27 C
Pare-Pare
Selasa, Oktober 27, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 75

Apresiasi Program ‘Ngopi Berjamaah’ Masjid Raya Parepare, Warga Usul Hadirkan Instansi Vertikal hingga Dinas Lingkungan Hidup**

Akbar Mesra
-
0
Apresiasi Program ‘Ngopi Berjamaah’ Masjid Raya Parepare, Warga Usul Hadirkan Instansi Vertikal hingga Dinas Lingkungan Hidup**

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Program kegiatan masyarakat bertajuk *Ngopi Berjamaah* yang diprakarsai oleh pengurus Masjid Raya Parepare terus mendapat respons positif dari warga. Program interaktif tersebut dinilai menjadi wadah edukasi agama sekaligus sarana keterbukaan informasi publik antara warga dan pemerintah.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Bang One (Sultan), seorang pendengar aktif program Obras sekaligus warga Ujung Bulu, saat berbicara dalam program *Obras* edisi Sabtu (25/07/26).

Menurut Bang One, hadirnya forum Ngopi Berjamaah memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Parepare. Kegiatan ini tidak hanya membimbing dari sisi keagamaan, tetapi juga memfasilitasi dialog warga yang ingin menyampaikan pertanyaan atau aspirasi ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

 *”Acara ini sangat menggembirakan kita di Parepare. Ini membuktikan Kota Parepare sebagai kota yang amanah dan terbuka terhadap informasi. Walau baru pertama kali hadir, saya sangat mengapresiasi pengurus Masjid Raya dan pengelola acara,” ujar Bang One.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa jangkauan peserta kegiatan di Masjid Raya terbilang luas, bahkan dihadiri oleh warga dari luar kecamatan seperti Soreang, hingga warga dari luar daerah Kota Parepare.

Melihat tingginya antusiasme masyarakat yang sering kali kesulitan mendapatkan ruang dialog langsung dengan dinas terkait, Bang One mengusulkan agar penyelenggara memperluas kehadiran narasumber dari instansi vertikal maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

 *”Masyarakat kadang tidak punya kesempatan langsung bertanya ke Catatan Sipil, Pertanahan, Pengadilan Agama, atau BPJS. Walau instansi vertikal, mereka tetap melayani kepentingan warga Parepare,”* tegasnya.

Secara khusus, Bang One menyuarakan usulan yang pernah disampaikan kepada salah satu pengelola, Haji Maskur, agar forum tersebut dapat menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare. Hal ini dinilai mendesak karena banyaknya pertanyaan masyarakat terkait kejelasan regulasi dan iuran sampah. Selain itu, kehadiran pihak kecamatan hingga instansi kepolisian juga diharapkan bisa memperkuat forum komunikasi warga tersebut.

Ia berharap kegiatan yang menjadi jembatan informasi antara masa lalu, masa kini, dan masa depan pembangunan Parepare ini dapat terus berlangsung secara konsisten dan didukung penuh oleh pemerintah daerah.

PT. Cahaya Ilahi Barokah-BSN Akad Massal

Akbar Mesra
-
0
PT. Cahaya Ilahi Barokah-BSN Akad Massal

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — PT. Cahaya Ilahi Barokah bersama Bank Syariah Nasional (BSN)melaksanakan akad massal bagi puluhan user perumahan D’Naila Parepare dan Perumahan Graha D’Naila Lamajakka,di Kafe Lagota, Sabtu(25/07/26).

Founder PT.Cahaya Ilahi Barokah H Bahri Bali dalam sambutan mengatakan, akad massal ini sebagai wujud komitmen PT Cahaya Ilahi Barokah dalam menyiapkan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat sekaligus mendukung program pemerintah mewujudkan 1 juta rumah.

“Alhamdulillah akad massal hari ini diikuti puluhan user untuk dua lokasi perumahan yakni D’Naila Parepare dan D’Naila Lamajakka. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan telah memilih perumahan di tempat kami.Semoga berkah dan diridhoi Allah SWT.Mudah mudahan rumahnya menjadi tempat nyaman. Kalau ada penyambutan kami yang kurang berkenang mohon dimaafkan,” kata Bahri Bali.

Manager Marketing PT. Cahaya Ilahi Barokah, Agung Kurniawan ME menambahkan, perumahan D’Naila memberikan promo khusus, bebas biaya akad dan AJB bagi user.

“Kami juga memberi garansi tiga bulan ketika sudah tandatangan di notaris dan bank, ada keluhan soal rumah sampaikan ke tim kami,” tegas alumni IAIN Parepare ini.

Agung berharap user yang telah akad hari ini mudah-mudahan rumahnya bisa ditempati dengan nyaman bersama keluarga.”Mudah-mudahan rumahnnya nyaman dan kami berharap tidak ada komplain, kalau ada komplain bisa sharing ke kami,” ujarnya.

Sementara itu Finance Service Bank Syariah Nasional, Kantor Cabang Pembantu Parepare A. Ibnu Malik Karim, menyampaikan selamat menempati rumah baru kepada puluhan user yang telah akad kredit.

“Mudah-mudahan rumahnya berkah, kami berharap debitur yang sudah akad mematuhi ketentuan yang telah ditandatangani dalam perjanjian.Rumahnya juga tidak boleh dirubah kecuali pagar, kanopi dan bagian dapur,”ujarnya. Akad massal dihadiri notaris Ika Kurniasi dan Arifuddin.(rls)

Serap Aspirasi di Bacukiki, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulsel Tekankan Sinergi Pemprov dan Pemkot Parepare

Akbar Mesra
-
0
Serap Aspirasi di Bacukiki, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulsel Tekankan Sinergi Pemprov dan Pemkot Parepare

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, H. Muh. Sadar, S.E., menggelar kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare Sabtu (25/07/26). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah.

H. Muh. Sadar menyampaikan bahwa seluruh program pembangunan yang bersumber dari APBD Kota Parepare maupun APBD I Provinsi Sulawesi Selatan pada hakikatnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia mengimbau warga untuk memberikan dukungan penuh terhadap jajaran Pemerintah Kota Parepare di bawah kepemimpinan Wali Kota H. Tasmin Hamid hingga tingkat kelurahan.

“Kami dari Provinsi Sulawesi Selatan selalu bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya Kota Parepare. Mari kita sama-sama memberikan *support* kepada pemerintah daerah, Ibu Lurah, Ibu Camat, dan dinas terkait. Selalu berpikiran positif terhadap program yang dijalankan,” ujar Muh. Sadar di hadapan warga yang hadir.

Meski mengajak masyarakat bersikap optimistis, Muh. Sadar menegaskan bahwa warga tetap memiliki hak untuk menyampaikan kritik konstruktif. Menurutnya, masyarakat berhak mempertanyakan hasil dan manfaat dari setiap program pembangunan jika tidak sesuai dengan perencanaan awal.

“Jangan berasumsi negatif dulu. Tapi yang harus kita pertegas adalah bagaimana hasilnya dan manfaatnya bagi masyarakat. Jika sesuai, kita dukung penuh. Namun jika tidak sesuai dengan yang direncanakan, Anda boleh mengkritisi melalui prosedur yang berlaku,” tegasnya.

Dalam reses tersebut, Muh. Sadar juga memaparkan sejumlah realisasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Kota Parepare. Salah satu proyek yang telah rampung 100 persen adalah pembenahan sarana dan prasarana Masjid Terapung BJ Habibie, mulai dari menara, pelataran, hingga penggantian 60 titik lampu jemaah.

Selanjutnya, Pemprov Sulsel bersama Pemkot Parepare fokus pada peningkatan fasilitas di Masjid Agung Kota Parepare, khususnya kemudahan akses bagi kelompok lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.

“Di Masjid Agung, kita upayakan penataan akses agar jamaah lansia tidak perlu kesulitan menaiki tangga. Kita siapkan jalur khusus yang bisa dilalui kursi roda langsung sampai ke dalam area utama masjid,” jelas Legislator Sulsel tersebut.

Ia menambahkan, pada tahun anggaran 2026 mendatang, Pemprov Sulsel telah menyiapkan beberapa alokasi bantuan keuangan tambahan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Parepare.

Menutup penyampaiannya, Muh. Sadar menyampaikan apresiasi dan permohonan maaf kepada seluruh konstituen jika selama menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di DPRD Sulsel masih terdapat kekurangan.

Momen Musda VII MUI Parepare: Tokoh Umat Desak Ulama Berani Kritisi Kebijakan dan Fatwa Lebih Membumi

Akbar Mesra
-
0
Momen Musda VII MUI Parepare: Tokoh Umat Desak Ulama Berani Kritisi Kebijakan dan Fatwa Lebih Membumi

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare pada Sabtu (25/07/26) mendatangkan berbagai sorotan dan harapan besar dari kalangan tokoh serta aktivis keumatan di Kota Parepare.

Muassis Majelis Syuhada Kota Parepare, H. Bakhtiar Syarifuddin (HBS), mengapresiasi gelaran Musda ini. Namun, ia secara kritis menyoroti banyaknya fatwa MUI yang saat ini kerap diabaikan atau terkesan “dicueki” oleh masyarakat.

Menurut Bakhtiar, fenomena tersebut terjadi akibat kurang masifnya sosialisasi serta tingginya literasi fatwa yang sulit dicerna oleh umat. Selain itu, muncul persepsi publik bahwa fatwa kerap dikeluarkan hanya demi kepentingan kelompok tertentu.

“Fatwa yang telah dikeluarkan seharusnya menjadi pedoman dalam seluruh sendi kehidupan. Kenapa tidak terimplementasi? Pertama, sosialisasi kurang masif dan literasi fatwa sulit dicerna masyarakat. Kedua, timbul kesan seolah-olah fatwa dipesan atau untuk kepentingan kelompok tertentu. Harapan kami, MUI melahirkan fatwa yang betul-betul sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman,” tegas H. Bakhtiar Syarifuddin.

Di sisi lain, nada kritikal yang lebih tajam disampaikan oleh Koordinator Forum Pembela Umat (FPU) Kota Parepare, H. Andi Abd. Rahman Saleh, S.E. (Arsal). Ia menilai MUI belakangan ini kehilangan posisi tawar (bargaining position) di mata pemerintah karena dinilai kurang berani memberikan teguran dan nasihat secara terbuka.

Ia menyayangkan kecenderungan ulama yang terkesan hanya fokus pada amar ma’ruf (menyeru kebaikan), tetapi abai dalam nahi munkar (mencegah kemungkaran) terhadap kebijakan publik yang berpotensi merugikan rakyat.

 “MUI itu lembaga independen dan mandiri. Namun, di beberapa dekade terakhir, MUI sepertinya kurang berani menasihati pemerintah terkait kebijakan yang tidak memihak rakyat. Ulama jangan menjadi ‘setan bisu’ (syaithan akhros) yang diam melihat ketidakadilan. Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan, ketidakadilan bertambah bukan hanya karena banyaknya orang zalim, tetapi karena diamnya orang-orang baik,” ujar Andi Abd. Rahman Saleh.

Ia juga mengimbau jajaran pengurus MUI baik di tingkat daerah, provinsi, hingga pusat agar tidak takut kehilangan dana operasional dari pemerintah saat menyuarakan kebenaran. Menurutnya, dana operasional merupakan kewajiban negara yang bersumber dari pajak rakyat, sehingga tidak boleh menyandera independensi ulama.

Melalui Musda VII MUI Parepare ini, FPU dan para muassis berharap kepengurusan baru yang terbentuk mampu merangkul seluruh elemen umat serta berani mengambil posisi independen dan kritis demi kemaslahatan bangsa dan agama.

Musda VII MUI Parepare: Menegaskan Peran Ulama Sebagai Khadimul Ummah dan Shodiqul Hukumah

Akbar Mesra
-
0
Musda VII MUI Parepare: Menegaskan Peran Ulama Sebagai Khadimul Ummah dan Shodiqul Hukumah

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Musyawarah Daerah (Musda) VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare resmi dibuka di Auditorium BJ Habibie pada Sabtu (24/0726). Momentum lima tahunan ini menegaskan posisi MUI sebagai rumah besar umat Islam sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal moral dan kemaslahatan masyarakat.

Wakil Ketua MUI Kota Parepare, H.M. Amin Iskandar, menekankan bahwa Musda bukan sekadar agenda rutin organisasi atau tempat memilih kepengurusan baru, melainkan majelis bernilai ibadah untuk menentukan arah pengabdian ulama kepada daerah dan bangsa.

 “MUI lahir bukan untuk berdiri sendiri, melainkan menjadi rumah besar tempat bertemunya ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim. Di tengah derasnya arus globalisasi dan tantangan moral generasi muda, kehadiran MUI semakin dibutuhkan sebagai penyejuk, pemersatu, dan pemberi arah,” ujar H.M. Amin Iskandar.

Ia menambahkan, pembangunan Kota Parepare tidak cukup hanya ditopang oleh infrastruktur fisik, melainkan butuh kekuatan moral dan spiritual dari kolaborasi seluruh ormas, pesantren, akademisi, hingga pemuda.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Umum (Sekum) MUI Provinsi Sulawesi Selatan, K.H. Muammar Bakry, yang hadir mewakili Ketua MUI Sulsel, menguraikan tiga peran utama MUI di tengah masyarakat: himayatul ummah (pelindung umat), khadimul ummah (pelayan umat), dan shodiqul hukumah (mitra pemerintah).

Muammar memberi penekanan khusus pada makna shodiqul hukumah agar tidak disalahartikan sebagai instrumen legitimasi semata.

“MUI sebagai shodiqul hukumah itu artinya mitra yang sejajar dengan pemerintah, bukan sekadar pelaksana legitimasi atau ‘stempel’. Bermitra secara kritis dan konstruktif adalah kunci agar kerja-kerja keumatan produktif,” tegas K.H. Muammar Bakry.

Ia juga mengajak seluruh elemen keagamaan di Parepare untuk menjaga MUI sebagai rumah inklusif yang mengakomodasi seluruh potensi umat Islam tanpa sekat organisasi atau kelompok.

Melalui Musda VII ini, MUI Kota Parepare diharapkan melahirkan program kerja yang responsif terhadap isu-isu sosial, pengembangan ekonomi syariah, serta perlindungan generasi muda dari berbagai ancaman penyimpangan moral.

Musda VII MUI Parepare, Sekda Amarun Agung Hamka Sampaikan Pesan Kemitraan Strategis

Akbar Mesra
-
0
Musda VII MUI Parepare, Sekda Amarun Agung Hamka Sampaikan Pesan Kemitraan Strategis

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Musyawarah Daerah (Musda) VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare resmi digelar di Auditorium BJ Habibie pada Sabtu (24/07/26). Acara yang dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan ormas Islam, akademisi, hingga pimpinan pondok pesantren se-Kota Parepare tersebut dibuka dengan penyampaian sambutan resmi Pemerintah Kota Parepare.

Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, serta Wakil Wali Kota, Hermanto, berhalangan hadir secara langsung lantaran bertepatan dengan agenda dinas luar daerah yang tidak dapat ditinggalkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, hadir mewakili Wali Kota untuk membacakan sambutan tertulis sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran pimpinan daerah.

“Bapak Wali Kota saat ini berada di Toraja Utara untuk menghadiri HUT Kabupaten Toraja Utara sebagai bentuk penghormatan balasan. Sementara Bapak Wakil Wali Kota tengah menghadiri pertemuan wakil kepala daerah se-Indonesia di Batam,” ujar Amarun Agung Hamka di hadapan para alim ulama dan peserta Musda.

Meski berhalangan hadir secara fisik, Hamka menegaskan bahwa komitmen dan dukungan Pemkot Parepare terhadap MUI tidak berkurang. Dalam sambutan yang dibacakannya, Pemkot Parepare menegaskan posisi strategis MUI bukan sekadar organisasi keagamaan biasa, melainkan mitra utama pemerintah.

 “Pemerintah Kota Parepare memandang MUI sebagai mitra utama dalam menjaga arah moral, membimbing umat, merawat persatuan, serta menghadirkan ketentraman di tengah masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hamka menyampaikan pesan mendalam terkait urgensi pelaksanaan Musda VII ini. Menurutnya, Musda tidak boleh dinilai sebatas agenda rutin pemilihan pengurus atau penetapan program kerja semata, melainkan momentum muhasabah bersama.

“Musda harus menjadi ruang tempat pengalaman masa lalu dipertemukan dengan kebutuhan hari ini dan harapan masa depan. Tantangan umat semakin kompleks, sehingga organisasi besar harus mampu mengevaluasi perjalanan dan menentukan arah langkah yang tepat,” jelas mantan penguji calon Sekda yang turut menyapa tokoh keagamaan Prof. Dr. K.H. Hananin M.Aj. dalam kesempatan tersebut.

Kegiatan Musda VII MUI Kota Parepare ini diharapkan melahirkan kepemimpinan dan program kerja yang adaptif serta mampu merawat ketentraman umat di Kota Parepare ke depan.

Konferensi Pers Biddokkes Polda Sulsel: Satu Korban Kembali Teridentifikasi, Total Tiga Korban Laka Laut KM Nurul Salsa Berhasil Diidentifikasi

Akbar Mesra
-
0
Konferensi Pers Biddokkes Polda Sulsel: Satu Korban Kembali Teridentifikasi, Total Tiga Korban Laka Laut KM Nurul Salsa Berhasil Diidentifikasi

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM – Polda Sulawesi Selatan melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) menggelar konferensi pers terkait perkembangan penanganan kecelakaan laut KM Nurul Salsa yang terjadi di perairan Kepulauan Selayar. Kegiatan tersebut berlangsung di Biddokkes Polda Sulsel, Jumat (24/07/26).

Konferensi pers dipimpin oleh Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H., didampingi Kabiddokkes Polda Sulsel Kombes Pol. dr. Muhammad Haris, M.A.R.S., QHIA, bersama Tim DVI Pusdokkes Polri, Tim Forensik Biddokkes Polda Sulsel, serta Tim Identifikasi Ditreskrimum Polda Sulsel.

Dalam keterangannya, Kabid Humas Polda Sulsel menyampaikan perkembangan terbaru terkait insiden tersebut. Dijelaskan bahwa KM Nurul Salsa mengalami kecelakaan laut pada 15 Juli 2026 di wilayah Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan laporan Basarnas, jumlah penumpang di dalam kapal sebanyak 76 orang, sementara yang tercatat dalam manifes sebanyak 45 orang.

“Pada tahap awal pencarian, ditemukan sebanyak 59 orang, dengan rincian 58 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia akibat sakit saat proses evakuasi,” ujar Kombes Pol. Didik Supranoto.

Lebih lanjut disampaikan, dari 17 korban yang sebelumnya masih dalam pencarian, tim SAR gabungan yang dipimpin Basarnas Sulawesi Selatan telah berhasil menemukan 3 korban, sehingga masih terdapat 14 orang yang belum ditemukan. Tiga korban yang ditemukan tersebut masing-masing atas nama Hasriati (44), Bau Intang (52), dan Hasbi (41).

Selain itu, proses penyelidikan atas peristiwa tersebut masih terus berlangsung dan akan disampaikan perkembangannya secara berkala kepada publik. Operasi pencarian oleh Basarnas Sulawesi Selatan juga telah resmi ditutup pada hari yang sama, berdasarkan hasil evaluasi.

Sementara itu, Kabiddokkes Polda Sulsel Kombes Pol. dr. Muhammad Haris menambahkan bahwa Tim DVI Gabungan kembali berhasil melakukan identifikasi terhadap satu korban.

“Pada hari Jumat, 24 Juli 2026 pukul 10.00 WITA, Tim DVI gabungan yang terdiri dari Biddokkes Polda Sulsel, didukung Tim DVI Pusdokkes Polri, Tim Identifikasi Polda Sulsel, serta Departemen Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, menerima satu kantong jenazah dan langsung melakukan proses identifikasi,” jelasnya.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa kantong jenazah dengan nomor PM62B03 Selayar cocok dengan data antemortem nomor 015 dan teridentifikasi sebagai Hasbi, laki-laki, 41 tahun, warga Labuang Marege, Desa Maminasa, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Identifikasi dilakukan melalui pencocokan sidik jari, data medis, serta properti yang ditemukan.

Dengan demikian, hingga saat ini Tim DVI Gabungan telah berhasil mengidentifikasi total tiga korban dari tiga kantong jenazah yang diterima.

IPTU Jufri Resmi Jabat Kasat Resnarkoba Sementara Polres Parepare, Kapolres Tekankan Loyalitas dan Kinerja

Akbar Mesra
-
0
IPTU Jufri Resmi Jabat Kasat Resnarkoba Sementara Polres Parepare, Kapolres Tekankan Loyalitas dan Kinerja

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kepolisian Resor Parepare melaksanakan upacara pelantikan Pejabat Sementara Kepala Satuan Reserse Narkoba, IPTU Jufri, S.H, Jum’at (24/07/26).

Pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Halaman Mapolres Parepare tepatnya di Jalan Andi Mappatola Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare, dipimpin Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda, S.I.K., M.H.

Dalam sambutannya, AKBP Indra Waspada Yuda, S.I.K., M.H mengatakan, serah terima jabatan di lingkungan Polri merupakan suatu penyegaran bagi pelaksanaan tugas pembinaan maupun operasional serta sebagai indicator bagi kesiapan SDM dalam menjaga dan memelihara sinergitas yang ada di lingkungan Polri.

“Pelantikan suatu jabatan adalah untuk kebutuhan organisasi sehingga dapat bermanfaat bagi organisasi dimana tugas dan tanggung jawab jabatan ini digunakan sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan, wawasan dan ketrampilan,” Ucapnya

Lanjut Kapolres, Kita berharap Satuan Resese Narkoba dapat memberi warna dalam rangka memberantas, mencegah dan menanggulangi peredaran gelap Narkoba, dan Obat Keras lainnya yang beredar di wilayah hukum Polres Parepare.

“Kepada pejabat baru Kasat Reserse Narkoba Polres Parepare, saya ucapkan selamat bertugas, tunjukkan loyalitas, dedikasi serta tanggung jawab pada kesatuan ini dengan bekal yang saudara miliki sebelumnya tentunya disertai dengan semangat yang tinggi sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik,” harapnya (Candra)

Proses Identifikasi Berlanjut, Biddokkes Polda Sulsel Terima Satu Jenazah Korban Laka Laut KM Nurul Salsa

Akbar Mesra
-
0
Proses Identifikasi Berlanjut, Biddokkes Polda Sulsel Terima Satu Jenazah Korban Laka Laut KM Nurul Salsa

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM – Polda Sulawesi Selatan melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) kembali menerima satu jenazah korban kecelakaan laut KM Nurul Salsa untuk menjalani proses identifikasi lanjutan. Penyerahan jenazah ini merupakan bagian dari rangkaian penanganan korban yang dilakukan secara profesional dan terukur, melalui metode Disaster Victim Identification (DVI) guna memastikan keakuratan identitas serta memberikan kepastian kepada keluarga korban. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Biddokkes Polda Sulsel, Jumat (24/07/26).

Konferensi pers dipimpin oleh Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H., didampingi Kakansar Makassar Muhammad Arif Anwar, S.Sos., M.M., Kabiddokkes Polda Sulsel Kombes Pol. dr. Muhammad Haris, M.A.R.S., QHIA, Tim DVI Pusdokkes Polri Kombes Pol. drg. Ahmad Fauzi, M.M., GDFO., Sp.OF., Subsp.IOF.(K), serta Tim DVI Biddokkes Polda Sulsel.

Dalam keterangannya, Kabid Humas Polda Sulsel menyampaikan bahwa satu jenazah kembali ditemukan di wilayah Pulau Matalaang dan telah dievakuasi ke Makassar untuk selanjutnya dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI.

“Jenazah yang ditemukan telah diserahterimakan dan akan dilakukan identifikasi lebih lanjut. Dari 17 orang yang sebelumnya dinyatakan dalam pencarian, hingga saat ini telah ditemukan 3 orang, sehingga masih terdapat 14 orang yang masih dalam proses pencarian,” ujar Kombes Pol. Didik Supranoto.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendoakan kelancaran proses pencarian agar seluruh korban dapat segera ditemukan. Selain itu, terkait penanganan kasus, hingga saat ini jumlah saksi yang telah diperiksa bertambah menjadi 25 orang dan masih dalam tahap penyelidikan.

Sementara itu, Kakansar Makassar Muhammad Arif Anwar selaku SAR Mission Coordinator (SMC) menjelaskan bahwa operasi pencarian saat ini telah memasuki hari ke-10, yang merupakan hari ketiga dari masa perpanjangan operasi SAR.

“Sesuai SOP, operasi SAR dilaksanakan selama 7 hari, namun berdasarkan hasil evaluasi bersama pemerintah daerah dan keluarga korban, serta arahan dari pimpinan Basarnas, dilakukan perpanjangan selama 3 hari. Hari ini merupakan hari terakhir dari masa perpanjangan tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, hingga saat ini tim SAR telah berhasil mengevakuasi sebanyak 58 orang dalam kondisi selamat, sementara jumlah korban meninggal dunia tercatat 4 orang. Dari jumlah tersebut, satu korban tidak melalui proses DVI karena meninggal dunia bersamaan dengan proses evakuasi.

“Rencana sore hari ini akan dilakukan evaluasi lanjutan terkait kemungkinan perpanjangan operasi. Namun sesuai instruksi pimpinan pusat, operasi SAR akan ditutup sementara pada hari ke-10,” tambahnya.

Ia juga menyatakan bahwa apabila di kemudian hari terdapat laporan penemuan korban, maka operasi akan kembali dibuka dengan status operasi evakuasi, bukan lagi operasi pencarian.

Bid Humas Polda Sulsel Gelar Supervisi di Polres Parepare, Tingkatkan Kualitas Publikasi dan Pengelolaan Informasi

Akbar Mesra
-
0
Bid Humas Polda Sulsel Gelar Supervisi di Polres Parepare, Tingkatkan Kualitas Publikasi dan Pengelolaan Informasi

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Bidang Hubungan Masyarakat (Bid Humas) Polda Sulawesi Selatan menggelar kegiatan supervisi dan monitoring, dan evaluasi (Monev) tugas kehumasan di Polres Parepare, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja kehumasan dan menyamakan persepsi tugas di jajaran kewilayahan, Jum’at (24/07/26)

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Pembina Astria Said, S.Kom.,.M.H didampingi Kasi Humas Polres AKP Suhedarwadi serta diikuti anggota tim supervisi serta para Personel Humas Polres Parepare.

Dalam arahannya, Anggota Tim Supervisi Akp Syahrul Rajabia, S.T., M.H, menyampaikan bahwa fungsi humas merupakan salah satu fungsi yang dikedepankan Polri saat ini. Humas berperan krusial dalam mengelola informasi, dokumentasi, dan meluruskan berita bohong (hoaks) di masyarakat.

“Kegiatan supervisi dan Monev ini adalah upaya untuk memeriksa administrasi dan mengevaluasi kinerja humas di tingkat Polres. Kami berharap humas Polres Parepare semakin profesional dalam memproduksi berita positif, mengelola media sosial, dan melakukan viralisasi kegiatan polri presisi,” ujar perwira berpangkat tiga balok

Sementara itu, Kasi Humas Polres Parepare Akp Suhendarwadi, menyambut baik pelaksanaan supervisi tersebut sebagai sarana evaluasi sekaligus peningkatan kapasitas personel kehumasan di tingkat Polres maupun Polsek jajaran.

“Supervisi ini menjadi momentum penting bagi kami untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik, khususnya dalam menyampaikan berbagai program, kegiatan, dan capaian kinerja kepolisian kepada masyarakat secara lebih efektif dan profesional,” katanya

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan media digital menuntut personel humas untuk semakin adaptif, responsif, serta mampu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Melalui kegiatan supervisi ini, diharapkan fungsi kehumasan di lingkungan Polres Parepare semakin optimal dalam mendukung tugas-tugas kepolisian serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui publikasi yang edukatif, transparan, dan berimbang.” tutup mantan kasat Reskrim polres Jeneponto Akp Rajabia, S.T., M.H
(Candra).

1...747576...842Halaman 75 dari 842

Contact us: mesradio1028@gmail.com

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare