26.4 C
Pare-Pare
Sabtu, Oktober 24, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 35

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Bersama ESDM Sulsel, Satpol PP, Dinas Perhubungan, TNI dan Polri Tinjau SPBU, Perkuat Penguraian Antrean, Stok BBM Dipastikan Aman

0

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM – Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, Kasman, S.Hut., MM, bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melakukan inspeksi langsung ke sejumlah SPBU di Kota Makassar, Kamis (10/09/26). Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi pelayanan dan antrean kendaraan sekaligus memastikan langkah penanganan di lapangan berjalan efektif.

Sidak dilakukan di SPBU Ratulangi, SPBU Cendrawasih, SPBU KS Tubun, dan SPBU Hasanuddin. Dalam kunjungan tersebut, tim melihat langsung aktivitas pengisian BBM, kondisi antrean, serta kesiapan sarana dan personel SPBU dalam melayani masyarakat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan pengawasan dan evaluasi bersama terhadap pelayanan BBM di Kota Makassar. Masukan dari kondisi lapangan juga menjadi bahan untuk menyempurnakan langkah penguraian antrean, terutama pada SPBU dengan tingkat kepadatan yang lebih tinggi.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, Kasman, mengatakan pemerintah bersama Pertamina terus mengambil langkah untuk mempercepat penguraian antrean. Salah satu masukan yang disampaikan dari hasil peninjauan bersama Gubernur Sulawesi Selatan adalah memaksimalkan jumlah operator dan penggunaan seluruh pulau pompa yang tersedia di SPBU.

“Kami melihat langsung kondisi di lapangan dan ada beberapa hal yang perlu dimaksimalkan, termasuk operator dan pulau pompa agar pelayanan bisa lebih cepat. Pemerintah provinsi juga sudah menerbitkan edaran kepada kepala daerah kabupaten dan kota pada 7 September untuk membentuk tim satuan tugas terkait pengisian BBM,” ujar Kasman.

Untuk mempercepat penanganan di lapangan, personel dari sejumlah instansi juga telah diturunkan, terdiri dari Pertamina, Dinas ESDM, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta TNI dan Polri. Kehadiran personel tersebut diarahkan untuk membantu pengaturan antrean, kelancaran arus kendaraan, serta pengawasan pelayanan di SPBU.

Kasman juga mengimbau masyarakat tetap tenang dalam memenuhi kebutuhan BBM. Pemerintah provinsi bersama Pertamina memastikan ketersediaan BBM dan LPG di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, tetap terjaga dan mencukupi kebutuhan energi masyarakat.

“Masyarakat kami imbau tetap tenang dan tidak melakukan panic buying. Pertamina memastikan stok BBM dan LPG tetap terjaga. Dengan dukungan personel di lapangan serta penguatan pelayanan SPBU, kami berharap antrean dapat segera terurai dan kondisi kembali aman serta terkendali,” katanya.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus mendukung langkah pemerintah daerah dengan melakukan penguatan distribusi dan pelayanan di SPBU. Masyarakat diimbau melakukan pengisian BBM sesuai kebutuhan dan menggunakan energi secara bijak agar pelayanan dapat berjalan lebih lancar.

Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan peninjauan bersama pemerintah menjadi bagian penting untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan sesuai kebutuhan masing-masing lokasi.

“Kami terus melihat kondisi setiap SPBU secara langsung dan menyesuaikan langkah pelayanan berdasarkan situasi di lapangan. Penguatan personel dan optimalisasi fasilitas SPBU kami lakukan agar masyarakat dapat terlayani dengan lebih baik,” ujar Lilik.

Masyarakat yang menemukan kendala pelayanan atau indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM maupun LPG dapat menyampaikannya melalui Pertamina Customer Solution (PCS) 135 untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Media Contact:
Lilik Hardiyanto
Area Manager Communication, Relation, & CSR
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi

STIKES Fatima Parepare Rampungkan Sipenmaru TA 2026/2027, Terima 87 Mahasiswa Baru

0

PAREPARE, RADIOMESRA..COM  — Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Fatima Parepare resmi menyelesaikan proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) untuk Tahun Ajaran 2026/2027. Pada gelombang ini, kampus kesehatan tersebut menerima sebanyak 87 mahasiswa baru.

Dosen STIKES Fatima Parepare, Ns. Bahriah, S.Kep., M.Kep., membeberkan bahwa puluhan mahasiswa baru tersebut terbagi ke dalam dua program studi (prodi) unggulan yang dikelola STIKES Fatima Parepare, yakni Sarjana (S1) Administrasi Kesehatan dan Diploma Tiga (D3) Keperawatan.

“Alhamdulillah tahun ini kami menerima mahasiswa baru sebanyak 87 orang. Rinciannya, 20 mahasiswa untuk prodi S1 Administrasi Kesehatan dan 67 mahasiswa untuk prodi D3 Keperawatan,” ujar Ns. Bahriah, Kamis (10/9/2026).

Ns. Bahriah menambahkan, agenda penerimaan mahasiswa baru tidak berhenti sampai di sini. Pihaknya berencana kembali membuka gelombang pendaftaran berikutnya pada Oktober mendatang dengan strategi promosi langsung ke lapangan.

“Program ini tidak berhenti begitu saja. Nanti di bulan Oktober kami akan mulai lagi proses Sipenmaru. Strategi kami adalah jemput bola dan tetap rutin melakukan promosi,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa STIKES Fatima Parepare berkomitmen untuk terus menjadi salah satu pilihan kampus kesehatan terbaik, khususnya bagi masyarakat di wilayah Ajatappareng yang ingin menuntut ilmu di bidang pelayanan kesehatan.

Atasi Kekeruhan Air hingga Bendungan Karajae, PAM Tirta Karajae Jajaki Kerja Sama Swasta

0

PAREPARE, RADIOMESRA..COM  — Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare terus berupaya membenahi berbagai kendala pelayanan, mulai dari penanganan kekeruhan air, infrastruktur pipa tua, hingga masalah debit air baku saat musim kemarau.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur PAM Tirta Karajae Kota Parepare, Dr. Abdul Azis, S.E., M.Ak., saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Ngopi Berjamaah” di Parepare, Jumat (04/09/26).

Abdul Azis menjelaskan bahwa kondisi air sering kali terpengaruh oleh cuaca ekstrim—kekeruhan tinggi saat musim hujan dan penurunan debit saat musim kemarau. Untuk masalah kekeruhan, pihak manajemen belajar dari pengolahan air sungai besar melalui studi banding dan menyesuaikan dosis bahan kimia pengolahan.

“Terkait kekeruhan air, insyaAllah bisa kita minimalisir dengan penyesuaian penggunaan bahan kimia pengolahan,” ujar Abdul Azis.

Salah satu kendala utama air baku Parepare adalah rusaknya bendungan di Sungai Karajae akibat banjir tahun 2022. Untuk membangun kembali bendungan tersebut dibutuhkan anggaran sekitar Rp35 miliar. Pengerjaannya pun menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di bawah pemerintah pusat.

Mengingat besarnya anggaran dan penyesuaian efisiensi APBN, PAM Tirta Karajae mengambil langkah proaktif dengan menjajaki kerja sama pihak ketiga.

“Kami sudah menandatangani MoU studi kelayakan dengan PT Moya Indonesia. Jika hasil studinya layak, direncanakan pembangunan bendung karet di ujung Sungai Karajae, sebelum Jembatan Kembar. Selain sebagai penampung air baku, bendung karet ini nantinya juga berfungsi menahan banjir,” terangnya.

Selain itu, Abdul Azis juga intens berkomunikasi dengan jajaran anggota DPR RI dapil Sulawesi Selatan/Parepare untuk mengawal bantuan anggaran pusat.

Mengenai keluhan air kotor yang kerap keluar dari kran warga usai pemadaman, Abdul Azis mengungkapkan bahwa saat ini masih ada sekitar 5 kilometer jaringan pipa berbahan asbes peninggalan masa lalu yang terpasang di Parepare.

“Ketika aliran air mati lalu menyala kembali, kotoran endapan di dalam pipa tua terdorong keluar. Solusi teknisnya adalah melakukan pengurasan berkala di tiap perempatan titik pipa, meskipun pengurasan ini ada risiko menambah angka tingkat kehilangan air (NRW),” jelasnya.

Dalam forum tersebut, ia juga meluruskan peruntukan denda keterlambatan pembayaran rekening air masyarakat. Seluruh dana denda tersebut tidak hilang, melainkan dialokasikan langsung masuk ke kas PAM Tirta Karajae sebagai pendapatan non-air.

“Saya tidak berjanji yang muluk-muluk, tetapi saya bersama tim berupaya maksimal menyelesaikan persoalan ini satu per satu demi kenyamanan pelanggan,” pungkasnya

PLN UP3 Parepare Tekan Durasi Pemadaman Bergilir Jadi 2 – 3 Jam, Rencana Demo Komunitas 588 Dibatalkan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — PT PLN (Persero) UP3 Parepare berupaya menekan durasi pemadaman listrik bergilir di wilayahnya yang semula berlangsung hingga 4 jam menjadi 2-3 jam per tahap. Langkah ini diambil sebagai penanganan sementara di tengah proses pemulihan sistem pembangkit yang terganggu.

Manajer PLN UP3 Parepare Muh. Akbar menjelaskan, saat ini PLN tengah melakukan perbaikan pada sejumlah pembangkit listrik yang bermasalah.

Untuk meminimalkan dampak ke masyarakat, PLN UP3 Parepare menerapkan manajemen pembebanan serta mengajukan tambahan spare beban ke Unit Pelaksana Pengatur Beban Distribusi.

“Guna menekan durasi pemadaman dari empat jam menjadi dua – tiga jam, kami melakukan manajemen pembebanan dan meminta spare beban kepada Unit Pelaksana Pengatur Beban Distribusi untuk dirasakan ke masyarakat,” ujar Manajer PLN UP3 Parepare dalam audiensi bersama perwakilan masyarakat komunitas 588 di Kantor PLN UP3 Parepare, Kamis (10/09/26).

Ia menambahkan, penurunan durasi tersebut dilakukan secara bertahap mulai dari 3,5 jam, 3 jam, hingga ditargetkan stabil di durasi 2-3 jam mulai Jumat (11/09/26). Kendati demikian, pihak PLN belum dapat memastikan estimasi waktu penormalan penuh seluruh pembangkit.

Menanggapi penjelasan teknis dan komitmen solusi dari manajemen PLN, Koordinator Aksi Komunitas 588, Mulyadi, menyatakan membatalkan rencana aksi demonstrasi terkait pemadaman listrik bergilir tersebut.

“Kami sudah bertemu langsung dengan pimpinan PLN dan mereka menjelaskan secara detail upaya perbaikan yang sedang dilakukan. Karena ada kepastian penurunan durasi pemadaman menjadi dua hingga tiga jam, kami sepakat menurunkan/membatalkan rencana demo,” ungkap Mulyadi usai audiensi.

Mulyadi menegaskan, apabila ada kelompok lain yang tetap menggelar aksi unjuk rasa, hal tersebut di luar tanggung jawab Komunitas 588.

“Jika ada yang berdemo, itu tanggung jawab masing-masing karena harus mengurus izin resmi ke Polres dan POM. Kami berharap audiensi hari ini membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kota Parepare,” pungkasnya.

Bahas Ranperda Penyertaan Modal Bank Sulselbar, DPRD Parepare Dorong Kemudahan KUR untuk UMKM Lokal

0

 PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Parepare terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 7 Tahun 2012 terkait Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Sulselbar.

Dalam proses pembahasannya, DPRD melibatkan berbagai pihak strategis melalui konsultasi publik, mulai dari Kadin, pelaku UMKM, pengusaha konstruksi lokal, akademisi/tim pakar hukum dan keuangan, hingga manajemen Bank Sulselbar dan jajaran Pemkot Parepare.

Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare, Dr. H. Kamaluddin Kadir, menegaskan bahwa karena penyertaan modal ini menggunakan uang rakyat, Bank Sulselbar harus memberikan imbal hasil nyata bagi perekonomian warga lokal, khususnya dalam kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Uang yang disetorkan itu adalah uang masyarakat. Kami berharap PT Bank Sulselbar mempermudah proses dan penyaluran KUR bagi pengusaha lokal, UMKM, serta pengusaha konstruksi di Kota Parepare,” ujar Kamaluddin Kadir usai rapat pembahasan, Selasa (09/09/26).

Kamaluddin menjelaskan, berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2012, Pemerintah Kota Parepare memiliki kewajiban mandatori untuk memenuhkan pemutukan penyertaan modal sebesar Rp50 miliar pada tahun 2026.

“Saat ini kita tinggal kekurangan sekitar Rp1 miliar 70 juta. Berdasarkan konfirmasi dari Badan Keuangan, sisa kekurangan tersebut sudah dianggarkan dalam APBD Pokok 2026. Jadi target kewajiban Rp50 miliar tahun ini selesai,” terangnya.

Revisi Perda ini disusun sebagai payung hukum baru apabila Pemkot Parepare ingin menambah nilai penyertaan modal di masa mendatang. Selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui deviden, dana penyertaan modal ini juga memiliki fleksibilitas (on call) yang dapat ditarik kembali oleh Pemkot dalam kondisi darurat, seperti bencana alam atau penyelesaian kewajiban daerah.

Presiden Prabowo Lepas Kontingen Sepak Takraw ke Asian Games Nagoya, Prof. Suriyanto Optimistis Raih Medali

0

JAKARTA, RADIOMESRA. COM  — Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Sepaktakraw Indonesia (PB PSTI), Prof. Dr. H. Suriyanto, AM., S.Ag., MM., menghadiri acara pelepasan kontingen atlet sepak takraw Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (09/09/26).

Kontingen Indonesia dilepas secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk bertolak dan berlaga dalam ajang Asian Games ke-20 yang digelar di Nagoya, Jepang.

Dalam sambutan arahannya, Presiden Prabowo Subianto memberikan suntikan semangat kepada seluruh atlet yang terpilih membawa bendera Merah Putih di kancah Asia. Kepala Negara menekankan bahwa mewakili Indonesia di ajang internasional merupakan kehormatan yang sangat besar.

“Selamat berangkat, selamat mewakili negara dan bangsa, selamat berjuang. Buatlah yang terbaik untuk bangsamu, Saudara. Wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, dan tidak mengenal menyerah,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para atlet dan pengurus cabang olahraga di Istana Negara.

Menanggapi arahan Kepala Negara, Ketua Umum PB PSTI Prof. Suriyanto menyampaikan rasa bangga serta optimismenya terhadap kesiapan para atlet sepak takraw Indonesia. Ia menegaskan bahwa seluruh persiapan teknis maupun mental atlet telah digembleng secara maksimal.

“Kehadiran Bapak Presiden Prabowo Subianto secara langsung memberikan motivasi luar biasa bagi seluruh jajaran atlet dan pengurus. PB PSTI siap memberikan yang terbaik untuk bangsa. Anak-anak sudah berlatih maksimal, dan kami sangat optimistis tim sepak takraw Indonesia sanggup mengibarkan Merah Putih serta menyumbang medali di Nagoya nanti,” ujar Prof. Suriyanto usai acara pelepasan.

Ia juga menambahkan bahwa perhatian penuh dari pemerintah menjadi modal berharga bagi kepercayaan diri para atlet saat bertanding kelak.

“Kami sangat mengapresiasi perhatian besar dari pemerintah. Dukungan Presiden Prabowo ini menjadi bahan bakar semangat bagi para atlet untuk bertanding tanpa beban, tetap fokus, dan menjaga sportivitas demi kehormatan Indonesia,” pungkas Prof. Suriyanto.

Ajang Asian Games Nagoya 2026 sendiri diharapkan menjadi momentum penting bagi cabang olahraga sepak takraw Indonesia untuk kembali membuktikan keunggulannya dan menyumbangkan medali bagi kontingen Merah Putih.

Cegah Anak Terjerumus Narkoba, Satbinmas Polres Parepare Edukasi Siswa SMPN 10

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Upaya menekan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja kembali digencarkan aparat kepolisian. Kali ini sasarannya pelajar SMP Negeri 10 Kota Parepare, Jalan Bau Massepe, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi digelar oleh Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Parepare. Materi yang disampaikan tidak hanya seputar bahaya narkoba, tetapi juga keselamatan berlalu lintas.

Dua personel yang menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut adalah AIPDA Muh. Saleh, S.H., M.H. selaku Ps. Kanit Binkamsa Satbinmas Polres Parepare, dan AIPDA Rudini Rusli selaku Kaurmintu Satbinmas Polres Parepare.

Dalam pemaparannya, para pelajar diajak memahami dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan, masa depan, dan lingkungan sosial. Pesan utama yang ditekankan adalah pentingnya menjauhi segala bentuk narkotika sejak dini.

Selain itu, siswa juga diberikan pemahaman terkait tata tertib berkendara di jalan raya. Materi mencakup pentingnya mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan tidak berkendara secara ugal-ugalan.

“Kegiatan ini bertujuan memberi pemahaman kepada pelajar agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Sekaligus membekali mereka agar lebih tertib saat berkendara dan mematuhi aturan lalu lintas,” ujar salah satu pemateri di hadapan siswa.

Pihak sekolah menyambut baik kegiatan tersebut. Edukasi langsung dari aparat kepolisian dinilai efektif untuk menumbuhkan kesadaran pelajar terkait dua persoalan yang rawan menyasar generasi muda, yaitu narkoba dan kecelakaan lalu lintas.

Dengan pendekatan dialogis, diharapkan pesan yang disampaikan dapat lebih mudah diterima dan diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

*Humas Polres Parepare*

Dapat Dukungan Penuh REI Ajatappareng, H. Badris Salam Resmi Deklarasi Maju di Musda DPD REI Sulsel

0

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM — Suasana megah dan penuh semangat menyelimuti Ballroom Hotel Claro Makassar pada Rabu, (09/09026). Pengusaha properti terkemuka Sulawesi Selatan, H. Badris Salam (HBS), secara resmi menggelar acara Deklarasi untuk maju sebagai Calon Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Sulawesi Selatan periode mendatang.

Acara deklarasi tersebut dihadiri oleh ratusan pengembang, tokoh industri perumahan, serta jajaran pengurus korwil dari berbagai daerah di Sulsel. Salah satu bentuk dukungan paling solid datang dari REI Korwil Ajatappareng di komandoi oleh bapak Suyuti Thamrin, yang hadir membawa rombongan pengembang dan secara terbuka menyatakan komitmen penuh untuk memenangkan HBS.

Perwakilan anggota REI Korwil Ajatappareng menegaskan bahwa rekam jejak, kepemimpinan, serta integritas H. Badris Salam dalam industri properti tidak perlu diragukan lagi. HBS dinilai sebagai sosok yang paling tepat untuk membawa DPD REI Sulsel ke arah yang lebih maju, progresif, dan inklusif bagi seluruh pengembang daerah.

Poin Kunci Deklarasi HBS
* Dukungan Solid: Komunitas pengembang daerah, khususnya Korwil Ajatappareng, siap mengawal dan mengamankan suara hingga Musda/Mubes mendatang.
* Fokus Program: Mempercepat sinergi dengan pihak perbankan, mempermudah regulasi perizinan perumahan rakyat, serta merangkul pengembang skala kecil hingga besar secara merata.
* Komitmen Kebersamaan: HBS berjanji menjadikan DPD REI Sulsel sebagai rumah bersama yang adaptif terhadap tantangan ekonomi dan perkembangan teknologi perumahan.

Deklarasi yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan ini ditutup dengan konsolidasi tim pemenangan serta foto bersama seluruh anggota Korwil yang hadir. Dengan bergulirnya deklarasi resmi ini, peta kontestasi kepemimpinan DPD REI Sulsel dipastikan semakin dinamis.

Buka Rakerda LSM Gerak Indonesia 2026, Pemkot Parepare Tekankan Sinergi Konstruktif dan Apresiasi Penyelamat Lingkungan Sekolah

0

PAREPARE, RADIOMESRA..COM — Pemerintah Kota Parepare secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) LSM Gerak Indonesia Tahun 2026 yang berlangsung penuh khidmat di Balai Ainun Habibie, Jalan Abd. Djalil Habibie, Kota Parepare, Rabu (09/09/26).

Kegiatan bernuansa kebersamaan ini mengusung tema “Merangkai Kebersamaan dalam Mendukung Program Pemerintah” dan dihadiri oleh jajaran pengurus pusat, perwakilan cabang kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (seperti Pangkep, Luwu Raya, Wajo, Sidrap, Pinrang, Bone), hingga delegasi khusus dari Provinsi Kalimantan Timur.

Mewakili Wali Kota Parepare H. Rustam Asta, Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Parepare secara resmi membuka agenda tahunan organisasi sosial tersebut. Dalam sambutannya, Kaban Kesbangpol menyampaikan apresiasi yang tinggi atas peran aktif LSM Gerak Indonesia dalam mengawal kehidupansosial dan mendukung pembangunan daerah.

“Pemerintah menyadari bahwa pembangunan tidak mungkin dilakukan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk LSM Gerak Indonesia. Kami berharap LSM Gerak dapat menjadi mitra yang kritis, objektif, dan konstruktif,” ujar Kaban Kesbangpol saat membacakan sambutan Wali Kota Parepare H. Rustam Asta.

Ia menekankan bahwa kritik tetap diperlukan dalam roda pemerintahan sebagai fungsi kontrol sosial. Namun, kritik akan jauh lebih bermakna apabila disertai dengan solusi serta gagasan nyata yang dapat diwujudkan bersama.

“Mari kita bangun sinergi yang sehat: pemerintah hadir dalam kebijakan dan pelayanan, sementara masyarakat dan organisasi sosial hadir dalam partisipasi, pengawasan, serta solusi. Dengan kolaborasi tersebut, kita optimis mendorong Parepare menjadi kota yang semakin maju, sejahtera, dan memberikan pelayanan terbaik,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum LSM Gerak Indonesia, Kadar Hakim, dalam pidatonya menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran pengurus daerah dari berbagai penjuru wilayah. Dalam Rakerda ini, pihaknya merangkaikan kegiatan dengan pelantikan pengurus cabang baru di Kabupaten Pangkep dan Luwu Raya, serta penyerahan penghargaan kepada para Kepala Sekolah berprestasi.

Penghargaan tersebut diberikan khusus kepada Kepala Sekolah yang berhasil menciptakan sekolah ramah lingkungan serta mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara optimal demi kenyamanan belajar mengajar.

“Kami mengundang dan memberikan penghargaan kepada para Kepala Sekolah yang berprestasi menciptakan lingkungan sekolah sejuk dan ramah lingkungan. Ketika RTH bagus, siswa akan betah dan nyaman belajar. Apresiasi ini kami tembuskan hingga ke Kementerian Agama dan dinas terkait agar menjadi catatan prestasi tersendiri bagi rekam jejak mereka,” tegas Kadar Hakim.

Selain isu pendidikan dan lingkungan, Kadar Hakim juga mendorong pengurus LSM Gerak Indonesia Cabang Kalimantan Timur yang turut hadir untuk memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah daerah setempat terkait penanganan isu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kaltim.

Rakerda LSM Gerak Indonesia tahun 2026 ini diharapkan melahirkan program kerja yang konkret, realistis, serta mampu memperkuat kontribusi nyata LSM Gerak Indonesia bagi masyarakat Kota Parepare dan Indonesia secara luas.

BPS Parepare Imbau Warga Aktif Update Data Desil dan Tak Tolak Petugas Sensus Demi Akurasi Bansos

0

PAREPARE, RADIOMESRA L. COM — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare, Dian Ernawaty, SST., M.A.P., mengimbau masyarakat untuk aktif memeriksa dan memutakhirkan data sosial ekonomi keluarga. Langkah ini dinilai sangat penting agar penetapan desil kesejahteraan tepat sasaran dan tidak merugikan warga miskin dalam penerimaan bantuan sosial (bansos).

Dian menjelaskan, jika masyarakat merasa penetapan status desil ekonominya saat ini tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, mereka dapat mengajukan perbaikan data melalui instansi berwenang di tingkat lokal.

“Untuk mengupdate data desil, sebenarnya lebih *proper* jika masyarakat datang langsung ke kantor kelurahan setempat atau Dinas Sosial. BPS tentu siap membantu dalam proses penyediaan data dasar,” ujar Dian Ernawaty, Selasa (02/09/26).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengajuan ubah data tidak serta-merta langsung mengubah angka desil seseorang pada saat itu juga. Ada tahapan verifikasi, validasi, dan pengolahan sistem secara berjenjang.

“Tidak serta-merta desilnya langsung berubah. Ada proses verifikasi selanjutnya. Tetapi minimal data dasar kita sudah benar terlebih dahulu. Jika data kita valid, ada harapan kita berada pada posisi desil yang benar pada penetapan berikutnya,” terangnya.

Risiko Data Blank: Berpotensi Menaikkan Desil Warga Kurang Mampu

Selain perbaikan desil, Dian juga menyoroti tantangan petugas BPS saat melakukan sensus atau pendataan sosial ekonomi di lapangan. Ia mengungkapkan masih ada warga yang menolak pendataan dengan alasan lelah terus-menerus didata namun tak kunjung mendapat bantuan, serta alasan privasi.

Dian menegaskan bahwa privasi warga tetap dijaga, namun pemerintah sangat memerlukan data tersebut untuk menyusun urutan tingkat kesejahteraan dari total ratusan juta penduduk Indonesia.

“Bayangkan jika dari 283 juta populasi Indonesia, ada 100 juta data warga yang kosong karena menolak didata. Jika hanya ada 200 juta data yang masuk, pemeringkatan secara nasional tentu menjadi salah,” ungkapnya.

Dampak buruk dari penolakan pendataan ini justru bisa merugikan masyarakat berpenghasilan rendah itu sendiri. Menurut Dian, ketika data warga miskin tidak terekam (kosong), posisi peringkat kesejahteraan nasional akan mengalami pergeseran.

“Orang yang harusnya berada di desil bawah, gara-gara datanya kosong dan tidak ada di sistem, posisinya malah bisa terangkat naik ke desil yang lebih tinggi. Akibatnya, saat ada kucuran bantuan sosial, dia justru tidak terdata sebagai penerima. Ini yang berbahaya,” tandas Dian.

Ia tidak menampik bahwa pendataan sosial ekonomi secara lengkap memang memerlukan biaya yang besar, melibatkan banyak petugas, serta wawancara yang memakan waktu cukup lama karena banyaknya item pertanyaan.

“Pendataan lengkap itu memang sulit. Biayanya mahal, petugasnya banyak, dan pertanyaannya detail. Hambatan utamanya memang pada respons masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, kami memohon kerja sama dan keterbukaan seluruh warga Parepare agar data kesejahteraan daerah kita semakin akurat,” pungkasnya.

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare