24.8 C
Pare-Pare
Minggu, Mei 31, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 9

Asyari Abdullah Serahkan Bantuan Pembangunan Masjid saat Reses di Lappa Anging

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Anggota DPRD Kota Parepare, Asy’ari Abdullah menggelar reses untuk menyerap aspirasi warga di Lappa Anging, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Dalam pertemuan tatap muka yang berlangsung hangat tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Parepare ini langsung memberikan bantuan tunai untuk pembangunan masjid setempat.

Momen tersebut terjadi saat salah seorang warga bernama Ana, yang juga merupakan pengurus sekaligus bendahara masjid, menyampaikan keluh kesah terkait kondisi rumah ibadah mereka. Ana mengungkapkan bahwa masjid tempatnya mengabdi saat ini membutuhkan perbaikan segera, khususnya pada bagian lantai.

“Masjid kami itu kalau dilihat minim. Kebetulan masjid kami itu butuh untuk diratakan lantainya. Sekarang itu ada lantai tanah yang sudah dikanopi sebelah barat. Rencana kami mau tegel itu, tapi keuangannya, sisa saldo masjid Rp 200.000,” kata Ana di hadapan legislator dan warga yang hadir.

Mendengar keluhan yang mendesak tersebut, Asy’ari Abdullah langsung merespons cepat. Ia menginstruksikan stafnya untuk segera menyerahkan bantuan dana stimulan demi kelancaran pembangunan fasilitas rumah ibadah itu.

“Ini untuk kepentingan bersama kita, dia tidak bisa ditunda-tunda. Jadi, saya kasih bantuan pertama Rp 1 juta dulu, mudah-mudahan yang lain itu ada tambahan. Kasih langsung ke bendahara,” ujar Asy’ari.

Politisi muda ini menegaskan bahwa meskipun kondisi keuangan daerah saat ini sedang dalam tahap efisiensi anggaran, pelayanan dasar dan kepentingan fasilitas umum masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.

Selain persoalan rumah ibadah, dalam reses ini Asy’ari juga menampung berbagai aspirasi lain dari konstituennya, mulai dari infrastruktur jalan, masalah persampahan, hingga penyaluran program insentif bagi pegawai syara.

Ia pun meminta warga Lappa Anging tidak sungkan untuk terus berkomunikasi dan mengawal aspirasi mereka melalui dirinya di DPRD Parepare.

“Keluarga masyarakat Lappa Anging sudah menjadi keluarga saya. Jangan pernah sungkan-sungkan datang ke DPRD kalau ada masalah. Telepon atau WA saya saja langsung,” pungkasnya.

Bukan hanya sumbangan uang tunai, Asy’ari juga sudah memberikan bantuan kursi untuk warga Lappa Anging. Bantuan kursi itu diperuntukkan untuk keperluan hajatan warga.

Dermaga Terpendek di Dunia Jadi Fokus Utama Ketua Terpilih Pelra Parepare

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Ketua terpilih Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pelayaran Rakyat (Pelra) Parepare, H. Abd. Rahim atau yang akrab di sapa H. Anda’ menegaskan komitmennya untuk membenahi infrastruktur pelabuhan di Kota Parepare. Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian utamanya adalah memperjuangkan perbaikan dermaga yang dinilai sangat memprihatinkan.

Dalam sebuah kesempatan, H. Abd. Rahim menyoroti ironi Pelabuhan Parepare. Kota ini dikenal sebagai tempat kelahiran Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie, namun di sisi lain memiliki dermaga yang ia sebut sebagai salah satu yang terpendek di dunia.

“Saya sudah berkali-kali menyampaikan ini di pusat, baik di Jakarta, Bandung, maupun Yogyakarta. Setiap ada pertemuan, saya selalu katakan, tolong perhatikan Pelabuhan Parepare. Ini tempat kelahiran seorang pemimpin negara, tetapi dermaganya terpendek di dunia. Ini yang terus saya perjuangkan sampai sekarang,” ujar H. Abd. Rahim.

Selain masalah infrastruktur dermaga, Pelra Parepare juga menghadapi tantangan internal terkait transparansi sistem pembayaran muatan kapal. H. Abd. Rahim berencana menginisiasi pertemuan untuk membahas regulasi pembayaran agar tidak merugikan para pemilik kapal, di mana biaya terus meningkat namun agen dinilai kurang memperjuangkan nasib mereka.

Tantangan lain yang dihadapi kepengurusan baru ini adalah adanya isu miring yang sempat menerpa internal organisasi, termasuk tuduhan kerja sama sepihak dengan Pertamina yang diklaim merugikan negara sebesar Rp420 juta. H. Abd. Rahim dengan tegas membantah keterlibatannya dan menyatakan siap bertanggung jawab atas transparansi kepemimpinannya.

Saat ini, Pelra Parepare beroperasi melayani rute pelayaran satu tujuan, yakni menuju wilayah Kalimantan, khususnya ke Berau dan Tanjung Redeb, Kalimantan Timur. Adapun komoditas utama yang rutin diangkut oleh kapal-kapal Pelra dari Parepare meliputi bahan pokok seperti beras, telur, gula merah, serta barang campuran lainnya.

Opini : HMI cabang Parepare Pertanyakan Tindak Lanjut Kasus Tunjangan Perumahan Anggota DPRD kota Parepare : Bayang – Bayang Walikota Hari Ini

0

Kilas balik polemik tunjangan perumahan anggota DPRD Parepare kembali menjadi sorotan publik setelah persoalan yang muncul sejak periode 2019–2024 hingga kini memasuki periode 2024–2029 dinilai belum memiliki titik terang terkait siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas lahirnya kebijakan tersebut. Peraturan perundang-undangan utama terkait tunjangan perumahan di Indonesia, khususnya untuk pimpinan dan anggota DPRD, berakar pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diturunkan melalui PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan ini wajib memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.

Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, masyarakat terus mempertanyakan mengapa persoalan yang menyangkut hak keuangan pejabat publik itu seolah berjalan tanpa penjelasan yang utuh kepada publik.

Perjalanan kasus ini bukan hanya berbicara soal angka dan fasilitas, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Dari waktu ke waktu, isu tunjangan perumahan DPRD terus menjadi bahan diskusi karena dinilai menyisakan banyak pertanyaan, mulai dari dasar penganggaran, mekanisme penetapan, hingga pihak yang dianggap menjadi aktor utama di balik kebijakan tersebut. Namun hingga pergantian periode DPRD, bayang-bayang pertanyaan publik itu masih belum terjawab secara terbuka.

Situasi ini menghadirkan kesan bahwa persoalan tersebut seperti berjalan di tempat. Pergantian wajah di kursi legislatif belum sepenuhnya menghadirkan kejelasan atas polemik lama yang masih membekas di tengah masyarakat. Publik pun mulai mempertanyakan sejauh mana komitmen transparansi pemerintah dan lembaga legislatif dalam membuka fakta secara terang mengenai awal mula munculnya kebijakan tunjangan perumahan tersebut.

Di tengah semangat reformasi birokrasi dan pengawasan anggaran, masyarakat tentu berharap persoalan ini tidak hanya menjadi arsip perdebatan politik semata. Sebab, kejelasan terhadap siapa dalang atau pihak yang paling bertanggung jawab atas lahirnya polemik tunjangan perumahan DPRD menjadi penting demi menjaga integritas lembaga, memulihkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa kebijakan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Polemik ini jadi ujian komitmen transparansi pemerintah dan DPRD serta polres Parepare dalam membuka fakta awal mula kebijakan tunjangan DPRD kota Parepare sebagai pihak penyidik dalam kasus ini.

Penulis “Muh. Syahrul”

Bidang partisipasi pembangunan daerah_

Reses Dewanta Hj. Sri Tanty Nasrah Tekankan Peran DPRD dalam Pendampingan Hukum dan Sosial

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Anggota DPRD Kota Parepare dari Komisi I Fraksi Partai Hanura, Hj. Sri Tanty Nasrah, S.Pi., menggelar kegiatan Reses Tahun Ke-2 yang bertempat di Lagota pada Jumat (15/05/26). Kegiatan ini menjadi ajang bagi masyarakat setempat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Dalam sambutannya, Sri Tanty menjelaskan bahwa masa reses adalah waktu bagi anggota legislatif untuk bekerja di luar gedung parlemen guna menjemput aspirasi, serta mengadopsi aturan-aturan dari daerah yang lebih maju untuk diterapkan di Parepare.

“Momen ini adalah wadah bagi bapak dan ibu sekalian untuk menyalurkan aspirasi dan keluh kesah. Sebagai anggota Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan, saya siap mengawal persoalan yang ada,” ujar Sri Tanty di hadapan warga.

Ia secara khusus menyoroti isu-isu sensitif seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sri Tanty mengimbau warga agar tidak takut melapor ke DPRD jika menemukan kendala hukum atau masalah sosial di lingkungan keluarga yang tidak kunjung terselesaikan.

Selain masalah hukum, warga yang hadir juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mempertanyakan persoalan layanan BPJS Kesehatan serta distribusi bantuan sosial. Menanggapi hal tersebut, Sri Tanty berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap keluhan agar mendapatkan solusi nyata dari instansi terkait.

Sappe Pastikan BPJS Gratis dan Seragam Sekolah Gratis di Parepare Berlanjut di 2026

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM– Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare, Sappe, SH., menegaskan komitmennya dalam mengawal program prioritas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Sappe saat menggelar Reses Kedua Tahun Sidang 2026 di Patato Cafe, Jumat (15/05/26).

Di hadapan ratusan konstituen, Sappe menjelaskan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Pemerintah Kota telah menyepakati anggaran sebesar Rp27 miliar untuk jaminan kesehatan masyarakat pada tahun 2026. Anggaran ini disiapkan untuk memastikan seluruh warga Parepare tetap terkaver BPJS Kesehatan, termasuk bagi mereka yang sebelumnya terdaftar di segmen mandiri namun menunggak.

“Jika ada warga yang BPJS-nya nonaktif karena menunggak hingga jutaan rupiah, jangan khawatir. Cukup setor foto KTP dan KK, nanti kita alihkan ke BPJS yang dibayarkan pemerintah daerah. Yang penting ada niat untuk mencicil tunggakan lama jika ada rezeki,” ujar Sappe disambut tepuk tangan warga.

Ia juga memperingatkan pihak rumah sakit agar tidak menolak pasien hanya karena kartu BPJS nonaktif. Sappe menekankan bahwa pihak rumah sakit wajib melaporkan dan mengaktifkan kartu pasien saat itu juga hanya dengan menggunakan NIK di KTP.

Selain kesehatan, Sappe menyoroti program seragam sekolah gratis bagi siswa tingkat TK, SD, dan SMP. Belajar dari evaluasi tahun sebelumnya terkait ketidaksesuaian ukuran baju dan sepatu, ia memastikan anggaran sebesar Rp5 miliar telah disiapkan dengan sistem pengadaan yang lebih presisi.

“Tahun 2026, anak-anak kita yang masuk sekolah harus diukur badannya terlebih dahulu. Tidak boleh lagi ada kejadian anak SD terima sepatu ukuran bapaknya atau baju yang terlalu besar,” tegas politisi yang dikenal vokal ini.

Sappe juga membuka layanan pengaduan 24 jam melalui nomor telepon pribadinya yang tersebar di media sosial, sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada rakyat yang telah menggajinya.

Reses di Tonrangeng, Sappe Tekankan Fungsi Pengawasan dan Kawal Program “Rastra” Gratis

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Anggota DPRD Kota Parepare dari Komisi II, Sappe, SH., menggelar temu konstituen (reses) kedua tahun sidang 2026 di Patato, Tonrangeng, Jumat (15/05/26). Dalam pertemuan tersebut, Sappe menegaskan komitmennya untuk berdiri di barisan masyarakat guna memastikan program pemerintah tepat sasaran.

Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), Sappe menjelaskan bahwa meskipun kondisi keuangan daerah sedang mengalami efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, prioritas pembangunan harus tetap menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

“Tugas wakil rakyat adalah berbicara. Kami adalah penyambung lidah masyarakat ke pemerintah. Tidak ada nego-nego atau kompromi jika itu berkaitan dengan kesejahteraan rakyat,” tegas Sappe di hadapan warga Tonrangeng.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah realisasi 18 program unggulan Wali Kota Parepare, termasuk pemberian Beras Sejahtera (Rastra) dan peningkatan insentif bagi RW, RT, pegawai syara, serta kader Posyandu.

Sappe mengungkapkan bahwa penyaluran Rastra untuk tahun 2026 saat ini sedang dalam proses pendataan SK dan dijadwalkan rampung pada akhir Mei.

“Insya Allah, pembagian Rastra akan dilakukan secara rapel dari bulan Januari hingga Mei. Jadi, satu kepala keluarga bisa menerima langsung 25 kg beras. Kami di Komisi II akan terus mengawal ini melalui Dinas Sosial agar segera terealisasi,” tambahnya.

Kegiatan reses ini berlangsung interaktif, di mana warga juga menyampaikan keluhan terkait infrastruktur jalan berlubang dan perbaikan saluran air di lingkungan mereka.

Warga Keluhkan Kondisi Jalan Lahalede Parepare yang Berlubang, Dinas PUPR Janjikan Perbaikan Segera

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Kondisi infrastruktur jalan di Kota Parepare kembali menjadi sorotan. Jalan Lahalede, yang merupakan salah satu akses utama penghubung antar daerah, dilaporkan mengalami kerusakan parah dengan banyaknya lubang yang membahayakan pengendara.

Ahmad Hale, seorang warga yang sering melintasi jalur tersebut, mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, kerusakan jalan mulai terlihat dari arah utara sebelum SMP Negeri 2 hingga ke lampu lalu lintas di persimpangan jalan menuju Kabupaten Pinrang.

“Kondisinya berlubang-lubang, apalagi kalau kita naik motor, ini sangat membahayakan pengendara. Padahal di daerah lain seperti Lumpue jalannya sudah mulus diaspal kembali, sementara di Jalan Lahalede yang jauh lebih parah justru belum tersentuh,” ujar Ahmad Hale dengan nada kecewa.

Menanggapi keluhan tersebut, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare memberikan penjelasan.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR, Andi Talhayanti, menyatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi titik-titik kerusakan di Jalan Lahalede.

“Jalan Lahalede memang menjadi prioritas kami karena merupakan koridor utama dengan volume lalu lintas (LHR) yang sangat tinggi. Intinya, lubang-lubang di sana akan segera kami tambal dulu untuk kenyamanan pengguna jalan,” kata Andi Talhayanti.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa status Jalan Lahalede adalah jalan kota, namun fungsinya sangat strategis sebagai akses perdagangan dan jasa serta penghubung ke kabupaten lain. Terkait perbaikan secara menyeluruh, pihak PUPR masih akan meninjau ketersediaan anggaran pemeliharaan.

“Kami lihat dulu anggarannya, apakah bisa mencukupi melalui dana pemeliharaan rutin atau akan dimasukkan ke dalam anggaran perubahan atau anggaran pokok tahun 2027,” pungkasnya.

Asy’ari Abdullah Salurkan Ratusan Kursi untuk Warga Saat Reses di Galung Maloang

0

PAREPATE, RADIOMESRA. COM – Anggota DPRD Kota Parepare, Asy’ari Abdullah, menyalurkan bantuan kursi di sejumlah titik di Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Aksi sosial itu disebut sebagai wujud komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat meski kontestasi politik telah usai.

Penyerahan kursi itu dilakukan secara simbolis saat melakukan reses atau temu konstituen di Kelurahan Galung Maloang, Kamis (14/5/2026). Bagi-bagi kursi itu menjadi bukti dirinya selalu hadir untuk masyarakat Bacukiki.

“Ini wujud komitmen kami untuk tetap berkomunikasi ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Bukan karena pemilihan sudah selesai, lalu selesai juga urusan, tidak,” ujar Asy’ari di hadapan warga Galung Maloang, Kamis (14/5/2026).

Asy’ari mengungkapkan, keputusannya terjun ke dunia politik bukan untuk mencari keuntungan materi. Baginya, kursi parlemen adalah sarana untuk memperluas jangkauan pengabdian.

“Saya memang ingin bagaimana menjadi anggota DPRD ini menjadi ladang pahala bagi saya untuk mengabdi. Saya ingin berbuat lebih untuk masyarakat Bacukiki. Saya tidak mau datang ke sini hanya untuk mendapat keuntungan saja,” tegasnya.

Ia mencontohkan bisnis propertinya, perumahan Mario City yang terletak di wilayah tersebut. Menurutnya, jika ia hanya mengejar profit, ia cukup fokus membangun ribuan unit rumah tanpa harus memusingkan persoalan sosial warga.

“Di site plan saya ada 1.500 rumah, yang baru jadi 580 unit dan sementara terus dibangun. Artinya, kalau saya tidak mau pusing, ya sudah bangun saja itu, dapat untung, selesai. Tapi saya tidak mau begitu, saya ingin berbagi,” tambahnya.

Bantuan kursi tersebut disebar secara merata di beberapa lokasi strategis untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan warga. Hingga saat ini, sudah ada ratusan unit kursi yang dibagikan.

“Ketua tim sudah menyampaikan ada 46 hingga 48 titik yang akan kita sasar. Sekarang sudah ada 1.000 pieces kursi yang kami bagi di sekitar 20 titik. Termasuk di rumah Haji Yuli, wilayah Pak Sahran, dan Om Abbas masing-masing sudah kita simpan 50 kursi,” jelas Asy’ari.

Tak hanya memberikan bantuan fisik, Asy’ari juga mengajak warga untuk lebih terbuka dalam menyampaikan aspirasi maupun kendala administrasi yang dihadapi sehari-hari. Ia meminta warga tidak sungkan menghubunginya jika menemui kendala terkait layanan publik.

“Jangan malu-malu bapak dan ibu, sampaikan apa keluhannya. Ada masalah tanah, masalah KTP, bicara saja. Ngomong. Tidak usah malu-malu, kalau ada yang bisa kami bantu, pasti kami bantu,” pungkasnya.

Aksi sosial bagi-bagi kursi Asy’ari itu dipuji oleh warga Kelurahan Galung Maloang. Warga bernama Eni mengungkapkan kegembiraannya saat mendengar adanya kabar rencana pembagian kursi inventaris bagi lingkungan warga.

“Bahagia mendengar bahwa akan ada pembagian kursi. Ya, semoga blok kami bisa difasilitasi,” ujarnya.

Dia mengaku kursi menjadi kebutuhan penting bagi warga saat menggelar hajatan. Selama ini, warga kesulitan meminjam kursi jika ada hajatan.

“Kita kalau ada kegiatan pasti pinjam-pinjam kursi Pak, masih pinjam-pinjam kursi. Sementara di tempat lain itu sudah difasilitasi kursi, itu berkat bantuan Pak Dewan,” ungkapnya.

Serap Aspirasi di Bacukiki, Jusvari Genda Soroti Efisiensi Anggaran dan Perbaikan Jalan Haji Mukaddas

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COMN – Anggota DPRD Kota Parepare, Jusvari Genda, kembali melaksanakan kegiatan reses tahun kedua 2026 di wilayah Bacukiki pada Kamis (14/05/26). Dalam pertemuan tersebut, efisiensi anggaran dan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan menjadi topik utama yang dibahas bersama konstituen.

Jusvari mengungkapkan bahwa di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah, skala prioritas harus diterapkan secara ketat. Salah satu poin krusial yang ia kawal adalah rencana perbaikan Jalan Haji Mukaddas yang sempat tertunda.

“Pemerintah saat ini mengelola anggaran yang sangat minim, sehingga harus dibagi untuk pemerataan di setiap kecamatan. Khusus untuk Jalan Haji Mukaddas, ini sudah masuk perencanaan sejak tahun lalu,” ujar Jusvari.

Politisi dari Komisi III ini berharap perbaikan jalan tersebut dapat segera masuk dalam Anggaran Perubahan tahun ini. Jika belum memungkinkan, ia berkomitmen untuk terus mengawalnya agar terealisasi pada tahun anggaran 2027.

Selain masalah fisik jalan, Jusvari juga menyoroti buruknya sistem drainase di beberapa titik yang sering menyebabkan genangan air dan memicu kecelakaan lalu lintas. Ia mencatat adanya kecelakaan maut baru-baru ini yang disebabkan oleh kondisi jalan rusak akibat luapan air drainase yang tidak lancar.

“Kami di Komisi III sebagai mitra Dinas PUPR akan segera berkoordinasi. Ada masalah teknis di mana level drainase lebih tinggi dari jalanan, sehingga air menggenang. Opsinya bisa dengan pembuatan gorong-gorong baru atau pengerukan sedimen karena banyaknya drainase yang tertutup oleh aktivitas warga,” pungkasnya.

Merespon Panggilan 110, Tiga Pilar Kelurahan Lompoe Berhasil Damaikan Perselisihan Warga di Timurama Parepare

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Respons cepat ditunjukkan Tiga Pilar Kelurahan Lompoe dalam menangani perselisihan antarwarga yang terjadi di Jalan Gelora Mandiri, dekat Perumahan BTN Timurama, Kelurahan Lompoe, Kota Parepare, Kamis (14/5/26).

Tiga Pilar yang terdiri dari Lurah Lompoe Asmianti, Bhabinkamtibmas Polsek Bacukiki Polres Parepare Bripka Harmansyah, dan Babinsa Sertu Suriadi langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan masyarakat melalui layanan pengaduan Call Center 110.

Perselisihan tersebut diketahui berawal dari perkelahian yang melibatkan anak di bawah umur. Situasi kemudian berkembang hingga memicu ketegangan antara para orang tua masing-masing pihak.

Mendapat laporan warga, unsur pemerintah kelurahan bersama aparat keamanan bergerak cepat melakukan mediasi guna mencegah konflik berkembang lebih luas di tengah lingkungan masyarakat.

Pendekatan persuasif dan komunikasi humanis yang dilakukan Tiga Pilar akhirnya membuahkan hasil. Perselisihan antarorang tua berhasil diselesaikan secara damai dan kekeluargaan tanpa harus berlanjut ke proses hukum.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Lompoe Brigpol Herman menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut tercapai berkat sinergitas dan metode pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh Lurah Lompoe Asmianti dengan dukungan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang menitik beratkan pada pembinaan tentang pentingnya hidup rukun penuh kekerabatan didalam lingkungan bertetangga.

Capaian mediasi ini sekaligus menjadi bukti efektivitas kolaborasi Tiga Pilar dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menunjukkan pentingnya layanan Call Center 110 sebagai sarana cepat tanggap terhadap pengaduan warga.

Melalui langkah penyelesaian secara kekeluargaan tersebut, situasi kamtibmas di wilayah Kelurahan Lompoe kembali kondusif dan masyarakat diimbau untuk tetap mengedepankan komunikasi serta menahan diri dalam menyikapi persoalan sosial di lingkungan sekitar.

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare