PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare pada Sabtu (25/07/26) mendatangkan berbagai sorotan dan harapan besar dari kalangan tokoh serta aktivis keumatan di Kota Parepare.
Muassis Majelis Syuhada Kota Parepare, H. Bakhtiar Syarifuddin (HBS), mengapresiasi gelaran Musda ini. Namun, ia secara kritis menyoroti banyaknya fatwa MUI yang saat ini kerap diabaikan atau terkesan “dicueki” oleh masyarakat.
Menurut Bakhtiar, fenomena tersebut terjadi akibat kurang masifnya sosialisasi serta tingginya literasi fatwa yang sulit dicerna oleh umat. Selain itu, muncul persepsi publik bahwa fatwa kerap dikeluarkan hanya demi kepentingan kelompok tertentu.
“Fatwa yang telah dikeluarkan seharusnya menjadi pedoman dalam seluruh sendi kehidupan. Kenapa tidak terimplementasi? Pertama, sosialisasi kurang masif dan literasi fatwa sulit dicerna masyarakat. Kedua, timbul kesan seolah-olah fatwa dipesan atau untuk kepentingan kelompok tertentu. Harapan kami, MUI melahirkan fatwa yang betul-betul sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman,” tegas H. Bakhtiar Syarifuddin.
Di sisi lain, nada kritikal yang lebih tajam disampaikan oleh Koordinator Forum Pembela Umat (FPU) Kota Parepare, H. Andi Abd. Rahman Saleh, S.E. (Arsal). Ia menilai MUI belakangan ini kehilangan posisi tawar (bargaining position) di mata pemerintah karena dinilai kurang berani memberikan teguran dan nasihat secara terbuka.
Ia menyayangkan kecenderungan ulama yang terkesan hanya fokus pada amar ma’ruf (menyeru kebaikan), tetapi abai dalam nahi munkar (mencegah kemungkaran) terhadap kebijakan publik yang berpotensi merugikan rakyat.
“MUI itu lembaga independen dan mandiri. Namun, di beberapa dekade terakhir, MUI sepertinya kurang berani menasihati pemerintah terkait kebijakan yang tidak memihak rakyat. Ulama jangan menjadi ‘setan bisu’ (syaithan akhros) yang diam melihat ketidakadilan. Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan, ketidakadilan bertambah bukan hanya karena banyaknya orang zalim, tetapi karena diamnya orang-orang baik,” ujar Andi Abd. Rahman Saleh.
Ia juga mengimbau jajaran pengurus MUI baik di tingkat daerah, provinsi, hingga pusat agar tidak takut kehilangan dana operasional dari pemerintah saat menyuarakan kebenaran. Menurutnya, dana operasional merupakan kewajiban negara yang bersumber dari pajak rakyat, sehingga tidak boleh menyandera independensi ulama.
Melalui Musda VII MUI Parepare ini, FPU dan para muassis berharap kepengurusan baru yang terbentuk mampu merangkul seluruh elemen umat serta berani mengambil posisi independen dan kritis demi kemaslahatan bangsa dan agama.
