25.2 C
Pare-Pare
Sabtu, Oktober 31, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 109

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Tambah Pasokan Tabung LPG 3 Kg di Sulawesi Selatan dan Barat, Amankan Peningkatan Demand Kepulangan Haji dan Libur Sekolah

0

MAMUJU, RADIOMESRA. COM  – Dalam rangka memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melakukan penambahan pasokan (ekstra dropping) LPG 3 Kg sebanyak 35% dari rerata harian normal di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. *Serta tambahan suplai ini disalurkan selama periode minggu ini*. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan LPG 3Kg selama masa kepulangan jemaah haji, dan masa liburan sekolah.

Penambahan pasokan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga Sulawesi dalam menjaga ketahanan energi dan memastikan masyarakat dapat memperoleh LPG 3 Kg dengan mudah sesuai kebutuhan. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan bahwa Pertamina terus melakukan pemantauan kondisi penyaluran LPG di lapangan serta berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan distribusi berjalan lancar.

“Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi telah menyiapkan tambahan pasokan LPG 3 Kg sebanyak 35% dari rerata harian normalnya untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. Langkah ini kami lakukan sebagai upaya antisipatif terhadap potensi peningkatan konsumsi masyarakat pada momentum Iduladha, kepulangan jemaah haji, serta periode libur sekolah. Kami memastikan stok LPG dalam kondisi aman dan distribusi terus berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Lilik.

Selain menambah pasokan, Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 Kg di pangkalan resmi agar memperoleh harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Pertamina menegaskan bahwa LPG 3 Kg merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga diperlukan dukungan seluruh pihak untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran.

Untuk itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi berharap Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) dapat terus bersinergi dalam meningkatkan pengawasan distribusi LPG bersubsidi di lapangan.

“Kami mengajak Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap penyaluran LPG 3 Kg agar distribusinya tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak menerima subsidi dari pemerintah. Sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan ketersediaan LPG bagi masyarakat,” tambah Lilik.

Pertamina akan terus melakukan monitoring penyaluran LPG secara intensif serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agen, dan pangkalan resmi guna menjaga kelancaran distribusi selama periode peningkatan konsumsi masyarakat.

Informasi mengenai seluruh layanan dan produk Pertamina dapat diakses melalui website mypertamina.id, media sosial @pertaminasulawesi dan @mypertamina, atau dengan menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135 untuk informasi lebih lanjut.

Media Contact:
Lilik Hardiyanto
Area Manager Communication, Relations & CSR
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi

Bawaslu Parepare Sosialisasikan Putusan MK tentang Kewajiban 30 Persen Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Bawaslu Kota Parepare mengedukasi masyarakat terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026 yang menegaskan pentingnya pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif pada setiap daerah pemilihan (dapil).

Melalui media informasi publik, Bawaslu Kota Parepare menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan tidak lagi dipandang sebagai syarat administrasi semata, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam proses pencalonan peserta pemilu.

Berdasarkan putusan tersebut, partai politik wajib memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen di setiap dapil. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, partai politik dapat tidak diikutsertakan dalam pemilu pada dapil yang bersangkutan.

Ketua Bawaslu Kota Parepare, Muh. Zainal Asnun, S.IP., mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026 merupakan keputusan yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh partai politik sebagai peserta pemilu.

Menurutnya, putusan tersebut memberikan kepastian hukum terkait pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam setiap daerah pemilihan serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan tahapan pencalonan pada pemilu mendatang.

“Keputusan Mahkamah Konstitusi ini harus dijalankan oleh seluruh partai politik. Pemenuhan keterwakilan perempuan 30 persen bukan lagi dipandang sebagai pelengkap administrasi, tetapi merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi dalam proses pencalonan di setiap daerah pemilihan,” ujar Zainal Asnun.

Ia menegaskan bahwa Bawaslu akan mengawasi pelaksanaan putusan tersebut pada setiap tahapan pencalonan guna memastikan seluruh peserta pemilu mematuhi ketentuan yang berlaku.

“Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai regulasi. Karena itu, kami akan melakukan pengawasan secara maksimal agar ketentuan mengenai keterwakilan perempuan dapat diterapkan dengan baik dan konsisten oleh seluruh partai politik,” tambahnya.

Zainal Asnun juga menegaskan bahwa Bawaslu akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal pada setiap tahapan pencalonan guna memastikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dipatuhi oleh peserta pemilu.

Ketentuan mengenai keterwakilan perempuan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong terwujudnya demokrasi yang lebih inklusif serta memperkuat partisipasi perempuan dalam proses politik dan pengambilan kebijakan publik.

Melalui pengawasan partisipatif, Bawaslu Kota Parepare mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan ketentuan tersebut agar proses pencalonan peserta pemilu berjalan sesuai aturan dan mampu menghasilkan pemilu yang demokratis, adil, serta bermartabat.

Hadiri Wisuda Santri XXVIII di IAIN Parepare, Kasi PD Pontren Ingatkan Pentingnya Motivasi Orang Tua dan Akhlak

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Parepare, H. M. Hasyim Usman, menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam acara Wisuda Santri XXVIII yang digelar di Auditorium Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Ahad (07/06/26).

Dalam arahannya, H. M. Hasyim Usman menyampaikan bahwa wisuda atau penamatan dari suatu lembaga pendidikan merupakan bagian dari proses yang harus dijalani oleh setiap siswa maupun santri. Prosesi ini menjadi bukti nyata kepada masyarakat bahwa pendidikan baik formal maupun nonformal telah dilaksanakan dengan baik.

Namun, ia mengingatkan para santri bahwa wisuda ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan pendidikan yang sesungguhnya.

“Kepada anak-anakku sekalian, kami sampaikan jangan pernah berhenti untuk selalu membaca Al-Qur’an. Karena Al-Qur’an adalah pedoman kita dalam menuju kehidupan, baik di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang,” pesan Hasyim.

Secara khusus, Kasi PD Pontren juga memberikan pesan mendalam kepada para orang tua santri. Ia menekankan pentingnya peran orang tua dalam memberikan motivasi dan dorongan agar anak-anak tidak berhenti di tengah jalan dalam menuntut ilmu. Menurutnya, tanpa dukungan moral dari orang tua, anak-anak akan kurang bersemangat dalam melanjutkan pendidikan.

Selain motivasi belajar, Hasyim menggarisbawahi pentingnya pembentukan akhlak mulia sejak dini. Ia mengutip hadis Rasulullah SAW: *“Addibu auladakum wa ahsinu adabahum”* yang berarti didiklah anak-anakmu dan perbaguslah adab (akhlak) mereka.

“Jangan sampai anak-anak kita rusak karena akhlaknya yang tidak baik. Di luar atau di sekolah memang sudah ada guru dan pendidik, tetapi di rumah, tanggung jawab orang tua sangat besar. Keselamatan dan masa depan anak-anak kita juga tergantung pada motivasi dan perlakuan yang kita berikan di rumah,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, H. M. Hasyim Usman mengucapkan selamat kepada seluruh santri yang diwisuda dan berharap momentum ini menjadi langkah awal yang baik untuk masa depan mereka.

UPT Pendapatan Wilayah Parepare Tegaskan Undian Pajak Kendaraan Berlaku Adil untuk Semua Wajib Pajak

0

PAREPARE, RADIOMESRA..COM  – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Parepare menegaskan bahwa program undian berhadiah bagi pembayar pajak kendaraan bermotor berlaku secara adil. Program ini menyasar seluruh elemen masyarakat yang melakukan pembayaran, baik yang taat pajak maupun yang sempat menunggak.

Hal tersebut disampaikan oleh Pengolah Data dan Informasi UPT Pendapatan Wilayah Parepare, Muhammad Asy Ariy Arifin, S.STP., MM, dalam kegiatan “Ngopi Berjamaah” yang berlangsung di halaman Masjid Raya Kota Parepare pada Jumat (05/06/26).

Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari perwakilan jamaah mengenai anggapan bahwa stimulus atau hadiah hanya diberikan kepada wajib pajak yang menunggak atau mendapat pembebasan denda saja.

“Terkait undian itu, bukan hanya kepada yang mendapat pembebasan denda maupun yang menunggak. Periode yang dilihat adalah mereka yang melakukan pembayaran dari bulan Januari sampai dengan Juni. Jadi, baik yang menunggak lalu membayar, maupun yang patuh sejak awal, kesempatannya sama,” ujar Ariy.

Ariy menjelaskan bahwa deretan hadiah yang disediakan hingga akhir bulan ini merupakan bentuk apresiasi dari Bapak Gubernur melalui Badan Pendapatan Daerah. Langkah ini sengaja diambil guna memicu peningkatan penerimaan daerah.

Terlebih lagi, sejak diberlakukannya sistem *opsen* pajak kendaraan bermotor pasca-tahun 2025, kontribusi pajak ini menjadi sangat vital bagi pembangunan lokal.

“Pajak kendaraan bermotor yang Bapak dan Ibu bayarkan sekarang, bukan hanya masuk ke pemerintah provinsi, tetapi juga langsung masuk ke kas daerah Pemerintah Kota Parepare. Di tengah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat saat ini, kontribusi pajak ini sangat membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare,” pungkasnya.

Harga Air Galon Isi Ulang Naik, DPRD Parepare Gelar RDP dan Minta Asdamipa Lakukan Evaluasi

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Komisi III DPRD Kota Parepare menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait lonjakan harga air minum galon kemasan isi ulang yang meresahkan masyarakat. Rapat yang berlangsung pada Senin (08/06/26) ini menghadirkan perwakilan Asosiasi Pengusaha Depo Air Minum Parepare (Asdamipa) guna meminta kejelasan terkait kebijakan sepihak tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Kota Parepare, Hamran Hamdani, menegaskan bahwa kenaikan harga yang mendadak sangat memberatkan beban ekonomi warga, terutama pasca-situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Kenaikan harga ini dinilai kurang tersosialisasi dengan baik sehingga memicu polemik di tengah masyarakat.

“Kami menerima banyak keluhan dari warga. Kenaikan harga air galon isi ulang ini harus rasional dan tidak boleh langsung mencekik kantong masyarakat tanpa adanya kajian yang jelas. Kami meminta pihak asosiasi untuk meninjau ulang keputusan ini,” ujar Hamran Hamdani di ruang rapat Komisi III.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Asdamipa, Fahri, memberikan klarifikasi. Menurutnya, penyesuaian harga terpaksa dilakukan akibat melonjaknya biaya operasional, mulai dari harga bahan baku, perawatan mesin filter, hingga kenaikan tarif transportasi pendistribusian.

Meski demikian, Fahri menyatakan siap menindaklanjuti masukan dari pihak legislatif untuk melakukan evaluasi internal bersama seluruh anggota asosiasi demi mencari jalan tengah yang tidak merugikan pelaku usaha maupun konsumen.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Pastikan Operasional Energi Tetap Berjalan Pasca Gempa Bumi di Wilayah Sulawesi Utara*

0

BITUNG, RADIOMESRA. COM.- Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus memantau perkembangan situasi pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada Senin pagi (8/6) dan berpotensi menimbulkan tsunami di sejumlah wilayah Sulawesi Utara.

Integrated Terminal Manager Bitung, Arman Prastiono, menyampaikan bahwa sesaat setelah gempa terjadi, Pertamina langsung mengaktifkan prosedur tanggap darurat untuk memastikan keselamatan pekerja, mitra kerja, serta keandalan fasilitas operasional.

*”Keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap kondisi kedaruratan. Setelah getaran mereda, tim langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan fasilitas operasional. Hasil pengecekan menunjukkan fasilitas utama Integrated Terminal Bitung dalam kondisi aman dan siap mendukung penyaluran energi kepada masyarakat,”* ujar Arman.

Sebagai langkah mitigasi, seluruh pekerja dan mitra kerja sempat dikumpulkan di titik kumpul (master point) sesuai prosedur keselamatan. Tim HSSE, Security, dan Reliability Station juga melakukan patroli serta pemeriksaan area fasilitas dan jalur pipa untuk memastikan tidak terdapat dampak yang memengaruhi aspek keselamatan maupun operasional.

Pertamina juga terus mengantisipasi potensi gempa susulan dengan melakukan pemantauan kondisi lapangan secara berkala serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan situasi.

Arman menjelaskan bahwa sebagai langkah antisipatif terhadap potensi tsunami, operasional Fuel Terminal Tahuna untuk sementara dihentikan mengikuti arahan pemerintah daerah, BPBD, dan otoritas terkait setempat. Berdasarkan hasil pengecekan awal, fasilitas operasional Fuel Terminal Tahuna berada dalam kondisi aman dan tidak mengalami dampak yang mengganggu keandalan sarana maupun infrastruktur penyaluran energi. Operasional Fuel Terminal Tahuna akan kembali dijalankan setelah terdapat informasi resmi dari BMKG dan instansi berwenang yang menyatakan kondisi telah aman untuk beroperasi.

Sementara itu, fasilitas operasional Pertamina lainnya di wilayah terdampak seperti Integrated Terminal Bitung, Integrated Terminal Gorontalo, dan Aviation Fuel Terminal (AFT) Sam Ratulangi telah dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan terpantau dalam kondisi aman. Seluruh fasilitas tersebut tetap beroperasi untuk melayani kebutuhan energi masyarakat.

*”Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah, BPBD, BMKG, serta stakeholder terkait untuk memastikan setiap langkah yang diambil selaras dengan perkembangan kondisi di lapangan. Seluruh fasilitas operasional kami terus dipantau secara ketat. Ketersediaan energi bagi masyarakat tetap menjadi perhatian kami dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan,”* tambah Arman.

Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menyampaikan simpati dan dukungan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah.

*”Pertamina menyampaikan empati kepada seluruh masyarakat yang terdampak gempa bumi. Kami berharap kondisi segera membaik dan masyarakat dapat tetap menjaga keselamatan dengan mengikuti informasi serta arahan resmi dari pemerintah dan instansi yang berwenang,”* kata Lilik.

Lilik menambahkan bahwa Pertamina akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan kesiapan infrastruktur energi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik selama masa tanggap darurat.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG, BPBD, dan pemerintah daerah terkait perkembangan kondisi kebencanaan di wilayah masing-masing.

Media Contact :
Lilik Hardiyanto
Area Manager Communication, Relation, & CSR
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi

Anggota Pansus Aset DPRD Sulsel Tegaskan Komitmen Perjuangkan Hak Warga dalam Kunjungan Kerja di Parepare

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, H. Muh. Sadar, menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian persoalan aset yang berdampak pada masyarakat. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja spesifik Pansus Aset DPRD Sulsel di Kota Parepare, Senin (8/6/2026).

Dalam keterangannya, H. Muh. Sadar menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak warga yang terdampak sengketa maupun pengelolaan aset pemerintah.

“Kami mengisyaratkan bahwa kami akan mengurus permasalahan ini dan memperjuangkan hak warga yang ada di tempat ini,” ujar H. Muh. Sadar.

Menurutnya, kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi yang dihadapi masyarakat serta mengumpulkan berbagai informasi sebagai bahan pembahasan di tingkat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pansus Aset DPRD Sulsel berkomitmen untuk mengkaji seluruh aspek permasalahan secara komprehensif agar dapat menghasilkan rekomendasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kunjungan tersebut, diharapkan penyelesaian persoalan aset dapat berjalan secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi warga yang terdampak, sekaligus menjaga aset pemerintah agar tetap dikelola sesuai peruntukannya.

Beras SPHP dan Bantuan Pangan: Duet Strategis BULOG Stabilkan Pasar

0

JAKARTA, RADIOMESRA. COM  – Perum BULOG terus memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran Bantuan Pangan Beras serta penggelontoran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke berbagai wilayah guna menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola BULOG mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Sampai dengan tanggal 6 Juni 2026 penyaluran bantuan pangan beras telah terealisasi hampir 60 persen atau telah diterima oleh hampir 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari total target 33,2 juta KPM. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026.

Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.

Selain bantuan pangan, BULOG juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” tambah Ahmad Rizal.

Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

BULOG juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. BULOG bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” tutup Ahmad Rizal Ramdhani.

737 Santri TPA Diwisuda, Walikota Parepare Harap Perdalam Lagi BTQ

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI) Kota Parepare menggelar Wisuda Santri XXVIII di Auditorium Kampus Institt Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Ahad (07/06/26).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Walikota Parepare, H. Tasming Hamid, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) BKPRMI Provinsi Sulawesi Selatan, Asri Said, Wakil Rektor 2 IAIN, Direktur Wilayah LPPTKA BKPRMI, Ketua BAZNAS Parepare, Irwan Yusuf Caco, Ketua MPD, Ketua MPD, Ketua DPD BKPRMI Kota Parepare, Hasanuddin, dan Dirda LPPTKA BKPRMI, Muh. Jawwad.

Dalam laporan Direktur Daerah (Dirda) BKPRMI Kota Parepare, Muh. Jawwad melaporkan bahwa sebanyak 737 santri yang diwisuda pada wisuda santri XXVIII.

“Sebanyak 815 santri yang mendaftar munaqasyah, akan tetapi hanya 737 santri yang dinyatakan layak untuk mengikuti wisuda, pertimbangannya adalah masih perlu dilakukan pembinaan baca Al-Qur’annya dan juga memperbaiki gerakan shalatnya,” ungkap Muh. Jawwad.

Ketua DPD BKPRMI Kota Parepare, Hasanuddin saat memberikan sambutan menyampaikan bahwa wisuda ini bukan akhir dari proses pembelajaran baca tulis Al-Qur’an, akan tetapi merupakan gerbang awal dalam memahami Al-Quran.

“Jadilah generasi Qurani yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki ahlak yang mulia yang berbakti kepada kedua orang tua serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Tidak lupa ucapan terima kasih dan apresiasi kami yang begitu mendalam
kepada seluruh ustadz-utadzah yang telah dengan sabar dan ikhlas membimbing anak-anak kita hingga mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, semoga upaya kita semua insya Allah menjadi amal jariah,” ucap Hasanuddin.

Ia juga berpesan agar para orang tua terus mendorong dan memberikan semangat kepada anak-anaknya untuk selalu membaca Al-Qur’an dan mencintai masjid.

Senada yang disampaikan oleh Ketua DPW BKPRMI Prov. Sulawesi Selatan, Asri Said menyampaikan bahwa tetap semangat belajar dan membaca Al-Qur’annya.

“Kuncinya, jika tidak dirawat, jika tidak disiram, ia akan mati. Untuk itu, kami menugaskan dan menginstruksikan kepada kader BKPRMI, utamanya untuk melanjutkan pembinaan ini, tidak hanya berhenti di TPA, tapi adakan pembentukan remaja masjid dan pendataan remaja masjid untuk dibina,” ujar Asri Said, Ketua DPW BKPRMI Prov. Sulawesi Selatan.

Selanjutnya kegiatan wisuda santri XXVIII dibuka secara resmi oleh Walikota Parepare, H. Tasmin Hamid menyampaikan jika tidak dijaga baca Al-Qur’annya maka akan hilang.

“Saya percaya 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan itu akan hilang, karena ini fakta kalau tidak dijaga, ada program safari dakwah yang juga diperuntukkan untuk anak-anak kita, ternyata banyak sekali anak-anak kita di tingkat SMP ini, maka kebijakan pemerintah kota nanti agar yang kelas 5-6 tidak akan dinaikkan kelas jika tidak pintar baca Al-Qur’an,” kata H. Tasming Hamid disambut tepuk tangan para wisudawan santri dan tamu.

Ia juga menjelaskan, program baca Al-Qur’an telah dijalankan bagi pegawai di lingkup Pemerintah Kota Parepare jika ingin menjabat, maka harus bisa mengaji.

Tampung Aspirasi Warga, Komisi III DPRD Agendakan RDP Terkait Tata Kelola Galon dan Gas

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin mendatang untuk membahas persoalan tata kelola galon. Tidak menutup kemungkinan, rapat tersebut juga akan diperluas untuk membahas regulasi dan distribusi gas di masyarakat.

Anggota DPRD, kota Parepare  Dr. H. Kamaluddin Kadir, menyatakan bahwa pihak dewan sangat terbuka terhadap setiap saran dan pendapat yang masuk dari masyarakat. Menurutnya, masukan tersebut sangat penting sebagai bahan analisis untuk melahirkan solusi terbaik.

“Semakin banyak saran dan pendapat, ya semakin memperkaya kita untuk bisa menganalisa, bisa memutuskan, dan bisa mencari solusi yang terbaik,” ujar Kamaluddin dalam program obrolan santai (Obras), Sabtu (06/06/2026).

Kamaluddin menambahkan, karena sektor ini berada di bawah naungan Komisi III, adanya masukan dan informasi baru dari warga akan memudahkan komisi untuk langsung menjadwalkan pertemuan resmi dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

“Hari Senin ada RDP di Komisi III terkait dengan galon. Tapi kalau ada yang mau membahas tentang gas, boleh. Nanti dipersyaratkan saja, apalagi *leading sector*-nya memang ada di Komisi III,” jelasnya.

**Fokus Komisi I: Masalah Tanah dan Kepegawaian**

Selain agenda di Komisi III, Kamaluddin juga membeberkan bahwa Komisi I DPRD memiliki dua agenda RDP pada hari yang sama. Berbeda dengan Komisi III, fokus pembahasan Komisi I akan lebih banyak bersentuhan dengan persoalan regulasi, sengketa tanah, dan kepegawaian.

“Kalau Komisi I lebih banyak ke persoalan objek tanah dan juga persoalan kepegawaian, karena Komisi I itu membidangi hukum dan pemerintahan. Jadi mereka banyak membahas regulasi,” tuturnya.

Beberapa regulasi penting yang kerap dikaji dan dibahas di Komisi I di antaranya meliputi Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Melalui agenda RDP serentak ini, DPRD berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi yang transparan demi menyelesaikan berbagai dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. *(Red)*

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare