28.3 C
Pare-Pare
Senin, November 2, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 193

Respons Cepat Pemkot Parepare: Masalah Drainase Palem Dibahas, Developer Diminta Bertanggung Jawab

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pemerintah Kota Parepare bergerak cepat merespons laporan warga terkait genangan air yang terjadi di kawasan Perumahan Palem, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, usai hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Senin malam, (24/11/25).

Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, mengatakan bahwa aduan warga telah diteruskan ke Satuan Kerja terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Parepare.

Hasil pengecekan lapangan menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada kondisi drainase yang tidak memadai. “Dinas terkait telah kami instruksikan untuk segera mengecek lokasi. Berdasarkan pantauan mereka, drainase di kompleks itu cukup kecil dan air tidak terkoneksi dengan saluran badan air atau sungai. Itu penyebab terjadinya banjir di perumahan tersebut,” jelas Hamka, Selasa (25/11/25).

Sebagai bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat, Pemkot Parepare memastikan akan mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan tersebut. Hamka mengungkapkan bahwa Dinas PUPR telah menghubungi dan mengundang pihak developer Perumahan Palem untuk melakukan pertemuan pada hari ini. “Kami akan meminta kepada pihak developer untuk menyelesaikan persoalan drainase di Perumahan Palem sebelum diserahkan dan diterima oleh Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Alumni STPDN itu menambahkan bahwa Pemerintah Kota Parepare akan terus hadir di tengah masyarakat untuk menjaga sinergitas, membangun komunikasi yang baik, serta memastikan setiap persoalan dapat ditangani secepatnya guna mewujudkan pembangunan kota yang lebih baik. “Bapak Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, tentu sangat berterima kasih dan mengapresiasi komunitas warga yang selama ini aktif memberikan informasi kepada pemerintah terkait berbagai persoalan di tengah masyarakat,” tandas mantan Kabag Humas Pemkot Parepare itu. (*)

LPH Insan Kamil Sukses Gelar Pelatihan Juru Sembelih secara Halal (Juleha)

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Insan Kamil menggelar pelatihan Juru Sembelih secara Halal (Juleha) yang disupport langsung oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kota Parepare, yang digelar di Aula Kantor Kemenag, Sabtu (22/11/25).

Dihadiri langsung oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Parepare, H. Hasan Basri, Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LPS) Penyelenggara Produk Halal Indonesia, Drh. Wahyu Suhadji, Pimpinan LPH Insan Kamil, Naharuddin serta Tim LPH Insan Kamil dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) Insanul Kamil. Kasi Bimas Islam Kemenag Parepare saat membuka dengan resmi kegiatan tersebut menyampaikan pentingnya mengikuti pelatihan ini untuk menghilangkan keraguan di masyarakat.

“Masyarakat yang menyenggarakan Penyembelihan itu tidak boleh semaunya saja, kita diatur oleh undang-undang kemudian harus diikuti oleh syariat islam. Karena yang menkonsumsi adalah sebagian besar umat Islam, dan tentu perlu ada jaminan halal, ada sertifikat kita sudah mengikuti pelatihan hari ini. Olehnya itu menjadi bukti tertulis bahwa prakteknya bagaimana penyembelihan hewan itu menurut syariat dan menurut UU yang ada,” ungkap H. Hasan Basri.

Apresiasi disampaikan oleh Pimpinan LPH Insan Kamil, Naharuddin kepada Kementerian Agama Kota Parepare yang telah mendukung kegiatan pelatihan ini.

“Kegiatan hari ini yang kita laksanakan adalah pelatihan dan uji kompetensi sertifikasi halal yang kita laksanakan selama satu hari, dari pagi hingga sore hari nanti. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara lembaga pemeriksa label halal Amin, dengan lembaga sertifikasi halal didukung oleh kantor kementerian agama kota Parepare. Pelatihan ini menghadirkan 11 orang peserta, yang berasal dari rumah potong unggas di provinsi Sulawesi Selatan, perrumah potong unggas ada 2 orang peserta yang mengikuti kegiatan ini. Di awal, kegiatan ini adalah materi yang disajikan untuk peserta setelah itu, ada juga praktek dan uji kompetensi kepada seluruh peserta. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghadirkan produk konsumen bagi seluruh konsumen yang ada di provinsi Sulawesi Selatan mulai dari pemotongan unggasnya dijamin bahwa dilakukan secara syar’i yang tentunya menjamin produk lain turunan dari produk unggas itu sendiri ” urai Naharudfin

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Insan Kamil merupakan Lembaga yang berlokasi di Sulawesi Selatan, dengan tujuan membantu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan sertifikasi halal resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk produk mereka.

Saat ini LPH Insan Kamil gencar melakukan kegiatan pelatihan yang ditugaskan langsung oleh BPJPH baik Juru Sembelih secara Halal (Juleha), Penyelia Halal, serta akan menggelar Pelatihan Chef untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan membutuhkan chef.

Petugas BPJS Satu Siap Bantu Peserta BPJS di Fasilitas Kesehatan 

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Lewat program Spesial Ruang Bicara BPJS Satu (BPJS Siap Membantu) Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan Muhammad Rusydi Jumat (21/11/25) mengatakan Untuk petugas BPJS Satu sudah hadir di setiap fasilitas kesehatan di Parepare, kehadiran mereka ini siap membantu pasien jika ada kendala di lapangan. Dan BPJS kesehatan juga sudah menyiapkan sarana informasi berupa poster di tempat strategis dengan mencantumkan nomor BPJS Satu untuk di hubungi jika tidak ada di tempat.

“Kalau misalnya peserta atau pasiennya sementara di rumah sakit, mungkin teman-teman kami ke kabupaten lain, karena mereka juga tangani Barru, Pinrang kalau misal bapak ibu rumah sakit dan belum ada petugas, sementara melakukan visitasi atau kunjungan costumer visit bisa lihat posternya. kami letakkan poster tersebut lokasi strategis, mulai pintu masuk, atau UGD, pelayanan obat atau di poli. Termasuk hak dan kewajiban bisa koordinasi dengan petugas kami BPJS Satu untuk mengetahui, mengetahui apa hak dan kewajiban, bagaimana prosedur teman, Kami akan membantu informasi. cukup jelas untuk soal Kendala administrasi, bisa disampaikan. Kalaupun belum bisa ditangani langsung teman-teman kami akan koordinasi dengan petugas di kantor.” Jelas Rasydin.

Sekedar informasi Petugas BPJS Satu dikenal juga sebagai Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP), dan memiliki tugas yang mencakup Memberikan informasi lengkap seputar layanan JKN-KIS, termasuk alur rujukan, status keaktifan kartu, maupun denda keterlambatan.

Satlantas Polres Parepare Siap Draf Larangan Anak SMP Bawa Motor Kesekolah 

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kasatlantas Polres Parepare Akp. Muh. Arsyad S. Sos Lewat program spesial ruang bincang Kamis (20/11/25) mengatakan terkait masih ditemukannya anak-anak sekolah SMP yang masih membawa motor kesekolah dirinya selalu mengangendakan ke sekolah sekolah memberi edukasi.

“Hampir semua sekolah di SMP di kota Parepare ini, yang kami datangi bahwa semua yang masuk sekolah di SMP di kota Parepare ini, memang sudah ada surat pernyataan dari orang tua, tidak ada toleransi untuk anak-anak SMP untuk bawa kendaraan. Ini sudah ada pernyataan, sudah dituangkan dalam pernyataan, ketika kita masuk ke sekolah itu. Jadi dari pihak sekolah sudah ada pernyataan, cuma itu kembali lagi kembali kepada orang tua.” Kata Arsyad.

Dirinya pun mengakui mencanangkan ada semacam surat, draf atau surat edaran yang akan hadapkan ke Walikota dan berharap semoga Walikota akan mendukung untuk memperkuat lagi surat pernyataan yang ada di sekolah, dan akan diserahkan ke dinas, setelah Walikota menandatangani kemudian diserahkan ke dinas nanti akan sebar ke sekolah.

“Draf ini untuk memperkuat larangan mengendarai sepeda motor khusunya anak di bawah umur kategori SMP. Karena apa, terkadang biasa pemerintah yang di salahkan karena, mohon maaf ini masih ada di amankan, dengan alasan bahwa tidak ada yang mengantar kesekolah. tapi dengan larangan ini kami juga sudah mengusulkan kepada dinas perhubungan kita, ada bus sekolah. Mari fungsikan bus sekolah itu, karena dengan masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengantarkan, insya’a Allah bu kadis perhubungan memberikan hal yang positif. Insyaallah mudah-mudahan nanti di tahun anggaran berikutnya, karena memang ada beberapa bus sekolah kita yang sudah rusak, dan mudah-mudahan nanti ada penambahan.” Ungkap Arsyad.

AKP. Arsyad juga berharap ke depannya Ada jalur khusus, mungkin dari batas parepare jalurnya ke SMA 1, SMP ini untuk SMK untuk anak sekolah yang memang tidak bisa diantar sama orang tuanya.

“Jadi pada kesempatan ini, kami berharap kepada masyarakat Parepare, Kalau kita sayang anak-anak, jangan dikasih motor. Karena kalau memang kita sayang, kita antar. Anak-anak yang tidak paham aturan berlalu lintas aturan mengendarai sepeda motor dikasih motor, akan membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain.” Jelas Arsyad.

DPRD Minta Pemkot Siapkan Regulasi Terkait Seragam SMA Gratis

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Rapat paripurna DPRD Parepare tentang penetapan APBD 2026 tidak dihadiri satupun pejabat Pemkot Parepare. Wali Kota Parepare Tasming Hamid memilih absen, sementara 2 pejabat yang sempat hadir memutuskan walk out alias meninggalkan ruang rapat.

Rapat itu dinyatakan kuorum karena dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPRD atau 18 orang. Kemudian saat pembacaan laporan hasil Banggar, sejumlah anggota DPRD kembali melakukan interupsi. Dalam laporan tersebut DPRD memasukkan catatan bantuan seragam SMA dianggarkan di APBD perubahan. Namun dengan syarat dasar aturannya dilengkapi terlebih dahulu.

Ketua DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir mengatakan DPRD dalam prinsip bekerja bukan kegiatannya, yang mereka tidak setuju pada prinsipnya kegiatannya mereka setuju cuma prinsip kehati-hatian dalam proses penganggaran.

“Kita minta pemerintah daerah untuk menyiapkan dulu regulasinya, kemudian MOU kerjasama dengan provinsi, karena ini persoalan kewenanagn anggaran. Disitu ada kewenangan pemerintah provinsi, bahkan kita di larang untuk menganggarkan, sudah menjadi kewenangan provinsi, tapi bisa hibah. kami minta kepada pemerintah daerah untuk disiapkan seluruh regulasinya dulu, baru kita anggarkan nanti kesannya anggaran mengikuti regulasi.” Kata Kaharuddin

Menurut H. Kaharuddin, nanti kesannya bahwa anggaran mengikuti regulasi yang ada, sama dengan ketika DPRD menganggarkan KPU, regulasinya ada, kemudian hingga DPRD  lepas persoalan-persoalan hukum.

“Saya konsultasi ke beberapa item, saya disarankan, jangan coba-coba sebelum ada petunjuknya yang membolehkan untuk dianggarkan. Prinsip kehati-hatian saja. Sekali lagi, untuk penganggarannya, untuk kegiatannya, kami setuju, karena memang ada dalam RPJMD Bapak Walikota. Jadi prinsipnya kami setuju, cuma kami minta nanti di perubahan sambil disiapkan antar waktu limit waktu ini untuk menyiapkan regulasinya.” Ungkap.H. Kaharuddin Kadir.

APBD 2026 Parepare Disahkan Tanpa Kehadiran Wali Kota

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 melalui rapat paripurna pada Senin (24/11/25) di Ruang Paripurna DPRD. Penetapan berlangsung dalam keadaan quorum tanpa kehadiran Wali Kota Parepare Tasmim Hamid dan perangkat Pemerintah Kota.

Ketidakhadiran Wali Kota dan jajaran eksekutif menjadi sorotan sejumlah anggota dewan dalam rapat tersebut. Bahkan sebelum ketok palu penetapan, Anggota DPRD Parepare Andi Fudail menyampaikan interupsi dan meminta agar forum memberi kesempatan untuk menghubungi Wali Kota agar bersedia hadir dalam momen penetapan APBD.

“Ini untuk masyarakat. Kami berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota hadir karena ini agenda penting. Jangan hanya karena persoalan anggaran seragam SMA yang belum jelas peruntukannya lalu tidak datang,” ujar Andi Fudail dalam interupsinya.

Dia menilai ketidakhadiran pemerintah daerah tidak berdasar dan menimbulkan tanda tanya publik terkait transparansi pengelolaan anggaran. Menurutnya, DPRD sudah memberi ruang komunikasi berulang kali, termasuk melalui skorsing rapat sebelumnya.

“Kita sudah memberi kesempatan, tetapi sampai hari ini tidak ada komunikasi dari pihak pemerintah. Ini bukan soal menghalangi anggaran, tetapi soal kejelasan peruntukan yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Setelah menyerap usulan interupsi dan memastikan jumlah anggota dewan hadir memenuhi syarat quorum, pimpinan rapat kemudian melanjutkan pengesahan APBD.

“Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada seluruh anggota DPRD Kota Parepare: apakah Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat kita setujui bersama?” kata pimpinan rapat.

Pertanyaan tersebut dijawab serentak oleh anggota DPRD dengan “Setuju!”, dilanjutkan dengan ketukan palu penetapan APBD 2026.

Wujud Toleransi STIKES Fatimah Gelar Maulid Nabi SAW

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Mesti Berada di bawah naungan yayasan yang berafiliasi di bawah agama katolik, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Fatimah Parepare menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Sabtu (22/11/25). Kegiatan tersebut sebut di hadiri sejumlah civitas akademika dari STIKES Fatimah, Mahasiswa STIKES Fatimah warga masyarakat sekitaran kampus Fatimah dan sejumlah undangan.

Ketua STIKES Fatimah Parepare Dr. Ns. Hendrick Sampeanging pada tim liputan jelajah kota radio mesra mengatakan sudah 40 tahun dan selama ada pendidikan di Fatima,  dulu masih SPK, sekitar 14 angkatan, ditambah Akper 23 tahun, tambah di STIKES Sudah 2 tahun.

“Jadi sudah hampir 40 tahun itu maulid tiap tahun, sama juga Natal dulu. Jadi memang dari dulu itu sudah dihidupi itu toleransi dari siswa SPK, sampai di mahasiswa itu. Karena itu, menjadi salah satu unsur kekuatan untuk saling menemukan persaudaraan, karena tentu kalau natal pastor atau pendeta, atau kalau maulid ustadz memberikankan ceramah iman itu mereka juga didengarkan dan kalau dosen ngomong juga soal pelajaran para tokoh agama juga ngomong soal iman kalau dikombinasi menjadi bagus.” Kata Dr. Hendrick.

Lanjut Dr. Hendrick, mereka tidak hanya bicara soal teori, tapi juga dipraktekkan, banyak anak Kristiani yang membantu. Sama kalau natal banyak anak-anak muslim yang membantu.

“Jadi mereka mengalami kebersamaan, walaupun di luar itu hiruk pikuk ke soal, kadang-kadang perbedaan agama, tapi syukurlah kita, di sini bisa sebaliknya saling menguatkan, karena memang ini institusi milik gereja milik keskupan Agung Makassar. Jadi setiap ruangan itu ada simbol, jadi kalau di situ ada maulid dilihat itu kebersamaan sangat indah.” Kata Dr. Hendrick

PLN Tawarkan Masyarakat Umum Pasang Home Charging

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Animo Masyarakat terhadap kendaraan berbasis listrik baik mobil atau motor semakin meningkat dari tahun Ketahun untuk saat ini. Hal tersebut di sampaikan Junior Technician Pengendalian Susut dan P2TL PLN ULP Mattirotasi Muh. Ulul Albab pada program ruang bincang Rabu (19/11/25).

“Masyarakat terhadap mobil motor listrik itu sudah ramai, sekarang banyak sekali merek-merek mobil listrik yang bermunculan, dengan berbagai varian harga, sehingga daya tarik masyarakat sangat tinggi mengenai mobil listrik. terbukti di kota Parepare.” kata Ulul.

Lanjut Ulul,  PLN UP3 Parepare sudah mempromosikan pengisian daya mobil listrik tanpa antri, tapi  banyak yang antri. Mengantisipasi hal tersebut PLN UP3 Parepare sudah mengajukan ke pusat untuk penambahan unit dan untuk di upgrade SPKLU, supaya lebih kencang lagi untuk pengisiannya.

“Maka dari itu, kami juga menawarkan kepada masyarakat kota Parepare yang menggunakan motor listrik atau mobil listrik, itu ada yang namanya pasang baru atau tambah daya diskon 50%. Kalau ada motor, ada ketentuannya, kalau mobil pasti ada home chargingnya, untuk info lebih lanjut bisa ke kantor, kalau home charging ini, diskon tambah daya dan pasang baru itu 50% itu bukan bagian dari rumah, biasanya kalau beli mobil itu ada satu paket dengan chargingnya, jadi itu dikasih listrik sendiri itu diskon 50%.” Jelas Ulul.

Pemasangan Polisi Tidur Hasil Kesepakatan Warga Sekitar

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Lewat program ruang bincang Kamis (20/11/25) Kasatlantas polres Parepare AKP. Muh. Arsyad mengatakan, Terkait pemasangan polisi tidur, akan melihat kerawanan di tempat tersebut, biasanya keluhan masyarakat bahwa sering terjadi kecelakaan lalu lintas di dalam jalan masuk perumahan atau lorong-lorong.

“Makanya itupun memang untuk pemasangan polisi tidur ini harus ada kesepakatan dari warga, kemudian pemerintah setempat, tentunya. Karena ini berbicara masalah keselamatan. Karena itulah perlu memang harus kita duduk bersama, khususnya masyarakat. Kemudian aturannya, bahwa untuk polisi tidur ini, tidak boleh dipasang di jalan nasional, jalan kabupaten, yang memang dilalui kendaraan-kendaraan umum, tapi kalau lorong lorong perumahan, di kompleks-kompleks yang sifatnya bukan jalan utama silahkan, tetapi perlu ada persetujuan.” Kata Arsyad

Arsyad menegaskan, persetujuan tersebut perlu karena biasanya ada konflik dari beberapa warga yang tidak setuju, itu juga melihat tingkat kerawanan, kalau memang di situ ada sekolah, ataukah mungkin kegiatan warga, masyarakat memasang mungkin karena kendaraan yang sering lewat kecepatan yang cukup tinggi sehingga berbahaya.

“Kalau berbicara UU, ini diatur dalam undang-undang nomor 22 2009 dalam kota itu batas kecepatan itu 40 sampai 50 km, minimal kalau pengajuan, biasanya ada rekomendasi, penyampaian ke kami. nah itu Kami nantikan koordinasi dengan dinas perhubungan, dan kami duduk bersama menyampaikan apakah memang masyarakat setuju. Karena ini biasa ada konflik, tetapi biasa juga banyak masyarakat yang langsung memasang. Pemasangan ini memang harus dilihat, jangan sampai dipasang gitu berlebih membahayakan lagi pengendara. Polisi tidur ini sebagai tanda, baha kita harus hati-hati harus mengurangi kecepatan.” Ungkap AKP Muh Arsyad.

Penyaluran Beras Cadangan Pangan Belum Menyeluruh, Bulog Janji Kecamatan Ujung Senin Ini

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kepala Bulog Parepare Muh. Junaedy Lewat program Obras Sabtu (22/11/25) mengatakan Untuk penyaluran bantuan pangan dialokasi Oktober-November ini model menerima sama bulan, kemarin bulog menerima nama dari DTSN itu sudah ada.

“Kemarin juga bapanas sudah kunjungan. Untuk penyalurannya, kami sudah sampaikan ke Pemda, bahwa akan ada penyaluran BCP dan untuk penyelesaian penyaluran, yaitu di bulan ini dan Desember. Untuk kecamatan sendiri, kami baru menyalurkan Bacukiki barat. Tapi secara bertahap akan kami akan salurkan. Kenapa bisa tidak barengan karena kami menunggu stoknya dari produsen. Mengingat penyaluran di dua lokasi ada minyak. Jadi bukan hanya beras, jadi masyarkat itu terima beras peralokasi perbulannya itu 10 kilo, dan minyak 2 liter. Jadi langsung dikasih untuk 2 alokasi perkalian diterima itu 20 kg beras, dan 4 liter minyak.” Kata Junaidi

Lanjut Junaidi,  yang menjadi permasalahan sekarang, minyak yang di tunggu dari produsen, dan ini nanti akan mempengaruhi, karena minyak untuk bantuan pangan itu sama dengan minyak kita yang biasa di jual.

“Untuk kecamatan ujung, insya Allah hari Senin juga akan kami salurkan. Hari Sabtu atau hari Minggu karena kelurahan tutup. Jadi dropinnta insya Allah hari senin mulai. Menyangkut data PBP (Penerima Bantuan Pangan) kami memang tidak ada verlap di kabupaten kota, kami hanya menerima data namanya. Karena mengingat Parepare nantinya akan juga di akhir bulan ini akan keluar beras rastra, jangan sampai nanti bertabrakan dikantor kelurahan, yang kami baru salurkan itu di Bacukiki Barat hari Rabu kemarin, itupun kami ada beberapa kendala pada saat pembongkaran karena hujan.” Ungkap Junaedy.

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare