26.6 C
Pare-Pare
Senin, Juni 1, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 61

Gelombang Capai 3 Meter, BPBD Parepare Larang Warga Berenang di Pantai

Akbar Mesra
-
0
Gelombang Capai 3 Meter, BPBD Parepare Larang Warga Berenang di Pantai

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Parepare, mengimbau masyarakat menghentikan sementara aktivitas berenang di area pantai. Langkah ini diambil menyusul insiden yang menimpa seorang pelajar SMK bernama Muh Ikmar (17) meninggal dunia usai tenggelam saat berenang di Pantai Lumpue, Parepare. Jasad korban baru ditemukan tim SAR gabungan setelah memasuki hari ketiga pencarian korban, Senin (12/01/26).

Kepala Pelaksana BPBD Kota Parepare, Muh Rasdy Gery Runtu mengatakan, kondisi cuaca dan arus laut saat ini perlu diwaspadai. Dia pun meminta masyarakat Parepare tidak melakukan aktivitas berenang di area wisata pesisir seperti Panti Lumpue, Pantaiku dan tanggul Cempae.

“Jadi khusus untuk masyarakat, dalam kondisi seperti ini menghindari hal-hal yang memungkinkan untuk menjadikan kecelakaan, termasuk mandi mandi di pantai, saya kira pantai ini ombaknya sangat deras akibat angin kencang,” katanya

Untuk Objek wisata tidak ditutup, tapi hanya dilarang orang berenang, Karena gelombang air laut saat ini mencapai kurang lebih 3 meter. kondisi tersebut akan terjadi hingga 17 Januari 2026.

Selain itu, BPBD Parepare juga akan memperketat pemantauan di sepanjang garis pantai yang dianggap rawan ia pun meminta Masyarakat untuk memantau prakiraan cuaca dari BMKG, mengingat anomali cuaca di perairan Sulsel seringkali memicu gelombang tinggi dan arus bawah laut yang kuat secara tiba-tiba.

Sebelumnya, korban tenggelam bernama Muh Ikmar (17) di Pantai Lumpue, Kota Parepare ditemukan meninggal dunia. Jasad Muh Ikram ditemukan tim SAR gabungan setelah memasuki hari ketiga pencarian korban.

Upaya Melobi Pemerintah Pusat Salah Satu Opsi Terkait TPG Parepare 

Akbar Mesra
-
0
Upaya Melobi Pemerintah Pusat Salah Satu Opsi Terkait TPG Parepare 

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Lewat program ruang bincang Pendidikan di radio mesra pada Sabtu (10/01/26) Ketua Komisi II DPRD kota Parepare Parman Agus Mante mengatakan, Dua hari sebelum tutup tahun, DPRD kota parepare mengadakan rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah, yang dihadiri sekda, dan kadis pendidikan, membahas Tunjangan TPG Guru. Hal tersebut di lakukan mengingat dengan adanya kelalaian ini harus diakui bahwa ini adalah kelalaian pemerintah daerah.

“Sehingga kita sudah tahu, bahwa kalau kita ingin membantu TPG dan gaji 13 guru ini, tentunya berkonsekuensi kepada APBD kita. Dalam pembahasan saat itu, memang ada tiga opsi, bahwa ada upaya untuk melobi kembali kementerian keuangan untuk tetap diajukan, untuk didatangkan anggaran tersebut. Opsi kedua, dimana pemerintah siap mengakomodir, waktu itu belum ada kata 50%, mengakomodir lewat APBD, akan tetapi dalam perkembangan di rapat tersebut, kami melihat anggaran APBD masih ada sekitar 7,5 miliar di nomenklatur gaji dan tunjangan di dinas pendidikan.” Kata Parman .

sehingga lanjut Parman kalau mau mengakomodir seluruh TPG dan gaji 13 masih membutuhkan kurang lebih 10,2 miliar Anggaran.

“Nah, Sisanya ini, bagaimana caranya, selama ini kami menyatakan dalam proses anggaran itu tidak serta-merta, apalagi kita sudah ketuk palu APBD perubahan. Untuk merubah batang tubuh APBD, tentu salah satu jalan adalah parsial, syarat untuk parsial itu tidak mudah.” Terang Parman.

PWI Parepare Gelar Workshop Jurnalistik dan Kehumasan Sambut HPN 2026 dan HUT Kota ke-66, Pemkot Siap Mendukung

Akbar Mesra
-
0
PWI Parepare Gelar Workshop Jurnalistik dan Kehumasan Sambut HPN 2026 dan HUT Kota ke-66, Pemkot Siap Mendukung

PAREPARE, RADIOMESRA..COM  — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Parepare bekerja sama dengan Pemerintah Kota Parepare akan menggelar Workshop Jurnalistik dan Kehumasan dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Parepare ke-66.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, (02/02/26), bertempat di Gedung Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare.Workshop ini akan diikuti sekitar 100 peserta yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN, BUMD, serta instansi vertikal di Kota Parepare. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di bidang jurnalistik dan kehumasan.

Ketua PWI Kota Parepare, Fatahuddin, mengatakan workshop ini dirancang secara khusus untuk membekali para staf humas OPD dan lembaga agar mampu memahami dan menerapkan teknik jurnalistik serta strategi kehumasan yang profesional. “Workshop ini bertujuan meningkatkan kapasitas SDM humas agar mampu mengelola informasi dan publikasi secara profesional sesuai kaidah jurnalistik,” ujar Fatahuddin, Selasa(13/01/26)

Ia menjelaskan, peserta akan mendapatkan pembekalan mengenai dasar-dasar jurnalistik, teknik penulisan berita, serta pengemasan informasi kehumasan yang relevan dengan kebutuhan instansi masing-masing.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara, Awaluddin, menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HPN yang jatuh pada 10 Februari 2026 serta HUT Kota Parepare ke-66 pada 17 Februari 2026. “Workshop ini akan menghadirkan pemateri profesional yang telah mengantongi sertifikat asesor dari Dewan Pers, serta akademisi yang akan memberikan materi khusus tentang kehumasan,” jelas Awaluddin.

Menurutnya, workshop akan berlangsung selama satu hari penuh, mulai pagi hingga sore. Pada akhir sesi, peserta akan mengikuti ujian singkat penulisan artikel berita sesuai kaidah jurnalistik yang akan dinilai langsung oleh asesor profesional. Peserta yang lulus akan mendapatkan sertifikat resmi jurnalistik dan kehumasan.

Rencananya, kegiatan ini akan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang juga dijadwalkan menjadi keynote speaker. Awaluddin berharap workshop ini dapat menjadi momentum penting bagi PWI Kota Parepare dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah dan lembaga publik, sekaligus meningkatkan kualitas kehumasan dan publikasi informasi pemerintahan.

Untuk mengikuti workshop ini, peserta dikenakan kontribusi sebesar Rp500.000, yang mencakup materi pelatihan dan sertifikat resmi. Sementara itu, Wali Kota Parepare Tasming Hamid menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan workshop jurnalistik dan kehumasan tersebut. Hal itu disampaikannya saat ditemui di ruang kerjanya, didampingi Sekretaris Daerah Parepare, Amarun Agung Hamka.“Kita atur dengan baik. Kalau bisa, penguatannya juga diarahkan ke pengelolaan media sosial,” tegas Tasming Hamid.

Dukungan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Parepare dalam meningkatkan kualitas publikasi dan komunikasi informasi publik melalui SDM kehumasan yang profesional dan berintegritas.(*)

Hilang Terseret Arus di Pantai Lumpue, Pelajar SMKN 2 Parepare Ditemukan Meninggal Dunia

Akbar Mesra
-
0
Hilang Terseret Arus di Pantai Lumpue, Pelajar SMKN 2 Parepare Ditemukan Meninggal Dunia

PAREPARE , RADIOMESRA. COM — Tim SAR gabungan menemukan jasad Muhammad Ikmar (17), pelajar SMKN 2 Parepare yang dilaporkan tenggelam di Pantai Lumpue, Kota Parepare, pada Senin (12/1/2026).

Korban ditemukan warga dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 11.07 WITA. Jasad korban terjepit di tebing karang dengan kemiringan sekitar 80 derajat. Setelah dilakukan pencarian selama tiga hari, tim SAR berhasil mengevakuasi jasad korban yang ditemukan sekitar 200 meter dari titik awal korban dilaporkan hilang. Medan yang sangat terjal di kawasan perbatasan Pantai Lumpue dan objek wisata Paputo menjadi kendala utama bagi personel saat proses evakuasi jenazah dari celah bebatuan.

Memasuki hari ketiga pencarian, Senin pagi, titik terang muncul setelah warga melihat jasad korban di area karang. Kepala Pelaksana BPBD Parepare, M Rasdy Gerry Runtu, menyebutkan korban ditemukan dalam posisi tertelungkup mengenakan baju biru dan celana pendek putih.

“Tadi informasi yang masuk ada penyampaian warga setelah dapat informasi awalnya kita menganggap Abai, tapi karena teriakan terus dari warga akhirnya kita bergerak menuju patato jam 11.07 jenazah berhasil kita temukan dengan ciri-ciri korban memakai pakaian warna biru navi, celana pendek warna putih,” ujar Rasdy.

Di Tempat yang sama, Komandan Pos Basarnas Parepare, Agus Salim, selanjutnya mengerahkan personel untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit. Setelah proses identifikasi dipastikan, operasi pencarian pun resmi dihentikan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat dalam operasi ini. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR di Pantai Lumpue secara resmi kami tutup,” kata Agus.

Peristiwa ini bermula pada Sabtu (10/01/26) sore, saat korban berenang bersama sejumlah rekannya di kawasan Pantai Wisata Lumpue. Sekitar pukul 17.00 WITA, korban terseret arus laut yang kuat hingga menghilang dari permukaan. Pada Ahad, (11/01/26) atau hari kedua pencarian, tim SAR gabungan memperluas radius pencarian hingga tiga mil laut. Personel menyisir perairan menggunakan tiga unit armada milik Basarnas, BPBD, dan Polairud Suppa, serta mengerahkan drone untuk pemantauan dari udara. Penyisiran darat juga dilakukan secara paralel, mulai dari sepanjang garis Pantai Lumpue hingga pesisir Bojo, Kabupaten Barru.

Sekdis Pendidikan Semua Surat Masuk Sampai Di Kepala Dinas 

Akbar Mesra
-
0
Sekdis Pendidikan Semua Surat Masuk Sampai Di Kepala Dinas 

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Sekertaris Dinas Pendidikan kota Parepare Johansyah memastikan untuk administrasi atau persuratan yang di tujukan pada institusinya selalu di pastikan untuk sampai pada kepala Dinas. Informasi tersebut di ungkapkan Johansyah pada Ruang Bincang Sabtu (10/01/26).

“Kalau masuk di ruangan kami, maka kami langsung disposisi, atau antar ke pak kadis. masuk ke kadis, kemudian siapa yang disposisi di situ apakah sekretaris, atau bidang-bidang. Kalau bidangnya itu, seperti yang lalu itu, langsung kita bawa ke bidang yang tangani itu barang. ” Kata Johansyah.

Johansyah pun memastikan alur surat berdasarkan semestinya apalagi jika surat itu kedudukannya penting.

“Kalau dianggap ini yang sangat penting sekali, maka saya selaku sekretaris untuk mengikuti surat itu sampai di mana Ini surat, apakah para kabid itu sudah perintahkan stafnya kebawah untuk jalan, ataukah kalau dibawa ke kantor walikota, kita ikuti sampai di mana itu surat, sehingga tidak terjadi lagi seperti ini. Jadi kalau jam 07.00 malam belum selesai itu surat-surat dimeja saya, jam 07.00 malam juga saya pulang, istilahnya, istilah saya itu disampaikan kepada teman-teman, jangan kita dimati bola. Pokoknya, langsung Kalau ada kita terima langsung kita dorong yang penting bola itu bukan sama kita seperti itu kita lakukan.” Jelas Johansyah

Untuk Anggaran TPP Pemerintah Daerah Ajukan Persetujuan ke DPRD 

Akbar Mesra
-
0
Untuk Anggaran TPP Pemerintah Daerah Ajukan Persetujuan ke DPRD 

PAREPARE, RADIOMESRA..COM – Wakil ketua DPRD kota Parepare periode 2019-2024 M. Rahmat Sjamsu Alam lewat ruang bincang terkait polemik tambahan penghasilan guru untuk tahun 2025 yang hanya di bayarkan sebesar 50% Sabtu (10/01/26) mengatakan untuk anggaran TPP Pemerintah daerah mengajukan persetujuan ke DPRD itu di tahap pembahasan kua PPAS.

“Pemerintah daerah mengajukan persetujuan ke DPRD, itu di tahap pembahasan KUA PPAS. Jadi pada saat pembahasan kua PPAS itu, sudah ditetapkan, itu disetujui yang namanya tambahan penghasilan TPP.” Kata Rahmat.

Lanjut Rahmat, cuma memang tidak diberikan kepada perawat dan guru karena dianggap sudah ada sertifikasi.

“Tambahan penghasilan ada di sertifikasi, sehingga pemerintah daerah menganggap bahwa TPP ini diberikan kepada ASN yang umum, itu dasarnya dulu kami, karena tentu masalah kemampuan keuangan daerah, apalagi dalam PP dan undang-undang itu mengatakan, dapat diberikan. Jadi TPP itu tidak wajib, karena kata “dapat”, DPRD setuju. Kalau DPRD tidak setuju, tidak boleh, karena harus persetujuan DPRD.” Jelas Rahmat

RSUD Andi Makkasau Parepare Lokasi Penanganan Jenazah Pelajar SMK Yang Terseret Ombak di Pantai Lumpue

Akbar Mesra
-
0
RSUD Andi Makkasau Parepare Lokasi Penanganan Jenazah Pelajar SMK Yang Terseret Ombak di Pantai Lumpue

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – RSUD Andi Makkasau Parepare menjadi lokasi penanganan jenazah seorang pelajar SMK yang sebelumnya dilaporkan hilang terseret ombak di Pantai Lumpue, Kota Parepare. Setelah korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, jenazah segera dievakuasi ke RSUD Andi Makkasau untuk ditangani sesuai prosedur medis dan kemanusiaan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, hadir langsung di ruang jenazah didampingi Direktur RSUD Andi Makkasau, dr. Hj. Renny Anggraeny Sari. Kehadiran pimpinan daerah ini bertujuan untuk memantau secara langsung guna memastikan seluruh proses penanganan berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Direktur RSUD Andi Makkasau menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiagakan fasilitas dan tenaga medis untuk menangani jenazah secara profesional dan humanis. “Kami berkomitmen memastikan proses pemulasaraan hingga administrasi berjalan cepat dan lancar. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami dalam memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam situasi darurat dan musibah seperti ini,” jelas dr. Renny.

Pihak manajemen RSUD Andi Makkasau juga menegaskan bahwa komitmen pelayanan rumah sakit tidak hanya terbatas pada aspek medis, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan bagi seluruh masyarakat Parepare yang sedang tertimpa musibah.

Setelah seluruh proses di rumah sakit selesai, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman. Manajemen RSUD Andi Makkasau beserta jajaran Pemerintah Kota Parepare turut menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas tragedi yang menimpa pelajar tersebut.

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Parepare menyoroti meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas

Akbar Mesra
-
0
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Parepare menyoroti meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Parepare menyoroti meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Kota Parepare dan telah menelan korban jiwa. Kondisi ini dinilai sebagai situasi serius yang membutuhkan perhatian dan langkah konkret dari aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resort Parepare.

Ketua Cabang GMKI Parepare, Petra Victory Sagala, S.H, menyampaikan keprihatinan mendalam atas rentetan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat di jalan raya adalah tanggung jawab negara yang harus diwujudkan melalui kinerja aparat kepolisian yang maksimal.

“Kami GMKI parepare menilai bahwa, satlantas dan polres Parepare belum menunjukkan keseriusan maksimal dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Penertiban yang bersifat insidentil, razia seremonial, dan respon yang datang setelah korban berjatuhan adalah bentuk kegagalan, dalam mitigasi keselamatan lalulintas. kami mempertanyakan di mana pengawasan rutin, di mana patroli aktif di titik-titik rawan kecelakaan, dan di mana tanggung jawab moral, ketika masyarakat terus kehilangan nyawa di jalanan kota ini.” Kata Petra.

Menurut Petra, Kapolres Parepare dan kasat lantas tidak boleh terus bersembunyi di balik alasan klasik, jabatan adalah amanah, dan keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab yang tidak bisa ditawar. Setiap korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas adalah alarm keras atas kelalaian yang terjadi.

“Kami GMKI parepare, menuntut evaluasi serius terhadap kinerja satlantas, dan polres Parepare, serta langkah yang nyata yang terukur, dan transparan, untuk menghentikan rentetan kecelakaan ini. Jangan tunggu korban berikutnya untuk bertindak, nyawa manusia bukan angka statistik. Jika aparat gagal melindungi rakyatnya, maka kritik keras adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari. kami GMKI Parepare akan terus bersuara, dan berdiri di pihak kemanusiaan..” Ungkap Petra

Prof. Andi Aderus Jadi Pendaftar Pertama Bakal Calon Rektor IAIN Parepare 2026–2030

Akbar Mesra
-
0
Prof. Andi Aderus Jadi Pendaftar Pertama Bakal Calon Rektor IAIN Parepare 2026–2030

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare secara resmi membuka pendaftaran Bakal Calon Rektor untuk masa jabatan 2026–2030. Pendaftaran dibuka mulai 29 Desember 2025 hingga 12 Januari 2026 dan dilaksanakan di Sekretariat Panitia Penjaringan, Gedung Rektorat IAIN Parepare.

Ketua Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor IAIN Parepare, Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I., menegaskan bahwa seluruh tahapan penjaringan dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tahapan penjaringan Bakal Calon Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare periode 2026–2030 resmi bergulir. Prof. H. Andi Aderus menjadi pendaftar pertama yang menyerahkan berkas persyaratan secara lengkap kepada panitia penjaringan di Gedung Rektorat, Senin (05/01/26).

Prof. Andi Aderus saat ini menjabat sebagai Guru Besar sekaligus Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK) UIN Alauddin Makassar. Kehadirannya dalam bursa pemilihan ini membawa visi besar mengenai transformasi kelembagaan IAIN Parepare ke depan.

“Bakal calon rektor IAIN kota Parepare periode 2026 Sampai 2030 Prof.  Dr Andi Adrus.Lc.Ma sebagai pendaftaran dan seluruh panitia, Alhamdulillah hari ini sekali lagidan rombongan para calon kami menerima, untuk bakal calon pendaftar pertama dari profesor Dr. H. Idrus LC.Ma  yang akan mencalonkan diri sebagai bakal rektor IAIN di parepare. Pembukaan itu kami mulai dari tanggal 29 Desember 2025 berakhir tanggal 12 Januari 2026. Jadi sisa 1 hari waktu yang kami berikan, karena dia akan cari layani di hari kerja dan sebagai ketua panitia, tertentu kami berkewajiban untuk menyampaikan ke publik bahwa semua calon yang hadir itu kita… teman-teman media wartawan untuk bisa menyebarkan.” Kata Dr. Ali Rusli.

Selain Prof. Andi Aderus di hari yang sama jumat (10/02/26) Prof. Hannani menyusul pada pukul 16.00 WITA. Ketua Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor IAIN Parepare, Dr. M. Ali Rusdi, M.HI., menegaskan bahwa tahapan pendaftaran belum menjadi penentu akhir. Menurut Ali Rusdi, proses akan berlanjut ke tahap verifikasi substansial untuk memastikan keabsahan setiap dokumen.

panitia juga masih memantau pemenuhan ambang batas jumlah pendaftar. Sesuai amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 5 ayat (1) huruf e, penjaringan bakal calon rektor mensyaratkan minimal tiga pendaftar. Batas akhir pendaftaran ditetapkan pada Senin, 12 Januari 2026. Apabila hingga batas waktu tersebut kuota minimal terpenuhi, maka proses seleksi akan berjalan sesuai jadwal tanpa perpanjangan.

Perda nomor 1 2010 Dalam Proses Pemberian Nomor Registrasi di Biro Hukum di Provinsi Gubernuran

Akbar Mesra
-
0
Perda nomor 1 2010 Dalam Proses Pemberian Nomor Registrasi di Biro Hukum di Provinsi Gubernuran

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Lewat program Obras Kamis (09/01/26) Ketua Komisi I DPRD kota Parepare Dr. H. Kamaluddin Kadir mengatakan Perda nomor 1 2010 terkait dengan  perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis partisipatif saat ini masuk tahapan pemberian nomor registrasi di biro hukum di provinsi gubernuran.

“Terkait dengan Perda nomor 1 2010 terkait dengan  perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis partisipatif, pencermatan bagian hukum pemerintah daerah, dan dan bagian hukum DPRD, berdasarkan hasil rapat koordinasi dan konsultasi di biro hukum kemarin sudah disetujui,  persetujuan bersama karena ini masuk tahapan norek, masuk tahapan pemberian nomor registrasi di biro hukum di provinsi gubernuran. nanti kalau, hasil fasilitasnya sudah selesai, akan ditindaklanjuti dengan dicatat dan di nomor dan diutuangkan di dalam lembaran daerah dan nanti juga setelah jadi perda diundangkan tugas pokok dari pemerintah melakukan sosialisasi, untuk menambah bahwa penjelasannya ke masyarakat.” Kata Dr. H. Kamaluddin Kadir.

Lanjut Dr. Kamaluddin, dalam rangka sosialisasi diundang narasumbernya dari  dari DPRD pemerintah tokoh masyarakat yang tahu persis untuk mengambil kebijakan pada saat Perda nomor 1 2010 lalu.

“Bahkan Perda ini menjadi rujukan nasional, kita mendapatkan Informasi perda ini menjadi cikal bakal munculnya dana desa, tinggal bagaimana kita melihat Perda setelah ada perubahan, ada Perda baru, karena memang data-data hukumnya sudah ada yang tidak berkesesuaian,  ada undang-undang 25 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.” Jelas Dr. H. Kamaluddin Kadir

1...606162...733Halaman 61 dari 733

Contact us: mesradio1028@gmail.com

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare