28 C
Pare-Pare
Jumat, November 6, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 300

Ketua DPRD Harap Pemerintah Tetap Pada Aturannya, Masyarakat Juga Tidak Tercederai

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir  M. si me gatakan lewat program Obras belum lama ini bagaiman mencari  jalan keluar tanpa menimbulkan sesuatu yang bisa mencederai stabilitas kota parepare, hasilnya dipertemukan antara peraturan yang dipedomani oleh pemerintah dengan kemampuan masyarakat.

“Jadi di situ solusinya, pemerintah tetap pada aturannya, masyarakat juga tidak tercederai. banyak cara, disuruh cicil yang tidak memberatkan mereka, supaya tidak ada korban. Artinya pemerintah juga mungkin tetap pada aturan on the track, masyarakat juga tetap bisa menggunakan fasilitas itu.” kata Kaharuddin

Lanjut H. Kaharuddin, ada rapat dengan forkopimda,  nanti dirinya  mencoba untuk mengusulkan karena persoalan pemerintah juga kadang pemerintah kan tidak boleh juga wibawanya turun cuma karena persoalan aturan tetapi aturan apapun yang dibuat pasti ada kebijakan di dalamnya.

“ini kita mau di wilayah ini, yang kita mau mainkan, artinya pemerintah juga termasuk DPR, tidak tercederai, kemudian masyarakat juga tetap masih bisa menggunakan. Sisa teknis. yang kita mau lakukan ini. Mudah-mudahan bisa ada solusi dan saya kan salah satu agenda nanti yang saya sampaikan di dalam rapat forkopimda.” Terang Kahar

Dukung Program Unggulan Wali Kota-Wawali, Pemkot Parepare Kolaborasi BPJS Naker Verifikasi-Validasi Pekerja Rentan untuk Asuransi

0

PAREPARE — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare memimpin rapat koordinasi terkait Asuransi Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Kota Parepare 2025.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun, didampingi Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud Bappeda Syarifullah, diikuti oleh Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja Parepare, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Parepare, serta para SKPD dan stakeholder terkait di ruang rapat Bappeda, Jumat, 28 Februari 2025.

Kepala Bappeda Zulkarnaen dalam rapat mengungkapkan, Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, Tasming Hamid-Hermanto adalah menjadikan Parepare Kota Terbaik Sejahtera dan Maju.

Visi itu secara operasional telah dijabarkan dalam 18 program unggulan yang salah satunya adalah program gratis BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Dari 18 program unggulan ini beberapa di antaranya akan diimplementasikan tahun 2025 termasuk Asuransi Pekerja Rentan. Program Asuransi bagi Pekerja Rentan telah dimulai sejak 2024 dengan jumlah peserta sekitar 783 orang. Dan untuk tahun 2025 rencananya jumlah peserta akan ditingkatkan,” ungkap Zulkarnaen.

Dinas Tenaga Kerja Parepare bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan verifikasi terhadap data kemiskinan ekstrem 2024 yakni sebanyak 793 orang, dan ditemukan hanya sekitar 495 orang yang memenuhi syarat untuk diasuransikan. Jumlah ini masih jauh dari target yang direncanakan.

“Karena itu rapat koordinasi ini penting untuk mendiskusikan alternatif-alternatif lain untuk memenuhi target kepesertaan Asuransi Ketenagakerjaan 2025. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap data P3KE 2024 yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK,” kata Zulkarnaen.

Zulkarnaen berharap, verifikasi dan validasi ini dapat terlaksana dengan baik jika ada kerja sama kolaborasi antara Bappeda, Disnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan terutama para Lurah.

Kejaksaan Negeri Parepare Gelar Penerangan Hukum di Bacukiki

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kejaksaan Negeri Parepare menggelar penerangan hukum di aula kantor kecamatan Bacukiki pada Rabu (26/03/25). Kegiatan ini mengangkat tema pemberantasan tindak pidana korupsi, pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan program jaksa garda desa atau kelurahan beserta aplikasinya.

Acara yang dibuka oleh camat Bacukiki Sahar dihadiri oleh Kejari Parepare Abdillah, kasi Intel Sugiarto, para lurah dan staf kecamatan. Dalam sambutannya, Kejati Abdillah Parepare menyampaikan harapan dapat mewakili institusi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait Aplikasi Garda Kelurahan.

“Aplikasi garda kelurahan ini, merupakan aplikasi yang diciptakan untuk memudahkan aparat kelurahan yang mengelola keuangan. Bagaimana nantinya, dalam pengelolaan keuangan tersebut, tingkat pelaporannya disamakan dengan aplikasi dengan kementerian desa. Jadi untuk penegasan itu, memang itulah tujuan utama kami, bahwa apa yang menjadi permasalahan hukum di kelurahan tersebut, yang sudah kita tampung. selama ini. Sehingga kami meneruskan kepada pimpinan di kejaksaan agung, dan kejaksaan agung memberikan aplikasi tersebut untuk seluruh Indonesia. Makanya dari kota Parepare, kami juga berkolaborasi dengan mereka, untuk bagaimana pendampingan pembuatan pengelolaan keuangan ini bisa berhasil untuk semua kecamatan yang ada di kota Parepare.” Terang Abdillah.

Kasih Intel kerja di Parepare Sugiarto selaku materi menjelaskan, peran kejaksaan dalam pendampingan melalui aplikasi jaksa garda desa / kelurahan. Sugiarto memaparkan fitur-fitur inovatif aplikasi tersebut yang meliputi sistem pelaporan digital, monitoring dana desa secara real Time, dan layanan konsultasi online dengan jaksa pendamping

Perum Bulog cabang parepare Siapkan Langkah Antisipasi Kebutuhan Warga

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM.- Menjelang bulan suci Ramadan, Perum Bulog cabang parepare telah mempersiapkan sejumlah langkah antisipasi, guna mengatasi potensi lonjakan permintaan khususnya minyak goreng. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta menjaga stabilitas harga di pasar.

Pimpinan cabang Perum bulog parepare Muhammad Junaidi, mengungkapkan salah satu strategi yang diambil dengan menyelenggarakan pasar murah bekerja sama dengan dinas terkait.

“Untuk minyak kita stok yang kita kuasai ada dua jenis. Minyak kita yang DMO dan minyak komersil. Stok per hari ini minyak kita kurang lebih 4000 liter jumlahnya, akan bertambah di minggu depan.” Kata Junaidi.

Sementara untuk minyak premium, bolug punya persiapan kurang lebih 15.000 liter untuk persiapan

“Untuk minyak premium kami, ada stok kurang lebih 15.000 liter untuk persiapan. Kami untuk minyak sendiri pasar murah tetap kita lakukan bekerja sama dengan dinas terkait sembari Kita juga melakukan pengawasan kepada outlet kita untuk tetap menjual sesuai dengan HET. Terang  Junaedi

Pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh minyak dan bahan pokok lainnya dengan harga yang terjangkau selama Ramadan. Selain itu, bulog juga akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap outlet-outlet Bulog untuk memastikan bahwa penjualan tetap mengikuti harga eceran tertinggi yang telah ditentukan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Siap Layanan Pengadilan Agama Di Mall Pelayanan Publik

0

REPARE, RADIOMESRA. COM – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPST) terus berbenah dengan berbagai upaya mengintegrasikan layanan untuk kemudahan masyarakat Parepare dalam berbagai kepengurusan perijinan di mall pelayanan publik.(MPP) kota parepare.  Hal tersebut di sampaikan kepala Dinas PMPST pada tim liputan jelajah kota radio mesra Jumat (28/02/25).

“Sebagaimana tujuan daripada mall pelayanan publik mendekatkan layanan publik kepada masyarakat melalui, sebagai upaya integrasi layanan dan memudahkan masyarakat dalam menjangkau layanan publik pemerintah.’ kata Hj. Sitti Rahma Amir.

Lanjut Rahma, kini Di MPP hadir layanan pengadilan agama yang siap memberikan informasi terkait syarat berperkara pengadilan agama.

“Alhamdulillah layanan pengadilan agama telah hadir di mall pelayanan publik dinas penanaman modal pelayanan kepada satu pintu yang dalam sementara waktu akan memberikan informasi terkait syarat berperkara pengadilan agama perihal gugat cerai isbat nikah penetapan ahli waris dispensasi hukum asal-usul anak hak asuh anak izin poligami gugat waris hal ini dapat melalui pendaftaran online di elektronik justice system yang informasi dan bagaimana menggunakan aplikasi tersebut itu dapat kita ketahui melalui mall pelayanan publik dinas penanaman modal pelayanan.” Ungkap Hj. Rahma

Ketua DPRD Harap Ada Kelonggaran Bagi Penjual Pare Beach

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir tetap berharap pemerintah tetap memberikan kelonggaran pada penjual yang berada di kawasan Parebeach senggol. Hal tersebut di ungkapkan Politisi Golkar tersebut pada program Obras Jumat (28/02/25).

“Kalau bisa diberi kelonggaran kepada penjual di sana, Kalau tidak mampu bayar, solusinya bisa dicicilkan. Jangan sampai gara-gara tidak mampu membayar, disuruh keluar, Ini bahaya. Bahayanya, kalau ini sempat viral, naik di televisi, bisa rusak kita semua, staf pemerintah, termasuk DPR.  Kalau saya mencari solusinya, diberi kesempatan mereka, kalau tidak bisa bayar 3 kali, kasih 5 atau 6 kali, yang penting bisa penuhi dalam satu tahun itu diberi pembayaran selunak-lunaknya itu atau masih bisa dipertimbangkan.” Kata Kaharuddin Kadir.

Legislator Dapil Soreang ini berharap kehadiran pemerintah dalam tidak menyusahkan masyarakat. Karena pemerintahan dalam rangka memfasilitasi masyarakat memberi pelayanan itu hakikat pemerintahan.

“Banyak kejadian di daerah-daerah lain, nanti viral, kalau bisa undang lagi kasih ketemu semua kemarin itu suratnya pak sekda, memberi ultimatum. 7 orang ini kalau dipaksakan  harus keluar bukan 7 orang kita lawan pemerintah, tapi banyak orang bersimpatik. yang jelek nanti ini pemerintahan apalagi Walikota baru nanti kesannya tidak bagus saya yakin TSM selaku walikota tidak mungkin mengambil kebijakan seperti itu, setelah tanggal 3 Kami akan adakan pertemuan dengan walikota, nanti kalau bisa ambil jalan sebijaknya terkait masalah di pare beach.” Terang Kaharuddin

Bappeda Parepare Gelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Lomba Inovasi 2025

0

Bappeda Parepare Gelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Lomba Inovasi 2025

PAREPARE — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare melaksanakan rapat koordinasi untuk persiapan pelaksanaan penilaian Lomba Inovasi 2025.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Litbang Bappeda Andi Pangurisan Walinono, dihadiri oleh para inovator dari beberapa SKDP, di ruang rapat Bappeda, Rabu, (26/02/25).

Rapat tidak hanya membahas persiapan Lomba Inovasi tingkat Kota, tapi juga menuju Innovative Goverment Award (IGA) Award di tingkat nasional.

Kepala BPN Kota Parepare Bantah Negara Akan Kuasai Tanah Warga Jika Tidak Di Sertifikat

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional.(BPN) kota Parepare Ridwan Nurcahyo membantah negara akan menguasai tanah warga jika sampai batas akhir pengurusan sertifikat digital masyarakat belum melaporkan ke BPN untuk di sertifikasi digital. Hal tersebut di sampaikan Ridwan Saat hadir menjadi Nara sumber di ngopi berjamaah Jumat (22/02/25)

“Untuk pertanyaan tentang hal itu, sebenarnya memang yang kurang jelas dimaksud oleh aturan itu adalah bukan tidak berlaku lagi, tapi tidak digunakan sebagai tidak lagi menjadi satu-satunya dasar. Jadi ketika nanti tahun depan harus dilengkapi lagi, dengan misalnya dengan penguasaan fisik atau surat dari lurah. Sama sekali tidak ada perampasan oleh negara, tidak akan menjadi tanah negara.

Ridwan pun mengimbau jika ada warga yang masih memiliki dokumen letter C atau lainnya segera untuk di sertifikasi agar Aman

“tapi di satu sisi, seandainya bapak ibu punya surat itu, segera sampaikan untuk segera kita sertifikatkan. Tentu merasa aman, dan nyaman, karena ketika di sertifikatkan di kantor yang akan tersimpan juga di pusat insya Allah akan mengurangi pihak-pihak yang ingin masuk.” Harap Ridwan.

Sekedar di ketahui Memasuki awal tahun 2025, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mengeluarkan pengumuman penting bagi seluruh masyarakat Indonesia yang masih memiliki dokumen kepemilikan tanah seperti Letter C, Petuk D, Girik, Ketitir, dan Verponding.

Dokumen-dokumen tersebut tidak akan berlaku lagi sebagai alat bukti kepemilikan tanah mulai 2 Februari 2026. Untuk mengantisipasi hal ini, masyarakat diberikan kesempatan selama satu tahun, hingga akhir 2025, untuk mengurus perubahan dokumen lama tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Kejari Musnahkan Obat Ilegal Hasil Sitaan

0

PAREPARE,  RADIOMESRA. COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Parepare melaksanakan pemusnahan barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di aula Kejari Kota Parepare pada Rabu (26/02/25).

Barang bukti yang dimusnahkan berupa obat-obatan ilegal hasil sitaan dari sebuah apotek yang beroperasi tanpa izin resmi.

Acara pemusnahan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, HM Husni Syam, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Parepare, Andi Musyafir, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Balai POM.

Pada media  Kepala Kejari Kota Parepare, Abdillah mengatakan Kejaksaan negeri Parepare melakukan eksekusi barang-barang rampasan dengan cara pemusnahan.

“Kejaksaan negeri Parepare melakukan eksekusi barang-barang rampasan dengan cara pemusnahan. Di mana barang rampasan yang dimusnahkan ini, terdiri dari obat-obatan farmasi, yang beberapa bentuk tablet dan bentuk kapsul. Jadi perkara yang kita musnahkan hari ini barang bukti yang kita musnahkan hari ini merupakan barang rampasan dari satu perkara pelanggaran yang di sidik oleh balai POM.” Ungkap Abdillah

Kepala Kejari Kota Parepare, Abdillah, memimpin langsung proses pemusnahan barang rampasan tersebut. Sebanyak 16.870 butir obat, 8 botol sirup, dan 76 tube krim dari delapan jenis obat farmasi dihancurkan dalam kegiatan tersebut.

Kajari Abdillah pun mengimbau kepada masyarakat yang sebelum membeli obat untuk melihat dulu izin apotek.

Ketua DPRD kota Parepare Soroti Harga Tenan Festival Ramadan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir M.Si menyoroti tingginya biaya yang di patok panitia penyelenggara event ramadan yang menggelar kegiatan di lapangan Andi Makkasau Parepare. Hal tersebut di sampaikan politisi Golkar Parepare ini pada program Obras Selasa (25/02/25).

“Kita ini mau membangkitkan UMKM, tapi tidak mencekik. Kalau UMKM disuruh sanggup atau tidak, pasti sanggup. Tapi salah satu  pembinaan pembinaan UMKM itu bagaimana mensupport tanpa membebani. Termasuk  sebentar rapat forkopimda,  nanti saya sampaikan, saya sudah telepon juga dinas pemuda olahraga dan pariwisata, ada laporan katanya 7 sampai 8 juta tapi saya tidak tahu apa betul kalau itu yang terjadi.” Ucap Kaharuddin.

Menurut ketua Harian Golkar Parepare ini, nilai pendaftaran itu tidak tidak boleh karena  namanya pembinaan UMKM diberi ruang, UMKM untuk menampilkan kreasinya di bulan Ramadan, kalau di bebani sewa yang cukup tinggi pasti harga yang ditawarkan juga dinaikkan dalam rangka menutupi itu. maka tujuannya tidak tercapai.

“kalau memang mencekik orang, terpaksa orang masuk, lebih baik jangan dilakukan. Yang penting diberi ruang masyarakat, silakan digunakan sekitar cu lama tanpa pembayaran. dan lain sebagainya. Coba seperti yang ada di taman mattirotasi, taman aisa itu lebih murah di tempat lain. Artinya tidak kelihatan konsistensinya pemerintah di dalam melayani UMKM ini. Bisa nanti orang bilang ini aja yang komersialisasi padahal kita gunakan aset Pemda. Cukup tendanya kita sewa, tendanya itu 300.000 per hari, berarti 30 hari atau 100.000 per hari berarti sekitar 3 juta. Kalau sekitar 8 juta hampir 300.000 per hari coba kalau kita rata-rata kan pendapatan UMKM 1 hari.” Terang Kaharuddin.

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare