27.4 C
Pare-Pare
Jumat, Oktober 30, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 101

Kritisi Program MBG dan Nasib Guru Honorer, H. Andi Abdul Rahman Saleh Minta ICMI Parepare Jadi Cendekiawan yang Bernyali

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Kota Parepare periode 2026–2031 diharapkan menjadi momentum kebangkitan kaum intelektual di daerah. Harapan besar ini disampaikan oleh tokoh masyarakat, H. Andi Abdul Rahman Saleh, S.E., usai menghadiri kegiatan tersebut pada Sabtu (20/06/2026).

Andi Abdul Rahman menekankan bahwa cendekiawan memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk menyuarakan kebenaran dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ia mengkritik fenomena kaum intelektual saat ini yang dinilainya cenderung berdiam diri di ‘Menara Gading’ saat bangsa sedang menghadapi berbagai persoalan.

“Melihat kondisi bangsa hari ini yang diliputi banyak masalah, kelihatan cendekiawan kita tidak hadir. Justru yang muncul adalah aktivis gerakan perubahan. Padahal, jika para profesor dan guru besar mau berkumpul dan bersuara mengevaluasi jalannya pemerintahan, dampaknya akan sangat besar,” ujar Andi Abdul Rahman.

Secara khusus, Andi Abdul Rahman menyoroti ketimpangan sosial yang terjadi dalam realisasi program-program strategis nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengaku miris melihat nasib guru honorer yang masih menerima upah sangat minim di tengah besarnya anggaran proyek baru pemerintah.

“Perasaan saya campur aduk. Bayangkan, para guru honorer hanya diberikan Rp400 ribu, itu pun diperjuangkan oleh cendekiawan, bukan inisiatif pemerintah. Sementara di program MBG, pencuci piring bisa mendapat gaji Rp2,5 juta, supir Rp3 juta, dan pegawainya mencapai Rp6 juta per bulan. Di mana bentuk penghargaan kita kepada guru?” tegasnya penuh prihatin.

Menyikapi hal tersebut, ia mendesak kepengurusan baru ICMI Orda Parepare agar tidak sekadar terjebak dalam euforia pelantikan, melainkan berani melahirkan hasil nyata dan rekomendasi kritis demi kepentingan rakyat.

“Saya meminta ICMI mengeluarkan rekomendasi untuk mengevaluasi program-program pemerintahan Prabowo yang berpotensi hanya menjadi ladang korupsi atau sekadar berorientasi proyek. Cendekiawan itu orang cerdas, jangan mau dibodoh-bodohi,” tambahnya.

Ia juga berpesan agar kepengurusan ICMI periode 2026–2031 ini diisi oleh orang-orang yang memiliki keberanian.

“Harus punya nyali. Jangan jadi cendekiawan kalau tidak punya nyali dan hanya mencari zona nyaman,” pungkasnya.

12 Tim E-Sport Parepare Bertarung Rebut Tiket ke Kapolda Cup, Langkah Awal Menuju Panggung Nasional

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Semangat kompetisi dan gairah generasi digital muda mewarnai pelaksanaan Turnamen E-Sport Kapolres Parepare Cup 2026 yang digelar di Cafe Alya, Jalan Mattirotasi, Kota Parepare, Sabtu (20/06/26). Sebanyak 12 tim E-Sport yang beranggotakan para pemain berusia 16 hingga 24 tahun turun berlaga untuk memperebutkan tiket menuju ajang E-Sport Kapolda Sulsel Cup 2026.

Turnamen yang menjadi bagian dari rangkaian Road Map to E-Sport Kapolri Cup 2026 tersebut digelar dalam rangka menyemarakkan Hari Bhayangkara ke-80, sekaligus menjadi wadah pembinaan talenta muda di bidang olahraga elektronik yang kini berkembang pesat di Indonesia.

Mewakili Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda, pembukaan turnamen dilakukan oleh Kasat Intelkam Polres Parepare, Iptu Burhanuddin, pada pukul 11.00 wita. Setelah seremoni pembukaan, pertandingan langsung memasuki fase kompetisi pada pukul 11.30 wita dengan mempertemukan tim-tim terbaik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti turnamen.

Dalam keterangannya, Iptu Burhanuddin menjelaskan bahwa turnamen ini bukan sekadar kompetisi permainan digital, melainkan juga menjadi gerbang awal bagi para atlet muda Parepare untuk menembus level kompetisi yang lebih tinggi.

“Sebanyak 12 tim yang berlaga, setiap tim terdiri dari lima anggota. Artinya ada 60 atlet E-Sport muda yang hari ini berjuang dan menunjukkan kemampuan terbaiknya untuk mendapatkan kesempatan berlaga di tingkat Polda Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Menurut Burhanuddin, Polri melihat perkembangan E-Sport sebagai ruang positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, kreativitas, serta semangat kompetitif secara sehat dan terarah. Karena itu, ajang ini diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet potensial yang kedepannya mampu mengharumkan nama daerah di level yang lebih tinggi.

Ia menjelaskan, tahapan kompetisi telah disusun secara berjenjang. Tim yang keluar sebagai juara di tingkat Polres akan melaju ke Turnamen E-Sport Kapolda Sulsel Cup 2026. Selanjutnya, para juara tingkat Polda akan memperoleh kesempatan emas tampil di Grand Final E-Sport Kapolri Cup 2026 yang akan digelar di Jakarta.

“Tahapannya dimulai dari Turnamen E-Sport Kapolres Cup. Pemenangnya akan mengikuti Turnamen E-Sport Kapolda Cup. Kemudian juara di tingkat Polda berhak tampil pada Grand Final E-Sport Kapolri Cup 2026 di Jakarta. Di sana akan berkumpul talenta-talenta muda terbaik dari seluruh Indonesia untuk memperebutkan gelar terbaik E-Sport Kapolri Cup 2026,” jelas Burhanuddin.

Panitia merencanakan turnamen berlangsung selama dua hari. Hari pertama difokuskan pada babak penyisihan, sementara hari kedua akan menjadi panggung penentuan bagi para finalis yang berjuang merebut gelar juara.

“Rencananya hari Sabtu merupakan babak penyisihan, sedangkan hari Minggu akan dilaksanakan babak final,” tambahnya.

Lebih jauh, Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, khususnya Pengurus E-Sport Indonesia (ESI) Kota Parepare yang turut berkolaborasi dalam pelaksanaan turnamen.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua ESI Parepare, Bapak Suyuti, yang telah berkenan memberikan ruang dan dukungan dalam penyelenggaraan E-Sport Kapolres Parepare Cup 2026. Kami berharap tim dari Kota Parepare mampu berbicara banyak di tingkat Polda Sulawesi Selatan dan bersaing dengan tim-tim terbaik dari daerah lainnya,” tuturnya.

Mengusung tema “Dream to Become, Berprestasi untuk Indonesia”, ajang E-Sport Kapolres Parepare Cup 2026 menjadi bukti bahwa peringatan Hari Bhayangkara tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui upaya nyata dalam mendukung pengembangan potensi generasi muda sebagaimana yang dimaksud dalam tekad Polri Untuk Masyarakat . Dari arena digital di Kota Parepare, mimpi-mimpi besar para atlet E-Sport muda mulai dipertaruhkan, dengan harapan suatu hari nanti mampu berdiri di panggung nasional membawa nama daerah dan Indonesia menuju prestasi yang lebih tinggi.

Rencana Pengosongan Lapak UMKM ‘Mantau Daeng’ di Parepare Menuai Protes, Aktivis dan Advokat Sebut Pemkot Zalim

0

PAREPARE*RADIOMESRA. COM – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare untuk mengosongkan lapak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) “Mantau Daeng” di Jalan Bau Masepe (samping Toko Sinar Terang) memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Sejumlah aktivis dan praktisi hukum berkumpul di lokasi tersebut pada Jumat (20/06/26) sebagai bentuk solidaritas dan penolakan terhadap kebijakan tersebut.

Aktivis Pemerhati Kota Parepare, Rahman Saleh, menyatakan keprihatinan mendalam atas langkah Pemkot. Menurutnya, tindakan ini bertolak belakang dengan visi-misi Walikota yang berkomitmen memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui program pengusaha keren.

“Usaha kecil seperti ini sejatinya harus diadvokasi, dilindungi, dan ditumbuhkembangkan, bukan justru mau dibonsai dengan berbagai alasan yang kadang tidak masuk akal,” ujar Rahman Saleh saat ditemui di lokasi.

Rahman menduga ada ketidakadilan di balik rencana ini, di mana usaha kecil sengaja dikorbankan demi mengakomodasi kepentingan usaha besar yang merasa tersaingi. Ia juga mengingatkan momentum bulan suci Muharram untuk tidak berbuat zalim.

“Apalagi ini bulan Muharram, bulan penuh kemuliaan dalam Islam. Kita dilarang berlaku zalim. Justru kita harus tolong-menolong membantu kaum yang terpinggirkan, jangan malah meminggirkan orang kecil,” tegasnya.

Di tempat yang sama, praktisi hukum sekaligus advokat, Makmur Raona, mempertanyakan dasar hukum rencana pengosongan tersebut.

Ia menekankan bahwa pelaku UMKM telah mengantongi kontrak kerja sama penyewaan resmi dengan Pemkot Parepare yang berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.

“Ini UKMK sudah terikat pada satu kontrak kerja sama penyewaan. Kenapa tiba-tiba terjadi perubahan alasan yang tidak berdasar? Kalau Pemkot mengatakan tidak sesuai aspek pemanfaatan, ini perlu belajar hukum lagi,” kritik Makmur.

Ia mensinyalir adanya intervensi dari pihak tertentu yang merasa terganggu secara bisnis. Makmur menegaskan bahwa pihaknya siap menggalang perlawanan hukum demi membela hak-hak pelaku UMKM tersebut.

“Jangan kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu dengan operasional usaha ini. Kasihan UMKM. Insya Allah, kelompok kami akan melakukan perlawanan untuk itu,” pungkasnya.

Hadiri Pelantikan ICMI Parepare, Ketua DPRD Kaharuddin Kadir: Kekuatan 30 Guru Besar Siap Lahirkan Konsep Pembangunan Kota

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Ir. H. Kaharuddin Kadir, M.Si., menghadiri acara Pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Kota Parepare periode 2026–2031, Sabtu (20/06/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Kaharuddin menegaskan bahwa kehadiran ICMI memiliki posisi strategis dan potensi yang sangat besar dalam mengawal serta berkontribusi terhadap pembangunan di Kota Parepare. Struktur kepengurusan ICMI yang baru dinilai sangat komplet karena dihuni oleh berbagai elemen penting masyarakat.

“ICMI ini adalah kumpulan orang-orang cendekiawan. Di dalamnya ada akademisi, tokoh agama, ulama, tokoh masyarakat, hingga tokoh pemuda. Ditambah lagi dengan hadirnya kurang lebih 30 guru besar (profesor) di dalam kepengurusan, ini adalah kekuatan yang sangat besar untuk melahirkan konsep pembangunan Parepare,” ujar Kaharuddin Kadir.

Merespons harapan Walikota Parepare yang menginginkan ICMI menjadi solusi bagi masyarakat, politisi senior ini menyatakan optimisme yang tinggi. Menurutnya, konsep paradigma ICMI yang inspiratif akan mampu menjadi pilar pendukung bagi jalannya roda pemerintahan kota.

“Sesuai dengan paradigma ICMI yang inspiratif, dengan kekuatan dan potensi yang ada, saya sangat optimis kehadiran ICMI betul-betul bisa memberikan *supporting system* bagi kelangsungan pemerintahan Kota Parepare,” lanjutnya.

Ia juga berseloroh, saking banyaknya kaum akademisi dan rektor yang bergabung dalam kepengurusan periode ini, aktivitas di berbagai kampus di Parepare bisa saja sepi apabila seluruh pengurus ICMI berkumpul.

“Kota Parepare ini memang harus didukung oleh semua sektor, dan ICMI adalah outlet dari seluruh potensi yang ada di kota ini. Seperti yang saya sampaikan ke Pak Walikota tadi, kalau semua pengurus ICMI ini hadir berkumpul, maka boleh jadi kampus-kampus di Parepare bisa kosong,” kelakarnya menutup wawancara.

Puji Program Kreatif ICMI Parepare, Prof Aris Munandar Soroti Santunan Guru Honorer hingga Mimpi Bangun SMK

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Sulawesi Selatan, Prof. Dr. H. Aris Munandar, M.Pd., memuji sederet program terobosan yang diinisiasi oleh ICMI Orda Kota Parepare. Program-program tersebut dinilai keluar dari arus utama (mainstream) dan menyentuh langsung kebutuhan riil umat serta dunia pendidikan.

Hal ini disampaikan Prof. Aris Munandar saat memberikan sambutan dalam pelantikan dan rapat kerja (Raker) ICMI Orda Parepare yang berlangsung di Auditorium B.J. Habibie, Sabtu (20/06/26).

Di antara program kejutan yang disorot adalah pemberian santunan kepada guru honorer yang belum jelas status kesejahteraannya. Melalui sistem kedermawanan dan urunan pengurus, program ini dianggap menjadi bukti nyata semangat dasar kepedulian ICMI.

“Ini adalah program yang sangat mulia. Kita tahu sebagian besar guru sudah sejahtera lewat sertifikasi atau P3K, tetapi ada lapisan di bawah yang statusnya betul-betul belum jelas. ICMI Parepare hadir memberikan sentuhan ke sana melalui sistem kedermawanan,” puji Prof. Aris.

Selain itu, Prof. Aris mengapresiasi kemampuan ICMI Parepare yang sukses mempertemukan delapan organisasi kemasyarakatan (ormas) daerah. Langkah ini dinilai selaras dengan komitmen menjadikan ICMI sebagai rumah besar umat Islam dan kaum cendekiawan tanpa sekat partai, ormas, maupun profesi, demi mewujudkan motto “Inspiratif dan Transformatif”.

Apresiasi juga diberikan atas agresivitas ICMI Parepare dalam membentuk Organisasi Satuan (Orsat) di berbagai lembaga pendidikan, termasuk yang terbaru di Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (ITH) dan menyusul di Universitas Negeri Makassar (UNM) Kampus Parepare. Prof. Aris menyebut langkah ekspansif ini layak menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan.

Namun, yang menjadi perhatian utama dalam pidatonya adalah rencana besar pembangunan gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di atas lahan seluas 4.000 meter persegi, yang merupakan hibah dari tokoh inspirator, Andi Anjani.

“Ini cita-cita dan mimpi besar sesungguhnya. Tidak bisa dipikirkan dengan cara-cara biasa, melainkan harus dengan cara-cara besar. Mengapa kami belum memutuskan membuka program donasi biasa? Karena kita membutuhkan dana yang besar untuk mempercepat program ini, sementara bangunan fisiknya sendiri sudah mulai berjalan,” ungkap mantan Rektor UNM tersebut.

Prof. Aris menutup arahannya dengan optimisme tinggi bahwa dengan dukungan perluasan lahan dan ekosistem kepengurusan yang kuat, ICMI Parepare mampu bertransformasi menjadi motor penggerak kemajuan umat di Sulawesi Selatan.

Lantik Pengurus ICMI Parepare 2026-2031, Walikota Tasming Hamid: Mitra Strategis Tuntaskan Persoalan Kota

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Walikota Parepare, H. Tasming Hamid, secara resmi membuka Rapat Kerja sekaligus menghadiri pelantikan Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Kota Parepare periode 2026–2031. Acara pelantikan yang menempatkanProf. Masyar sebagai Ketua ICMI Parepare yang baru ini berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda serta tokoh-tokoh penting daerah.

Dalam sambutannya, Walikota Tasming Hamid memberikan apresiasi tinggi terhadap komposisi kepengurusan ICMI Parepare yang baru. Menurutnya, ICMI merupakan wadah berkumpulnya para tokoh sentral, mulai dari kalangan akademisi, profesor, rektor, alim ulama, hingga tokoh pemuda dan perempuan.

“Luar biasa, organisasi ini praktis menghimpun semua tokoh masyarakat Kota Parepare. Jadi besok-besok, kalau ada apa-apa di Parepare, saya langsung kumpulkan pengurus ICMI ini. Karena kalau ICMI dipanggil, semua elemen ada di dalamnya. Bicara masalah akademisi, ulama, hingga pemuda semua tuntas dalam satu forum,” ujar Tasming Hamid.

Minta ICMI Berikan Solusi Nyata dan Konkret

Tasming Hamid berharap kepengurusan periode baru ini dapat memperkuat peran kaum cendekiawan dalam menyumbang gagasan serta solusi nyata bagi pembangunan daerah. Menghadapi tantangan kota yang semakin kompleks, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan ulama menjadi kunci utama.

“Kita membutuhkan kolaborasi yang kuat. Saya percaya ICMI dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan pemikiran yang mencerahkan, sekaligus mendorong lahirnya program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” lanjutnya.

Di akhir sambutannya, Walikota pilihan rakyat ini meminta agar Rapat Kerja (Raker) yang digelar langsung menghasilkan langkah-langkah konkret dan terukur yang selaras dengan arah pembangunan Pemkot Parepare.

“Mari kita jadikan ilmu sebagai landasan, pengabdian sebagai semangat, dan kemajuan masyarakat sebagai tujuan bersama. Selamat menjalankan amanah kepada pengurus yang baru dilantik,” pungkas Tasming Hamid sembari membuka raker secara resmi.

Sengketa Lahan Mencuat, Komisi I DPRD Parepare Minta Warga Bersurat Resmi untuk Difasilitasi RDP

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menyatakan kesiapannya untuk memediasi perselisihan objek lahan yang tengah dihadapi masyarakat. Warga atau kelompok masyarakat yang bersengketa diimbau segera melayangkan surat pengaduan resmi ke DPRD agar bisa ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare, Dr. H. Kamaluddin Kadir, saat hadir dalam program talkshow “Obras”, Sabtu (20/06/26).

Menurut Kamaluddin, surat resmi tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pimpinan DPRD untuk mendisposisikan penanganan kasus ke Komisi I.

“Suratnya boleh diajukan perorangan, mengatasnamakan perwakilan warga yang bertandatangan, atau atas nama kelompok paguyuban/kerukunan di sana. Begitu ada disposisi pimpinan masuk ke Komisi I, kami akan langsung memfasilitasi dan mengundang pihak-pihak terkait untuk duduk bersama,” ujar Kamaluddin.

Sembari menunggu surat resmi dari warga, legislator dari Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Bidang Aset Daerah untuk menelusuri status hukum objek lahan yang dimaksud. Komisi I juga sedang membuka kembali dokumen hasil RDP tahun 2021 silam yang sempat membahas persoalan serupa.

Sudah Fasilitasi 45 Kasus Lahan, Kedepankan Solusi Kekeluargaan

Lebih lanjut, Kamaluddin mengungkapkan bahwa persoalan sengketa lahan merupakan salah satu kasus yang paling sering ditangani oleh komisinya. Hingga saat ini, tercatat sudah ada sekitar 45 kasus perselisihan lahan yang difasilitasi oleh Komisi I DPRD Parepare.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa posisi DPRD bukanlah lembaga eksekutor yang berwenang menentukan siapa yang benar atau salah secara hukum.

“DPRD ini bukan eksekutor. Tugas kami adalah mendudukkan para pihak secara bersama-sama untuk mencari solusi terbaik. Kalau bisa selesai lewat musyawarah, alhamdulillah. Jika tidak, bisa dikembalikan ke persoalan kekeluargaan, atau silakan jika ada yang ingin menempuh jalur hukum,” jelasnya.

Komisi I juga didampingi oleh tim pakar hukum dan pemerintahan seperti Dr Zainal Said, S.H., M.H, M. Rahmat Syamsu Alam, S.H., dan Dr. M. Nasir Dolo, S.H.—untuk memberikan telaah regulasi yang tepat.

Kendati DPRD selalu terbuka, Kamaluddin tetap berharap sengketa-sengketa tanah sedapat mungkin diselesaikan terlebih dahulu di tingkat bawah.

“Kami sudah mengimbau lurah dan camat agar aktif melakukan sosialisasi dan mediasi. Sebisa mungkin perselisihan lahan diselesaikan di tingkat kelurahan atau kecamatan dulu, jangan semua langsung ke DPR. Tapi kalau memang tidak bisa bendung dan mentok, DPR tentu siap menindaklanjuti dan memfasilitasi,” pungkasnya.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Apresiasi Patroli Polda Sulsel di Jalur Prioritas Biosolar Makassar–Maros

0

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengapresiasi dukungan dan sinergi yang dilakukan jajaran Polda Sulawesi Selatan melalui kegiatan patroli dan pengawasan di sejumlah SPBU jalur prioritas Biosolar subsidi pada ruas Makassar–Maros selama tiga hari terakhir.

Kegiatan patroli tersebut dinilai memberikan dampak positif terhadap kelancaran pelayanan di SPBU, khususnya pada titik-titik yang sebelumnya mengalami antrean kendaraan logistik dan angkutan barang dengan intensitas tinggi. Kehadiran aparat di lapangan turut mendukung terciptanya kondisi yang lebih tertib, aman, dan kondusif selama proses penyaluran BBM subsidi berlangsung.

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah SPBU di wilayah Makassar dan Maros yang berada di jalur Trans Sulawesi mengalami peningkatan aktivitas pembelian Biosolar subsidi. Kondisi tersebut sempat memicu antrean kendaraan pada jam-jam tertentu dan berdampak pada arus lalu lintas di sekitar area SPBU.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menilai langkah patroli dan pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban distribusi energi bersubsidi sekaligus mencegah berbagai potensi penyalahgunaan yang dapat mengganggu hak masyarakat penerima manfaat.

Pertamina juga terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta pengelola SPBU untuk memastikan penyaluran Biosolar subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menegaskan bahwa Pertamina akan terus mendukung berbagai langkah kolaboratif yang bertujuan menjaga kelancaran distribusi energi di wilayah Sulawesi Selatan.

“Pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama antara Pertamina, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pengelola SPBU merupakan bagian dari upaya memastikan distribusi BBM subsidi berlangsung tertib, aman, dan sesuai ketentuan. Sinergi ini penting untuk menjaga akses energi bagi masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi yang bergantung pada sektor transportasi dan logistik,” ujar Lilik.

Pertamina berharap kegiatan pengawasan dan patroli di jalur-jalur prioritas dapat terus berjalan secara berkelanjutan sehingga distribusi BBM subsidi semakin optimal, antrean kendaraan dapat diminimalkan, dan penyaluran energi kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat dapat terjaga.

Apabila masyarakat menemukan kendala layanan, antrean yang tidak wajar, maupun indikasi penyalahgunaan BBM subsidi, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Pertamina Contact Center (PCC) 135 yang siap melayani selama 24 jam.

Media Contact
Lilik Hardiyanto
Area Manager Communication, Relation, & CSR
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi

Tekan Balapan Liar, Kapolres Parepare Kedepankan Langkah Preventif dan Patroli Rutin

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Kepolisian Resor (Polres) Parepare berkomitmen penuh dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan mengantisipasi aksi balapan liar di wilayah hukum Kota Parepare. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yudha, dalam acara Coffee Morning bersama awak media di Cafe RKS Sweetness, Cempae, Kecamatan Soreang, Senin (15/06/26).

Dalam penjelasannya, AKBP Indra Waspada Yudha menyampaikan bahwa Polres Parepare menerapkan tiga pilar utama dalam penanganan kamtibmas, yakni tindakan preventif (pencegahan), preventif (melalui patroli), dan represif (penegakan hukum) sebagai langkah terakhir.

“Kami rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ke sekolah-sekolah terkait tertib berlalu lintas. Langkah preventif ini melibatkan jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Binmas, hingga para Kapolsek,” ujar AKBP Indra Waspada Yudha.

Selain edukasi, jajaran Polres Parepare, baik dari Polsek, Satuan Samapta (Sabhara), maupun Satlantas, juga mengintensifkan patroli rutin secara berkala. Kapolres menekankan pentingnya delight patrol (patroli malam/pagi yang menyalakan lampu rotator) dalam setiap Analisis dan Evaluasi (ANEV) mingguan guna memetakan dan mempersempit ruang gerak pelaku balapan liar.

Strategi pencegahan dini ini terbukti efektif. Kapolres mencontohkan kondisi pada momen bulan Ramadan lalu, di mana aksi balapan liar yang biasanya menjamur, berhasil ditekan secara signifikan di Kota Parepare.

“Kemarin di bulan Ramadan yang biasanya menjadi musimnya balapan, alhamdulillah di Parepare berkurang, bahkan tidak ada balapan liar. Karena sebelum Ramadan, kita sudah lakukan penindakan tegas, bahkan beberapa sepeda motor kita amankan di kantor hingga berbulan-bulan. Langkah pencegahan memang kita kedepankan,” tambahnya.

Meski mengutamakan pencegahan, AKBP Indra menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan segan mengambil tindakan hukum yang tegas (*ultimum remedium*) jika pelanggaran yang terjadi sudah berada pada tahap membahayakan keselamatan jiwa.

“Upaya represif adalah jalan terakhir. Kita sudah komitmen dengan Satlantas, setiap pelanggaran lalu lintas—tidak hanya balapan liar—yang berpotensi mengancam nyawa orang lain, pasti akan kita tindak tegas,” pungkasnya.

Garap Koperasi Merah Putih di Parepare, Dandim 1405 Targetkan Rampung dalam 90 Hari

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Komando Distrik Militer (Kodim) 1405/Parepare ikut ambil bagian dalam menyukseskan program pembangunan Koperasi Merah Putih di wilayah Sulawesi Selatan. Pembangunan yang saat ini tengah berjalan ditargetkan rampung secara keseluruhan dalam kurun waktu 90 hari guna mendukung operasional yang tepat waktu.

Hal tersebut ditegaskan oleh Komandan Kodim (Dandim) 1405, Letkol Inf. Erwin Hidayat, di sela-sela acara syukuran bersama jajaran prajurit, Persit, PNS, serta awak media yang berlangsung di Markas Kodim 1405, Selasa (16/06/26).

Letkol Inf. Erwin Hidayat menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam program Koperasi Garaputi ini berfokus pada fase pembangunan fisik awal dengan memanfaatkan aset lahan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

“Peran TNI adalah membangun koperasi tersebut berdasarkan lahan yang ada dari aset pemerintah. Setelah proses pembangunan fisik selesai, pengelolaan koperasi ini sepenuhnya akan diserahkan kembali kepada pihak desa atau kelurahan setempat,” ujar Letkol Inf. Erwin Hidayat.

Terkait progres di lapangan, Dandim tidak menampik bahwa pembangunan belum menyentuh angka 100 persen karena program ini berjalan secara bertahap. Di wilayah penugasan, saat ini ketersediaan lahan dari pemerintah daerah baru mencakup tiga titik kelurahan dari total target puluhan kelurahan yang ada.

“Sementara ini baru tiga kelurahan yang siap untuk penyediaan lahan dari pemerintah daerah. Ke depan, kami akan terus berkoordinasi intensif dengan pemda mengenai ketersediaan lahan di wilayah lainnya, karena pembangunan koperasi ini memang syarat utamanya harus memiliki lahan yang sesuai,” tambahnya.

Meski demikian, pengerjaan di titik-titik yang sudah siap terus dikebut. Sesuai instruksi pusat, proyek ini dipatok selesai dalam tenggat waktu tiga bulan agar bisa diresmikan secara kolektif oleh Presiden RI.

“Target waktunya adalah 90 hari, semua harus sesuai dengan tenggat waktu tersebut agar operasional koperasi tepat waktu. Insya Allah, untuk peresmian rencananya dilakukan serentak pada bulan Juli mendatang oleh Bapak Presiden, bersamaan dengan wilayah lain di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, termasuk kita di Sulawesi Selatan,” pungkas Letkol Inf. Erwin Hidayat.

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare