26.4 C
Pare-Pare
Sabtu, Oktober 24, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 34

Kapolres Parepare: 2 Laga PSM Tanpa Penonton, Pengamanan Tetap Maksimal

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Polres Parepare menggelar rapat koordinasi kesiapan pengamanan Kompetisi BRI Super League Tahun 2026/2027 di Ruang Vicon Lantai 2 Mapolres Parepare, Jalan Andi Mappatola Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare, Jumat (11/09/26).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, S.I.K., M.H., M.I.K, didampingi Waka Polres Parepare Kompol Saharuddin, S.H., M.H., M.Si.

Rapat ini dihadiri Wadan Denpom XIV-2/Parepare Mayor Cpm Budir Hartanto, perwakilan Dandim 1405/Parepare Kapten Inf H. Syamsu Rijal Akib, para Kabag, Kasat, Kapolsek jajaran Polres Parepare, Pasi Ops Batalyon B Pelopor Sat Brimobda Sulsel, Kadis Pora Par Kota Parepare H. Iskandar Nusu, S.STP, perwakilan Dinkes, PT. PLN, PT. Telkom, Satpol PP dan Damkar Kota Parepare.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan strategi pengamanan jelang bergulirnya kompetisi sepakbola kasta tertinggi di Indonesia yang rencananya akan digelar di Stadion B.J. Habibie Kota Parepare.

Dalam arahannya, Kapolres Parepare menegaskan bahwa pengamanan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap kegiatan nasional di bidang olahraga.

“Mari kita bersama-sama mensukseskan kompetisi ini. Ada aturan yang wajib dipatuhi. Anggota tidak boleh membawa senpi maupun gas air mata. Kemudian aparat juga tidak diperkenankan berada di lapangan hijau kecuali atas permintaan panitia pelaksana,” tegas Kapolres.

Kapolres juga menyampaikan bahwa akan ada dua pertandingan PSM Makassar yang digelar tanpa penonton, yaitu melawan Arema FC pada Minggu 13 September 2026 dan Persita Tangerang pada Sabtu 19 September 2026. Hal ini merupakan sanksi dari PSSI. Meski tanpa penonton, standar pengamanan tetap dilaksanakan secara maksimal.

Sementara itu Waka Polres Parepare Kompol Saharuddin meminta panitia pelaksana untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pertandingan PSM vs Arema memang tanpa penonton sesuai keputusan PSSI.

Ketua Panitia Pelaksana menambahkan bahwa latihan resmi PSM tidak lagi dilakukan di Stadion B.J. Habibie. Tim PSM Makassar akan berlatih di Stadion Kalegowa, Kabupaten Gowa. Selain itu, kelompok suporter PSM Fans tidak diperbolehkan menempati tribun selatan selama satu musim sebagai bentuk sanksi.

Untuk pengamanan, disiapkan 218 personel gabungan. Rinciannya Polri 179 orang terdiri dari Polres Parepare 148 dan Brimob 31. TNI 20 orang dari Kodim dan Denpom. Serta unsur Pemkot Parepare 19 orang dari Satpol PP, Dishub dan Damkar.
(Sihumas Polres Parepare)

Antrean BBM di Dua SPBU Parepare Diantisipasi, Satlantas Atur Arus Lalu Lintas

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Antrean kendaraan untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mendapat perhatian Satlantas Polres Parepare. Personel diterjunkan untuk mengatur kendaraan sekaligus mengantisipasi antrean agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Pengaturan tersebut dilakukan pada Kamis, (11/09/26), mulai pukul 08.45 Wita hingga selesai. Personel Satlantas menyasar dua titik, yakni SPBU di Jalan Usman Jafar/Jalan Karaeng Burane dan SPBU Jalan Ahmad Yani, Km 2, Kota Parepare.

Kegiatan dipimpin Kasat Lantas Polres Parepare AKP Dr Rusdi Yunus, S.H., M.H., dengan personel yang bertugas di lapangan, yakni Aiptu Busman Abustan, S.H., dan Bripka Suandi Supardi.

Petugas melakukan pengaturan terhadap kendaraan yang mengantre untuk mendapatkan BBM, khususnya Pertalite dan Solar. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltibcar Lantas.

Dalam pelaksanaannya, polisi mengimbau pengendara agar menyusun kendaraan secara tertib ketika mengantre di SPBU. Pengaturan ini penting agar antrean tidak meluber dan menghambat pengguna jalan lainnya.

Personel juga menyesuaikan pola pengaturan dengan kondisi arus kendaraan di sekitar SPBU. Jika ditemukan pelanggaran lalu lintas, petugas dapat memberikan tindakan sesuai ketentuan, baik berupa teguran maupun penindakan tilang.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian mencegah antrean BBM berubah menjadi persoalan baru di jalan raya.

Kasat Lantas Polres Parepare AKP Dr Rusdi Yunus mengatakan pengaturan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU.

“Kami mengimbau masyarakat yang mengantre BBM agar tetap tertib dan menyusun kendaraannya dengan rapi. Jangan sampai antrean mengganggu pengguna jalan lainnya,” ujar Rusdi.

Selain mengatur kendaraan secara langsung, personel Satlantas juga memantau perkembangan situasi di lapangan. Setiap perubahan kondisi dilaporkan melalui jaringan komunikasi yang digunakan Satlantas Polres Parepare.

Menurut kepolisian, pengaturan di lokasi menjadi penting ketika volume kendaraan yang mengantre meningkat. Sebab, posisi antrean yang tidak tertata dapat mengurangi ruang bagi kendaraan lain dan berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas.

Karena itu, petugas tidak hanya berfokus pada kendaraan yang hendak mengisi BBM, tetapi juga memperhatikan arus kendaraan yang melintas di ruas jalan sekitar SPBU.

Rusdi menambahkan, masyarakat juga diharapkan ikut berperan menjaga ketertiban selama mengantre.

“Keselamatan dan kelancaran lalu lintas membutuhkan kerja sama semua pihak. Kami akan melakukan pengaturan sesuai kondisi di lapangan dan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran,” katanya.

Kegiatan pengaturan berlangsung dengan situasi aman dan terkendali. Kehadiran personel di sekitar SPBU diharapkan dapat mencegah antrean kendaraan mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya.

Pengaturan lalu lintas juga menjadi bagian dari langkah preventif Satlantas Polres Parepare dalam menghadapi kepadatan kendaraan yang muncul akibat aktivitas pengisian BBM.

Polisi mengingatkan pengendara agar tetap mematuhi aturan lalu lintas, mengikuti arahan petugas, serta tidak memaksakan diri masuk ke antrean apabila kondisi kendaraan sudah berpotensi menghambat arus di jalan umum.

Dengan pengaturan tersebut, antrean di SPBU diharapkan tetap berjalan tertib tanpa mengorbankan hak pengguna jalan lainnya.

Bawaslu Parepare Awasi Coktas Pekerja Migran, Pastikan Hak Pilih Terjaga Menuju Pemilu 2029

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) data pekerja migran Indonesia yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, Jumat (11/09/26).

Pengawasan tersebut dipimpin oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Bawaslu Kota Parepare, Dr. Susilawati, bersama staf HPPH.

Dalam pelaksanaan Coktas, turut hadir Kepala Divisi Perencanaan dan Data Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, Kepala Divisi Hukum KPU Kota Parepare, Ilham, beserta staf yang melakukan pendampingan. Hadir pula Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Parepare, Hj. Suriani.

Pengawasan dilakukan terhadap 10 pemilih yang menjadi sampel Coktas. Data tersebut merupakan sampel yang bersumber dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan diturunkan oleh KPU RI kepada KPU Kota Parepare untuk dilakukan verifikasi di lapangan.

Coktas dilakukan untuk memastikan data pekerja migran Indonesia dapat diverifikasi secara faktual, termasuk memastikan kesesuaian data dan kondisi pemilih. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pekerja migran yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat terakomodasi dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2029.

Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kota Parepare, Dr. Susilawati, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan proses Coktas yang dilaksanakan KPU berjalan sesuai ketentuan serta menghasilkan data yang akurat.

“Bawaslu melakukan pengawasan untuk memastikan proses Coktas berjalan sesuai prosedur. Sebanyak 10 pemilih yang menjadi sampel perlu diverifikasi untuk memastikan kesesuaian data dan kondisi faktualnya, sehingga hak pilih warga negara dapat tetap terjamin,” ujar Susilawati.

Ia menambahkan, pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu bagian penting dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2029. Karena itu, setiap proses yang berkaitan dengan pendataan pemilih perlu dilakukan secara cermat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Bawaslu akan terus melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih. Kami juga mendorong koordinasi antara KPU, Disdukcapil, dan pihak terkait agar data yang digunakan nantinya benar-benar akurat dan mutakhir,” tambahnya.

Melalui pengawasan Coktas tersebut, Bawaslu Kota Parepare memastikan proses pemutakhiran data pekerja migran menjadi bagian dari upaya menjaga hak konstitusional warga negara sekaligus mendukung terwujudnya data pemilih yang akurat menuju Pemilu 2029.

KPU Parepare Perkuat Akurasi Data Pemilih melalui Coktas PDPB

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kualitas Pemilu tidak terlepas dari kualitas data pemilih. Untuk memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare terus memperkuat pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) yang kali ini dilakukan terhadap data pemilih yang teridentifikasi berada di luar negeri, khususnya data yang berkaitan dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

Coktas dilaksanakan secara langsung di Kota Parepare, Jumat (11/09/26), dipimpin Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasyari, didampingi Kasubag Sitti Kadriyah Kadir bersama Operator Sidalih. Hadir pula Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Parepare, Ilham H. Muhtar.

Dalam coktas ini, KPU Kota Parepare melibatkan Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Bawaslu Kota Parepare, Dr. Susilawati, serta Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Hj. Suriani.

Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasyari, mengatakan coktas merupakan bagian penting dalam memastikan data pemilih yang dikelola KPU sesuai dengan kondisi faktual.

“Melalui coktas, kami memastikan data yang teridentifikasi, khususnya pemilih yang berada di luar negeri, dapat diverifikasi secara cermat sehingga data pemilih dalam PDPB semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Kalmasyari.

Ia menambahkan, koordinasi dan sinergi bersama Bawaslu serta Disdukcapil menjadi bagian penting dalam mendukung proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.

Pelaksanaan coktas ini menjadi bagian dari komitmen KPU Kota Parepare untuk terus menjaga kualitas PDPB melalui proses pencocokan, penelitian, verifikasi, dan koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait.

Dengan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkualitas, KPU Kota Parepare terus berupaya menghadirkan tata kelola data pemilih yang semakin baik sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat dan penguatan kualitas demokrasi.

Ngopi Berjamaah: Dirut PAM Tirta Karajae Beberkan Penyebab Tagihan Air Membengkak dan Siapkan Layanan Tangki Gratis

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COMM— Perusahaan Daerah Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik sekaligus keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur PAM Tirta Karajae Kota Parepare, Dr. Abdul Azis, S.E., M.Ak., saat menjadi narasumber dalam kegiatan dialog publik “Ngopi Berjamaah” yang berlangsung di Parepare, Jumat (04/09/26).

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Azis memaparkan tingginya beban operasional produksi air bersih. Menurutnya, Harga Pokok Produksi (HPP) yang ada saat ini sebenarnya belum sepenuhnya menutup biaya operasional, di mana salah satu beban terbesar berasal dari biaya listrik pompa produksi yang mencapai sekitar Rp40 juta setiap bulannya.

Meski demikian, Abdul Azis menegaskan bahwa PAM Tirta Karajae tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah dengan tidak menerapkan sistem tarif progresif.

“Satu kesyukuran, mungkin Parepare ini satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang PDAM-nya tidak menerapkan tarif progresif. Penggunaan air pada volume awal tetap dikenakan tarif dasar tanpa kenaikan berlipat, sehingga tidak memberatkan pelanggan,” ujar Abdul Azis.

Menanggapi banyaknya pertanyaan dan keluhan warga di media sosial terkait tagihan air yang mendadak melonjak melebihi Rp100 ribu, Abdul Azis meminta masyarakat untuk tidak panik dan segera melakukan pemeriksaan awal di lingkungan rumah.

Ia menjelaskan bahwa pembengkakan tagihan mayoritas dipicu oleh dua hal: adanya kebocoran instalasi pipa di dalam rumah atau kran air yang lupa ditutup saat pasokan air terhenti sementara akibat pemadaman listrik.

“Langkah pertama yang harus dilakukan masyarakat adalah memeriksa apakah ada kebocoran di dalam rumah. Kadang saat air mati, kran dibuka dan lupa ditutup kembali. Namun, jika merasa tidak pernah melakukan hal tersebut, pelanggan disilakan melapor ke kami untuk dilakukan uji tes meteran,” terangnya.

Ia mencontohkan kasus baru-baru ini, di mana seorang pelanggan melapor karena tagihan rumah kosongnya melonjak tinggi. Setelah ditelusuri oleh tim teknis PAM Tirta Karajae, ditemukan bahwa pipa di area rumah tersebut tidak sengaja rusak saat pemilik rumah melakukan pembersihan beberapa hari sebelumnya.

“Setelah kami telusuri, ternyata ada pipa bocor akibat terkena cangkul saat pembersihan rumah. Jadi ini murni masalah kebocoran di internal pelanggan, bukan kesalahan sistem meteran kami,” jelasnya.

Abdul Azis juga menyayangkan adanya warga yang memilih mengeluh di media sosial hingga berhari-hari dibanding melaporkan langsung masalah teknis ke pihak PAM Tirta Karajae.

Ia mengimbau masyarakat untuk segera melapor melalui saluran resmi perusahaan agar kendala di lapangan dapat langsung ditangani secara cepat. Apabila gangguan air disebabkan oleh kendala teknis dari pihak PAM Tirta Karajae, perusahaan siap mendistribusikan air bersih secara gratis.

“Jika memang kendala terjadi akibat kesalahan atau gangguan dari pihak kami, PAM berkewajiban untuk mengantarkan air tangki langsung ke rumah pelanggan. Untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan pasokan, hari ini kami juga telah bekerja sama dengan pihak Damkar dan BPBD Kota Parepare guna melayani kebutuhan air bersih masyarakat,” pungkas Abdul Azis.

Audiensi dengan Komunitas 588, Manajer PLN UP3 Parepare Jelaskan Penyebab Pemadaman Listrik dan Upaya Penanganannya

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Parepare menggelar kegiatan audiensi bersama Komunitas 588 guna memberikan penjelasan transparan terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya.

Dalam audiensi yang berlangsung pada Kamis (10/09/2026), Manajer PLN UP3 Parepare, Muh. Akbar, memaparkan secara rinci kendala teknis pada sistem pembangkitan hingga langkah-langkah pelepasan beban yang terpaksa dilakukan demi menjaga kestabilan jaringan listrik interkoneksi Sulawesi.

Muh. Akbar menjelaskan bahwa pemadaman bergilir yang terjadi sebelumnya disebabkan oleh kegiatan pemeliharaan dan gangguan teknis pada unit boiler Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Punagaya, Jeneponto. Pembangkit ini merupakan salah satu penopang utama sistem kelistrikan Sulawesi selain PLTA Poso dan PLTA Bakaru.

Ia mengungkapkan, meskipun estimasi awal perbaikan dari tim pembangkitan ditetapkan selama 5 hari, proses pemulihan membutuhkan waktu tambahan. Hal tersebut terjadi karena saat dilakukan uji coba (*test running*) awal, unit pembangkit masih mengalami gangguan teknis dan belum bisa disinkronisasikan kembali dengan sistem pembangkit lainnya.

“Untuk mengatasi gangguan pada PLTU Jeneponto tersebut, sebanyak 230 personel teknis telah dikerahkan dan bekerja dalam sistem giliran (shift) 24 jam nonstop dari pagi, siang, hingga malam. Tim di lapangan terus berupaya maksimal agar perbaikan dapat selesai secepatnya,” ujar Muh. Akbar di hadapan pengurus dan anggota Komunitas 588.

Lebih lanjut, Muh. Akbar menerangkan bahwa gangguan pada PLTU Jeneponto mengakibatkan hilangnya pasokan daya sekitar 200 MegaWatt (MW). Guna mempertahankan kestabilan frekuensi sistem dan mencegah padam total (blackout), PLN melalui unit distribusi (UP3B dan UID Sulselrabar) harus melakukan pelepasan beban sebesar 200 MW secara bertahap di tingkat pelanggan.

Namun, ia menyampaikan kabar baik bahwa pasca perbaikan tahap awal hingga tanggal 5 lalu, durasi pemadaman di wilayah kerja PLN UP3 Parepare berhasil diturunkan dari yang mulanya 4 jam menjadi 2 hingga 3 jam.

Terkait neraca daya kelistrikan, Muh. Akbar meluruskan gambaran kondisi sistem interkoneksi yang terhubung dari Sulawesi Selatan hingga Kendari. Dalam kondisi normal ketika seluruh PLTA (seperti Poso dan Bakaru) dan PLTU beroperasi penuh, sistem mengalami surplus daya hingga 536 MW yang terbagi ke seluruh unit penyaluran. Namun ketika pembangkit besar kehilangan daya 200 MW, penyesuaian beban tetap mutlak dilakukan agar keandalan sistem terjaga.

“Kami memohon doa serta dukungan dari seluruh masyarakat. Pihak PLN berharap dan terus berikhtiar agar pemadaman bergilir ini bisa segera dihilangkan sepenuhnya tanpa ada lagi durasi padam bagi pelanggan,” pungkas Muh. Akbar.

Rencana Pembangunan Sekolah Baru di Bacukiki, DPRD Parepare Tekankan Pentingnya Feasibility Study dan Kejelasan Lahan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Rencana pembangunan fasilitas sekolah baru di wilayah Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, terus menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare. Kebutuhan sarana pendidikan yang memadai menjadi alasan utama diusulkannya pembangunan tersebut demi menampung para calon siswa di wilayah sekitar.

Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare yang juga politisi Partai Gerindra, Dr. H. Kamaluddin Kadir, menyampaikan bahwa penyiapan lahan untuk sekolah tersebut sempat menghadapi beberapa kendala teknis pada rencana lokasi awal.

“Dulu memang pernah ada lokasi yang disiapkan. Namun berdasarkan informasi, kendala utamanya ada pada luasan lahan yang belum mencukupi standar minimum. Selain itu, kondisi topografi lokasi awal berada di area lembah yang cukup curam,” ujar Kamaluddin Kadir.

Menanggapi kendala tersebut, pembahasan mengenai alternatif lokasi baru kini terus berjalan. Salah satu opsi area yang diusulkan berada di kawasan Bacukiki yang dinilai memiliki potensi lahan cukup luas.

Kendati demikian, Kamaluddin mengingatkan pentingnya aspek legalitas dan status kepemilikan tanah sebelum melangkah ke tahap konstruksi. Sebagian lahan potensial di kawasan Bacukiki masih berstatus milik warga setempat.

“Lahan di daerah Bacukiki memang masih sangat luas, tetapi sebagian di antaranya dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat. Karena itu, status kepemilikannya harus dipastikan terlebih dahulu. Jika tanah tersebut milik warga, maka perlu ada mekanisme dan perencanaan anggaran pembebasan lahan yang jelas,” tegasnya.

Lebih lanjut, politisi Gerindra ini menekankan bahwa setiap pembangunan fasilitas publik berskala besar wajib melalui tahap pengkajian kelayakan atau Feasibility Study (FS).

Melalui studi kelayakan tersebut, pemerintah dapat mengalkulasi tingkat kelayakan lokasi, perencanaan tata ruang, hingga strategi operasional sekolah ke depan.

“Harus di-FS dulu (feasibility study). Ditinjau kelayakannya, dikalkulasi secara matang, bagaimana strategi sekolahnya nanti. Setelah studi kelayakan tuntas, barulah masuk ke tahap perencanaan anggaran pembangunan,” jelas Kamaluddin.

Langkah kehati-hatian ini diambil agar fasilitas sekolah yang dibangun nantinya benar-benar siap dan layak pakai, sehingga tidak menimbulkan kendala bagi para siswa maupun orang tua murid dalam menempuh pendidikan di Kota Parepare.

Temui Masyarakat di Jumat Curhat, Kapolsek Ujung Selesaikan Permasalahan Warga RW 2 Lapadde

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Menyusuri jalan setapak di tengah pemukiman padat penduduk, Kapolsek Ujung Polres Parepare AKP Sukri Abdullah kembali menunjukkan komitmennya untuk hadir dan mendengarkan langsung persoalan masyarakat.

Melalui kegiatan Jumat Curhat yang digelar di Posyandu Lagaligo 2, RT 1 RW 2, Jalan Sudirman, Kelurahan Lapadde, Kota Parepare, Jumat (11/09/26) sekitar pukul 09.15 Wita, Kapolsek Ujung bertatap muka langsung dengan warga dan menindaklanjuti sejumlah aspirasi yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.

Kedatangan AKP Sukri Abdullah bersama disambut oleh warga RW 2. Ketua RW 2 Lapadde Arifuddin, Ketua RT 1 Rauf, serta sekitar 20 warga setempat yang didampingi oleh Bhabinkamtibmas Aiptu Mustamin Endang.

Mengawali dialog yang merupakan esensi dari Jumat Curhat, AKP Sukri Abdullah terlebih dahulu menyampaikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca ekstrem dan musim kemarau yang berpotensi memicu berbagai persoalan, terutama kebakaran.

Menurutnya, kondisi kemarau panjang akibat fenomena El Nino dapat menimbulkan dampak berantai, mulai dari kekeringan, kekurangan air bersih, gangguan ketahanan pangan hingga meningkatnya potensi kebakaran rumah maupun lahan.

“Situasi kita saat ini perlu menjadi perhatian bersama. Kemarau panjang dapat berdampak pada kekeringan, kekurangan air bersih, gangguan ketahanan pangan, angin kencang disertai cuaca panas terik. Yang kerap terjadi adalah kebakaran rumah dan kebakaran lahan. Karena itu kami kembali mengingatkan masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati, khususnya terhadap bahaya kebakaran. Hindari membakar sampah tanpa pengawasan, apalagi di tengah pemukiman seperti ini,” ujar AKP Sukri Abdullah.

Dalam sesi dialog, salah seorang warga bernama Abustan menyampaikan harapannya kepada Kapolsek agar di fasilitasi pengadaan tabung Hydrant Pemadam api dan pengadaan CCTV yang di letakkan di pemukiman padat warga seperti RW 2 Lapadde itu.

Menurutnya, akses jalan yang sempit di tengah pemukiman padat penduduk dapat menyulitkan mobil pemadam kebakaran untuk masuk apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran.

Kata Abustan, dengan adanya CCTV yang terpasang di lorong pemukiman dapat mencegah tindak pidana pencurian atau hal lainnya.

Merespons aspirasi tersebut, AKP Sukri Abdullah langsung melakukan komunikasi dengan pihak PDAM di hadapan warga peserta Jumat Curhat.

“Hasilnya, dari pihak PDAM yang kita dengarkan bersama, usulan pengadaan tabung hydrant tersebut sudah diajukan. Mari kita tunggu bersama hasilnya, ya bapak dan ibu sekalian,” jawab Kapolsek.

Sementara terkait usulan pemasangan CCTV, Kapolsek menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat tersebut akan dibawa dan dikomunikasikan kepada pihak maupun instansi terkait apabila terdapat kesempatan pertemuan.

Kapolsek mengaku sangat menghargai setiap masukan dari masyarakat. Menurutnya, Jumat Curhat bukan sekadar ruang untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga menjadi sarana bagi kepolisian untuk menyerap aspirasi dan mencari solusi bersama.

Permasalahan lain yang turut mencuat dalam dialog adalah sulitnya masyarakat mendapatkan tabung gas elpiji. Menanggapi hal tersebut, AKP Sukri Abdullah kembali mengambil langkah cepat dengan langsung menghubungi pihak terkait di hadapan warga.

Dari komunikasi tersebut, diperoleh informasi bahwa kelangkaan gas elpiji diduga dipengaruhi adanya pihak-pihak yang membawa tabung gas keluar dari wilayah Kota Parepare sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat mengalami gangguan.

“Kita sudah mendengarkan bersama langsung dari sumbernya. Diduga ada spekulan yang membawa tabung gas keluar dari Kota Parepare sehingga pemenuhan kebutuhan di Parepare mengalami gangguan atau bisa dikatakan langka. Saat ini pihak-pihak terkait sedang menggagas pembentukan satgas pencegahan dalam waktu secepatnya. Saya harap jawaban ini dapat menjawab kekhawatiran kita bersama,” jelasnya.

Tak berhenti sampai di situ, persoalan tiang lampu penerangan jalan yang rusak di lorong pemukiman juga langsung ditindaklanjuti. AKP Sukri Abdullah menghubungi Dinas Penerangan Jalan dan hasil komunikasi tersebut disampaikan langsung kepada warga bahwa kerusakan lampu penerangan akan segera dibenahi.

“Setidaknya, dalam waktu secepatnya tiang lampu kita itu akan segera dibenahi. Alhamdulillah, ini sangat luar biasa. Masukan dan permasalahan dapat kita tuntaskan. Saya akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, semoga harapan masyarakat dapat segera terwujud,” pungkas Kapolsek.

Kegiatan Jumat Curhat berlangsung penuh antusias. Warga terlihat aktif menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, sementara Kapolsek Ujung meresponsnya secara langsung melalui komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

Kegiatan yang menjadi wadah komunikasi antara masyarakat dan kepolisian tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, berakhir sekitar pukul 10.39 Wita.

Duduk Bareng Warga RT 02, Wakpolsek: Jaga Keamanan, Cegah Kebakaran, Tertib di Jalan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Polsek Kawasan Pelabuhan Polres Parepare kembali menggelar program Jumat Curhat. Kali ini sasarannya warga RT 02 RW 02, Kelurahan Kampung Pisang.

Kegiatan berlangsung dengan suasana santai. Polisi tidak datang membawa orasi, melainkan duduk bersama warga untuk mendengar langsung keluhan dan masukan terkait situasi keamanan di lingkungan sekitar pelabuhan.

Wakil Kepala Polsek Kawasan Pelabuhan, IPTU Sunarya, hadir memimpin kegiatan tersebut. Ia didampingi Bhabinkamtibmas Aipda Abbas. Kehadiran keduanya menjadi jembatan komunikasi antara kepolisian dengan masyarakat pesisir.

Dalam forum itu warga menyampaikan berbagai hal. Mulai dari keamanan lingkungan saat malam hari, lalu lintas keluar masuk pelabuhan, hingga potensi gangguan kamtibmas di sekitar permukiman.

Selain mendengarkan aspirasi, polisi juga menyampaikan dua imbauan penting. Mengingat wilayah Kampung Pisang merupakan kawasan padat penduduk dan dekat pelabuhan, IPTU Sunarya mengingatkan warga agar waspada bahaya kebakaran.

“Musim kemarau dan banyaknya instalasi listrik di rumah warga harus jadi perhatian. Pastikan kompor dimatikan, colokan cabut kalau tidak dipakai, dan siapkan alat pemadam sederhana,” imbaunya.

Imbauan kedua terkait tertib berlalu lintas. Aktivitas bongkar muat di kawasan pelabuhan membuat arus kendaraan cukup padat. Warga diminta mematuhi rambu, menggunakan helm bagi pengendara roda dua, dan tidak parkir sembarangan di badan jalan.

“Keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Pelan-pelan, utamakan pejalan kaki, dan jangan berkendara sambil main HP,” tambah IPTU Sunarya.

IPTU Sunarya menegaskan, kepolisian tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan warga. Sinergi dinilai penting agar wilayah hukum Polsek Kawasan Pelabuhan tetap kondusif.

“Jumat Curhat ini ruang kita untuk saling mendengar. Apa yang menjadi keresahan warga akan kami catat dan tindaklanjuti. Tujuannya satu, menciptakan rasa aman,” lanjutnya.

Sementara itu, Aipda Abbas selaku Bhabinkamtibmas juga mengajak warga RT 02 RW 02 aktif memberikan informasi jika melihat hal mencurigakan. Nomor kontak Bhabinkamtibmas disebut bisa dihubungi kapan saja.

Warga menyambut baik kegiatan ini. Forum tatap muka dianggap efektif karena keluhan bisa disampaikan langsung tanpa prosedur berbelit.

Program Jumat Curhat merupakan agenda rutin Polri untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat. Di wilayah hukum Polres Parepare, kegiatan serupa terus digencarkan di berbagai kelurahan, khususnya yang berbatasan langsung dengan kawasan pelabuhan.

*Humas Polres Parepare*

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Tambah Pasokan LPG 3 Kg hingga 30 Persen di Sulawesi Selatan

0

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM  – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menambah penyaluran LPG 3 Kg hingga 30 persen dari rata-rata penyaluran harian di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan. Penambahan pasokan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan LPG 3 Kg di tingkat pangkalan.

Extra dropping diberikan dengan mempertimbangkan perkembangan konsumsi dan kondisi stok di masing-masing wilayah. Dengan tambahan tersebut, pasokan dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan penguatan lebih cepat.

Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan penambahan pasokan merupakan bagian dari langkah Pertamina menjaga kelancaran distribusi LPG 3 Kg di tengah dinamika permintaan.Junat (12/09/26)

“Kami melakukan extra dropping hingga 30 persen dari rata-rata penyaluran harian untuk memperkuat pasokan di wilayah yang membutuhkan. Penyaluran kami sesuaikan dengan kondisi lapangan agar LPG dapat lebih cepat diterima di tingkat pangkalan,” ujar Lilik.

Selain menambah pasokan, Pertamina memantau kondisi distribusi dari titik suplai hingga pangkalan. Evaluasi dilakukan berdasarkan perkembangan stok dan kebutuhan sehingga penguatan pasokan dapat diberikan secara tepat pada wilayah yang membutuhkan.

Pertamina mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian LPG secara berlebihan. Masyarakat diharapkan membeli sesuai kebutuhan serta memperoleh LPG 3 Kg melalui pangkalan resmi.

“Pasokan terus kami perkuat, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan panic buying. Gunakan LPG secara bijak dan belilah sesuai kebutuhan. Jika menemukan kendala atau indikasi pelanggaran, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Customer Solution (PCS) 135,” tutup Lilik.

Media Contact:
Lilik Hardiyanto
Area Manager Communication, Relation, & CSR
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare