26.8 C
Pare-Pare
Minggu, Mei 31, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 16

Koperasi Merah Putih di Parepare Didorong Lakukan Kemitraan Tanpa Tunggu Pembangunan Gerai

Akbar Mesra
-
0
Koperasi Merah Putih di Parepare Didorong Lakukan Kemitraan Tanpa Tunggu Pembangunan Gerai

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Progres pembangunan gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Parepare terus berjalan. Hingga saat ini, tiga gerai telah berhasil dibangun, yakni di Bukit Harapan, Bumi Harapan, dan Labukkang.

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Parepare, La Ode Arwah Rahman, Saat di temui di sela paripurna dewan terkait pembukaan masa sidang menjelaskan bahwa untuk lokasi lain seperti Lumpue, pihaknya masih menunggu persetujuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan. Hal ini dikarenakan lahan yang akan digunakan merupakan aset Pemprov.

“Pemerintah Kota sudah dua kali bersurat melalui kelurahan terkait permohonan agar lokasi tersebut bisa menjadi gerai Koperasi Merah Putih Lumpue,” ujar La Ode Arwah saat dikonfirmasi pada Senin (04/05/26).

La Ode menambahkan, prosedur penyerahan gerai cukup spesifik. Gerai yang dibangun di atas aset Pemda akan diserahkan ke Pemda, sementara yang di atas lahan Pemprov akan diserahkan ke Pemprov, sebelum nantinya diberikan hak kelola kepada Koperasi Kelurahan.

Meskipun beberapa gerai masih dalam proses pembangunan atau perizinan lahan, La Ode menekankan bahwa Koperasi Merah Putih di 22 kelurahan sudah memiliki legalitas hukum yang sah. Oleh karena itu, ia mendorong pengurus koperasi untuk tidak terpaku pada keberadaan fisik gerai guna memulai aktivitas ekonomi.

“Mereka sudah legal untuk beroperasi. Saya mendorong seluruh koperasi kelurahan untuk segera melakukan kemitraan bisnis, misalnya dengan Bulog, tanpa harus menunggu gerai selesai. Sangat disayangkan jika potensi ekonomi terhenti hanya karena menunggu bangunan fisik,” tegasnya.

Saat ini, pihak Disnaker juga tengah menunggu kebijakan lebih lanjut dari Kementerian Koperasi terkait skema pembangunan gerai, termasuk kemungkinan pembangunan dua tingkat di lahan yang sempit guna memenuhi kebutuhan di seluruh kelurahan.

DPRD Parepare Tetapkan 10 Agenda Strategis dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III

Akbar Mesra
-
0
DPRD Parepare Tetapkan 10 Agenda Strategis dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III

PAREPARE, RASIOMESRA. COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penetapan rencana kerja masa persidangan III tahun sidang 2026 pada Senin (04/05/26). Rapat ini dipimpin langsung olehKetua DPRD Kota Parepare, Ir. H. Kaharuddin Kadir SE.

Dalam rapat tersebut, DPRD menetapkan 10 agenda krusial yang akan menjadi fokus kerja dalam periode ini. Beberapa agenda utama meliputi penetapan Ranperda tentang penyelenggaraan keolahragaan dan Rencana Pembangunan Industri Kota Parepare tahun 2026-2046. Selain itu, DPRD juga akan membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang di bacakan oleh Wakil ketua DPRD kota Parepare M. Suyuti SE.

“Rencana kerja ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan demi kepentingan masyarakat Parepare,” ujar M. Suyuti saat membacakan agenda kerja dewan.

Agenda lain yang tidak kalah penting adalah konsultasi publik terkait perubahan kedua atas Perda penyertaan modal untuk Bank Sulselbar, serta pembahasan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). DPRD juga menjadwalkan penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS untuk perubahan APBD 2026 dan APBD 2027.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Klarifikasi Video Viral Pengisian Solar di SPBU Wasuponda dan Lakukan Investigasi Lanjutan

Akbar Mesra
-
0
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Klarifikasi Video Viral Pengisian Solar di SPBU Wasuponda dan Lakukan Investigasi Lanjutan

LUWU TIMUR, RADIOMESRA. COM  – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi merespons beredarnya video viral yang menampilkan dugaan pengisian BBM jenis solar subsidi secara tidak wajar di SPBU Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Pertamina bersama pihak kepolisian setempat telah melakukan klarifikasi awal dengan memanggil pengelola SPBU serta menelusuri data transaksi dan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Hasil pengecekan awal menunjukkan bahwa nilai transaksi yang terekam berada pada kisaran Rp500 ribuan, bukan Rp5 juta seperti yang beredar dalam narasi di media sosial.

Sales Branch Manager Sulselbar I Fuel, Mohammad Yoga Prabowo, menjelaskan bahwa berdasarkan verifikasi awal, pengisian BBM tersebut tercatat sebagai transaksi normal dan telah diklarifikasi oleh pihak SPBU maupun kepolisian setempat.

“Pengecekan awal melalui data transaksi dan CCTV menunjukkan nilai pengisian berada pada kisaran Rp500 ribuan. Klarifikasi juga telah dilakukan bersama pihak SPBU dan kepolisian,” jelas Yoga.

Meski demikian, Pertamina menemukan adanya indikasi ketidaksesuaian antara nilai transaksi dengan kapasitas tangki kendaraan yang terlihat dalam video. Secara teknis, kapasitas tangki kendaraan jenis tersebut berada di kisaran maksimal 55 liter, sehingga diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kewajaran transaksi.

“Temuan ini menjadi dasar bagi kami untuk melakukan investigasi lanjutan terhadap SPBU dimaksud. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran BBM subsidi, Pertamina akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.” lanjutnya.

Pertamina juga memastikan bahwa kondisi stok BBM di wilayah Sulawesi Selatan dalam keadaan aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta penyaluran terus dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam pengawasan distribusi energi.

“Kami mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam menyampaikan informasi di lapangan. Setiap laporan akan kami tindak lanjuti melalui proses verifikasi dan investigasi untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran,” ujar Lilik.

Pertamina terus memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi melalui sistem digital serta pengawasan lapangan, termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait.

Masyarakat diimbau untuk menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukan serta mengikuti ketentuan yang berlaku. Apabila menemukan indikasi pelanggaran atau kendala layanan, masyarakat dapat melaporkan melalui Pertamina Call Center (PCC) 135 sebagai saluran resmi pengaduan.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan berkelanjutan guna memastikan distribusi energi berjalan tertib, transparan, dan dapat diakses secara adil oleh masyarakat.

Media Contact :
Lilik Hardiyanto
Area Manager Communication, Relation, & CSR
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi

DPRD Desak Transformasi Pengadaan Barang Jasa dan Optimalisasi Kinerja Sekretariat

Akbar Mesra
-
0
DPRD Desak Transformasi Pengadaan Barang Jasa dan Optimalisasi Kinerja Sekretariat

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Wakil Ketua Komisi II sekaligus Sekretaris Pansus LKPJ DPRD, Sappe, SH, menekankan pentingnya transformasi menyeluruh pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Hal ini disampaikan dalam Sidang Paripurna yang digelar pada Selasa(24/04/26)

Sappe menegaskan bahwa UKPBJ harus mampu berfungsi secara mandiri, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah peningkatan penggunaan e-katalog dan sistem elektronik guna menjamin kualitas pengadaan.

“Perencanaan dan pelaksanaan tender harus dilakukan lebih awal. Ini penting untuk menghindari penumpukan proyek di akhir tahun, terutama untuk kegiatan yang bersumber dari anggaran Provinsi maupun Pemerintah Pusat,” ujar Sappe di hadapan peserta sidang.

Selain menyoroti pengadaan barang, Sappe juga memberikan evaluasi mendalam terhadap kinerja Sekretariat DPRD. Ia mencatat bahwa capaian program pendukung tugas dan fungsi DPRD hanya mencapai 77,12%. Untuk memperbaiki hal tersebut, ia mendorong adanya identifikasi hambatan serta pemeliharaan aset daerah secara terjadwal.

Sappe juga mengusulkan penguatan sarana prasarana di setiap alat kelengkapan dewan serta peningkatan anggaran publikasi media agar kerja-kerja DPRD dapat tersampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Komisi I DPRD Parepare Minta Pemerintah Intensifkan Sosialisasi Pemilihan LPMK Jelang Mei

Akbar Mesra
-
0
Komisi I DPRD Parepare Minta Pemerintah Intensifkan Sosialisasi Pemilihan LPMK Jelang Mei

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Dr. H. Kamaluddin Kadir, menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik menjelang pelaksanaan pemilihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang dijadwalkan pada Mei.

Kamaluddin meminta Pemerintah Kota Parepare, khususnya Bagian Pemerintahan dan Asisten I, untuk bergerak lebih intens dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan seluruh elemen warga memahami mekanisme pemilihan sesuai aturan yang berlaku.

“Kami berharap pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi secara intens di kantor-kantor kelurahan dan kecamatan dengan mengundang tokoh masyarakat,” ujar Kamaluddin dalam keterangannya.

Politisi ini menambahkan, transparansi informasi sangat diperlukan untuk mencegah munculnya disinformasi atau isu yang tidak berdasar di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa seluruh proses harus mengacu pada regulasi terbaru, yakni Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 28 Tahun 2025.

“Dalam Perwali tersebut terdapat syarat mutlak bagi calon ketua LPMK yang harus diketahui bersama. Kita ingin menghindari informasi yang tidak benar atau tidak sesuai regulasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Kamaluddin berharap pesta demokrasi di tingkat kelurahan ini dapat berlangsung secara kondusif dan aman. Menurutnya, keberhasilan pemilihan LPMK akan berdampak langsung pada sinergi program pemerintah daerah di tingkat bawah.

“Jika pemilihan berjalan baik, maka tugas LPMK dalam menyebarluaskan informasi visi-misi pemerintah serta fungsi pengawasan dan kerja sama dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat,” pungkasnya.

ICMI Kota Parepare Gelar Musda, Fokus pada Persatuan Umat dan Kolaborasi Pemerintah

Akbar Mesra
-
0
ICMI Kota Parepare Gelar Musda, Fokus pada Persatuan Umat dan Kolaborasi Pemerintah

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orda Kota Parepare menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) di Auditorium B.J. Habibie pada Ahad (03/05/26). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat ukhuwah Islamiyah antarkebijakan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam di Kota Parepare.

Ketua Panitia Musda ICMI Parepare, Dr. Ibrahim Fattah, menjelaskan bahwa rangkaian acara dimulai dengan diskusi cendekia yang menghadirkan narasumber ahli persatuan dari Makassar, Prof. Dr. KH. Ahmad Sewang, MA.

“Hari ini ada dua agenda penting. Pertama, diskusi cendekia sebagai forum silaturahmi delapan ormas Islam, seperti Muhammadiyah, NU, Fatayat, dan lainnya, untuk membicarakan bagaimana membangun persatuan demi kemaslahatan umat,” ujar Ibrahim saat ditemui di sela-sela acara.

Selain diskusi, Musda ini juga mengagendakan sidang pleno yang mencakup laporan pertanggungjawaban pengurus lama, pencalonan, hingga pemilihan ketua baru. Ibrahim menekankan bahwa ICMI ingin menjadi wadah konsolidasi agar program-program keumatan tidak berjalan sendiri-sendiri secara parsial.

Terkait arah organisasi ke depan, ICMI Parepare berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah kota.

“ICMI mengusung tiga tema: Keislaman, Kecendekiawanan, dan Keindonesiaan. Kami inklusif dan tidak bisa bergerak sendiri tanpa kolaborasi dengan pemerintah demi kemajuan daerah,” tutupnya.

*Dari Kota Parepare, Hestiana melaporkan*.

Ketua Komisi I DPRD Parepare Tegaskan Pentingnya Tertib Administrasi Domisili untuk Pelayanan Publik

Akbar Mesra
-
0
Ketua Komisi I DPRD Parepare Tegaskan Pentingnya Tertib Administrasi Domisili untuk Pelayanan Publik

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare, Dr. H. Kamaluddin Kadir, menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat mengenai aturan domisili dan administrasi kependudukan. Hal ini disampaikan dalam dialog program radio “Obras Mesra” pada Sabtu (02/05/26), menanggapi perdebatan terkait perbedaan antara alamat pada KTP dengan tempat tinggal fisik warga.

Dr. H. Kamaluddin Kadir menekankan bahwa meskipun terdapat kompleksitas di lapangan, tujuan utama dari aturan kependudukan adalah tertib administrasi yang mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan.

“Persoalan domisili ini sering kali menjadi polemik. Padahal, jika kita bicara secara substansi, aturan ini dibuat untuk membantu pemerintah dalam memfasilitasi kebutuhan warga, baik melalui LPMK, RT, maupun RW,” ujarnya.

Menurutnya, perbedaan antara alamat KTP dan domisili fisik jangan dijadikan perdebatan panjang yang menghambat pelayanan. Ia mengajak masyarakat untuk lebih memahami esensi dari tertib administrasi tersebut agar tujuan pembangunan dan pemberian bantuan sosial dapat berjalan efektif.

“Kita ingin masyarakat memahami bahwa tertib administrasi ini kunci agar pemerintah dapat menjangkau warga dengan tepat sasaran. Fokus kita adalah bagaimana kepengurusan di tingkat bawah seperti LPMK, RT, dan RW dapat bekerja maksimal dalam menjembatani aspirasi masyarakat,” tambahnya.

Ia berharap melalui pemahaman yang baik, tidak ada lagi perdebatan tidak perlu terkait administrasi. Pemerintah daerah, menurutnya, berkomitmen untuk terus menyempurnakan mekanisme teknis agar pelayanan publik di Parepare tetap berjalan dengan baik dan transparan.

Ketua Komisi I DPRD Parepare Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Data Domisili dan KTP untuk Ketepatan Bantuan Sosial

Akbar Mesra
-
0
Ketua Komisi I DPRD Parepare Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Data Domisili dan KTP untuk Ketepatan Bantuan Sosial

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Polemik mengenai perbedaan alamat domisili dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) seringkali menjadi kendala dalam penyaluran bantuan pemerintah dan pelayanan publik. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare, Dr. H. Kamaluddin Kadir, mengimbau masyarakat untuk lebih tertib administrasi demi mewujudkan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKSN).

Dalam program radio “Obras Mesra” yang berlangsung Sabtu pagi (02/05/26), H. Kamaluddin menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan kuota bantuan sekitar 40% di setiap daerah sebagai stimulus untuk memperkecil angka kemiskinan. Namun, ia menyayangkan adanya praktik manipulasi data di lapangan yang kerap membuat bantuan tidak tepat sasaran.

“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab teknis karena mereka yang paling paham kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Jangan sampai warga yang sudah sejahtera justru memanipulasi data untuk mendapatkan bantuan, sementara yang berhak malah terabaikan,” tegas Kamaluddin.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa saat ini pengurusan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sudah terintegrasi secara nasional. Ia juga mengingatkan agar proses pengambilan dokumen kependudukan tidak diwakilkan untuk menghindari penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Terkait pelaksanaan teknis di tingkat bawah, seperti pemilihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Kamaluddin mendorong pemerintah kota melalui Bagian Hukum dan Pemerintahan untuk menerbitkan petunjuk teknis (Juknis) yang lebih jelas melalui surat edaran. Hal ini diperlukan guna menghindari perdebatan atau multitafsir di masyarakat mengenai aturan domisili.

HIPMI Properti Sulsel Siap Dilantik, Bidik Penguatan Sektor Properti

Akbar Mesra
-
0
HIPMI Properti Sulsel Siap Dilantik, Bidik Penguatan Sektor Properti

MAKASSAR, RADIONESR. COMN- Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Properti Sulawesi Selatan bersiap memasuki masa bakti baru. Prosesi pelantikan pengurus dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (02/05/26) di Four Points by Sheraton Makassar.

Ketua Panitia Pelaksana, Usman Saleh, memastikan seluruh persiapan telah rampung. Baik aspek teknis maupun non-teknis, kata dia, telah dituntaskan menjelang hari pelaksanaan.

“Seluruh kebutuhan acara sudah siap. Besok menjadi titik awal bagi pengurus untuk bergerak konkret dalam memperkuat sektor properti di Sulawesi Selatan,” ujar Usman saat meninjau lokasi kegiatan di Makassar, Jumat (01/05/26).

Ia menilai pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum strategis bagi pengusaha muda di sektor properti. Menurutnya, organisasi memikul peran penting dalam mendorong pengembangan properti berkualitas sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor konstruksi dan real estate.

Usai pelantikan, pengurus baru disebut akan langsung menjalankan agenda kerja. Sejumlah program kolaboratif tengah disiapkan bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, dengan fokus pada percepatan pengembangan sektor properti serta penyelesaian hambatan regulasi yang kerap dihadapi pelaku usaha muda.

Di sisi lain, kehadiran HIPMI Properti Sulsel diharapkan memperkuat iklim investasi daerah. Sinergi antaranggota dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing pengusaha lokal, terutama dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompetitif.

Panitia juga memastikan kehadiran berbagai pihak strategis dalam acara tersebut, mulai dari unsur pemerintah, perbankan, hingga pelaku usaha senior. Kehadiran mereka dinilai sebagai bentuk dukungan nyata terhadap upaya membangun ekosistem properti yang lebih solid di Sulawesi Selatan.

Menutup pernyataannya, Usman mengajak seluruh kader HIPMI untuk menjaga soliditas organisasi. Ia berharap kepengurusan baru mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi kemajuan sektor properti dan kesejahteraan masyarakat.

Ketahuan Curi Ayam, Dua Anak di Bawah Umur Diamankan Polsek Ujung

Akbar Mesra
-
0
Ketahuan Curi Ayam, Dua Anak di Bawah Umur Diamankan Polsek Ujung

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Unit Reskrim Polsek Ujung mengamankan dua anak di bawah umur yang kedapatan mencuri ayam di pemukiman warga pada Kamis (30/04/26). Kejadian ini bermula saat kedua pelaku yang tengah melintas melihat seekor ayam dan secara spontan memutuskan untuk mengambilnya.

Kanit Reskrim Polsek Ujung, AKP Nurdin, menjelaskan bahwa aksi tersebut tidak direncanakan sebelumnya. Namun, apes bagi kedua pelaku, pemilik ayam melihat tindakan mereka dan langsung melakukan penangkapan di lokasi kejadian.

“Keduanya diamankan setelah pemilik ayam memergoki aksi mereka dan segera melapor ke Mapolsek Ujung,” ujar AKP Nurdin saat memberikan keterangan di kantornya.

Mengingat status kedua pelaku yang masih di bawah umur, pihak kepolisian mengambil langkah mediasi. Polsek Ujung mempertemukan pihak keluarga pelaku dengan korban untuk mencari jalan keluar terbaik.

Beruntung, korban memilih untuk tidak memperpanjang masalah ini ke ranah hukum. Berdasarkan kesepakatan tersebut, polisi memutuskan untuk melakukan pembinaan terhadap kedua anak tersebut daripada melanjutkan proses pidana

“Karena korban tidak keberatan dan pelaku masih anak-anak, kami kedepankan langkah pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” pungkas Nurdin.

1...151617...732Halaman 16 dari 732

Contact us: mesradio1028@gmail.com

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare