24.8 C
Pare-Pare
Minggu, Mei 31, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 5

PPDB 2026: Sappe Tegaskan Sistem Zonasi dan Afirmasi Diperketat, Tak Ada Jalur ‘Titipan’

Akbar Mesra
-
0
PPDB 2026: Sappe Tegaskan Sistem Zonasi dan Afirmasi Diperketat, Tak Ada Jalur ‘Titipan’

PAREPARE, RADIOMESRA..COM  — Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2026 di Kota Parepare dipastikan akan berjalan lebih ketat dan transparan. Pemerintah kota bersama DPRD berkomitmen untuk menutup rapat-rapat celah kecurangan, termasuk praktik “jalur titipan” atau intervensi dari pejabat maupun anggota dewan.

Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare sekaligus Politisi PKS, Sappe, S.H., saat berbicara dalam program siaran radio Obrolan Santai (Obras) pada Sabtu (23/5/2026).

Sappe menjelaskan bahwa PPDB tahun ini masih mengandalkan beberapa jalur utama, yakni Jalur Zonasi, Afirmasi, Prestasi, serta Jalur Mutasi (perpindahan tugas orang tua).

“Untuk jalur zonasi, syaratnya jelas berdasarkan jarak rumah dan sekolah, sesuai KTP atau Kartu Keluarga (KK) yang sudah berdomisili minimal satu tahun,” ujar Sappe.

Sementara untuk jalur afirmasi, peruntukannya dikhususkan bagi keluarga kurang mampu yang tercatat dalam data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) berdasarkan desil. Desil 1 hingga 4 dikategorikan miskin, sedangkan desil 5 ke atas sudah tidak masuk kategori tersebut

Dalam kesempatan tersebut, Sappe juga menyoroti adanya keluhan masyarakat terkait sistem aplikasi PPDB yang dinilai kurang fleksibel. Ia menemukan kasus di mana pendaftar jalur afirmasi hanya disuguhkan satu pilihan sekolah terdekat, padahal seharusnya jalur afirmasi membuka peluang ke seluruh sekolah di Parepare.

“Seharusnya kalau mendaftar lewat jalur afirmasi, semua sekolah muncul, bukan cuma satu sekolah yang dekat rumahnya. Ini jalur orang miskin, hak mereka harusnya sama untuk memilih sekolah lain, misalnya SD 3,” kritiknya.

Politisi PKS ini juga memberikan jaminan bahwa tidak akan ada lagi istilah “bantuan” dari anggota dewan atau kepala dinas untuk meloloskan siswa secara ilegal. Jika ditemukan adanya kecurangan, Wali Kota Parepare disebut tidak akan segan memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terlibat.

“Sama sekali tidak bisa lagi minta tolong anggota dewan atau kepala dinas. Semua harus masuk sesuai syarat. Kami di DPRD akan melakukan pengawasan secara ketat. Tidak boleh ada yang lewat jendela atau lewat plafon,” tegas Sappe.

Sebagai bentuk komitmennya, Sappe mengaku juga menyekolahkan anaknya di sekolah dasar yang dekat dengan rumahnya (SD 25), guna membuktikan bahwa kualitas pendidikan dan guru di Parepare kini sudah merata. Ia pun mendorong sekolah-sekolah yang belum menjadi favorit untuk terus berinovasi dan meningkatkan fasilitas agar memiliki daya tarik yang sama dengan sekolah unggulan.

Kawal APBD Sulsel, Legislator Nasdem Sadar Gelar Pengawasan di Labukkang Parepare

Akbar Mesra
-
0
Kawal APBD Sulsel, Legislator Nasdem Sadar Gelar Pengawasan di Labukkang Parepare

PAREPARE, RADIOMESRA. COM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sekaligus Ketua Fraksi Nasdem, H. Muh. Sadar, SE., menggelar kegiatan Pengawasan Anggaran APBD Provinsi Sulsel di Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada Kamis (21/05/25).

Dalam kegiatan tersebut, Muh. Sadar menegaskan komitmennya untuk memastikan anggaran daerah tepat sasaran, khususnya yang dialokasikan di Kota Parepare. Salah satu fokus utama yang disoroti adalah rampungnya proyek Masjid Terapung serta kelanjutan perbaikan Masjid Agung Parepare.

“Anggaran tahun 2025 ini dilaksanakan sampai dengan 2026. Untuk pembangunan Masjid Terapung alhamdulillah sudah diselesaikan 100%. Selebihnya, kita anggarkan untuk perbaikan Masjid Agung yang ada di Jalan Ahmad Yani,” ujar Muh. Sadar di hadapan warga.

Ia menambahkan bahwa perbaikan Masjid Agung akan terus mendapat alokasi anggaran pada tahun ini agar bisa rampung sepenuhnya pada tahun 2026. Langkah pengawasan langsung ini dilakukan agar masyarakat Parepare bisa segera merasakan manfaat fasilitas publik tersebut secara maksimal.

Selain membahas rumah ibadah, legislator Nasdem ini juga merespons aspirasi warga terkait infrastruktur, termasuk usulan perbaikan tanggul penahan air di wilayah tersebut. Muh. Sadar berjanji akan mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini di tingkat provinsi.

Terkait arah bantuan keuangan ke depan, Muh. Sadar mengaku telah menjalin komunikasi dengan Wali Kota Parepare agar alokasi bantuan berikutnya difokuskan pada infrastruktur krusial, seperti perbaikan jalan hingga wacana reklamasi pantai.

Tidak hanya itu, Muh. Sadar juga memberikan kabar baik mengenai polemik seragam sekolah gratis bagi siswa SMA/SMK. Meskipun jenjang tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, Pemerintah Kota Parepare telah berkomitmen menganggarkan dana di tahun 2026 demi menutupi kebutuhan siswa di Parepare.

Di akhir kegiatan, Muh. Sadar mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya pembangunan.

“Tolong dilakukan pengawasan yang maksimal, karena dana tersebut adalah uang rakyat yang dipergunakan untuk membangun seluruh kegiatan yang ada di Parepare,” kuncinya.

ITH Kembangkan Sistem LACAK untuk Dukung Transparansi Bantuan Sosial di Kecamatan Bacukiki

Akbar Mesra
-
0
ITH Kembangkan Sistem LACAK untuk Dukung Transparansi Bantuan Sosial di Kecamatan Bacukiki

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (ITH) melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat – Program Kemitraan yang didanai oleh program hibah internal ITH tahun 2026, memperkenalkan Sistem LACAK (Layanan Cek Penerima Bantuan Kecamatan Bacukiki) sebagai inovasi digital untuk mendukung pengelolaan bantuan sosial di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.

Sistem tersebut dikembangkan sebagai upaya membantu pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam meningkatkan akurasi pendataan penerima bantuan sosial sekaligus meminimalisir persoalan yang selama ini kerap muncul di tengah masyarakat, seperti ketidaksesuaian data penerima maupun aduan terkait penyaluran bantuan.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2026 ini melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan di wilayah Bacukiki agar mampu memahami pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Tim pengabdian kepada masyarakat ITH terdiri dari Putri Ayu Maharani, S.T., M.Sc., Mardhiyyah Rafrin, S.T., M.Sc., Ir. Muhammad Syafaat, S.Kom., M.Kom., Andi Taufiqurrahman Akbar, M.Kom., Zaitun, S.Si., M.Mat., serta Riswandi, S.Kom., M.Kom. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa ITH, yakni Damar Kandi, Muhammad Mu’adz Ibda, Muhammad Aslam Al-Fadillah, Elisabeth Tri Juliana Kandakon, Fharhan Sumardi Saputra, Anggun Anugrah Sulnas, dan Misbah Ramadani.

Koordinator Program Studi Ilmu Komputer ITH, Ir. Muhammad Syafaat, S.Kom., M.Kom., menyampaikan bahwa penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, kehadiran Sistem LACAK diharapkan mampu membantu aparatur pemerintah dalam melakukan pengelolaan data bantuan sosial secara lebih terstruktur dan mudah dipantau.

Sekretaris Kecamatan Bacukiki, Andi Satria Burhanuddin, S.STP., mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap sistem yang diperkenalkan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi berbagai persoalan bantuan sosial di masyarakat.

“Harapan kami dengan adanya aplikasi ini persoalan-persoalan di masyarakat bisa diminimalisir dan mungkin tidak ada lagi aduan-aduan terkait bantuan sosial,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Kelurahan Lompoe, Fahri Firman, S.Sos., menilai pelatihan tersebut sangat membantu aparatur kelurahan dalam melakukan klasifikasi data masyarakat penerima bantuan.

“Pelatihan ini sangat membantu kami untuk mengklasifikasikan warga yang sudah menerima bantuan maupun yang belum,” ungkapnya.

Melalui penerapan Sistem LACAK, ITH berharap transformasi digital pelayanan publik di Kecamatan Bacukiki dapat terus berkembang sehingga pengelolaan bantuan sosial menjadi lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran bagi masyarakat.

Jelang Iduladha, DPKP Parepare Berikan Tips Memilih Hewan Kurban yang Sehat

Akbar Mesra
-
0
Jelang Iduladha, DPKP Parepare Berikan Tips Memilih Hewan Kurban yang Sehat

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (DPKP) Kota Parepare mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih hewan kurban menjelang perayaan Iduladha. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Peternakan DPKP Kota Parepare, Luqman Hasan, S.Pt., dalam kegiatan “Ngopi Berjamaah” yang berlangsung pada Jumat (22/05/226) Di halaman Masjid Raya Parepare.

Luqman menjelaskan bahwa selain memenuhi syarat usia syariat—yakni minimal dua tahun untuk sapi—masyarakat harus memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan aktif secara fisik.

“Hewan kurban yang sehat itu bisa dilihat secara kasatmata. Biasanya mereka lincah, ceria, dan aktif bergerak. Selain itu, kondisi fisiknya harus sempurna dari kaki hingga kepala,” ujar Luqman.

Ia juga meluruskan persepsi masyarakat mengenai bentuk fisik sapi kurban. Menurutnya, tidak semua ras sapi kurban harus memiliki tanduk. Banyak ras sapi hasil inseminasi buatan berukuran besar seperti Limosin, Simental, dan Brangus yang secara alami memang tidak bertanduk. Oleh karena itu, ketiadaan tanduk pada ras tertentu tidak memengaruhi keabsahan hewan tersebut untuk dikurbankan.

Terkait isu kesehatan hewan, DPKP Parepare menegaskan telah melakukan pemeriksaan kesehatan ternak secara masif di wilayah Parepare untuk memastikan hewan bebas dari penyakit berbahaya seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Antraks.

Luqman mengimbau jika masyarakat menemukan sapi dengan air liur yang berlebihan, hal itu patut diwaspadai sebagai gejala PMK. Meski daging sapi yang terkena PMK tetap aman dikonsumsi dengan penanganan yang benar, bagian yang terinfeksi seperti kaki, mulut, dan lidah sebaiknya dibuang.

Namun, ia memberikan peringatan keras terhadap penyakit Antraks karena bersifat zoonosis atau dapat menular ke manusia. “Antraks adalah penyakit yang paling berbahaya. Jangankan dikonsumsi, disembelih saja tidak boleh karena sporanya bisa langsung menyebar. Alhamdulillah, di Parepare sendiri riwayat kasus Antraks sudah lama tidak ditemukan,” tutupnya.

Tekan Angka Stunting, Perpardi dan Technoserve Gelar Bimtek Fortifikasi Beras di Parepare

Akbar Mesra
-
0
Tekan Angka Stunting, Perpardi dan Technoserve Gelar Bimtek Fortifikasi Beras di Parepare

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpardi) bekerja sama dengan Technoserve menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Fortifikasi Beras di Hotel Kebari, Kota Parepare, Kamis (21/05/26). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi beras melalui penambahan vitamin dan mineral esensial.

Ketua Umum Perpardi, Sutarto Alimoeso, menekankan pentingnya peran pengusaha penggilingan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, fortifikasi beras merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pangan yang lebih bernutrisi bagi masyarakat luas.

“Kami mendorong seluruh anggota Perpardi untuk mulai mengadopsi teknologi fortifikasi ini. Bukan hanya soal bisnis, tapi ini adalah kontribusi nyata kita dalam menciptakan generasi emas Indonesia yang bebas dari masalah kurang gizi,” ujar Sutarto di sela-sela kegiatan.

Senada dengan hal tersebut, Manager Technoserve, Evelyn Djuwidja, menjelaskan teknis penambahan nutrisi pada beras. Ia memaparkan bahwa beras fortifikasi mengandung setidaknya lima mikronutrien penting sesuai standar pemerintah, yakni Vitamin B, Seng (Zinc), Zat Besi, Asam Folat, dan satu unsur tambahan lainnya.

“Beras biasa umumnya hanya kaya akan Vitamin B. Dengan fortifikasi, kita menambahkan mineral yang disesuaikan dengan kebutuhan pola makan dan status gizi masyarakat Indonesia. Ini adalah solusi praktis untuk intervensi gizi skala besar,” jelas Evelyn.

Kegiatan ini diikuti oleh puluhan pengusaha penggilingan padi dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan. Diharapkan, pasca-Bimtek ini, produksi beras fortifikasi di tingkat lokal dapat meningkat secara signifikan guna mendukung program penurunan angka stunting di daerah.

Dinkes Parepare Gencarkan Cek Kesehatan Gratis untuk Deteksi Dini Penyakit Masyarakat

Akbar Mesra
-
0
Dinkes Parepare Gencarkan Cek Kesehatan Gratis untuk Deteksi Dini Penyakit Masyarakat

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dinas Kesehatan Kota Parepare berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan secara berkelanjutan.

Program yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan ini melibatkan seluruh Puskesmas di Kota Parepare serta bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Ilham Willem, menyatakan bahwa target utama program ini adalah menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam kurun waktu satu tahun. Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara rutin sangat krusial sebagai langkah pencegahan.

“Kami berharap selama satu tahun ini seluruh penduduk dan masyarakat dapat melakukan cek kesehatan gratis. Melalui kegiatan ini, kita bisa melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi penyakit yang mungkin diderita masyarakat,” ungkap Ilham Willem, Kamis (21/05/26).

Ilham menambahkan, hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi basis data yang penting bagi perencanaan program kesehatan pemerintah setiap tahunnya. Selain itu, data tersebut juga memudahkan proses pengobatan jika di kemudian hari masyarakat membutuhkan tindakan medis lebih lanjut.

Untuk memaksimalkan capaian, Dinas Kesehatan aktif jemput bola dengan memanfaatkan berbagai momentum kegiatan masyarakat, seperti acara reses anggota dewan hingga bakti sosial.

“Setiap ada kegiatan yang melibatkan massa, kami langsung hadirkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Kemarin di acara reses dan bakti sosial juga sudah kami laksanakan, tujuannya agar semua warga bisa terlayani dengan mudah,” tutupnya.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Salurkan Santunan Kepada Masjid dan Panti Asuhan di Ujung Tanah

Akbar Mesra
-
0
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Salurkan Santunan Kepada Masjid dan Panti Asuhan di Ujung Tanah

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyalurkan bantuan santunan kepada Masjid Nurul Nubuwah dan Panti Asuhan (LKSA) Al Mukarramah di Kecamatan Ujung Tanah pada Jumat, 15 Mei 2026 pukul 16.00 WITA.

Bantuan tersebut merupakan hasil penjualan produk sembako pada kegiatan Pasar Murah untuk masyarakat prasejahtera yang sebelumnya telah dilaksanakan pada 12 Mei 2026. Melalui kegiatan ini, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi kembali menunjukkan komitmennya untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Masing-masing lembaga menerima bantuan sebesar Rp15.000.000 yang diserahkan langsung oleh Community Development Officer Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Gumilang Ramadhan. Bantuan diterima oleh H. Suyuti selaku Ketua Takmir Masjid Nurul Nubuwah dan H. Jubir Dahlan selaku Ketua Panti Asuhan (LKSA) Al Mukarramah.

Dalam kesempatan tersebut, H. Jubir Dahlan menyampaikan rasa haru dan syukur atas bantuan yang diberikan. Ia mengungkapkan bahwa lembaganya belum pernah menerima bantuan dana dalam jumlah besar sebelumnya.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada panti asuhan kami. Bantuan ini tentu sangat bermanfaat bagi kebutuhan anak-anak di panti,” ungkapnya.

Senada dengan hal tersebut, pihak Masjid Nurul Nubuwah juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi yang telah peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui program-program sosial yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat serta mempererat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat.

Informasi lebih lanjut mengenai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pertamina Patra Niaga Sulawesi serta produk Pertamina dapat diakses melalui situs mypertamina.id, media sosial @pertaminasulawesi dan @mypertamina, atau dengan menghubungi Pertamina Call Center 135.

Kontak Media:
Lilik Hardiyanto
Area Manager Communication, Relations & CSR
PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi

Kerawanan KKN di PPDB 2026, LSM Fokus Parepare Desak Transparansi Jalur Afirmasi Hingga Zonasi

Akbar Mesra
-
0
Kerawanan KKN di PPDB 2026, LSM Fokus Parepare Desak Transparansi Jalur Afirmasi Hingga Zonasi

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Menjelang dimulainya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2026/2027, sorotan tajam datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Fokus Parepare. Pihak sekolah diminta untuk memperketat pengawasan dan membuka ruang transparansi guna menghindari praktik kecurangan.

Ketua LSM Fokus Parepare, Muthasim, menegaskan bahwa pemenuhan kuota di luar jalur reguler sangat rawan disusupi oleh praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Menurutnya, celah ini kerap dimanfaatkan oknum tertentu, terutama di sekolah-sekolah favorit yang menjadi buruan para pendaftar.

“Perlu adanya transparansi yang jelas soal jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi dalam pemenuhan kuota 30 persen pada lembaga pendidikan dalam SPMB tahun ajaran 2026/2027 ini. Jalur-jalur tersebut sangat rentan terjadi praktik KKN, terutama pada sekolah-sekolah yang banyak diminati oleh peserta didik,” ujar Muthasim kepada radiomesra. com  Jumat (22/05/26).

Tidak hanya menyoroti kuota afirmasi dan prestasi, Muthasim juga mengkritik keras penerapan jalur zonasi yang dinilai terlalu kaku dan administratif. Ia menilai pihak panitia sekolah kerap mengabaikan kondisi riil di lapangan hanya demi mencocokkan data di sistem online.

LSM Fokus Parepare menemukan adanya kasus ironis di mana seorang calon siswa harus gigit jari tidak diterima di sekolah terdekat hanya karena kendala pembaruan dokumen kependudukan.

“Penerimaan melalui jalur zonasi sebaiknya pihak sekolah lebih mengedepankan pendekatan secara faktual dan tidak ‘patok mati’ mengikuti persyaratan administrasi secara sistem online. Sungguh ironis, ada peserta didik baru tidak diterima pada satu sekolah yang jaraknya hanya sekitar 100 meter dari tempat tinggalnya, hanya lantaran Kartu Keluarga (KK) barunya belum di-update di sistem,” kritik Muthasim.

Mengantisipasi carut-marut tahunan tersebut, LSM Fokus meminta Dinas Pendidikan terkait dan para kepala sekolah untuk melakukan verifikasi faktual jika menemukan kendala teknis serupa.

Pihak sekolah diharapkan tidak langsung menggugurkan hak anak untuk bersekolah jika secara geografis rumah mereka memang berada di lingkungan sekolah tersebut. Ke depan, transparansi sejak dini dan fleksibilitas yang bertanggung jawab dinilai menjadi kunci utama suksesnya SPMB yang berkeadilan di Kota Parepare.

Capaian Membanggakan! Lapas IIA Parepare Sabet Peringkat Pertama IKPA dengan Nilai 100 Sempurna

Akbar Mesra
-
0
Capaian Membanggakan! Lapas IIA Parepare Sabet Peringkat Pertama IKPA dengan Nilai 100 Sempurna

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tertinggi kategori Pagu DIPA Sedang periode Tahun Anggaran 2025.

Dalam penghargaan tersebut, Lapas Parepare berhasil meraih predikat terbaik pertama dengan nilai sempurna, yakni 100. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Lapas Parepare dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Parepare, Royikan, kepada Kepala Lapas Kelas IIA Parepare, Marten, Bc.IP., S.H., M.H. Kegiatan penyerahan penghargaan berlangsung di Aula KPPN Parepare pada Kamis, (21/05/26).

Kalapas Parepare, Marten, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai atas kerja sama dan dedikasi dalam pengelolaan anggaran selama ini. “Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Lapas Parepare dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran agar tetap optimal, transparan, dan akuntabel. Semoga capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujarnya.

Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kinerja dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kunjungi Cempae, Ketua Fraksi Nasdem Sulsel Tegaskan Komitmen Bantuan Keuangan untuk Parepare

Akbar Mesra
-
0
Kunjungi Cempae, Ketua Fraksi Nasdem Sulsel Tegaskan Komitmen Bantuan Keuangan untuk Parepare

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), H. Muh. Sadar, SE., menegaskan komitmennya dalam mengawal dan menggelontorkan anggaran provinsi untuk pembangunan Kota Parepare. Hal ini disampaikannya di sela-sela kegiatan Pengawasan Anggaran APBD Provinsi Sulsel yang berlangsung di daerah Pattuku Cempae, Kota Parepare, Rabu (20/05/25).

Dalam kesempatan tersebut, H. Muh. Sadar menjelaskan bahwa pemerintah provinsi memiliki wewenang penuh dalam hal pembagian bantuan keuangan dan penyaluran aspirasi masyarakat, salah satunya melalui kegiatan pengawasan yang sedang ia lakukan.

“Ini sudah diatur dalam undang-undang bahwa ada beberapa kewenangan pemerintah provinsi, seperti hari ini yang kita lakukan, ada bantuan keuangan dan aspirasi masyarakat. Kami punya wewenang untuk menurunkan dan menggelontorkan anggaran ke Kota Parepare,” ujar Muh. Sadar.

Terkait dengan keluhan sarana infrastruktur di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cempae, ia memberikan kabar baik bagi masyarakat setempat. Ia memastikan bahwa kawasan tersebut akan segera mendapatkan perbaikan dari Pemerintah Provinsi Sulsel dalam waktu dekat.

Namun, ketika ditanya mengenai persoalan pengelolaan sampah, Legislator Nasdem ini meluruskan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan domain dan wewenang dari Pemerintah Kota Parepare, bukan ranah provinsi. Pihaknya pun mengaku telah melakukan koordinasi dengan jajaran Pemkot Parepare mengenai masalah tersebut.

Begitu pula dengan status infrastruktur jalan. Muh. Sadar mengungkapkan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi jalan dengan status “Jalan Provinsi” di wilayah Parepare, melainkan hanya ada jalan kota dan jalan nasional (pusat). Meski demikian, provinsi tetap bisa mengintervensi perbaikan jalan kota melalui skema bantuan keuangan.

“Kalau untuk jalan di Parepare, sekarang tidak ada lagi status jalan provinsi, yang ada jalan kota dan pusat. Tapi kita tetap bisa bantu lakukan (perbaikan) itu melalui mekanisme bantuan keuangan,” pungkasnya.

1...456...732Halaman 5 dari 732

Contact us: mesradio1028@gmail.com

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare