25.9 C
Pare-Pare
Sabtu, Oktober 24, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 26

Paripurna Perubahan APBD 2026 Parepare: Fraksi Kerabat Soroti Target PAD, Gerindra Desak Kepastian Dana Transfer

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Senin (21/09/26).

Dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, total pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp933,36 miliar lebih, meningkat sebesar Rp68,0 miliar (7,86%) dibandingkan APBD Pokok. Sementara itu, total belanja daerah membengkak menjadi Rp1,18 triliun lebih, atau meningkat sebesar Rp130,16 miliar (14,65%).

Fraksi Kerabat: Target PAD Harus Realistis, Jangan Bebani Masyarakat Kecil

Juru Bicara Fraksi Kerabat, Sappe, S.H., menyampaikan bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik sebesar Rp18,6 miliar (6,03%) menjadi Rp319,42 miliar lebih harus diikuti dengan strategi pencapaian yang terukur dan realistis.

“Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa target PAD tidak hanya bersifat administratif dalam dokumen anggaran, tetapi benar-benar didukung oleh potensi penerimaan yang jelas, sistem pemungutan yang efektif, peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi, serta optimalisasi aset daerah,” tegas Sappe, S.H.

Fraksi Kerabat juga mewanti-wanti agar peningkatan PAD tidak dibebankan kepada warga kecil. “Kami meminta agar peningkatan PAD tidak dilakukan dengan pendekatan yang berpotensi menambah beban masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan pelaku UMKM,” tambahnya.

Terkait belanja modal yang naik menjadi Rp144,76 miliar, Fraksi Kerabat menekankan agar setiap alokasi benar-benar diarahkan pada sarana-prasarana yang dibutuhkan publik, bukan sekadar mengejar persentase serapan anggaran. Selain itu, penggunaan SiLPA sebesar Rp87,10 miliar juga diharapkan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran sesuai kriteria keadaan darurat atau luar biasa.

Fraksi Gerindra: Tekankan Transparansi Dana Transfer dan Kepastian Insentif Rp3 Miliar

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Dr. H. Kamaluddin Kadir, menyatakan bersedia melanjutkan pembahasan Ranperda Perubahan APBD TA 2026 ke tingkat berikutnya, namun memberikan sejumlah catatan strategis, terutama terkait kejelasan belanja dan penerimaan dana transfer.

Kamaluddin menyoroti total belanja daerah sebesar Rp1,18 triliun dan mempertanyakan kepastian masuknya sejumlah insentif daerah serta alokasi dana transfer pusat.

“Jumlah belanja kita di angka Rp1,18 triliun. Kemarin kita mendengarkan kita mendapatkan hadiah/insentif Rp3 miliar, namun saya belum melihat angka Rp3 miliar ini apakah sudah masuk atau belum. Jika belum, tolong dimasukkan agar belanja dan penggunaannya sesuai dengan yang disepakati,” ujar Dr. H. Kamaluddin Kadir.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga meminta penjelasan detail dari Pemerintah Kota terkait alokasi DAU Tambahan sebesar Rp4 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) hingga tahun 2024 sebesar Rp9,7 miliar, serta skema penyaluran tambahan Treasury Deposit Facility (TDF) di Kementerian Keuangan.

“Penjelasan ini sangat penting agar kita mengetahuinya secara bersama-sama. Kami berharap penyusunan Perubahan APBD 2026 ini benar-benar terukur, selaras dengan RPJMD, serta dilengkapi instrumen pengendalian dan evaluasi kebijakan yang efektif,” pungkas Kamaluddin.

DPRD Parepare Gelar Paripurna Ranperda APBD-P 2026: Gemoi Soroti Realisasi Belanja, Nasdem dan Golkar Dorong Efisiensi

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (21/09/26).

Dalam rapat paripurna tersebut, fraksi-fraksi di DPRD memberikan serangkaian catatan kritis, evaluasi, hingga dukungan terhadap arah kebijakan perubahan anggaran Pemerintah Kota Parepare.

Juru Bicara Fraksi Gelombang Amanat Demokrasi (Gemoi), H. Asy’ari Abdullah, menegaskan bahwa perubahan APBD bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen kebijakan yang elastis dan adaptif. Fraksi Gemoi memberikan beberapa catatan evaluatif penting terkait capaian keuangan daerah pada akhir semester pertama.

“Realisasi belanja daerah baru mencapai Rp451 miliar atau 45,06 persen dari pagu Rp888,74 miliar. Angka ini belum ideal karena mestinya menembus minimal 50 persen, atau terdapat kekurangan sekitar Rp43,86 miliar,” ujar H. Asy’ari Abdullah.

Ia menambahkan, capaian belanja modal justru sangat mendesak untuk dicermati karena baru terealisasi sebesar Rp0,92 miliar atau 1,75 persen dari pagu Rp52,37 miliar. Sementara dari sisi pendapatan, realisasinya mencapai Rp417 miliar atau 48,20 persen dari pagu Rp865 miliar. Fraksi Gemoi mendesak Pemkot Parepare menyusun roadmap percepatan yang terukur, melakukan digitalisasi retribusi parkir tepi jalan umum, serta memperluas basis penerimaan guna mencegah kebocoran anggaran.

Sementara itu, Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh juru bicaranya, H. Asmawati, menyampaikan pemahaman bahwa perubahan APBD merupakan penyesuaian terhadap dinamika kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat sebagaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019.

“Kami menyambut baik upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pendapatan daerah. Peningkatan alokasi belanja modal dan penyesuaian belanja operasi diharapkan dapat memperkuat pembiayaan pembangunan, meningkatkan efisiensi, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ungkap H. Asmawati.

Fraksi Nasdem juga mendukung dialokasikannya Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kesiapsiagaan keadaan darurat, serta mencermati pemanfaatan SiLPA untuk kesinambungan program serta pengeluaran pembiayaan yang diarahkan pada pembayaran kewajiban pokok utang daerah secara tertib dan akuntabel.

Pandangan senada juga menjadi perhatian dari Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Hamran Hamdani, yang menekankan pentingnya komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif agar pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dapat melahirkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, transparan, serta berorientasi pada terwujudnya visi pembangunan Kota Parepare yang sejahtera dan maju.

Seluruh fraksi berharap Sinergi dan komunikasi antara DPRD dan Pemkot Parepare terus diperkuat selama proses pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2026 berlangsung.

Respon Laporan Kebakaran Lahan, Personil Gerak Cepat Ke TKP, Bantu Pemadaman Bersama Damkar dan Warga Setempat

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Merespons laporan kebakaran lahan, personel Polsek Ujung Polres Parepare bergerak cepat mendatangi lokasi dan membantu proses pemadaman bersama petugas Damkar dan warga, Senin (21/09/26).

Kebakaran terjadi sekitar pukul 12.40 Wita di lahan kosong milik salah satu warga seluas kurang lebih satu hektare, yang ditumbuhi alang-alang dan pepohonan kering di Jalan Andi Mappangara RT 003/RW 003, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

Informasi kebakaran diterima personel Intelkam Polsek Ujung yang saat itu tengah melaksanakan patroli wilayah dalam rangka antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Informasi tersebut kemudian diteruskan ke Mako Polsek Ujung untuk segera ditindaklanjuti.

Dipimpin Ps. Ka SPK I Aiptu Juanda bersama piket fungsi, personel Polsek Ujung langsung menuju lokasi. Setibanya di TKP, polisi langsung melakukan upaya pemadaman bersama 15 personel Damkar menggunakan empat unit mobil pemadam, satu unit armada penampungan air milik PDAM, serta warga sekitar yang juga melakukan upaya pemadaman.

Hasil dari respon cepat dan kerja sama seluruh pihak, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 13.30 Wita. Diketahui, tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian materiil dalam kejadian tersebut.

Salah seorang warga, Hasruddin (51), menuturkan bahwa api diduga berasal dari sekitar samping Masjid dan kemudian dengan cepat melebar ke arah utara akibat hembusan angin. Kondisi tersebut bahkan sempat mengancam lokasi usaha perkayuan yang berada dekat dari titik kebakaran.

Kapolsek Ujung AKP Sukri Abdullah mengatakan, personelnya terus disiagakan untuk merespons setiap kejadian Karhutla sekaligus aktif melakukan patroli sebagai langkah pencegahan dini.

“Personel Polsek Ujung kita siagakan setiap saat untuk dapat dikerahkan membantu jika terjadi Karhutla. Kita juga aktif melakukan patroli wilayah sebagai upaya antisipasi dini, sebagai tindak lanjut atensi Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan terkait pencegahan Karhutla,” ujar AKP Sukri Abdullah saat memberikan keterangan.

Police Goes to School Parepare, Siswa SMP 8 Diingatkan soal Keselamatan

0

PAREPARE, RADIOMESRA..COM – Program Police Goes to School Parepare menyasar UPTD SMP Negeri 8 Parepare, Senin (21/09/26). Para siswa mendapat edukasi tentang pentingnya tertib berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan di jalan.

Edukasi disampaikan Iptu Sumiati, S.H. saat menjadi pembina upacara di sekolah yang berada di Jalan Lasangga Wekke’e, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki.

Jajaran Satlantas Polres Parepare yang ikut dalam Program Police Goes to School Parepare juga mengingatkan pelajar mengenai pentingnya menggunakan helm standar, memakai knalpot sesuai ketentuan, serta tidak mengutamakan kecepatan saat berkendara.

“Keselamatan harus menjadi kebiasaan sejak dini. Jangan sampai kecepatan atau keinginan terburu-buru membuat kita mengabaikan aturan dan risiko di jalan,” ujar Iptu Sumiati, S.H.

Selain keselamatan berkendara, siswa dan guru juga diperkenalkan dengan ETLE Handheld sebagai bagian dari penindakan pelanggaran lalu lintas.

Menurut Iptu Sumiati, pemahaman mengenai aturan perlu diberikan sebelum pelajar menjadi pengguna kendaraan bermotor secara aktif.

“Edukasi seperti ini penting agar siswa memahami bahwa tertib berlalu lintas bukan hanya karena ada petugas. Kesadaran itu harus tumbuh dari diri sendiri,” katanya.

Pengenalan tersebut diharapkan membuat pelajar memahami bahwa kepatuhan terhadap aturan tidak hanya diperlukan ketika ada petugas di jalan. Kesadaran berlalu lintas perlu tumbuh dari kebiasaan sehari-hari.

Penggunaan helm, kendaraan sesuai standar, serta perilaku berkendara yang aman menjadi bagian penting dalam membangun budaya tertib lalu lintas sejak bangku sekolah.

Melalui edukasi tersebut, pelajar diingatkan bahwa tertib berlalu lintas bukan sekadar menghindari pelanggaran, tetapi juga menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya’.

Wali Kota Tasming Serahkan Ranperda APBD-P 2026 ke DPRD Parepare, Target Selesai Akhir September

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar Rapat Paripurna Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Kota Parepare, Senin (21/09/26).

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Parepare, H. Kaharuddin Kadir, serta dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam pidato pengantarnya, Wali Kota Parepare, H. Tasming, menyampaikan bahwa pengajuan revisi anggaran ini berpedoman pada pasal pengelolaan keuangan daerah, di mana perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA-PPAS, pergeseran anggaran antarorganisasi maupun jenis belanja, serta penyesuaian Silpa tahun sebelumnya.

Wali Kota H. Tasming memaparkan secara rinci struktur Ranperda APBD Perubahan 2026. Dari sektor pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan naik menjadi Rp 319,42 miliar, atau bertambah sebesar Rp 18,16 miliar (naik 6,03%) dibandingkan anggaran pokok.

Sementara itu, komponen pendapatan transfer daerah bertambah sebesar Rp 49,88 miliar (naik 7,22%) sehingga nilainya menjadi Rp 613,42 miliar. Dengan demikian, total pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2026 ditargetkan mencapai Rp 933,36 miliar, bertambah Rp68,05 miliar atau naik 7,86% dari anggaran pokok 2026.

“Secara akumulasi, total anggaran belanja daerah dalam Ranperda APBD Perubahan 2026 ini disesuaikan menjadi sebesar Rp1.018,90 miliar,” papar H. Tasming.

Adapun rincian komponen belanja meliputi belanja operasi sebesar Rp865,13 miliar (berkurang Rp37,7 miliar), belanja modal yang meningkat signifikan menjadi Rp114,7 miliar (bertambah Rp92,38 miliar), serta Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tetap dialokasikan sebesar Rp5 miliar. Untuk pos penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun lalu tercatat sebesar Rp87,10 miliar.

Menutup penyampaiannya, Wali Kota H. Tasming menginstruksikan seluruh Kepala OPD untuk tetap berada di tempat dan siap mengikuti alur pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

“Saya berharap kepada seluruh pimpinan OPD agar tetap standby di Parepare selama pembahasan ini. Jika ada hal penting, segera koordinasikan dengan Sekda selaku Ketua TAPD agar proses pembahasan bersama Banggar DPRD berjalan maksimal sebelum batas akhir pada 30 September mendatang,” tegas H. Tasming.

Bukan Cuma Atur Lalu Lintas, Polisi Parepare Diminta Lebih Humanis kepada Pengendara

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM –  Di siplin pelayanan humanis Polres Parepare menjadi perhatian dalam pengarahan pimpinan kepada personel Satuan Lalu Lintas di halaman Mako Polres Parepare, Senin (21/9/2026).

Waka Polres Parepare Kompol Saharuddin, S.H., M.H., M.Si., didampingi AKP Dr. Rusdi Yunus, S.H., M.H., memberikan arahan terkait peningkatan disiplin personel, kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta kesiapan menghadapi arus lalu lintas di Kota Parepare.

Dalam pengarahan tersebut, disiplin personel tidak hanya menyangkut pelaksanaan tugas, tetapi juga penampilan dan kerapian. Anggota diminta memperhatikan seragam, rambut, serta sikap saat berada di lapangan.

Di sisi lain, pelayanan kepada pengguna jalan diarahkan agar semakin humanis. Personel diminta mengedepankan teguran edukatif saat menemukan pelanggaran, baik ketika melakukan pengaturan lalu lintas maupun saat patroli.

Pendekatan tersebut diharapkan membuat penegakan aturan tetap berjalan tanpa mengabaikan komunikasi yang baik dengan masyarakat.

“Pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara humanis dengan mengutamakan teguran yang edukatif,” menjadi salah satu penekanan dalam pengarahan tersebut.

Selain pelayanan, kesiapan menghadapi kepadatan kendaraan juga menjadi perhatian. Personel lalu lintas diminta mampu melakukan mitigasi kemacetan dan membaca potensi gangguan arus sebelum kondisi semakin padat.

Pengaturan lalu lintas karena itu tidak sekadar dilakukan ketika kemacetan telah terjadi. Kehadiran petugas di titik rawan diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran arus sekaligus memberikan rasa aman bagi pengguna jalan.

Kedisiplinan, kesiapan di lapangan, dan komunikasi humanis menjadi bagian yang saling berkaitan dalam meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas.

Dengan pendekatan tersebut, personel Satuan Lalu Lintas Polres Parepare diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas.

Tekan Angka Kekerasan dan Bullying, DP3A bersama TP PKK Parepare Bagikan Brosur Edukasi di Lapangan Makassau

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menunjukkan komitmennya dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan Forum Anak Kota Parepare, DP3A menggelar aksi pembagian brosur informasi dan edukasi di Lapangan Makassau, Kota Parepare, Ahad (20/09/26).

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP3A Kota Parepare, Hj. Cica Jamaluddin, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara langsung kepada warga yang tengah beraktivitas di pusat keramaian.

“Pembagian brosur hari ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Parepare melalui DP3A dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Besok, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian banner di tempat pelayanan umum yang tersebar di 22 kelurahan, empat kecamatan, puskesmas, hingga Mal Pelayanan Publik untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Cica.

Cica mengungkapkan, kekerasan seksual menjadi salah satu kasus terbanyak yang mendominasi di Kota Parepare. Karena itu, pihaknya memprioritaskan edukasi proteksi diri bagi perempuan dan anak. Warga yang membutuhkan perlindungan atau ingin melaporkan indikasi kekerasan dapat memanfaatkan DP3A maupun mendatangi langsung kantor UPTD PPA di Jalan Halik Sumpah Minangae.

Selain aksi lapangan, nomor layanan DP3A juga menjadwalkan program sosialisasi ke sekolah-sekolah di seluruh Kota Parepare untuk membentengi para siswa dari potensi kekerasan di lingkungan pendidikan maupun rumah.

Sementara itu, Ketua Pokja 1 TP PKK Kota Parepare, Hj. Sri Tanti Nasrah, menyambut positif kegiatan edukasi langsung ini. Menurutnya, sosialisasi di tengah warga yang sedang berolahraga pagi sangat efektif membuka kesadaran para orang tua.

“Edukasi ini sangat membantu para ibu. Di sekolah anak-anak diserahkan ke guru, sementara di rumah orang tua kerap sibuk. Padahal kasus kekerasan anak, khususnya bullying (perundungan) di sekolah, masih marak terjadi,” jelas Sri Tanti.

Ia turut menyoroti maraknya kasus perundungan yang melibatkan anak usia sekolah dasar serta pengaruh paparan konten negatif dari penggunaan gawai (gadget). Sri Tanti mengimbau para orang tua agar tidak melepas pengawasan begitu saja dan memperkuat pendekatan emosional serta spiritual kepada anak.

“Orang tua merupakan sumber kehidupan dan anak adalah wajah baru masa depan. Edukasi harus dimulai sejak usia dini agar kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan dapat dicegah,” tegasnya.

Dorong Inovasi Teknologi, HRC Part 2 Hadirkan Kompetisi Robotik Tingkat Pelajar, Mahasiswa, dan Komunitas

0

PAREPARE, RADIOMESRA..COM — Kompetisi robotik HBB Robotics Competition (HRC) Part 2 kembali digelar sebagai ajang unjuk gigi dan tempat belajar bagi para penggiat robotika. Berbeda dari kategori terbatas, kompetisi tahun ini dibuka secara umum untuk pelajar, mahasiswa, hingga komunitas.

Ketua Panitia HRC, Abriel Yosua Nathanael Leskona, menjelaskan bahwa pendaftaran terbuka untuk umum guna menggaet lebih banyak penggiat robotik dari berbagai wilayah untuk saling berbagi ilmu dan memperlihatkan hasil kreasinya.

“Kami membuka pendaftaran umum agar para penggiat robotika, baik pelajar, mahasiswa, maupun komunitas, bisa menampilkan kreasinya. Kegiatan ini juga menjadi tempat belajar karena pesertanya tidak hanya dari wilayah Ajatappareng saja. Persyaratannya cukup melampirkan kartu pelajar/KTM bagi siswa dan mahasiswa, atau kartu identitas diri bagi peserta dari komunitas,” ujar Abriel Yosua Nathanael Leskona Ahad (20/09/26)

Abriel menambahkan bahwa pihak panitia juga telah melakukan sosialisasi secara masif ke berbagai sekolah dan komunitas untuk menjaring peserta, termasuk calon peserta seperti Putri Rhamadani yang siap bersaing dalam ajang ini.

Sementara itu, Pembina HRC, Ir. Muhammad Syafaat, S.Kom., M.Kom., mengungkapkan bahwa HRC Part 2 merupakan kelanjutan dari suksesnya HRC edisi pertama pada tahun 2025 lalu. Setelah melakukan evaluasi dari pelaksanaan tahun sebelumnya, HRC tahun ini dibuat lebih terfokus pada dua cabang lomba utama.

“Perbedaan utama HRC Part 2 dibanding tahun lalu ada pada fokus kegiatannya. Berdasarkan evaluasi, animo peserta sangat besar pada cabang Robot Transporter dan Robot Sumo. Oleh karena itu, tahun ini kami berfokus pada dua cabang tersebut agar pelaksanaan teknis lomba bisa lebih optimal,” jelas Ir. Muhammad Syafaat, S.Kom., M.Kom.

Gagasan HRC yang diawali oleh komunitas robotik di Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (ITH) ini diharapkan dapat terus menjadi wadah berkelanjutan dalam mencetak inovator muda di bidang teknologi dan robotika.

Dosen STIKES Fatima Parepare Ungkap Manfaat Digitalisasi Bagi Kesehatan Mental dan Kualitas Hidup Lansia

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Penuaan merupakan proses alami kehidupan yang membawa berbagai perubahan pada tubuh, mulai dari fungsi fisik, kognitif, hingga kondisi psikologis. Kendati demikian, pemanfaatan teknologi digital seperti smartphone kini menjadi salah satu sarana penting untuk menunjang kualitas hidup para lanjut usia (lansia).

Dosen STIKES Fatima Parepare, Ns. Bahriah, S.Kep., M.Kep., menjelaskan bahwa secara medis dan acuan WHO serta Dinas Kesehatan, kategori lansia dimulai dari usia 60 tahun. Namun, secara klasifikasi medis di layanan kesehatan seperti puskesmas, lansia muda atau early age sebenarnya sudah dimulai sejak usia 46 tahun.

Seiring bertambahnya usia, tantangan fisik seperti penurunan fungsi penglihatan dan pendengaran memang kerap memengaruhi keseharian lansia. Namun, masuknya era digitalisasi memberikan dampak positif yang cukup signifikan bagi kesehatan mental mereka.

“Saat ini smartphone sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan, tidak terkecuali bagi lansia. Walaupun sebagian masih belajar, penggunaan smartphone ini memiliki manfaat yang sangat besar,” ujar Ns. Bahriah, S.Kep., M.Kep., Tayang Selasa (22/09/26).

Menurut Bahriah, manfaat utama smartphone bagi lansia adalah sebagai alat komunikasi dengan keluarga. Banyak lansia yang memanfaatkan fitur video call untuk mengobati rasa rindu kepada anak-anak mereka yang sudah bekerja atau tinggal jauh.

Selain komunikasi, digitalisasi juga berfungsi sebagai media hiburan. Banyak lansia yang memanfaatkan media sosial, bermain game, hingga menonton tayangan hiburan di ponsel pintar mereka. Aktivitas ini terbukti efektif memberikan efek relaksasi serta mengalihkan rasa jenuh maupun keluhan fisik ringan.

“Jangan anggap remeh lansia zaman sekarang. Mereka bukan lagi golongan yang sepenuhnya gagap teknologi. Pemanfaatan smartphone ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga membantu mereka tetap aktif dan terkoneksi dengan lingkungan sekitarnya,” pungkasnya.

Cegah Blackout Total, PLN Lakukan Pengaturan Beban Listrik di Sistem Interkoneksi Sulsel

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Pihak PT PLN (Persero) memberikan penjelasan resmi mengenai gangguan kelistrikan dan pemadaman secara bergilir yang terjadi di Kota Parepare serta wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Hal tersebut disampaikan dalam acara “Ngopi Berjamaah” pada Jumat (18/09/26).

Officer Transaksi Energi PLN, Muhammad Ulul Albab, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pemadaman bergilir terjadi akibat penurunan produksi pasokan listrik yang dipicu oleh beberapa faktor utama.

“Faktor pertama adalah penurunan produksi di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) akibat efek kemarau panjang dan fenomena El Nino. Selain itu, terdapat gangguan teknis pada pembangkit thermal (PLTU),” ujar Muhammad Ulul Albab.

Ulul menambahkan bahwa meskipun pasokan dari pembangkit menurun, konsumsi atau beban listrik dari masyarakat tetap tinggi. Oleh karena itu, PLN harus melakukan pengaturan beban guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan pemakaian, serta mencegah terjadinya gangguan sistem yang lebih besar (blackout). Saat ini, kondisi pasokan listrik dilaporkan sudah berangsur-angsur membaik.

Sementara itu, Team Leader Pelayanan Pelanggan PLN, Bayu Priyo Mukti, menegaskan bahwa sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Selatan saling terhubung melalui jaringan interkoneksi transmisi. Pengaturan listrik tidak bisa dilihat hanya dari satu daerah seperti Kota Parepare saja.

“Sistem kelistrikan Sulawesi Selatan itu interkoneksi. Ketika ada satu pembangkit yang mengalami pemeliharaan, misalnya PLTU Jeneponto berkapasitas 2×100 MW beberapa waktu lalu, maka pasokan ke sistem secara keseluruhan akan berkurang,” kata Bayu Priyo Mukti.

Bayu meluruskan bahwa PLN tidak pernah secara sengaja mematikan aliran listrik warga, melainkan melakukan pemeliharaan berkala untuk menjaga keandalan sistem. Pemadaman bergilir atau pemadaman sementara merupakan tindakan manajemen beban untuk menghindari kegagalan sistem total (blackout).

PLN berharap masyarakat dapat memahami kondisi teknis tersebut dan memastikan bahwa seluruh jajaran PLN terus bekerja 24 jam demi menjaga stabilitas serta keandalan pasokan listrik di masyarakat.

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare