28.6 C
Pare-Pare
Selasa, Oktober 27, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 72

Kapolda Sulsel Resmikan Pos Pangkalan Kapal Patroli Polairud di Pulau Jinato Kab. Kepulauan Selayar

0

SELAYAR, RADIOMESRA. COM – Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., meresmikan Pos Pangkalan Kapal Patroli Gugusan Pulau Selayar milik Ditpolairud Polda Sulsel yang bertempat di Pulau Jinato, Kabupaten Kepulauan Selayar, Rabu (29/07/26).

Kegiatan peresmian tersebut turut dihadiri oleh Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan beserta jajaran Pejabat Utama Polda Sulsel. Kehadiran Kapolda Sulsel disambut hangat oleh Kepala Desa Jinato bersama masyarakat setempat yang antusias menyambut pembangunan fasilitas keamanan tersebut.

Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel menyampaikan bahwa keberadaan Pos Pangkalan Kapal Patroli Polairud merupakan bentuk komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan. Ia menegaskan pentingnya sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh komponen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban.

“Dengan didukung seluruh komponen pemerintah bersama TNI, kita harus hadir di tengah masyarakat. Dengan berdirinya Pos Pangkalan Polairud ini, kami berharap kehadiran Polri dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Kapolda.

Lebih lanjut, Kapolda juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap permasalahan yang berkaitan dengan situasi keamanan kepada personel yang bertugas di pos tersebut.

“Hal-hal yang berkaitan dengan situasi keamanan di wilayah ini silakan dilaporkan kepada anggota yang ada. Kami siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda Sulsel juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya masyarakat Pulau Jinato, yang telah berpartisipasi dan mendukung pembangunan Pos Pangkalan Polairud tersebut.

Dalam rangkaian kegiatan, Kapolda Sulsel juga melaksanakan dialog langsung dengan masyarakat. Salah satu warga menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Pos Polairud yang dinilai sangat membantu, khususnya dalam meningkatkan keamanan bagi para nelayan.

“Terima kasih atas kehadiran Pos Polairud ini, karena sangat membantu masyarakat, terutama terkait keamanan nelayan di wilayah kami,” ujar salah satu warga.

Dengan diresmikannya Pos Pangkalan Kapal Patroli Polairud di Pulau Jinato, diharapkan dapat memperkuat pengawasan wilayah perairan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pesisir, khususnya di wilayah Kepulauan Selayar.

Tingkatkan Keselamatan Pelaut, BMKG Gelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan di Parepare

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Para nelayan di Kota Parepare mendapatkan pelatihan khusus untuk memahami informasi cuaca sebelum dan saat melaut. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan pemahaman kondisi iklim laut sekaligus meminimalisir risiko kecelakaan kerja akibat cuaca buruk.

Pelatihan bertajuk Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) tersebut diselenggarakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Parepare, Tasming Hamid.

Turut hadir secara langsung dalam pembukaan acara tersebut Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Teguh Iswara Suardi, bersama deretan pejabat dan perwakilan jajaran BMKG.
Dalam sambutannya, Wali Kota Parepare Tasming Hamid menyambut positif inisiatif BMKG dalam mengedukasi para nelayan di wilayahnya. Ia menegaskan pentingnya pemahaman literasi cuaca agar para nelayan tidak hanya bergantung pada kebiasaan konvensional, tetapi juga berbasis data ilmiah akurat.

“Nelayan kita berhadapan langsung dengan dinamika cuaca laut yang kerap berubah cepat. Melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan ini, kita berharap para nelayan Parepare semakin mahir membaca data BMKG, sehingga keselamatan mereka lebih terjamin dan hasil tangkapan dapat lebih optimal,” ujar Tasming Hamid.

Sementara itu, Anggota DPR RI Teguh Iswara Suardi memberikan apresiasinya atas keterlibatan BMKG yang turun langsung memberi pemahaman teknis kepada masyarakat pesisir. Menurutnya, program edukasi seperti SLCN sangat strategis dalam memperkuat ketahanan masyarakat pesisir serta mendukung perekonomian sektor kelautan.

Lewat pelatihan SLCN ini, para peserta dibekali materi praktis mengenai cara membaca aplikasi informasi cuaca laut, mengenali tanda-tanda perubahan gelombang dan angin, hingga pemanfaatan teknologi navigasi sederhana untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan yang aman dan berkelanjutan.

Pemkot Parepare Serahkan Rancangan KUA-PPAS TA 2027 ke DPRD: Fokus Akselerasi SDM, Infrastruktur, dan Digitalisasi Layanan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Pemerintah Kota Parepare secara resmi menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare dalam Rapat Paripurna Dewan, Rabu (29/7/2026).

Penyerahan dokumen anggaran strategis tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Walikota Parepare, H. Hermanto, yang hadir mewakili Walikota Parepare, H. Tasming Hamid.

Dalam pidatonya, H. Hermanto menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS TA 2027 berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen yang disepakati bersama DPRD ini kelak menjadi dasar utama penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD TA 2027.

“Penyusunan KUA-PPAS TA 2027 ini dilakukan sebagai salah satu upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Target utamanya adalah pencapaian sasaran prioritas serta target kinerja pembangunan yang terintegrasi penuh dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2025-2030,” ujar Wakil Walikota H. Hermanto di hadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Parepare.

Lebih lanjut, Hermanto menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan Kota Parepare Tahun 2027 akan difokuskan pada keberlanjutan pembangunan daerah menuju visi “Parepare Kota Terbaik, Sejahtera, dan Maju”. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot mengusung tema pembangunan 2027:

“Akselerasi pembangunan SDM, infrastruktur, dan digitalisasi pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.”

Ringkasan Postur Anggaran Rancangan PPAS TA 2027
1. Pendapatan Daerah: Diproyeksikan sebesar Rp 500,957 miliar lebih. Kebijakan pendapatan ini mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP No. 35 Tahun 2023, yang difokuskan pada optimalisasi sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Lain-Lain PAD yang Sah.

2. Belanja Daerah:  Dialokasikan sebesar Rp 981,052 miliar lebih, yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga untuk mendukung program strategis daerah, provinsi, dan nasional.

3. Surplus / Defisit: Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya defisit anggaran sebesar Rp 480,094 miliar lebih, lantaran alokasi belanja daerah diprioritaskan lebih besar untuk percepatan pembangunan. Defisit ini akan ditutup melalui skema Kebijakan Pembiayaan Daerah secara terukur.

“Adanya selisih antara belanja dan pendapatan yang mengakibatkan defisit akan kita antisipasi melalui Kebijakan Pembiayaan Daerah secara cermat dan transparan, guna menyikapi tuntutan pembangunan daerah secara optimal,” pungkas Hermanto mewakili Walikota H. Tasming Hamid.

Penyerahan Rancangan KUA-PPAS ini selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui Rapat Pembahasan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Parepare.

Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Parepare Naik Penyidikan, Polisi Panggil Anggota DPR RI Taufan Pawe Sebagai Saksi

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Kepolisian Resor (Polres) Parepare melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI yang juga mantan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe. Panggilan tersebut terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan/transportasi DPRD Kota Parepare.

Kapolres Parepare Akbp Indra Waspada Yudha menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut saat ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara resmi diterima dari instansi berwenang.

“Saat ini para penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap para ahli, dan kita sudah jadwalkan pada tanggal 30 Juli 2026 ini untuk pemeriksaan saksi dari Anggota DPR RI, Bapak Taufan Pawe,” ujar Kapolres Parepare saat dikonfirmasi wartawan pada Senin (27/07/26).

Pemeriksaan pada Kamis, 30 Juli mendatang tersebut merupakan panggilan pertama bagi Taufan Pawe dengan kapasitas sebagai saksi untuk melengkapi pemberkasan dugaan tindak pidana korupsi tunjangan DPRD.

Meskipun hasil kerugian negara telah mengantongi angka pasti dan penyidikan terus bergulir, pihak kepolisian hingga saat ini belum mengumumkan nama tersangka resmi dalam kasus tersebut.

“Sampai sekarang belum ada tersangka, kita dalami dulu. Tetapi pada prinsipnya dalam waktu dekat kita akan segera tetapkan tersangka setelah melengkapi pemberkasan ini, salah satunya melalui pemeriksaan saksi Anggota DPR RI tersebut,” tambahnya.

Saat ditanya mengenai calon tersangka, kepolisian tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Namun, kepolisian menegaskan kepatuhan terhadap proses hukum sangat diharapkan dari semua pihak.

Jika saksi tidak hadir pada pemanggilan pertama tanpa alasan yang sah, penyidik akan melayangkan surat panggilan kedua.

“Apabila pada panggilan kedua beliau berhalangan tanpa alasan yang patut dan jelas sesuai aturan hukum, kami akan melakukan tindakan membawa (jemput paksa),” tegas Kapolres Parepare.

DPRD Parepare Sebut Anggaran Tambahan Porprov Koni Masuk Pembahasan APBD-P Agustus 2026

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Parepare, Dr. H. Kamaluddin Kadir, meminta para atlet dan pengurus Koni Parepare tetap tenang mengenai kejelasan anggaran operasional menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulsel di Kabupaten Bone dan Wajo.

Kamaluddin menyampaikan bahwa pintu pengusulan anggaran tambahan telah dibuka pada APBD Pokok dan akan ditindaklanjuti pada APBD Perubahan (APBD-P) yang dijadwalkan dibahas mulai Agustus hingga September 2026.

“Rancangan anggaran yang diusulkan Koni sudah dikoordinasikan dengan Dinas Olahraga, Pemuda, dan Pariwisata (Disporapar). Nanti setelah masuk ke DPRD, kita di Banggar akan melakukan rasionalisasi dan pencermatan kembali untuk memastikan anggarannya sesuai kebutuhan,” ujar Kamaluddin saat menjadi narasumber dalam program dialog Obras, Rabu (29/07/26).

Ia menilai besarnya kebutuhan anggaran tahun ini terbilang rasional. Pasalnya, Parepare berhasil meloloskan 36 cabang olahraga (cabor) dengan kekuatan kontingen mencapai hampir 500 orang, yang terdiri dari sekitar 300 atlet dan sisanya merupakan jajaran *official*.

“Ini menandakan program pembinaan atlet maupun organisasi olahraga di Koni Parepare berjalan sangat bagus. Kinerja luar biasa ini tentu harus didukung dengan ketersediaan dana yang memadai,” lanjutnya.

Mengenai keresahan para atlet terkait makin mendesaknya waktu pelaksanaan Porprov, Kamaluddin mengimbau pengurus Koni untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Kota Parepare, khususnya Sekda, Badan Keuangan Daerah (BKD), serta Wali Kota Parepare.

“Upaya komunikasi dari Ketua Koni Parepare, Fadli Agus Mante, sejauh ini sudah berjalan baik. Kita maklumi penyesuaian anggaran ini butuh pencermatan ekstra karena kondisi keuangan daerah juga dipengaruhi dinamika nasional. Namun, harapan itu masih sangat terbuka,” pungkas Kamaluddin.

Hadir di Titik Rawan Macet, Sat Lantas Polres Parepare Beri Rasa Aman bagi Pengguna Jalan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, personel Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Parepare melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik strategis di wilayah Kota Parepare, Rabu (29/07/2026).

Kegiatan tersebut dimulai sejak pukul 06.30 WITA dengan menempatkan personel Sat Lantas di beberapa lokasi yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat cukup tinggi, seperti persimpangan jalan utama, kawasan sekolah, area pasar, pusat pertokoan, serta jalur yang sering dipadati kendaraan pada jam sibuk pagi hari.

Kehadiran anggota kepolisian di tengah aktivitas masyarakat pagi hari bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman, serta memastikan kelancaran arus lalu lintas sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan, personel Sat Lantas Polres Parepare terlihat aktif mengatur arus kendaraan dari berbagai arah guna menghindari penumpukan kendaraan yang berpotensi menimbulkan kemacetan.

Selain itu, anggota juga membantu anak-anak sekolah dan masyarakat yang hendak menyeberang jalan, terutama di kawasan yang ramai dilalui kendaraan.

Kasat Lantas Polres Parepare Akp Rusdi Yunus, S.H., M.H menjelaskan bahwa kegiatan pengaturan pagi merupakan kegiatan rutin yang terus dilaksanakan setiap hari sebagai bentuk pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat.

“Pada pagi hari, aktivitas masyarakat mengalami peningkatan cukup signifikan, mulai dari pelajar yang berangkat ke sekolah, pegawai menuju tempat kerja, pedagang yang mulai berjualan di pasar, hingga masyarakat yang melakukan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial lainnya,” ungkapnya

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan arus kendaraan meningkat sehingga diperlukan kehadiran personel lalu lintas untuk mengatur pergerakan kendaraan agar tetap tertib dan lancar.

“Dengan adanya pengaturan lalu lintas di pagi hari, diharapkan potensi kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir,” ujar perwira berpangkat tiga balok

Selain melakukan pengaturan arus lalu lintas, personel Sat Lantas juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama.

Petugas mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia (SNI), melengkapi surat-surat kendaraan, tidak melawan arus, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta tetap berhati-hati ketika melintas di jalan raya.

Sat Lantas Polres Parepare juga mengajak masyarakat agar menanamkan budaya tertib berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari. Keselamatan di jalan raya bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan kerja sama seluruh masyarakat sebagai pengguna jalan.

AKP Rusdi Yunus menambahkan, melalui kegiatan pengaturan pagi yang rutin dilaksanakan, Sat Lantas Polres Parepare berharap situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Parepare dapat terus terjaga dengan baik.

“Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya preventif untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sehingga tercipta budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat,” tutupnya (Candra)

DPRD Parepare Minta Pemkot Buka Akses Jalan Perumahan di Lompoe yang Ditutup Warga

0

PAREPARE, RADIOMESRA COM — Komisi I DPRD Kota Parepare mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare untuk segera membongkar atau membuka penutupan akses jalan di Perumahan Bandar Madani/Tegal Madani, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki. Penutupan jalan fasum/fasos tersebut dinilai merugikan masyarakat luas dan mengganggu kepentingan umum.

Desakan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare, Dr. H. Kamaluddin Kadir, bersama jajaran instansi terkait di Gedung DPRD Parepare, Rabu (29/7/2026).

RDP tersebut digelar guna menindaklanjuti laporan aspirasi warga atas nama Udin Tomo terkait adanya oknum penghuni yang nekat menutup jalan kompleks. Alasan penutupan tersebut dipicu kekesalan akibat bisingnya suara kendaraan dan knalpot brong warga yang melintas.

Akibat penutupan jalan tersebut, aktivitas warga setempat terhambat. Bahkan, sempat terjadi insiden memprihatinkan ketika ada warga sakit yang hendak dibawa ke rumah sakit terpaksa ditandu melewati jalan setapak di tepi sawah sejauh 70 hingga 100 meter karena akses utama kendaraan ditutup.

“Penutupan akses ini sangat mengganggu kegiatan masyarakat. Berdasarkan pendapat tenaga pakar dan regulasi yang ada, jalan yang proses penyerahan fasum-fasosnya sedang berjalan dari developer ke pemerintah secara otomatis menjadi aset publik. Prinsip hukumnya jelas, kepentingan umum harus didahulukan di atas kepentingan pribadi,” tegas Kamaluddin Kadir usai RDP.

Oknum Penutup Jalan Mangkir dari RDP

Kamaluddin menyayangkan sikap oknum warga penutup jalan yang mangkir dari panggilan RDP tanpa alasan jelas. Pihak tersebut juga diketahui tidak pernah hadir dalam mediasi di tingkat kelurahan maupun kecamatan sebelumnya.

“Padahal maksud kita mengundang RDP adalah untuk memberikan pencerahan dari sudut pandang hukum, sosial, dan kepentingan publik agar semua pihak paham,” tambahnya.

Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Komisi I DPRD Parepare mengeluarkan beberapa rekomendasi resmi:

 1. Meminta Pemkot Parepare melalui Dinas Perkimtan/PU, Camat Bacukiki, dan Lurah Lompoe—dengan didampingi Satpol PP, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas—segera melakukan pendekatan persuasif untuk membuka gerbang/pintu yang ditutup.

 2. Penanganan pembukaan akses dilakukan langsung oleh pemerintah daerah untuk mengantisipasi benturan antarkelompok masyarakat maupun antara warga dan pihak pengembang (*developer*).

 3. Komisi I DPRD Parepare akan menggelar inspeksi mendadak (on the spot) ke lokasi pada Rabu sore pukul 16.00 WITA guna memastikan kondisi faktual di lapangan.

DPRD Minta Pemkot Parepare Turunkan Satgas Usut Kelangkaan Gas LPG 3 Kg dan Antrean Solar

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Kelangkaan gas LPG 3 kilogram dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar subsidi di Kota Parepare menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare. Pihak legislatif mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Terpadu ke lapangan.

Desakan ini disampaikan langsung oleh Politisi Partai Gerindra yang juga Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare, Dr. H. Kamaluddin Kadir, Pada paripurna penyerahan rancangan KUA-PPAS kota Parepare Tahun Anggaran 2027, Rabu (29/07/26).

Kamaluddin menegaskan, fenomena kelangkaan gas 3 kg saat ini tidak lagi dipicu oleh momentum hari raya keagamaan seperti Lebaran, melainkan dugaan penyalahgunaan peruntukan dan kecurangan distribusi di tingkat agen maupun pangkalan.

“Kelangkaan sekarang bukan lagi karena hari keagamaan, tetapi biasanya muncul karena musim panas, atau dipakai untuk industri yang tidak berhak seperti peternakan ayam dan usaha *laundry*,” ujar Kamaluddin.

Lebih lanjut, Kamaluddin membeberkan modus oknum agen dan pangkalan nakal yang mengelabui aturan zonasi dengan melepas segel penanda warna daerah (merah, putih, hijau, kuning) demi menjual gas LPG 3 kg keluar wilayah atau secara bebas dengan harga tinggi.

“Padahal sudah ada label warna penanda lokasi daerahnya. Tapi pintar sekarang agen dan pangkalan, dibuka tanda itu lalu dijual. Sekarang harga di masyarakat bahkan ada yang mencapai Rp 30.000 per tabung, padahal HET (Harga Eceran Tertinggi) resmi adalah Rp18.500,” tegasnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, Kamaluddin meminta Pemkot Parepare segera menerjunkan Satgas Pengawasan yang melibatkan Dinas Perdagangan, Satpol PP, Aparat Penegak Hukum (APH), Hiswana Migas, Pertamina, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Parepare, H. Hermanto, menjelaskan bahwa pihak Pemkot Parepare bersama Forkopimda sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi bersama Hiswana Migas dan Pertamina.

Berdasarkan penjelasan Pertamina, pasokan kuota gas LPG 3 kg maupun Solar di Kota Parepare sebenarnya mencukupi. Namun, pihak Pemkot menyadari adanya kendala distribusi sehingga masyarakat harus menunggu lama hingga timbul antrean kendaraan yang berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas di sekitar SPBU.

“Mengenai kelangkaan, kalau dari persediaan sebenarnya ada, tapi proses menunggu masyarakat ini yang lama. Terkait kecurigaan adanya gas yang dibawa ke luar daerah seperti untuk mesin pompa pengairan sawah di wilayah Sidrap dan Pinrang akibat kekeringan serta penggunaan yang tidak sesuai peruntukan, kami akan mengecek langsung di lapangan,” jelas Hermanto.

Hermanto menambahkan, pihak Pemkot Parepare tidak ragu untuk berkoordinasi dengan Pertamina terkait sanksi bagi pangkalan nakal, serta mempertimbangkan pengajuan kuota tambahan jika pasokan saat ini dinilai kurang demi mencegah timbulnya *panic buying* di tengah masyarakat.

Kapolda Sulsel Hadiri Panen Raya Jagung Kuartal III di Sidrap, Dukung Swasembada Pangan Nasional

0

SIDRAP, RADIOMESRA. COM – Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si., menghadiri kegiatan Panen Raya Jagung Kuartal III yang dilaksanakan di depan Polsek Watang Pulu, Jl. Poros Pare–Sidrap, Selasa (28/07/26). Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sulsel didampingi Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan beserta para Pejabat Utama Polda Sulsel.

Kedatangan rombongan Kapolda Sulsel disambut langsung oleh Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif, Wakil Bupati Nurkanaah, Kapolres Sidrap AKBP Dr. Fantry Taherong, Dandim 1420 Sidrap, Kajari Sidrap, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Sidrap.

Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel menyampaikan apresiasi atas kontribusi Pemerintah Kabupaten Sidrap dan masyarakat dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Ia menegaskan bahwa Polda Sulsel turut memberikan perhatian serius terhadap upaya peningkatan ketahanan pangan sebagai bagian dari program prioritas pemerintah pusat.

“Polda Sulsel sangat mendukung program swasembada pangan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sidrap beserta masyarakat yang telah berperan aktif dalam meningkatkan produksi pangan,” ungkap Kapolda.

Lebih lanjut, Kapolda Sulsel mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk para pejabat daerah, untuk terus memberikan dukungan dan semangat kepada para petani agar mampu meningkatkan hasil produksi pertanian.

Kapolda juga menekankan pentingnya sinergitas antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi yang solid akan berdampak positif terhadap stabilitas ekonomi daerah.

“Dengan terjaganya situasi ekonomi, maka secara otomatis kondisi kamtibmas juga akan tetap aman dan kondusif,” jelasnya.

Selain itu, Kapolda Sulsel turut mengapresiasi keterbukaan masyarakat Sidrap yang telah menerima kehadiran Polri sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri, termasuk dalam mendukung sektor pertanian.

“Kami menganggap diri kami sebagai bagian dari masyarakat Sidrap yang siap ikut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan daerah,” tambahnya.

Kegiatan Panen Raya Jagung Kuartal III ini menjadi wujud nyata sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta memperkuat stabilitas kamtibmas di wilayah Sulawesi Selatan.

Komitmen Membangun Talenta Berkelanjutan Antar Telkom Raih Lestari Award 2026

0

Program People Development Plan Telkom membangun ekosistem pengembangan talenta untuk melahirkan future-ready digital leaders

JAKARTA, RADIOMESRA. COM – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meraih Lestari Award 2026 pada kategori Talent Management melalui inisiatif People Development Plan yang mengusung tema Building Future-Ready Digital Leaders Across TelkomGroup. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono sebagai apresiasi atas komitmen Telkom dalam membangun ekosistem pengembangan talenta yang terintegrasi untuk menyiapkan pemimpin digital masa depan sekaligus mendukung transformasi bisnis yang berkelanjutan.

Lestari Award merupakan ajang apresiasi terhadap implementasi praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) yang inovatif dan berdampak, sekaligus mendorong kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pada penyelenggaraan tahun ini, penghargaan mencakup 14 kategori yang dinilai oleh 12 juri independen dari unsur pemerintah, akademisi, praktisi, organisasi non-pemerintah, dan profesional di bidang keberlanjutan dengan sistem penilaian berlapis.

People Development Plan merupakan strategi pengembangan talenta TelkomGroup yang dirancang untuk memperkuat kapabilitas sumber daya manusia dalam menghadapi dinamika industri digital. Melalui ekosistem pembelajaran yang disusun berdasarkan kebutuhan bisnis, program ini mencakup pengembangan kompetensi, coaching dan mentoring, experiential learning, riset dan inovasi, pemanfaatan platform pembelajaran digital, serta assessment untuk memastikan kesiapan talenta dalam menghadapi tantangan masa depan.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan menyampaikan, “Membangun organisasi yang siap menghadapi masa depan dimulai dari memastikan setiap insan TelkomGroup memiliki ruang untuk terus belajar, bertumbuh, dan mengambil peran dalam menciptakan dampak bagi bisnis. Itulah arah yang kami wujudkan melalui People Development Plan.”

Pengembangan People Development Plan (PDP) dirancang oleh unit Talent Management Policy dan dioperasionalisasikan melalui kolaborasi dengan Telkom Corporate University Center (TCUC) dan Assessment Corporate University (ACI) yang difokuskan pada berbagai domain bisnis strategis TelkomGroup, mulai dari layanan Business to Consumer (B2C), Business to Business (B2B), infrastruktur digital, hingga penguatan kapabilitas kepemimpinan. Pendekatan ini memastikan setiap talenta memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan bisnis saat ini sekaligus siap mendukung transformasi perusahaan di masa depan.

Sejalan, SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza mengatakan bahwa, penghargaan ini menjadi pengakuan atas konsistensi TelkomGroup dalam menjadikan pengembangan talenta sebagai salah satu fondasi keberlanjutan perusahaan.

“Keberlanjutan tidak hanya diwujudkan melalui inovasi teknologi maupun pengelolaan lingkungan, tetapi juga melalui investasi pada manusia. Ekosistem pengembangan talenta menjadi fondasi bagi Telkom dalam menyiapkan karyawan yang adaptif, memiliki kompetensi masa depan, serta mampu menciptakan nilai berkelanjutan bagi perusahaan. Penghargaan ini semakin memotivasi kami untuk terus memperkuat budaya belajar dan kepemimpinan yang relevan dengan perkembangan industri digital,” pungkas Reza.

Keberhasilan ini turut memperkuat implementasi pilar Empower Our People dalam inisiatif GoZero% Sustainable Action by Telkom Indonesia, yang diwujudkan melalui pengembangan kapabilitas insan perusahaan agar siap menghadapi dinamika industri dan kebutuhan bisnis di masa depan. Bagi Telkom, pengembangan talenta merupakan investasi strategis untuk memperkuat daya saing sekaligus mendukung transformasi perusahaan secara berkelanjutan.

Atas pencapaian tersebut, Telkom juga berhak melaju ke kompetisi tingkat regional bersama para pemenang dari kategori lainnya. Melalui pengembangan talenta yang berkelanjutan, Telkom akan terus memperkuat kapabilitas sumber daya manusia sebagai penggerak utama inovasi dan transformasi, sekaligus menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi perusahaan, pelanggan, dan masyarakat.

*#ElevatingYourFuture*

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare