31.1 C
Pare-Pare
Selasa, Oktober 27, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 67

Kemenag Parepare Serahkan Akta Ikrar Wakaf Kepada Yayasan DQM

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kementerian Agama Kota Parepare melalui Penyelenggara Zakat dan Wakaf bersama Kantor Urusan Agama (KUA) Bacukiki Barat memfasilitasi pembacaan ikrar wakaf, penandatanganan, sekaligus penyerahan Akta Ikrar Wakaf (AIW) kepada Yayasan Darul Qur’an Madani (DQM), Kamis (06/08/26).

Penyerahan dilakukan di Kantor KUA Bacukiki Barat oleh Kepala Kantor, H. Syahruddin Sainur yang juga selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), bersama Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kota Parepare, Rifdaningsi.

Akta tersebut diterima langsung oleh Pimpinan Yayasan DQM, H. Syamsuar Basri, Lc, didampingi jajaran tim yayasan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perwakafan. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Kemenag Kota Parepare, tim KUA Bacukiki Barat, serta perwakilan Yayasan Darul Qur’an Madani.

Dalam sambutannya, H. Syahruddin Sainur menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya penyerahan AIW tersebut.

“Alhamdulillah, hari ini bersama Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kota Parepare menyerahkan langsung akta ikrar wakaf kepada Ustadz H. Syamsuar Basri, Lc. Wakaf ini diperuntukkan untuk sarana dan kegiatan pendidikan, semoga membawa keberkahan dan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program percepatan penerbitan AIW terus digalakkan oleh Kemenag bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Alhamdulillah sudah ada beberapa AIW yang diterbitkan dan diserahkan untuk wilayah Bacukiki Barat serta yang sementara proses. Kami imbau kepada para pewakif agar segera mengurus administrasi ini,” jelasnya.

Sementara itu, Rifdaningsi menegaskan bahwa wakaf bukan hanya sekadar penyerahan aset, tetapi juga bentuk komitmen untuk mendukung keberlangsungan pendidikan Islam. “Kami berharap Yayasan Darul Qur’an Madani dapat mengelola wakaf ini dengan baik sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara luas,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa Kementerian Agama terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk dalam memfasilitasi proses perwakafan agar berjalan sesuai ketentuan, “Kami ingin memastikan wakaf memiliki kepastian hukum dan dapat dikelola secara profesional,” tambahnya.

Adapun wakaf yang diikrarkan berupa sebidang tanah yang diperuntukkan bagi Yayasan Darul Qur’an Madani. Tanah wakaf tersebut akan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan dan kesehatan, sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan keagamaan serta memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar.

Pimpinan Yayasan DQM, H. Syamsuar Basri, Lc, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemenag dan KUA Bacukiki Barat. “Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Akta Ikrar Wakaf ini bisa selesai tanpa hambatan. InsyaAllah wakaf ini akan digunakan untuk pengembangan sarana pendidikan, khususnya dalam mencetak generasi Qur’ani yang berakhlak mulia,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Agama Kota Parepare menegaskan komitmennya untuk mendorong optimalisasi pengelolaan wakaf secara akuntabel dan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga aset wakaf dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Dorong Penggunaan Bright Gas bagi Petani Sidrap sebagai Solusi Energi Irigasi

0

SIDRAP, RADIOMESRA. COM – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus memperkuat pemanfaatan energi yang tepat sasaran melalui sosialisasi dan peluncuran penggunaan Bright Gas 5,5 kg sebagai bahan bakar mesin pompa air irigasi bagi kelompok tani di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Selasa (04/08/26) tersebut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang, H. Syaharuddin Alrif, S.IP., M.M., anggota DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan kelompok tani.

Program ini merupakan bentuk kolaborasi antara Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menghadirkan alternatif energi yang mendukung aktivitas pertanian. Pemanfaatan Bright Gas diharapkan dapat membantu petani memenuhi kebutuhan bahan bakar pompa air irigasi, khususnya di tengah musim kemarau yang berdampak pada berkurangnya ketersediaan air di sejumlah wilayah persawahan.

Pada tahap awal, Pertamina bersama Agen NPSO PT Gasmita menyerahkan sebanyak 25 tabung Bright Gas 5,5 kg kepada 25 petani di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Wattang Sidenreng. Penyaluran dilakukan melalui skema peminjaman tabung dari agen, disertai program potongan harga sebesar Rp15.000 per tabung untuk 100 tabung pada tahap awal pelaksanaan.

Penggunaan Bright Gas 5,5 kg sebagai bahan bakar pompa irigasi diharapkan mampu memberikan alternatif energi bagi petani sekaligus mendorong penggunaan LPG sesuai segmentasinya. Dengan demikian, distribusi LPG 3 kg dapat semakin tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak menerima subsidi.

Program tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang, H. Syaharuddin Alrif, S.IP., M.M., menyampaikan terima kasih kepada Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi atas dukungan dalam menyediakan alternatif energi bagi petani yang terdampak musim kemarau panjang sehingga membantu menjaga keberlangsungan aktivitas pertanian dan mengurangi potensi gagal panen.

Ke depan, program ini akan diperluas ke kelompok tani lainnya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pertamina juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang agar pemanfaatan Bright Gas sebagai bahan bakar pompa irigasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Sebagai bagian dari upaya mendorong penggunaan LPG sesuai peruntukannya, Pertamina juga akan melaksanakan program trade in Bright Gas bagi ASN Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan bahwa pemanfaatan Bright Gas untuk sektor pertanian merupakan salah satu bentuk inovasi layanan energi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Melalui program ini kami ingin menghadirkan solusi energi yang dapat dimanfaatkan petani dalam mendukung operasional pompa air irigasi, terutama saat menghadapi musim kemarau. Kami berharap kolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat memperluas penggunaan Bright Gas di sektor pertanian sekaligus mendorong penggunaan LPG sesuai peruntukannya,” ujar Lilik.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan energi yang andal serta mengembangkan berbagai program yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar pemanfaatan energi yang lebih tepat sasaran dapat mendukung ketahanan sektor pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan distribusi LPG di wilayah Sulawesi.

Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait produk dan layanan Pertamina atau menemukan kendala maupun indikasi pelanggaran dalam distribusi LPG dapat menghubungi Pertamina Customer Solution (PCS) 135. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Media Contact

Lilik Hardiyanto
Area Manager Communication, Relation, & CSR
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi

Penggantian Kapolri  “Dihembus Oleh Pihak Pihak Terganggu Kenyamanannya”

0

JAKARTA, RADIOMESRA. COM -;Pasca penetapan Febrie Adriansyah menjadi tersangka oleh penyidik Polri, berhembus kencang isu untuk melakukan penggantian Kapolri. Memperkuat isu tersebut muncul isu tambahan, calon pengganti Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pun sudah sempat dipanggil untuk menghadap salah satu pejabat penting dan berpengaruh di Republik ini, namanya isu tentu kebenarannya masih belum dapat dipertanggungjawabkan. Namun bisa juga mengandung kebenaran.

Menanggapi isu itu Prof Dr. Juanda, SH.MH. Guru Besar Hukum Tata Negara Esa Unggul Jakarta menyatakan bahwa jika isu itu menjadi kenyataan. dan terjadi penggantian Kapolri , maka secara hukum tidak ada yang salah dan itu memang yurisdiksi kompetensi Presiden.

Namun yang tidak bisa diterima hukum akal sehat kita di dalam negara hukum seperti Indonesia ini adalah mengapa terhadap Kapolri yang jelas jelas sedang berjuang dan konsisten menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberantas korupsi harus diganti, dianggap salah atau dinilai tidak loyal dengan Presiden, ini merupakan sikap Anomali, negara hukum apa ini , sementara Presiden Prabowo sendiri dari sebelum manjabat Presiden saat kampanye dulu sampai sudah terpilih menjabat Presiden dengan selalu lantang dan tegas menyatakan Bapak Presiden Prabowo akan melawan dan memberantas korupsi, korupsi itu musuh rakyat oleh karena itu bila perlu akan mengejar para koruptor koruptor itu sampai ke antartika. Bahkan siap mati untuk membela kepentingan rakyat. Demikian semangat dan komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas Korupsi.

Prof Juanda, merasa aneh dan tidak percaya jika Presiden melakukan penggantian Kapolri di saat saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya tegak lurus melaksanakan arahan Presiden dalam pemberantasan korupsi, apalagi kasus dugaan korupsi ini sangat besar nilainya dan tersangkanya adalah eks pejabat tinggi penegak hukum yang sangat strategis. Apa yang dilakukan Kapolri tersebut sepantasnya atau selayaknya Presiden memberikan dukungan penuh dan memberikan penghargaan sebagai prestasi. Sebab sudah barang tentu untuk.membongkar kasus ini sebesar ini tidaklah gampang dan harus memiliki ketangguhan mental yang prima serta didukung tingkat profesionalitas dan alat bukti yang kuat secara hukum.

Jika isu penggantian Kapolri dihembus oleh pihak pihak yang merasa terganggu kenyamanannya akibat ditetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka, tentu Kapolri dan jajarannya tidak perlu ragu dan mundur dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia. Rakyat pasti mendukung dan selalu bersama sama Kapolri dan Penegak hukum lainnya untuk melawan Korupsi dan kita berharap saatnya Presiden membuktikan konsistensi antara ucapan dan tindakan, rakyat menanti itu dan pasti mengawal kasus ini sampai tuntas. jelas Prof Juanda Ketua Dewan Pembina DPP PERADI MAJU mengakhiri.

Tingkat Literasi Keuangan Sulsel Masih Rendah, Wali Kota Parepare Tasming Hamid Minta Ibu-Ibu Waspada Pinjol Ilegal

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Wali Kota Parepare, H. Tasming Hamid, menghadiri sekaligus membuka kegiatan edukasi keuangan “Bincarkan” (Bincangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkolaborasi dengan Bank Mandiri di Kota Parepare.

Dalam sambutannya, Tasming Hamid menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada OJK dan Bank Mandiri atas sinergi dalam memberikan pemahaman finansial kepada masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan organisasi wanita di Parepare.

Tasming menyoroti pentingnya kecerdasan finansial di era digital. Ia mengingatkan masyarakat agar bijak dalam mengelola keuangan keluarga serta menghindari jeratan investasi bodong dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang saat ini tengah marak.

“Di era digital saat ini, kecerdasan mengelola keuangan adalah kebutuhan, bukan pilihan. Masyarakat harus paham cara mengatur keuangan, memilih layanan legal, serta menghindari investasi bodong dan pinjol ilegal yang sangat membahayakan,” ujar Tasming Hamid.

Ia juga menambahkan bahwa fenomena maraknya pinjol ilegal bahkan sempat membuat beberapa warga terkendala menerima bantuan akibat rekam jejak keuangan atau rekening yang terindikasi transaksi pinjol.

Lebih lanjut, Wali Kota Parepare membeberkan data literasi keuangan yang menjadi tantangan besar bagi daerahnya. Berdasarkan data nasional, tingkat literasi keuangan di Sulawesi Selatan saat ini baru mencapai 66,54%, masih berada di bawah rerata nasional yang sebesar 80,21%.

“Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi kita semua untuk terus memperkuat edukasi keuangan masyarakat. Pemkot Parepare mendukung penuh peran OJK dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar masyarakat kita makin cerdas secara finansial,” tegasnya.

Acara edukasi ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Parepare H. Hermanto, Wakil Ketua TP PKK Hj. Sry Tanti Nasrah, Asisten Direktur Divisi OJK Provinsi Sulsel Musadi Nuralin, Head Area Bank Mandiri Kota Parepare Asapti Said Permana, Kepala Cabang Bank Mandiri Parepare Merdiansyah, Sekretaris Daerah, serta perwakilan berbagai organisasi wanita dan masyarakat Kota Parepare.

Bulog Parepare Atur Strategi Distibusi Minyakita, Stok Dipastikan Aman Hingga 2 Pekan Ke Depan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Parepare memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng program pemerintah, Minyakita, di wilayah Parepare dan sekitarnya berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga dua pekan ke depan.

Wakil Pemimpin Cabang (Wakapincab) Bulog Parepare, Fajrin Ananta, menjelaskan bahwa kelancaran dan jumlah penyaluran Minyakita ke tengah masyarakat sangat bergantung pada besaran alokasi yang diterima Bulog dari pihak produsen.

“Sama halnya dengan kemasan SWF, penyaluran Minyakita ini kami sangat bergantung pada pihak produsen. Berapa pun jumlah yang disalurkan produsen kepada kami, itu yang kami atur sedemikian rupa penyalurannya ke masyarakat per minggunya,” ujar Fajrin Ananta saat ditemui di Parepare, Senin (03/08/26).

Guna menjaga pemerataan pasokan di tingkat pasar tradisional, Bulog Parepare rutin mengalokasikan sekitar 10 hingga 15 dus Minyakita per pasar per bulannya. Pihaknya juga memberlakukan pengaturan durasi pembelian guna mencegah aksi penimbunan maupun aksi borong oleh oknum tertentu.

Menanggapi wacana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Kementerian Perdagangan, Fajrin mengungkapkan bahwa hingga saat ini Bulog Parepare masih mengacu pada standar HET lama, yakni Rp15.700 per liter.

“Kami masih menunggu regulasi resmi perubahan HET, tapi sampai saat ini harga di lapangan masih Rp15.700 per liter. Sempat ada dinamika atau gejolak kecil di masyarakat, tetapi situasi relatif terkendali dan tidak membuat hektik,” jelasnya.

Ia menambahkan, apabila pasokan masuk—misalnya dalam satu pengiriman mencapai 10.200 liter (setara satu truk kontainer)—Bulog segera mendistribusikannya secara proporsional ke tiga saluran utama, yaitu Pasar Rakyat, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan Rumah Pangan Kita (RPK).

Mengenai ketahanan cadangan stok di gudang Bulog, Fajrin mengimbau masyarakat agar tidak perlu panik karena pasokan saat ini dinilai memadai.

“Untuk stok Minyakita yang ada di Bulog hari ini, dipastikan masih sangat aman untuk kebutuhan hingga dua minggu ke depan di wilayah Parepare dan sekitarnya,” pungkas Fajrin.

Gas LPG 3 Kg Langka dan Mahal, Ketua DPRD dan Pemuda Pancasila Parepare Soroti Sikap Pemerintah dan Pangkalan

0

PAREPARE, RASIOMESRA. COM — Kelangkaan dan melonjaknya harga tabung gas LPG 3 kilogram (kg) di Kota Parepare menuai sorotan tajam. Ketua DPRD Kota Parepare, Ir. H. Kaharuddin Kadir, menilai adanya ketidaksesuaian antara temuan sidak pemerintah daerah dengan kondisi riil di tengah masyarakat.

Sebelumnya, pihak Pemerintah Kota Parepare melalui Sekretaris Daerah (Sekda) menyatakan stok gas elpiji melimpah usai melakukan inspeksi mendadak (sidak). Namun, Kaharuddin menyebut temuan tersebut kontradiktif dengan jeritan warga yang masih kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut.

“Pernyataan Pak Sekda kataya melimpah, tetapi beda dengan kondisi di lapangan. Masyarakat justru banyak yang teriak tidak dapat gas. Jikapun ada, harganya melonjak di atas harga normal, bisa mencapai 25 ribu hingga 30 ribu rupiah per tabung dari harga eceran yang wajar,” ujar Kaharuddin.

Kaharuddin menduga titik krusial kelangkaan dan kebocoran pasokan ini berada di tingkat pangkalan. Meskipun Pertamina menjaga atau bahkan menambah kuota (*extra dropping*), gas elpiji kerap “hilang” dari peredaran. Ia menduga ada indikasi permainan oknum pangkalan yang menjual sebagian alokasi ke luar daerah dengan harga tinggi.

Guna mengatasi persoalan tahunan ini, Ketua DPRD mendorong pemberdayaan RT/RW dan Satgas kelurahan untuk memperketat pengawasan di pangkalan. Pihak Pertamina juga diminta mengambil tindakan tegas terhadap pangkalan yang nakal.

“Pertamina harus bertanggung jawab mengawasi. Kalau ada pangkalan yang nakal, putus saja opsinya, jangan dijadikan pangkalan lagi. Masalah gas ini penyakit tahunan, masa tidak bisa diantisipasi?” tegasnya.

Di sisi lain, respons cepat pemerintah daerah yang berencana membentuk Satgas Pengawasan Gas LPG 3 Kg mendapat apresiasi dari Ormas Pemuda Pancasila. Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Parepare, Fadly Agus Mante, menilai pembentukan satgas merupakan langkah maju.

Namun, ia mengingatkan agar satgas tersebut benar-benar efektif dan melibatkan berbagai stakeholder terkait, agar kelangkaan tidak kembali berulang seminggu kemudian.

“Kami dari Pemuda Pancasila mengapresiasi gerak cepat Bapak Wali Kota. Namun kami minta pembentukan satgas ini melibatkan elemen terkait secara transparan agar pengawasan pendistribusian di pangkalan betul-betul terjaga. Kami akan ikut mengawal kinerja Satgas tersebut,” pungkas Fadly.

Pemkot dan DPRD Parepare Matangkan Bantuan Seragam SMA: Data Verifikasi Desil Diperketat, Anggaran Dialihkan Jadi Hibah ke Provinsi

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Pemerintah Kota Parepare bersama DPRD Kota Parepare terus mematangkan skema penyaluran bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa jenjang SMA/SMK di Kota Parepare. Verifikasi data calon penerima di tingkat kelurahan kini tengah dirampungkan guna memastikan bantuan tepat sasaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan secara ketat menyasar data usulan awal dari pihak sekolah terkait siswa yang terdaftar dalam kategori Desil 1 hingga Desil 4 (masyarakat berpenghasilan rendah).

“Kelurahan saat ini sedang melakukan verifikasi lapangan terhadap data dari pihak sekolah. Data ini bisa berubah sesuai kondisi riil di lapangan. Jika ada siswa yang tidak masuk Desil 1–4 dalam data awal tetapi kondisi faktualnya terbukti tidak mampu, maka akan diakomodasi,” ujar Hamka di Parepare, Selasa (04/08/26).

Hamka menegaskan bahwa secara teknis tidak ada alokasi khusus bantuan seragam untuk tingkat SMA langsung dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke Parepare. Oleh karena itu, bantuan ini ditanggung penuh melalui APBD Kota Parepare dengan kuota yang dipastikan mencukupi seluruh siswa tidak mampu.

“Secara keseluruhan kuota kita sangat cukup, bahkan berlebih. Jika kebutuhan siswa SMA negeri/swasta berstatus Desil sudah terpenuhi dan masih ada sisa, sasaran bantuan akan diperluas ke sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama hingga sekolah swasta, dengan tetap mengacu pada kriteria desil,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Parepare, Ir. H. Kaharuddin Kadir, memberikan catatan khusus mengenai mekanisme penyaluran anggaran. Menurutnya, mengingat jenjang SMA/SMK merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemkot Parepare harus ekstra hati-hati dalam mengeksekusi anggaran APBD agar tidak membentur aturan hukum.

“Anggarannya memang sudah di-plot dalam APBD. Namun, setelah kami konsultasikan ke Kantor Gubernur dan Kemendagri, mekanismenya disepakati dipindah-poskan menjadi dana hibah ke Pemprov. Nanti pihak provinsi yang melakukan pembelanjaan dan membagikan seragam tersebut kepada anak-anak SMA,” jelas Kaharuddin Kadir.

Ia menegaskan, skema ini berbeda dengan bantuan seragam untuk tingkat SD dan SMP yang menjadi kewenangan penuh Pemkot Parepare. DPRD juga memberikan syarat mutlak terkait indikator calon penerima manfaat.

“Penerima bantuan harus memenuhi kriteria jelas. Pertama, masuk kategori masyarakat tidak mampu (Desil 1 sampai 4). Kedua, wajib ber-KTP Parepare karena menggunakan anggaran APBD Parepare. Pengadaannya harus secermat mungkin dan terus dikonsultasikan dengan Pemprov Sulsel agar tidak memicu persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Ketua DPRD Parepare tersebut.

Transformasi TelkomGroup Mulai Tunjukkan Hasil, InfraNexia Catat Kinerja Positif Perkuat Infrastruktur Digital Nasional

0

JAKARTA, RADIOMESRA. COM -;PT Telkom Infrastruktur Indonesia (InfraNexia) mencatatkan kinerja keuangan semester pertama tahun 2026 dengan pertumbuhan positif pada sejumlah indikator utama. Mengawali enam bulan pertama tahun 2026, InfraNexia membukukan pendapatan sebesar Rp7,7 triliun. Komposisi pendapatan InfraNexia masih didominasi oleh ekosistem TelkomGroup, sejalan dengan perannya dalam mendukung kebutuhan konektivitas grup secara menyeluruh. Di saat yang sama, pendapatan dari pelanggan di luar TelkomGroup pada portofolio bisnis yang kini dikelola InfraNexia tumbuh 31% secara tahunan menjadi Rp939 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut turut mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku industri, termasuk operator telekomunikasi, ISP, penyedia layanan digital, dan pelanggan perusahaan terhadap infrastruktur yang dikelola InfraNexia. Hal ini memperkuat posisi perusahaan sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi yang terbuka untuk mendukung kebutuhan konektivitas industri secara lebih luas.

Sebagai bagian dari TelkomGroup, InfraNexia turut mendukung komitmen Danantara Indonesia dalam memperkuat fondasi ekonomi digital nasional. Transformasi yang dijalankan InfraNexia sejalan dengan upaya mendorong pengelolaan aset negara yang lebih produktif, berdaya saing, serta mampu menciptakan nilai dan dampak ekonomi secara berkelanjutan.

Sejak pengalihan sebagian bisnis dan aset wholesale fiber connectivity dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) yang efektif pada 1 Januari 2026, InfraNexia memasuki fase baru dengan skala operasi dan kapabilitas infrastruktur yang semakin besar. Transformasi ini menjadi langkah strategis sebagai mesin pertumbuhan baru dalam mendorong pengelolaan aset jaringan yang lebih fokus dan efisien, sekaligus membuka peluang monetisasi dan kolaborasi yang lebih luas di pasar eksternal.

Dari sisi portofolio, segmen Wholesale Network yang mencakup Metronexia, Wavenexia, dan IP Nexia mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 12,7% secara tahunan setelah pengelolaan dialihkan ke InfraNexia. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh permintaan yang konsisten terhadap layanan core network serta kebutuhan kapasitas yang terus berkembang di tengah meningkatnya aktivitas digital. Segmen FTTx & Infrastructure Sharing juga terus memperkuat portofolio bisnis InfraNexia, khususnya dalam mendukung kebutuhan konektivitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastructure sharing. Melalui portofolio ini, InfraNexia mendorong terbentuknya model penyediaan infrastruktur yang lebih efisien sekaligus membuka ruang kolaborasi yang semakin luas bagi seluruh pelaku industri.

Dari sisi profitabilitas, InfraNexia membukukan margin EBITDA sebesar 54,5% pada semester I 2026. Pencapaian tersebut didukung oleh penerapan disiplin operasional, optimalisasi biaya, digitalisasi proses bisnis, serta pengelolaan aset yang semakin terintegrasi.

“Pertumbuhan pendapatan eksternal dan kinerja positif InfraNexia menunjukkan bahwa proses bisnis yang kami jalankan mulai memperkuat daya saing InfraNexia. Selain memperbesar skala bisnis, fokus kami juga terus memastikan aset dan kapabilitas yang dimiliki dapat dikelola secara lebih produktif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan industri,” ujar Direktur Utama InfraNexia Lukman Hakim Abd. Rauf.

Sejalan dengan perluasan skala bisnis, InfraNexia turut memperkuat kapasitas organisasinya. Jumlah karyawan perusahaan meningkat dari 1.128 menjadi 1.338 orang sepanjang semester I 2026. Penguatan tersebut dilakukan untuk mendukung peningkatan kompleksitas operasional, pengembangan layanan, serta percepatan eksekusi agenda transformasi perusahaan.

Melanjutkan momentum positif tersebut, Lukman mengatakan semester pertama tahun 2026 menjadi periode penting bagi InfraNexia dalam membangun fondasi sebagai perusahaan infrastruktur digital yang semakin kuat dan kompetitif. Capaian ini membuktikan transformasi yang dijalankan mulai memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan efisiensi. Ia juga menegaskan InfraNexia akan terus meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi dan inisiasi modernisasi network, serta memperluas kolaborasi dengan seluruh pelaku industri. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk mengoptimalkan aset infrastruktur dan menghadirkan nilai yang lebih besar bagi pelanggan, pemegang saham, industri, dan negara.

“Melalui sinergi bersama Danantara Indonesia, InfraNexia sebagai bagian dari TelkomGroup optimistis dapat terus memperkuat perannya sebagai penggerak ekosistem digital nasional. Dengan disiplin operasional dan eksekusi transformasi yang konsisten, kami berkomitmen menghadirkan infrastruktur digital yang andal, efisien, dan berkelanjutan sekaligus menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan,” tutup Lukman.

*#ElevatingYourFuture*

*Tentang InfraNexia*
PT Telkom Infrastruktur Indonesia (InfraNexia) merupakan operating company TelkomGroup yang berfokus pada penyediaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi secara wholesale. InfraNexia menyediakan layanan konektivitas dan infrastruktur digital bagi operator telekomunikasi, internet service provider, penyedia layanan digital, serta pelaku industri lainnya.

Dengan kapabilitas jaringan yang tersebar secara nasional, InfraNexia terus mendorong optimalisasi pemanfaatan aset, efisiensi infrastruktur, dan perluasan kolaborasi industri untuk mendukung konektivitas yang andal dan berkelanjutan. Melalui perannya sebagai penyedia infrastruktur yang terbuka bagi seluruh pelaku industri, InfraNexia berkomitmen memperkuat ekosistem digital dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Polres Parepare Perkuat Sinergi Lintas Sektoral, Antisipasi Kekeringan dan Karhutla

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Polres Parepare menggelar rapat koordinasi lintas sektoral sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Parepare.

Rapat itu berlangsung di ruang Vicon Lantai II Polres Parepare Jl. Andi Mappatola, Kel. Ujung Baru, Kec. Soreang Kota Parepare, Rabu (05/08/26)

Kegiatan dipimpin Kapolres Parepare Akbp Phunky Mahendra Borniawan, dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah, BPBD, jajaran Kodim 1405/Parepare, pejabat utama Polres Parepare, para kapolsek, serta para camat se-kota Parepare

Rapat koordinasi lintas sektoral untuk antisipasi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) digelar guna menyelaraskan mitigasi, memetakan wilayah rawan, dan memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi musim kemarau serta potensi fenomena iklim.

Fokus Utama Rapat KoordinasiSinergi Antarinstansi Menyatukan langkah pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, BPBD, dan pemangku kepentingan terkait.

Pemetaan Wilayah Rawan Identifikasi dini daerah yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrem dan titik rawan karhutla.

Manajemen Sumber Daya, Memastikan kesiapan logistik, peralatan pemadaman, serta ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Deteksi Dini dan Patroli Meningkatkan pengawasan lapangan secara terpadu sebelum kebakaran atau krisis air meluas.

Dalam sambutannya, Akbp Phunky Mahendra Borniawan mengatakan memasuki puncak musim kemarau, seluruh pemangku kepentingan perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, beberapa wilayah di Parepare dalam beberapa pekan terakhir telah mengalami kebakaran, termasuk di wilayah Soreang dan Bacukiki, Bacukiki Barat.

Kapolres juga meminta seluruh instansi segera menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait kesulitan memperoleh air bersih. Ia menegaskan penanganan kekeringan maupun karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

“Koordinasi, pertukaran informasi, serta kesiapan personel dan peralatan harus terus ditingkatkan agar mampu memberikan respons yang cepat dan tepat,” ujarnya.

Kami mendukung pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait dalam penanganan kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, langkah pencegahan melalui patroli terpadu, koordinasi, dan edukasi kepada masyarakat harus menjadi prioritas.

Rangkaian rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari beberapa instansi terkait mengenai strategi penanganan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Polres Parepare berharap sinergi lintas sektoral semakin kuat sehingga upaya pencegahan, mitigasi, dan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu demi menjaga keselamatan masyarakat selama musim kemara.

Lapas Parepare Gelar Upacara Pembukaan Pekan Olahraga WBP Semarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Parepare menggelar Upacara Pembukaan Pekan Olahraga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Selasa (05/08/26). Kegiatan yang berlangsung di lapangan Lapas Parepare ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Lapas Parepare, Rustan.

Upacara pembukaan diikuti oleh pejabat struktural, seluruh pegawai, serta warga binaan peserta perlombaan. Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan antusias sebagai wujud kebersamaan dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memperkuat semangat persaudaraan di lingkungan Lapas Parepare.

Dalam amanatnya, Plh. Kalapas Parepare, Rustan, menyampaikan bahwa pekan olahraga merupakan bagian dari program pembinaan kepribadian yang bertujuan membentuk karakter warga binaan melalui kegiatan yang positif. Menurutnya, olahraga tidak hanya menjaga kesehatan jasmani, tetapi juga menanamkan nilai sportivitas, disiplin, kerja sama, dan tanggung jawab.

“Peringatan Hari Kemerdekaan hendaknya kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat. Jadikan setiap pertandingan sebagai ajang mempererat persaudaraan, menjunjung tinggi sportivitas, serta melatih disiplin dan kerja sama. Menang bukanlah tujuan utama, tetapi bagaimana kita mampu menunjukkan sikap yang baik selama bertanding,” ujar Rustan.

Usai pelaksanaan upacara, Plh. Kalapas secara resmi membuka Pekan Olahraga yang ditandai dengan dimulainya pertandingan perdana. Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi futsal, bola voli, sepak takraw, dan catur. Seluruh perlombaan dirancang sebagai sarana rekreasi yang edukatif sekaligus media pembinaan untuk mengembangkan potensi, kebugaran, dan jiwa kompetitif yang sehat bagi warga binaan.

Melalui penyelenggaraan Pekan Olahraga ini, Lapas Kelas IIA Parepare berharap semangat perjuangan para pahlawan dapat menjadi inspirasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, menjaga kebersamaan, serta mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik saat kembali ke tengah masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bukti komitmen Lapas Parepare dalam menghadirkan program pembinaan yang humanis, produktif, dan selaras dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan.

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare