PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Manager Kessi Pute FC yang juga anggota DPRD dari dapil bacukiki barat Sappe percaya dan yakin keterpilihan Ahmad Arbi untuk memimpin Askot PSSI kota Parepare Bisa semakin jaya, karena menurut Sappe melihat pengalaman Ardi yang memang selama ini sudah tidak diragukan lagi Trak recordnya.

“Pastinya askot Parepare juga sudah melakukan pemilihan ketua baru. Alhamdulillah yang terpilih ini Bapak Ahmad Arbi dari anggota kesatuan Brimob. Kami mempercayai beliau, dan meyakini bahwa memang beliau sudah malang melintang di persepakbolaan kota Parepare, dan sudah memperlihatkan bahwa dalam ketentuan untuk mengurus bola itu dari harus mengorbankan tiga hal. Mengorbankan materi, mengorbankan waktu, dan tentunya mengorbankan perasaan. dan mudah-mudahan bisa bersinergi dengan pemerintah.” Harap Sappe.

Sekedar di ketahui, Secara aklamasi Ahmad Arbi Agus dan Ardiansyah Arifuddin terpilih sebagai ketua dan wakil ketua periode 2024-2028, pada Kongres Luar Biasa Askot PSSI Parepare, yang dilaksanakan di Auditorium BJ Habibie, kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Ahad. (29/12/24).

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Anggota Badan Anggaran DPRD kota Parepare yang juga ketua Fraksi Partai Gerindra belum lama ini lewat program Obras radio mesra mengatakan tanggal 6 kemarin secara nasional program MBG (Makan Bergizi Gratis) itu sudah dimulai maupun sifatnya uji coba secara nasional.

“Dan di Sulawesi Selatan cuma ada satu ditunjuk daerah takalar. Kalaupun ada daerah-daerah seperti Makassar, itu melaksanakan karena berdasarkan anggaran yang sudah disediakan. Khusus untuk kita di kota Parepare, kalau jumlah yang kita mau beri MBG (Makan Bergizi Gratis) itu sudah ada, tapi yang belum adalah penempatan anggaran belum ada.” Kata Dr. Kamaluddin.

Lanjut Legislator dari dapil ujung ini, Salah juga kalau menganggarkan sementara tidak ada anggaran, walaupun pintu masuknya sudah buka, tapi DPRD tetap menunggu petunjuk teknis.

“Ada beberapa arahan arahan dari badan gizi nasional, itu kita sudah saksikan sendiri di berbagai daerah, dilakukan, itu juga menjadi perhatian di daerah terutama kota Parepare untuk melaksanakan seperti yang dilaksanakan di beberapa daerah. Untuk MBG di kota Parepare kita tetap menunggu petunjuk teknis untuk pelaksanaannya siap untuk dilaksanakan.” Jelas Dr. Kamaluddin .

Senada Kepala Dinas Pendidikan kota Parepare HM Makmur mengungkapkan untuk di parepare uji coba secara menyeluruh untuk sekolah itu belum. Karena anggarannya belum ada, belum tahu pengelolanya, dan penyedianya siapa yang ditunjuk oleh badan gizi nasional.

“Untuk di Sulawesi Selatan itu, uji cobanya berjalan di Takalar. Untuk kita di parepare uji coba secara menyeluruh untuk sekolah itu belum. Karena anggarannya belum ada. Kami belum tahu pengelolanya, dan penyedianya siapa yang ditunjuk oleh badan gizi nasional. Karena badan gizi nasional ini akan melakukan seleksi siapa penyedia, siapa pengelola, siapa pengawas.” Jelas Makmur

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, menegaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi bukan merupakan kewenangan Kementerian Pertanian (Kementan), melainkan dilakukan oleh BUMN Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Penegasan ini disampaikan Fadjry untuk meluruskan sejumlah pemberitaan di media massa yang keliru.

Menurut Fadjry, Kementan hanya bertugas mengatur kebijakan alokasi pupuk bersubsidi, sementara distribusinya dilaksanakan langsung oleh PIHC kepada distributor dan kios resmi di tingkat lapangan. “Pupuk bersubsidi disalurkan oleh PIHC, dan petani dapat menebusnya secara langsung di kios sesuai mekanisme yang telah ditentukan,” jelasnya.

Sebagai birokrat yang sudah lama juga di bidang pertanian, Fadjry mengatakan kebutuhan alokasi setiap daerah telah ditetapkan melalui sistem eRDKK.

Pada lain pihak, Direktur Pemasaran PIHC, Tri Wahyudi Saleh, juga menambahkan bahwa selama ini pihaknya telah menyebarkan pupuk bersubsidi pada seluruh petani di Indonesia yang telah tercatat sebagai penerima bantuan. Tri menambahkan alokasi dan distribusi pupuk subsidi semakin baik dari tahun ke tahun.

“Kami telah membuat sistemnya, dan alhamdulilah proses distribusinya pun kita terus sempurnakan. Selama ini Kementan menetapkan alokasinya, PIHC mendistribusi,” tegas Tri.

Tri juga menekankan bahwa alokasi pupuk bersubsidi diputuskan oleh Presiden bersama 12 kementerian terkait. Untuk tahun 2025, total alokasi subsidi mencapai Rp 46,8 triliun, dengan volume sebesar 9,55 juta ton. Alokasi ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan yang mendapatkan 922 ribu ton atau senilai Rp 4,1 triliun.

Berdasarkan Keputusan pemerintah, alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut Jawa Timur 1,88 juta ton (Rp 8,87 triliun), Jawa Tengah 1,38 juta ton (Rp 6,74 triliun), Jawa Barat 1,10 juta ton (Rp 5,33 triliun), Sulawesi Selatan 922 ribu ton (Rp 4,1 triliun), Lampung 812 ribu ton (Rp 4,21 triliun), dan Sumatera Utara 517 ribu ton (Rp 2,56 triliun).

Kepala. Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moch Arief Cahyono mengimbau berbagai pihak agar distribusi pupuk bersubsidi tidak dipolitisasi. “Pupuk bersubsidi adalah program strategis pemerintah untuk mendukung sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kami berharap isu ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” ujar juru bicara Kementan.

Arief menambahkan tidak mungkin distribusi pupuk bersubsidi dihentikan hanya karena alasan politis, seperti pemilu, pilpres ataupun pilkada. Pemerintah juga memastikan tambahan alokasi pupuk berlaku merata di seluruh Indonesia.

“Pemerintah, melalui peningkatan alokasi pupuk bersubsidi, menunjukkan komitmen serius terhadap sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tutup Arief.