25.7 C
Pare-Pare
Sabtu, November 7, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 341

Dukung Program Ketahanan Pangan Pemerintah, Batalyon B pelopor satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan Garap Lahan Warga Dengan Menanam Jagung

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional batalyon B pelopor satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan penanaman bibit jagung di kecamatan bacukiki Barat kota Parepare.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Brimob untuk berkontribusi dalam penguatan sektor pertanian sebagai penopang ekonomi masyarakat. Komandan batalyon pelopor brimob Polda Sulsel kompor Ramli mengatakan kegiatan ini untuk mendukung ketahanan pangan sebagai program pemerintah.

“Mendukung ketahanan pangan sebagaimana program pemerintah, kami didampingi oleh penyuluh dari pertanian kota Parepare, dan juga salah satu tokoh masyarakat, Dan bapak wadanyon bersama dengan anggota turun ke lokasi untuk menanam jagung. Baik itu juga jagung pulut atau jangung pakan, di area sekitar satu hektar. ” Ujar Kompol Ramli

Kegiatan ini melibatkan penyuluh dari pertanian kota Parepare dan tokoh masyarakat serta personil Brimob bersama masyarakat setempat yang bekerja sama mempertahankan mempersiapkan lahan menanam bibit, hingga merencanakan perawatan ke depannya. Lokasi penanaman berada di lahan salah satu hektar yang sebelumnya telah dikelola secara luas swadaya oleh warga dan anggota Brimob setempat.

“Kami di pinjam pakaikan oleh Bapak kita, tokoh masyarakat Parepare, untuk kita manfaatkan. Setelah kita tanam, kita akan rawat dengan anggota. Kita tentunya, melalui pendampingan dari Penyuluh pertanian. Kita tidak bisa lepas begitu saja tapi kami akan senantiasa berkomunikasi meminta arahan dari beliau.” Kata Kompol Ramli

Langkah tersebut merupakan wujud nyata kebenaran Brimob terhadap ketahanan pangan masyarakat khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.

 

KPP Pratama Parepare Imbauan Wajib Berhati-hati Modus Penipuan Mengatasnamakan Pajak

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kantor Pelayanan pajak (KPP) Pratama Parepare kembali mengeluarkan imbauan kepada wajib pajak untuk lebih berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pajak.

Modus tersebut mencakup berbagai tindakan penipuan seperti, perintah untuk mengunduh aplikasi M pajak palsu, membuka file APK surat ketetapan pajak, dan perintah untuk membayar tagihan pajak melalui rekening pribadi. Beberapa pelaku penipuan juga berpura-pura menjadi pegawai atau pejabat dan direktorat jenderal pajak (DJP).

Kepala KPP Pratama Parepare Helmy Afrul menjelaskan modus penipuan ini biasanya diawali dengan pesan atau panggilan telepon yang mengaku sebagai petugas DJP, pelaku menginformasikan bahwa wajib pajak memiliki tunggakan pajak dan segera diminta untuk membayar atau mengunduh aplikasi yang disebut sebagai M pajak.

“Dulu kita sering ada undangan nikah, kita klik. Itu semua menyadap kontak yang ada di internal kita, bahkan rekeningnya, segala macam. Jangankan warga masyarakat, orang pajak sendiri ada yang kena. Karena kadang-kadang kita lalai, penasaran. Kata kuncinya adalah kami instansi yang punya nomor kontak, punya alamat yang jelas, mulai dari kantor kami, di sini, sampai di Jakarta. Di sana ada nomor aduan 1500 200 itu tentang apa saja, silakan ditelepon. Intinya adalah, untuk kita ini diambil, disertakan dalamnya, memang ada hal yang tidak standar-kantor pajak kabupaten kami, kalau kantor pajak yang banyak, itu KPP Pratama, baru mengikut kota macam-macam. Intinya judulnya atau madya, yang lain itu nyebut kabupaten kecamatan kalau kami di sini 1 kota 5 kabupaten. Di Surabaya kecamatan di Jakarta per kelurahan karena lingkupnya besar.” Ungkap Helmy.

Helmy pun mengimformasikan kepada seluruh wajib pajak untuk tidak memberikan informasi data sensitif mereka kepada mereka yang tidak jelas, terutama melalui telepon, atau pesan singkat yang tidak resmi. Informasi yang dimaksud termasuk nama ibu kandung tanggal lahir, nomor telepon, alamat serta kode OTP yang biasanya dikirimkan oleh sistem.

Helmy juga meminta masyarakat wajib pajak untuk segera melaporkan segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan wajib pajak, dapat menghubungi saluran resmi DJP untuk melaporkan kejadian tersebut seperti melalui kring pajak 1500 200 atau menggunakan kanal pengaduan yang tersedia di situs resmi pajak.go.id

Komisi I DPRD kota Parepare Gelar RDP Dengan Pelaku Retail Modern

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Komisi I DPRD kota Parepare menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang pihak terkait mulai dari PTSP,  bagian hukum,  PUPR Indomaret, Franhcaies kemudian PT Ihsan yang mengelola perdagangan, camat, dan lurah Selasa (26/11/24).

Ketua Komisi I DPRD kota Parepare DR. Kamaluddin Kadir lewat program Obras radio mesra Rabu (27/11/24) mengatakan mereka duduk bersama mencari jalan keluar dan memang berdasarkan Perda ada di pasal 10 poin E, ketentuan untuk retail modern, itu sudah ditentukan kuota dan jarak yang sudah ditentukan dalam Perda.

“Memang berdasarkan Perda ada di pasal 10 poin E ketentuan untuk retail modern, itu sudah ditentukan kuota dan jarak. Jarak yang sudah ditentukan dalam Perda di pasal 10 poin e adalah jarak 500 meter. Berdasarkan izin PBG (Izin Pendirian Bangunan Gedung), tidak masalah cuma yang dipermasalahkan. Ini persoalan tidak berkesesuaian dengan Perda. Kita mengharapkan agar supaya pemerintah daerah mengambil keputusan, dengan adanya satu tambahan ritel modern di jalan nurussamawati.” Kata DR. Kamaluddin.

Lanjut DR. Kamaluddin, Jika melihat perwali nomor 7 2024, memang dimungkinkan. Karena di buka 57. Jadi salah satunya di jalan nurussamawati, pengurusan izin PGB tidak bermasalah. Tapi yang bermasalah ini izin operasionalnya karena ternyata pemerintah daerah sudah mengeluarkan juga pemberitahuan keputusan bahwa berdasarkan Perda dan berdasarkan jarak yang sudah diukur melalui google ter secara digital itu berada di jarak 447 M.

“Kalau diukur secara manual, menggunakan meter biasa itu berada di 381 M. Ini tidak berkesesuaian dengan keputusan pemerintah khusus untuk bangunan boleh dipergunakan, tapi untuk retail tidak diperbolehkan. Dibolehkan Itu khusus untuk jualan kelontong biasa. Kita mengambil kebijakan itu, bersepakat dengan pemerintah bahwa kita kepada yang bersangkutan untuk membuka kelontong biasa bukan ritel. Kita tetap memberikan peluang kepada mereka untuk membuka usaha tapi bukan berbentuk retail karena kalau ritel yang dibuka, sedikit tidak berkesesuaian.” Ungkap DR. Kamaluddin.

PJ Walikota Parepare bersama jajaran Forkompinda Kota Parepare kunjungan ke TPS 901 di Lapas Kelas IIA Parepare

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024, Penjabat (PJ) Walikota Parepare, Dr. Abd. Hayat Gani, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kota Parepare, melakukan kunjungan langsung ke TPS 901 yang berlokasi khusus di Lapas Kelas IIA Parepare. Rabu (27/11/24)

Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Lapas IIA Parepare, Totok Budiyanto, A.Md.IP, S.H., yang memaparkan kesiapan pihaknya dalam mendukung Pilkada Serentak 2024.

“Kami mempedomani Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan serta beberapa aturan penting lainnya untuk memastikan proses pemilihan berjalan aman, lancar, dan tertib,” jelas Totok.

Dalam penjelasannya, Totok juga menegaskan bahwa proses seperti penerimaan tahanan baru hingga pembebasan narapidana yang memiliki hak pilih pada 27 November 2024 telah diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalannya pemungutan suara. Selain itu, pihak Lapas juga membentuk tim pengamanan khusus untuk memastikan keamanan selama Pilkada berlangsung.

PJ Walikota Parepare menyampaikan apresiasi kepada Kepala Lapas beserta jajaran, termasuk anggota KPPS TPS 901.

“Persiapan yang dilakukan di sini menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mensukseskan Pilkada Serentak 2024. Kami sangat mengapresiasi upaya ini,” ujarnya.

Abd. Hayat Gani juga menegaskan pentingnya pemenuhan hak pilih bagi seluruh warga negara, termasuk warga binaan di Lapas.

“Ini adalah wujud nyata penghormatan terhadap hak-hak warga binaan sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tidak ada diskriminasi; semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama,” tambahnya.

Kunjungan tersebut juga menjadi simbol dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Pilkada yang adil dan inklusif. Kepala Lapas Parepare mengungkapkan rasa terima kasih atas kunjungan ini, yang menurutnya menjadi motivasi tambahan bagi seluruh jajarannya untuk menjaga proses Pilkada tetap kondusif.(*)

Ketua HMI Parepare Ajak Masyarakat Parepare Jaga Kondusifitas Hari Pencoblosan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM —Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Parepare menyerukan pelaksanaan Pilkada Walikota Parepare yang damai dan bermartabat. Seruan ini disampaikan menyambut hari H pemungutan suara 27 November 2024.

Ketua HMI Cabang Parepare Muh. Ilham M pada tim liputan jelajah kota radio mesra Selasa (26/11/24) mengajak semua elemen masyarakat Kota Parepare untuk menjaga kondusifitas yang selama ini berjalan baik dengan dukungan aparat pengamanan dan penyelenggara.

“Semua elemen masyarakat kota Parepare, perlu menjaga kondusifitas yang selama ini berjalan baik. Dan dukungan aparat pengamanan, dan penyelenggara, mulai dari tahapan awal, hingga ketertiban keamanan di parepare terkendali. Mudah-mudahan pesta demokrasi 5 tahunan di parepare berlangsung aman dan terkendali,” kata mantan Ketua Komisariat HMI STIE Amsir ini.

Ilham menegaskan, HMI sebagai organisasi mahasiswa tertua di Indonesia tetap punya komitmen mengawal kontestasi lima tahunan ini agar berlangsung jujur, adil, bebas dan rahasia sehingga dapat melahirkan pemimpin Parepare yang berkualitas dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

“HMI memposisikan diri akan mengawal pesta demokrasi berjalan dengan baik, jujur, adil, dan bebas, rahasia. Siapapun yang terpilih itulah putra-putri terbaik dan pilihan seluruh masyarakat kota Parepare. Masyarakat setelah pemungutan suara untuk kembali bergandengan tangan, dan menguatkan kembali silaturahmi yang sempat renggang, karena perbedaan pilihan setelah ini setelah pencoblosan. Saatnya kembali mengukuhkan silaturahmi dan persaudaraan sesama warga. Siapapun yang diberikan amanah itu itulah pilihan rakyat melalui pesta demokrasi ,” tegasnya.,” kata Ilham.

Soal isu money politic menjelang pemungutan suara, Ilham menegaskan, money politic akan merusak sendi demokrasi. Untuk itu Ilham mengajak masyarakat untuk menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam memilih pemimpin.

“Soal money politik, isu money politik menjelang pemungutan suara, saya menegaskan selaku ketua HMI cabang Parepare, money politik akan merusak sendi demokrasi. Untuk itu saya mengajak menggunakan akal, dan hati nurani dalam memilih pemimpin hari ini sangat menentukan nasib masyarakat 5 tahun ke depan. Mari kita kawal Pilkada berlangsung aman dan kondusif,” pungkasnya.

KPU Gelar Giat Penertiban Stiker Branding Pasangan Calon di Kendaraan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Sehari Jelang hari pemungutan suara Selasa (26/11/24), KPU kota Parepare bersama Bawaslu, Satlantas serta dinas perhubungan menggelar operasi pencabutan stiker pasangan calon walikota Parepare 2024 yang melekat di kendaraan.

Ketua KPU Muh. Awal Yanto pada media mengatakan Penertiban Stiker Branding Pasangan Calon di Kendaraan Roda empat dan Roda dua titik pertama di Jl. Mattirotasi Patung kuda dan titik kedua di depan KFC kota Parepare.

“Alhamdulillah, KPU Parepare pada hari ini bekerjasama dengan teman-teman Bawaslu, Satlantas polres Parepare, dan dishub kota Parepare, melakukan penertiban bahan kampanye yang berupa stiker di mobil, di dua titik yang kami lakukan. Titik pertama yaitu di titik Nol depan masjid terapung, kemudian titik kedua di kecamatan ujung di depan KFC kota Parepare.’ kata Awal Yanto.

Lanjut Awal Yanto, menyebut Giat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan KPU terkait memasuki masa tenang.

“Pasti kami melaksanakan, sesuai dengan ketentuan peraturan KPU, terkait memasuki masa tenang, tidak boleh lagi ada alat peraga kampanye atau bahan kampanye yang beredar sampai pada saat pencoblosan.” Jelas Awal Yanto

Sanksi Diskualifikasi Peserta Pilkada Harus Memenuhi Unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu Sulsel, H. Saiful Jihad mengungkapkan, Sanksi diskualifikasi Pasangan calon peserta Pilkada jika dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif. Hal tersebut di sampaikan Saiful pada media saat di temui pada kegiatan sosialisasi pelatihan patroli siber pemilihan serentak tahun 2024 di hotel bukit kenari yang di gelar Bawaslu provinsi Sulawesi Selatan Senin (25/11/24)

“Terstruktur, sistematis, dan mastif. Ini kalau kita bicara regulasinya, harus akumulatif. Terstruktur digerakkan oleh sebuah struktur yang dirancang secara sistematis, dengan baik. Dan bila terjadi minimal di 2/3 daerah di wilayah itu. Ini kadang sulit kita wujudkan. Tetapi itu sanksi, sehingga bisa sampai kepada sanksi diskualifikasi. Jika terbukti memang kemudian harus dia, itulah sebabnya penanganan pelanggaran di Pilkada dibatasi waktu kita menanganinya di bawaslu hanya 3 + 2.3 hari. Kalau masih ada kekurangan, sehingga prosesnya itu kemudian membutuhkan proses yang tidak boleh panjang karena khawatir selesai tahapan baru bisa.” Kata Saiful.

Lanjut Saiful, pihaknya akan selalu melakukan monitoring, memastikan Diskualifikasi karena money politik berjalan, karena ini ada tugas bersama minimal mengedukasi masyarakat terkait hal hal yang bisa merugikan paslon

“Insyaallah, akan kami juga akan selalu melakukan monitoring, memastikan itu berjalan dengan baik, karena ini ada tugas bersama. Minimal mengedukasi masyarakat kita, bahwa itu tidak boleh dilakukan, dan sayang kalau masyarakat kemudian terbukti dan kena sanksi 3 tahun, dan itu sudah banyak. Di Pinrang, kemarin di Bulukumba Luwu Utara, kasihan masyarakat yang hanya diberi begitu kemudian kena sanksi.” Ungkap Saiful

RAPD kota Parepare Resmi Di Setujui Jadi APBD 2025

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, Badan Musyawarah pada tanggal 25 November hari Senin, ada persetujuan bersama terkait dengan RAPBD menjadi APBD 2025. Hal tersebut di sampaikan Anggota badan Anggaran DPRD kota Parepare yang juga politikus partai Gerindra dari dapil ujung Dr. Kamaluddin Kadir lewat program Obras Senin (26/11/24).

“Kemarin ada beberapa agenda. Yang pertama, pendapat akhir fraksi terhadap RAPBD. Semua fraksi secara bulat dapat menerima RAPBD menjadi APBD 2025. Kemudian adapun APBD kita dijelaskan secara umum, karena ini adalah dokumen publik, yang harus diketahui masyarakat, kalau kita lihat postur APBD kita, kita lihat dari pendapatan daerah, kita ada kita berada di sekitar angka 999,35 miliar.” Kata Dr. Kamaluddin

Lanjut Dr. Kamaluddin, jika di urai, pendapatan asli daerah berada di angka 291,79 miliar, pendapatan transfer kita berada di angka 677,56 miliar, dengan pendapatan berada di angka 989,02 miliar.

“Kalau kita analisa, kita masih devisit sekitar 19,66 miliar. Kalau berdasarkan undang-undang 17 tahun 2003, terkait dengan keuangan negara, maka kita berada di persentase 1,98% atau 2%. Berdasarkan undang-undang, Kita masih dalam angka wajar dan normal itu postur APBD kita.” Terang Dr. Kamaluddin

Pemerintah & DPRD Kota Parepare Tetapkan Perda Rancangan APBD 2025

0

Siap wujudkan pembangunan yang berkeadilan untuk masyarakat

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pj. Wali Kota Parepare, Abdul Hayat Gani mewakili Pemerintah Kota bersama DPRD Kota Parepare dalam rapat paripurna setujui penetapan Peraturan Daerah (2024) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Persetujuan ini dilakukan di gedung DPRD Kota Parepare pada Senin (25/11/24).

Hayat mengatakan dalam sambutannya bahwa persetujuan ini menggambarkan pentingnya menyamakan persepsi tentang prioritas Pembangunan, dan mencerminkan semangat kebersamaan dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kota Parepare.

Kesimpulan dalam persetujuan antara Pemerintah dan DPRD yakni pertama, Pendapatan Daerah yang direncanakan pada APBD tahun anggaran 2025 menjadi sebesar Rp 969.358.040.151. Kedua, anggaran belanja daerah sebesar Rp 989.024.279.938,- dimana defisit anggaran akan ditutup oleh pembiayaan netto. Ketiga, Pembiayaan Netto Rp19.666.239.787,- didapat dari anggaran penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan.

Peringati Hari Guru Dan HUT PGRI, UPTD SMP 4 Gelar Berbagai Kegiatan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – COM – Memperingati Hari Guru tahun 2024, PGRI UPTD SMP 4 Berbagai kegiatan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah SMP N 4 Mengungkapkan. Di mulai Jumat (22/11/24) ranting PGRI UPTD SMP 4 melaksanakan jalan sehat Bersama dengan guru, staf pegawai SMP 4 serta siswa SMP 4.

“22 Nopember 2024 hari jumat kami dari ranting PGRI UPTD SMP 4 melaksanakan jalan sehat Bersama dengan teman-teman guru, dan staf pegawai SMP 4, bersama dengan siswa SMP 4. Tujuan daripada pelaksanaan jalan sehat ini, selain kita untuk menjaga kebugaran tubuh, kita juga melaksanakan agenda daripada penyampaian daripada bapak menteri.” Kata Hartono.

Lanjut Hartono, Sebelumnya Menteri Pendidikan sudah menyampaikan jika pada bulan November Ini adalah bulan guru.

“Dan alhamdulillah pelaksanaan hari guru nasional tahun 2024 dan HUT PGRI ke-79 tahun 2024 ini, beberapa rangkaian yang sudah kami lakukan yang terdiri dari pertama pelaksanaan seminar pendidikan bekerja sama dengan PGRI ranting UPTD SMP 4 dan SLCC PGRI kota Parepare, dan kita laksanakan jalan sehat, dan puncaknya hari Senin tanggal 25 November kami melaksanakan upacara hari guru nasional dan dilanjutkan dengan beberapa olahraga-olahraga tradisional.” UngkapnHartono

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare