka memilih menunggu di luar. Makanya kami minta pihak pelabuhan meninjau ulang biaya pas masuk dan parkir tersebut,” ungkap Hamran.

Terkait usulan penukaran alur keluar-masuk kendaraan, Hamran menegaskan bahwa Komisi III DPRD bersama instansi terkait akan melakukan peninjauan langsung di lapangan (On The Spot / OTS) saat arus penumpang membludak.

“Rekomendasi RDP hari ini, kita sepakat melakukan OTS langsung pada saat ada kapal yang bongkar muat. Kita mau lihat persis di mana titik masalahnya. Setelah itu, baru kita gelar pertemuan ulang untuk merumuskan formulasi solusi terbaik bagi masalah ini,” pungkasnya.

Operasi Pekat Lipu 2026 Polres Parepare Tuntas 100 Persen: 21 Kasus Diungkap, 25 Tersangka Diamankan

Akbar Mesra
-
0
Operasi Pekat Lipu 2026 Polres Parepare Tuntas 100 Persen: 21 Kasus Diungkap, 25 Tersangka Diamankan

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Kepolisian Resor (Polres) Parepare berhasil menuntaskan seluruh Target Operasi (TO) serta mengumumkan belasan pengungkapan non-TO dalam gelaran rilis pers Operasi Pekat Lipu 2026 di Mapolres Parepare, Senin (27/07/26).

Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yudha, menyampaikan bahwa selama pelaksanaan operasi, pihaknya berhasil mengungkap total 21 kasus kejahatan penyakit masyarakat dengan mengamankan 25 orang tersangka.

“Pada Operasi Pekat Lipu ini, kami menetapkan 4 kasus sebagai target operasi (TO), dan alhamdulillah semuanya berhasil diungkap 100 persen. Keempat TO tersebut merupakan perkara yang menjadi atensi publik,” ujar AKBP Indra Waspada Yudha di hadapan para awak media.

Adapun rincian 4 kasus TO yang berhasil dituntaskan meliputi:

Kasus Kekerasan Secara Bersama: Kasus pengeroyokan yang sempat viral di media sosial wilayah Kota Parepare, dengan 3 orang tersangka berhasil diamankan.

Selain menuntaskan kasus sasaran utama, Polres Parepare juga berhasil menindak 17 kasus non-TO dengan membekuk 21 orang tersangka. Rincian pengungkapan non-TO tersebut terdiri atas:

 9 kasus minuman keras (miras) yang telah diproses Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan berstatus inkrah

 3 kasus pencurian biasa.

 2 kasus penganiayaan.

 1 kasus kepemilikan senjata tajam (sajam).

 1 kasus perjudian sabung ayam.

 1 kasus kekerasan bersama terhadap anak di bawah umur.

Dalam rilis pers tersebut, Polres Parepare turut memajang sejumlah barang bukti hasil sitaan selama Operasi Pekat Lipu 2026. Barang bukti yang ditampilkan antara lain 3 unit sepeda motor, peralatan dan gelanggang sabung ayam beserta bangkai/kaki ayam, sejumlah uang tunai, hingga senjata tajam.

AKBP Indra Waspada Yudha menambahkan bahwa penjelasan detail terkait teknis penanganan dan kronologi masing-masing perkara akan dipaparkan lebih lanjut oleh Kasat Reskrim Polres Parepare.

DPRD Parepare Tegaskan Seragam Gratis SMA Boleh Dianggarkan Pemkot, Sappe, S.H.: Salurannya via DTKS Desil 1–4

Akbar Mesra
-
0
DPRD Parepare Tegaskan Seragam Gratis SMA Boleh Dianggarkan Pemkot, Sappe, S.H.: Salurannya via DTKS Desil 1–4

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Komitmen Pemerintah Kota Parepare bersama DPRD Kota Parepare dalam menjamin kesejahteraan sektor pendidikan terus diwujudkan. Pada tahun anggaran 2026, program bantuan seragam sekolah gratis dipastikan tidak hanya menyasar jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP, melainkan juga siswa tingkat SMA/sederajat.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare, Sappe, S.H., saat menghadiri agenda silaturahmi warga bertajuk Ngopi Berjamaah (Ngobrol Perkara Iman bersama Berjamaah Masjid) di halaman Masjid Raya Parepare, Jumat (24/07/26).

Sappe menyampaikan bahwa Komisi II yang membidangi sosial, pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan, bertindak sebagai penyambung lidah masyarakat untuk mengawal setiap kebijakan strategis Pemkot Parepare di bawah kepemimpinan Wali Kota H. Tasmin Hamid.

Terkait adanya keraguan mengenai kewenangan penganggaran seragam untuk jenjang SMA mengingat pengelolaan SMA berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017—politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Bacukiki Barat ini menegaskan bahwa langkah Pemkot Parepare memiliki dasar hukum yang sah.

*”Bolehkah pemerintah daerah menganggarkan seragam gratis untuk SMA? Jawabannya: boleh. Ada regulasi yang mengatur, apakah berbentuk dana hibah ataupun bantuan sosial. Pemerintah daerah bersama DPRD Kota Parepare telah menyepakati anggaran tersebut,”* ujar Sappe di hadapan para warga dan jamaah.

Kendati demikian, Sappe menerangkan terdapat skema penerimaan yang berbeda antara tingkat pendidikan dasar dan menengah atas. Bagi siswa baru jenjang TK, PAUD, SD, hingga SMP negeri, seragam gratis diberikan secara menyeluruh tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Sedangkan untuk jenjang SMA, bantuan difokuskan bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan.

*”Untuk seragam SMA gratis, pembagiannya berbasis data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), khusus untuk masyarakat di tingkat desil 1 sampai 4. Jadi tidak semua siswa SMA dapat, tetapi khusus bagi warga kurang mampu,”* jelasnya.

Untuk sekolah swasta dan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), Sappe menambahkan bahwa penyalurannya akan dilakukan apabila terdapat sisa kuota setelah pembagian di sekolah-sekolah negeri selesai dilaksanakan.

Dalam kesempatan yang sama, Sappe menginformasikan bahwa distribusi fisik seragam berupa baju, tas, hingga sepatu telah mulai berjalan serentak sejak Jumat pagi oleh pihak penyedia dengan didampingi Dinas Pendidikan Kota Parepare.

Menanggapi keluhan masyarakat pada tahun 2025 lalu terkait kualitas barang, Sappe memastikan bahwa seragam dan kelengkapan tahun 2026 ini telah memenuhi kualifikasi dan spesifikasi yang ditentukan.

 *”Alhamdulillah untuk tahun ini, mulai dari sepatu, tas, hingga pakaian seragam, itu sudah sesuai dengan spek yang kita inginkan berdasarkan sampel yang diperlihatkan kepada kami. Namun, jika nanti masih ada orang tua siswa yang merasa belum sesuai, kami di DPRD sangat terbuka menerima setiap keluhan dan aspirasi,” pungkas Sappe, seraya mengingatkan warga untuk tetap memperhatikan keaktifan kartu BPJS Kesehatan Gratis program Pemkot

Reses di Lapadde Parepare, H. Muh. Sadar Mendorong Sinergi Pemprov-Pemkot Selesaikan Masalah Banjir Tegal

Akbar Mesra
-
0
Reses di Lapadde Parepare, H. Muh. Sadar Mendorong Sinergi Pemprov-Pemkot Selesaikan Masalah Banjir Tegal

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Masalah banjir tahunan yang kerap melanda kawasan Tegal, Kelurahan Lapadde, Kota Parepare, menjadi sorotan utama dalam agenda Reses Tahun ke-2 Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, H. Muh. Sadar, S.E., yang berlangsung di Kompleks BTN Rezky Mulya, Lapadde, Ahad (26/07/26).

Dalam pertemuan tatap muka bersama warga setempat, Lurah Lapadde, Rahmat, membeberkan bahwa banjir yang menggenangi kawasan Tegal dan sekitarnya dapat mencapai ketinggian 2 hingga 3 meter saat musim hujan. Menurutnya, luapan air tersebut merupakan air kiriman dari wilayah tetangga, Kabupaten Sidrap.

“Air biasa naik sampai 2 meter hingga 3 meter di sini karena kiriman dari Sidrap. Oleh karena itu, kami berharap kehadiran Pak Sadar di tingkat provinsi dapat membantu memperjuangkan dan memperkuat penyampaian keluhan warga ini ke tingkat atas,” ujar Lurah Lapadde, Rahmat, di hadapan warga yang hadir.

Menanggapi hal tersebut, H. Muh. Sadar, S.E., yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengapresiasi dukungan masyarakat Parepare yang telah menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif 2024 lalu hingga mengantarkannya ke kursi parlemen untuk periode 2024–2029.

Sadar menegaskan bahwa persoalan banjir di kawasan Tegal sudah lama menjadi perhatian utamanya. Menurutnya, penanganan banjir tidak boleh sekadar berfokus pada pemberian bantuan darurat pascabencana, melainkan harus menyasar pada penanganan teknis dan solusi permanen.

“Tegal itu selalu ada di pikiran saya, identik dengan banjir setiap kali hujan. Kita bukan hanya berpikir membawa bantuan setiap kali banjir datang, tetapi harus mencari solusi konkret agar pada tahun-tahun mendatang banjir tidak terjadi lagi,” tegas legislator asal NasDem tersebut.

Guna mengatasi persoalan banjir kiriman lintas daerah tersebut, Sadar menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Parepare. Masalah penataan tata ruang dan infrastruktur penanggulangan banjir harus dirumuskan bersama oleh instansi teknis terkait.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program penanganan yang dicanangkan pemerintah, seraya tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap hasil pembangunan.

“Program yang dirancang pemerintah dicanangkan demi kepentingan masyarakat luas dan dibahas tuntas di DPR bersama dinas terkait. Mari kita dukung jalannya program tersebut, namun tetap dikritisi apabila hasilnya tidak sesuai dengan manfaat yang dijanjikan,” pungkas Sadar

Polres Parepare Perketat Pengamanan Turnamen ITH Futsal Vol.2, Pastikan Pertandingan Aman dan Kondusif

Akbar Mesra
-
0
Polres Parepare Perketat Pengamanan Turnamen ITH Futsal Vol.2, Pastikan Pertandingan Aman dan Kondusif

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat, jajaran Polres Parepare melaksanakan pengamanan kegiatan turnamen ITH futsal Vol.2 yang berlangsung di Sports Center Kompleks Perumahan Grand Sulawesi Jalan Jenderal Muhammad Yusuf Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Sabtu (25/07/26).

Kegiatan pengamanan dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada peserta, panitia, maupun masyarakat yang hadir menyaksikan jalannya pertandingan.

Pengamanan dipimpin oleh IPTU Mulyadi sebagai Kapolsubsektor Bacukiki Barat dengan melibatkan personel gabungan dari Polsubsektor Bacukiki Barat, Sat Intelkam, Si Propam Polres Parepare serta personel Polsek Bacukiki yang disiagakan di sejumlah titik strategis di sekitar lokasi kegiatan.

Dalam kegiatan tersebut selain pengamanan Petugas kepolisian turut memberikan imbauan kepada panitia pelaksana maupun masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, serta menjunjung tinggi sportivitas selama kegiatan berlangsung.

Kehadiran aparat kepolisian di tengah kegiatan masyarakat tersebut menjadi salah satu bentuk pelayanan Polri dalam menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah hukum Polres Parepare.

Iptu Mulyadi mengatakan, Pengamanan kegiatan olahraga masyarakat seperti turnamen futsal ini juga merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam mencegah terjadinya potensi gangguan keamanan yang dapat muncul di lokasi keramaian.

“Dengan adanya pengawasan secara langsung, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan aktivitas dengan lebih tenang dan nyaman,” ujarnya

Sementara itu ditempat terpisah, Waka Polres Parepare Kompol Saharuddin, S.H., M.H., M.Si menyampaikan bahwa pengamanan kegiatan masyarakat akan terus ditingkatkan sebagai bentuk pelayanan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Parepare.

“Semoga situasi Keamanan dan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di kota Parepare tetap aman dan kondusif,” pungkasnya
(Candra).

Puding Tempe Jadi Senjata Lawan Stunting, Mahasiswa KKN Unhas Berdayakan Ibu Posyandu di Parepare

Akbar Mesra
-
0
Puding Tempe Jadi Senjata Lawan Stunting, Mahasiswa KKN Unhas Berdayakan Ibu Posyandu di Parepare

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hasanuddin (Unhas) Gelombang 116 menggelar pelatihan pembuatan puding tempe sebagai inovasi pangan bergizi untuk mendukung pencegahan stunting di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang , Kota Parepare, Sabtu (25/07/26).

Kegiatan ini merupakan program kerja individu Silvi Fadhilah, mahasiswa Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, yang mengusung tema KKN Gelombang 116, yakni pencegahan dan penanganan stunting melalui edukasi gizi dan pemanfaatan pangan lokal.

Pelatihan diikuti ibu-ibu peserta Posyandu bersama kader Posyandu Kelurahan Kampung Pisang. Selain mendapatkan materi mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi anak, peserta juga diajak mempraktikkan langsung cara mengolah tempe menjadi puding yang bergizi, menarik, dan mudah dibuat di rumah.
Silvi menjelaskan, tempe dipilih sebagai bahan utama karena merupakan sumber protein nabati yang kaya zat gizi, mudah diperoleh, serta memiliki harga yang terjangkau. Melalui inovasi menjadi puding, tempe diharapkan lebih disukai anak-anak tanpa mengurangi kandungan gizinya.

“Melalui pelatihan ini, kami ingin memberikan alternatif makanan selingan bergizi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan protein anak, khususnya bagi anak yang berisiko mengalami stunting,” ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, peserta tampak antusias mengikuti setiap tahapan pembuatan puding tempe. Mereka aktif mengajukan pertanyaan dan berdiskusi mengenai teknik pengolahan, penyajian, hingga penyimpanan produk agar dapat dipraktikkan secara mandiri di rumah.

Menurut Silvi, kegiatan ini tidak hanya memberikan keterampilan baru kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk pemberdayaan melalui edukasi yang aplikatif dan berkelanjutan.

Ia berharap inovasi pengolahan tempe menjadi puding dapat diterapkan secara rutin oleh keluarga sebagai salah satu pilihan camilan sehat bagi anak sekaligus meningkatkan konsumsi pangan lokal bernilai gizi tinggi.
Program kerja tersebut merupakan kontribusi nyata mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin Gelombang 116 dalam mendukung upaya pemerintah mempercepat penurunan angka stunting melalui edukasi gizi dan inovasi pangan berbasis potensi lokal. Sinergi antara mahasiswa, kader Posyandu, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas di masa mendatang.

1...737475...842Halaman 74 dari 842

Contact us: mesradio1028@gmail.com

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare