31.3 C
Pare-Pare
Senin, November 2, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 190

KPK Apresiasi Sinergi Pengawasan Pemerintah Kota Parepare

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – Pemerintah Kota Parepare melaksanakan Gelar Pengawasan Tahun 2025 di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Selasa(02/12/25). Kegiatan ini bertujuan memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan. Acara ini dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan serta pencegahan korupsi.

Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Tri Budi Rochmanto, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi yang terbangun di Kota Parepare.

Menurut dia, langkah ini sejalan dengan agenda nasional untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “KPK berharap sinergi dalam jajaran Forkopimda Kota Parepare berjalan baik, terutama dalam pencegahan korupsi,” ujar Tri Budi.

Ia mengingatkan bahwa KPK bersama BPKP dan Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran bersama terkait penguatan APIP. Penguatan ini mencakup aspek anggaran pengawasan, sumber daya manusia, independensi, kredibilitas, serta peningkatan kualitas layanan. “APIP adalah ujung tombak pencegahan korupsi.

Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menegaskan bahwa Gelar Pengawasan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemerintahan. Ia menyebut penandatanganan nota kesepahaman tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi komitmen nyata memperkuat sinergi APIP dan APH untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan taat aturan. “Pada kesempatan ini saya meminta dukungan Kejaksaan Negeri dan Polres Parepare agar sinergi yang terjalin selama ini terus diperkuat,” kata Tasming.

Tasming berharap dukungan kedua institusi tersebut hadir dalam bentuk pembinaan dan pendampingan hukum, peningkatan koordinasi dalam penyelesaian laporan dan pengaduan, serta dukungan moral bagi perangkat daerah agar tetap percaya diri dalam bekerja dan berinovasi sesuai aturan. “Kehadiran KPK hari ini menjadi bagian dari pencegahan sekaligus edukasi. Kita tidak ingin program terhambat karena kurang memahami regulasi. Jika memahami aturan, maka risiko bisa dihindari dan potensi pelanggaran dapat dicegah,” ujar Tasming.

Tasming juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan, memperkuat sistem pengendalian internal, membangun budaya kerja jujur dan disiplin, serta meningkatkan pemahaman terkait regulasi dan tata kelola pemerintahan. “Jangan menjadikan pengawasan sebagai beban. Pengawasan adalah alat bantu untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan memajukan tata kelola pemerintahan,” ujar Tasming.(*)

Antara Iman, Kebebasan, dan Feminitas: Vibenity.co Hadirkan Ruang Aman Perempuan Lewat Intimate Sharing Session

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Vibenity.co kembali menghadirkan ruang aman bagi perempuan melalui intimate sharing session bertajuk “Between Faith, Freedom and Femininity: Embracing the Woman You Are Becoming” yang digelar secara daring melalui Zoom pada Ahad (30/11/25). Kegiatan ini dihadiri oleh perempuan dari berbagai kota dan provinsi di Indonesia dengan latar belakang yang beragam.

Acara ini berangkat dari isu standar ganda (double standard) yang hingga kini masih banyak dibebankan kepada perempuan. Perempuan sering kali dituntut untuk patuh pada ekspektasi sosial, budaya, bahkan tafsir agama tertentu, yang sering mempersempit ruang gerak dan ekspresi diri mereka.

Melalui forum ini, Vibenity.co menghadirkan Nadhira Noor Sidiki sebagai pemateri utama. Dalam sesinya, Nadhira membahas bagaimana perempuan dapat menavigasi iman, budaya, dan jati diri tanpa kehilangan esensi diri sebagai perempuan yang utuh. Diskusi dipandu langsung oleh Founder Vibenity.co, yang juga berperan dalam sesi afirmasi dan mirroring reflection untuk membantu peserta mengenali perasaan, batasan, serta kekuatan pribadinya.

Agama Bukan Alat Pembatas, Tetapi Penopang Perempuan

Dalam pemaparannya, Nadhira menegaskan bahwa agama bukanlah alat untuk membatasi ruang gerak perempuan, melainkan justru menjadi sumber nilai yang menguatkan, membebaskan, dan mendukung perempuan untuk bertumbuh secara sadar dan berdaya.

“Perempuan tidak perlu memilih antara menjadi beriman atau menjadi merdeka. Keduanya bisa berjalan seiring,” ungkap Nadhira.

Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting. “Sebagai perempuan, kita butuh komunitas yang suportif. Tempat di mana kita bisa belajar, bertumbuh, dan merasa aman untuk menjadi diri sendiri.”

Tujuan dan Sasaran: Perempuan Berani Autentik

Kegiatan ini bertujuan untuk menjadi wadah aman bagi perempuan dalam berbagi keresahan, pengalaman, dan refleksi diri, sekaligus sebagai ruang untuk saling merangkul sesama perempuan tanpa saling menghakimi.

Adapun sasaran utama kegiatan ini adalah agar perempuan tidak mudah didikte oleh standar sosial, serta berani tampil autentik dengan identitas dirinya sebagai perempuan, tanpa takut akan penilaian atau penghakiman dari pihak mana pun.

Antusiasme Peserta: Nyaman, Terbuka, dan Penuh Insight

Salah satu peserta, Bilqish, menyampaikan kesan mendalamnya terhadap kegiatan ini.  “Sebelumnya terima kasih banget sudah buat forum ruang aman ini 🙇🏻‍♀️
“Baru kali ini ikut acara online yang hampir seluruh pesertanya on cam. Bisa dibilang karena kita nyaman, padahal kita enggak saling kenal. Dapat banyak insight meskipun di waktu yang terbatas, salah satunya menjadikan iman sebagai kekuatan perempuan di tengah kondisi ekonomi saat ini. Ditunggu gebrakan selanjutnya.”

Antusiasme peserta terlihat dari keterlibatan aktif selama sesi berlangsung, diskusi yang hangat, serta keberanian banyak peserta untuk membuka perspektif personal mereka dalam suasana yang penuh empati.

Komitmen Vibenity.co untuk Terus Membersamai Perempuan

Melalui kegiatan ini, Vibenity.co menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan ruang edukatif, reflektif, dan suportif bagi perempuan—sebagai bagian dari perjalanan mereka menjadi pribadi yang sadar, berani, dan berdaya, baik secara spiritual, emosional, maupun sosial.

Apriyani Djamaluddin Optimis Meriahkan Parepare 2029

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Konferensi Daerah VI PDIP Sulawesi Selatan yang dirangkaikan dengan Konferensi Cabang PDIP kabupaten dan kota se-Sulsel di Hotel Claro Makassar pada Senin (24/11/25), telah selesai. Di kegiatan itu dilakukan penetapan jajaran kepengurusan baru di tingkat daerah dan cabang.

Dalam forum tersebut, Legislator PDIP Kota Parepare, Apriyani Djamaluddin, ditetapkan sebagai Ketua DPC PDIP Parepare masa bakti 2025-2030. Penetapan itu tercantum dalam Surat Keputusan tentang pengesahan ketua dan dua calon personalia DPC PDIP Parepare.

Di temui pada kegiatan konsultasi publik Terkait dengan ranperda RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota) Parepare 2025 2045 di Hotel Grand Start Ahad (30/11/25), Apriyani mengatakan terkait masalah program-program di DPC kota Parepare, ia memastikan akan sejalan dengan DPR RI, provinsi Sulawesi Selatan, bahwa bagaimana kita bisa turun ke bawah dengan melihat kondisi kondisi rakyat yang ada di bawah.

“Kemudian, setiap saat kita melaporkan ke DPD kami di provinsi Sulawesi Selatan, menjaga bagaimana rakyat kita dalam kesejahteraannya. Visi misinya tetap tahun 2029 nanti, kita bisa mendapatkan kursi satu fraksi minimal, dan kita upayakan bagaimana kita bisa membawa kader-kader terbaik kota Parepare untuk bisa bergabung di PDI perjuangan.” Kata Apriyani

Lanjut Apriyani, terkait pembenahan partai,  saat ini ia masih mulai bekerja dengan rapat-rapat, Karena kemarin sudah dilantik untuk pengurus DPC, selanjutnya akan melakukan rapat-rapat untuk melakukan perubahan kader-kader daripada dan anak ranting, dirinyapun tidak bisa memungkiri Memang sekarang juga perempuan lagi maju-majunya.

“Alhamdulillah, kemarin kami dilantik, kami memenuhi kota perempuan, dan kami juga mengupayakan untuk kedepannya bagaimana ada perempuan lagi tambahannya, untuk bisa mencukupi suatu fraksi kami nanti, harapannya. Mudah-mudahan dengan dilantiknya saya, bisa memanggil perempuan-perempuan yang ada di kota Parepare untuk bisa bergabung, memerahkan kota Parepare, harus tahu politik dan bisa bekerja sesuai dengan PDIP perjuangan untuk kesejahteraan rakyat. Kita optimis PDIP perjuangan kota Parepare bisa merah di kota Parepare, dan tidak menutup kemungkinan ada yang bisa bergabung, atau mungkin saya sendiri nantinya bisa mengajak yang lain untuk bergabung dan kita bisa minimal bisa mendampingi walikota terpilih berikutnya.” Jelas Apriyani.

Penggunaan Sepeda Listrik Bukan Untuk Di Jalan Umum

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Ngobrol perkara Iman dan Islam bersama jamaah masjid Raya Ngopi Berjamaah masjid raya Jumat (28/11/25), Kasat Lantas Polres Parepare AKP Muh Arsyad S.Sos mengatakan kalau motor listrik itu tetap bisa mendapat santunan dari jasa Raharja, karena motor listrik juga ada STNK-nya, ada platnya.

“Bedanya kita kalau motor listrik dia adalist warna biru dibawah, ketika dia mengalami kecelakaan itu pasti terbayar dari jasa Raharja, karena memang ada pajaknya, dan penggunaannya sama dengan kendaraan bermesin. Kemudian terkait masalah sepeda listrik ini sudah diatur peraturan menteri perhubungan, untuk sepeda listrik ini karena masih banyak ditemukan anak-anak menggunakan di jalan raya.” Kata AKP. Muh. Arsyad.

Lanjut Arsyad, penggunaan sepeda listrik ini tidak boleh digunakan di jalan umum, hanya digunakan di dalam kompleks perumahan, tempat-tempat wisata itu sesuai dengan peraturan menteri perhubungan.

“Makanya saya sampaikan di sekolah, khususnya di SMP, jangan menggunakan sepeda listrik ke sekolah, lebih baik menggunakan sepeda biasa, tapi kalau sepeda listrik tidak sesuai dengan peraturan menteri perhubungan. Sepeda listrik, tidak bisa ditilang, karena dia kategori sepeda. Kecuali kalau motor listrik, bisa karena masuk dalam kategori kendaraan bermotor listrik.” Ungkap Arsyad.

Pastikan Hak Pilih Terjaga, Bawaslu Parepare Turun Lapangan Lakukan Uji Petik Data Pemilih

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Bawaslu Kota Parepare melaksanakan uji petik di sejumlah kelurahan pada Senin 01/12/25). Kegiatan ini bertujuan memastikan keakuratan data dalam proses pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025.

Pelaksanaan uji petik dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Parepare beserta staf pendamping dengan membagi dua tim untuk menjangkau beberapa titik lokasi. Kelurahan yang menjadi sasaran uji petik meliputi Watang Bacukiki, Lemoe, Galung Maloang, Lumpue, Sumpang Minangae, dan Cappa Galung.

Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kota Parepare, Susilawati, menjelaskan Pelaksanaan pengawasan terhadap PDPB merupakan amanah dari peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2025 tentang pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam SE nomor 29 tahun 2025, serta pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan merupakan langkah penting untuk memastikan data pemilih akurat, mutakhir, dan komprehensif.

“Bahwa salah satu metode pengawasan PDPB adalah melaksanakan uji petik. Melalui uji petik kami di 6 kelurahan hari ini, kami menemukan beberapa data warga yang tidak memenuhi syarat, dan juga memenuhi syarat, Nah data ini selanjutnya, akan kami koordinasikan dengan KPU kota Parepare, untuk memastikan kesesuaian data pemilih yang ada di KPU dengan data faktual di lapangan. Kemudian kami akan meminta KPU untuk menindaklanjuti sebagaimana pada data yang ada di lapangan.” Kata Dr. Susilawati

Dr. Susi menegaskan bahwa pada masa non-tahapan seperti saat ini, dinamika perubahan data pemilih sangat mungkin terjadi, sehingga membutuhkan pengawasan berkelanjutan.

Melalui kegiatan uji petik ini, Bawaslu Parepare berharap akurasi data pemilih tetap terjaga sehingga seluruh warga yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang.

Hari Pertama Konsultasi Publik Ranperda Tentang Penataan Pasar Rakyat, Pasar Modern dan Swalayan, Komisi III Minta Masukan Di Hotel Graha

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – DPRD Kota Parepare Maraton untuk 4 Hari mulai Sabtu Hingga Selasa (29/12-02/12/25) menggelar konsultasi Ranperda dengan membagi ke komisi komisi DPRD kota Parepare. Ketua Komisi III DPRD kota Parepare H. Hamran Hamdani di temui Usai menggelar Konsultasi Publik terkait ranperda tentang penataan pasar rakyat pasar modern dan swalayan swalayan di Hotel Graha kota Parepare Sabtu (29/11/25) mengatakan untuk Perda ini sudah ada 2017, situasi perkembangan kota parepare berbeda, jadi DPRD ingin mengupdate Perda yang ada mengantisipasi terutama jarak antar swalayan, dan jarak antar pasar, rakyat pasar tradisional dan swalayan.

“Kita melakukan konsultasi publik, untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat. Makanya kita undang tadi mereka para pelaku UMKM, pengusaha-pengusaha klontong, dan dari pasar swalayan sendiri. Yang hadir ada Alfamidi, sejahtera, yang semuanya kita menunggu masukannya, untuk memperbaiki Perda yang ada. Dalam arti, Perda ini memang saya sampaikan tidak bisa memasukkan semua orang, semua kepentingan, tapi kita mencoba mencari solusi melalui Perda ini, dengan resiko yang paling sedikit.” Kata Hamran.

Lanjut Politisi Golkar Ini,  poin-poin yang disoroti terutama ada banyak masukan untuk mengurangi jarak yang selama ini berlaku pasar rakyat. dan contoh seperti pasar lakkesi yang dulu itu perdanya minimal 500 meter, baru bisa Ada swalayan, dan banyak pengusaha-pengusaha membuka ini. pelaku-pelaku UMKM di parepare sendiri. Makanya mereka meminta bisa tidak dikurang jaraknya, contoh ada yang mengusulkan 100, meter 200 meter, dari pasar rakyat itu sudah bisa didirikan swalayan. Karena selama ini Perda yang lama itu 500 meter.

“Ada juga yang meminta bahwa khusus untuk di jalan bau Massepe, Mereka minta, supaya tidak boleh lagi ada tambahan. Mungkin kalau mau membuka peluang swalayan baru mungkin di daerah-daerah yang masih tidak padat penduduknya, contoh di Bacukiki. Tetapi kita minta tadi, kepada mereka untuk mempertimbangkan, karena rata-rata yang kita lihat ini, Indomaret, Alfamart itu sudah jarang buka cabang. Yang ada, yang menjamur ini adalah swalayan swasta yang notabenenya adalah pelaku-pelaku UMKM di parepare. Ini juga mesti kita pikirkan, siapa tahu nanti mereka mau membuka usaha baru, sementara perda kita sudah atur demikian rupa sehingga menghalangi mereka.” Ungkap Hamran.

3 Kandidat Lolos Seleksi Tahap Awal Direktur PAM Tirta Karajae

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM) Tirta Karajae Kota Parepare, secara resmi mengumumkan hasil Seleksi Administrasi, Senin (1/12/2025).

Berdasarkan Pengumuman Nomor: 006/Pansel-Direktur/XI/2025, dari total enam pelamar yang mendaftar, tiga nama dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan berhak melaju ke tahapan selanjutnya, yaitu Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

Tiga Nama yang Lolos

Setelah melalui proses verifikasi berkas yang ketat yang berlangsung 27 dan 28 November 2025, tiga nama calon direktur yang dinyatakan lolos administrasi adalah:

1. LUKMAN HAKIM, ST., M.T2. Dr. ABDUL AZIS, SE., M.AK3. IRWANTO, SE

Ketua Pansel H Andi Ardian Asyraq menyampaikan bahwa tiga nama yang lolos ini telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam pengumuman seleksi.

Lanjut ke tahap berikut: Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)

Dengan jumlah calon yang memenuhi syarat minimal tiga orang, Pansel memastikan proses seleksi akan langsung dilanjutkan sesuai jadwal. Tiga calon ini akan bersaing pada tahap paling krusial, yaitu Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

Jadwal UKK: 3–5 Desember 2025

Pada tahap UKK, ketiga calon akan diuji secara mendalam mengenai kompetensi manajerial, teknis, visi bisnis, dan kepatutan moral, yang akan menjadi penentu siapa yang paling layak memimpin Perumda Air Minum periode 2025–2030.

“Pansel berkomitmen untuk melaksanakan UKK secara profesional dan transparan agar Kota Parepare mendapatkan figur Direktur PAM Tirta Karajae yang memiliki integritas dan visi untuk meningkatkan pelayanan air bersih,” tegas Andi Ardian yang juga Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setdako Parepare.

Soreang Masuk Top 3 Kecamatan Tertinggi Kecelakaan Lalu Lintas Yang Korbannya Berdomisili

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Jasa Raharja Cabang Parepare menginisiasi intensifikasi keselamatan transportasi berbasis domisili korban melalui pemberdayaan aparatur kecamatan, lurah, dan desa. Rabu, (26/11/25). Kegiatan yang digelar di aula kantor Kecamatan Soreang Kota Parepare dan dibuka langsung oleh Camat Soreang Awaluddin, dengan melibatkan peserta dari aparat kecamatan, dan kelurahan, serta RT/RW.

Kepala Perwakilan Jasa Raharja  Parepare, Almaida Djumed, Kasat Lantas, AKP Muhammad Arsyad, dan Akademisi sekaligus Ketua Forum Masyarakat Pemerhati Transportasi Sulsel Dr. Ir. Muhammad Nasir T, ST,MT, sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Almaida Jumet menjelaskan, kegiatan tersebut sengaja dilakukan di Kecamatan Soreang, karena menurut datanya wilayah Soreang masuk dalam top atau tiga kecamatan tertinggi kecelakaan lalu lintas yang korbannya berdomisili di Kecamatan Soreang.

“Jasa Raharja menginisiasi program intensifikasi keselamatan transportasi berbasis domisili korban, melalui pemberdayaan aparatur kecamatan kelurahan RW dan RT. Jadi kenapa kita adakan kecamatan Soreang ini, karena merupakan kecamatan top tree atau 3 kecamatan tertinggi yang masyarakat atau warganya berdomisi di kecamatan Soreang ini. Jadi berdasarkan dasar demokrafi korban kecelakaan, dari 52 kecelakaan kasus kecelakaan yang terjadi di wilayah Soreang ini, 4 warga kecamatan Soreang yang menjadi korban kecelakaan yang meninggal dunia. Kemudian 35 korban mengalami cedera, atau luka-luka. Jadi Harapannya, melalui program ini dengan menghadirkan aparatur kecamatan, kelurahan, RT/RW, bisa menjadi agen keselamatan transportasi, yang dapat mengedukasi, senantiasa mengingatkan kepada masyarakat, kepada warga, saudara kita sehingga bisa ber keselamatan di jalan raya.” Kata Almaida

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Jasa Raharja Cabang Parepare menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam meningkatkan keselamatan transportasi secara berkelanjutan.

KONI Parepare Berharap Dokumen Olahraga Daerah (DOD) Segera Disahkan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kota Parepare Fadly Agus Mante Berharap dokumen olahraga daerah itu harus cepat disahkan menjadi rencana induk pembangunan keolahragaan di parepare. Hal tersebut di sampaikan Fadly saat mengikuti kegiatan Konsultasi Publik Ranperda Keolahragaan yang di gelar Komisi II DPRD kota Parepare di Hotel Bukit Kenari Sabtu (29/11/25).

“Olehnya itu, kita harus di stressing, bahwa dokumen olahraga daerah itu harus cepat disahkan menjadi rencana induk pembangunan keolahragaan di Parepare, ini untuk Dispora. Karena ini juga jaminan bagi KONI. Jadi DOD itu sudah terbagi nanti, dana hibahnya koni, pemerintah daerah, dana hibahnya koni seperti itu. Seperti yang Kita alami ini, Alhamdulillah sejak 2003 1,5 miliar sampai hari ini dibagi 44 cabor, hasilnya seperti apa. Tambah lagi, tahun depan, dengar kabar 250 juta untuk ikut di Wajo dan Bone. Melalui forum ini, saya meminta kepada Dispora, supaya tahu, ada hitung-hitungannya, karena saya tidak dapat rumusnya itu, bagaimana ini uang supaya cukup cover Porprov.” Kata Fadly.

Lanjut Fadly, Jangankan ke Porprov, uang saku saja, uang pembinaan ini, bukan uang bonus. Jangan sampai uang pembinaan ini dianggap bonus salah besar. Harus ada uang, baru ada prestasi.

“Bukan prestasi dulu baru uang, kalau TC, satu orang atlet senam itu menghabiskan sampai tiga galon air, kalau dikonversi dengan uang tidak lari 150.000, kali beberapa minggu, belum lagi uang saku, uang makan, dari sebelum menjadi atlet dan menjadi atlet itu tugas KONI. Bagaimana orang yang bertalenta olahraga diciptakan bersama induk olahraganya, supaya menjadi aktif. Melalui forum ini, saya kembalikan bahwa dokumen sapu jagadnya olahraga itu ada di desain olahraga daerah. Biar bagaimana kita ikat pemerintah daerah dalam Perda, Kalau tidak ada nomenklatur di DOD itu juga tidak berjalan maksimal.” Jelas Fadly.

Komisi II DPRD kota Parepare Konsultasi Publik Terkait Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Komisi II DPRD kota Parepare Konsultasi publik terkait Rancangan peraturan daerah Parepare tentang penyelenggaraan keolahragaan di hotel bukit kenari Sabtu (29/11/25). Hadir pada kegiatan tersebut ketua Komisi II S. Parman Agus Mente, Wakil ketua Komisi II Sappe SH, Anggota komisi II Hj. Indriasari Husni, Hj. Musdalifah, Hj Farida, perwakilan DKOP, dan sejumlah perwakilan masyarakat olahraga parepare.

Pada tim liputan jelajah kota radio mesra, ketua Komisi II mengatakan Penyelenggaraan keolahragaan itu bersifat wajib bagi pemerintah daerah, karena itu bentuk amanah dari undang-undang nomor 11 Tahun 2022, di mana setiap daerah itu menjamin setiap masyarakat kota Parepare, berhak mendapatkan sarana dan prasarana tentang olahragaan, begitu juga terkait dengan pembinaan keolahragaan di tingkat daerah.

“Bagaimana meningkatkan kualitas layanan keolahragaan bagi masyarakat, kemudian bagaimana Perda ini juga menjamin keterpaduan pembinaan olahraga pendidikan, prestasi, dan rekreasi. Kemudian memperkuat tata kelola kelembagaan olahraga di daerah, kemudian bagaimana mengembangkan ekosistem industri keolahragaan lokal yang ada di kota Parepare, mendorong pemerataan sarana dan prasarana olahraga, dan yang kita paling penting itu meningkatkan pencapaian prestasi atlet di daerah, di tingkat provinsi, nasional, bahkan kalau perlu internasional.” Ucap Parman.

Lanjut politisi Gelora ini, beberapa masukan dari peserta itu terkait perhatian pemerintah terhadap ketiga himpunan-himpunan keolahragaan, yakni KORMI, KONI, MPC yang dituntut adalah terutama MPC bagaimana sarana keolahragaan khususnya bagi kelompok difabel itu bisa disiapkan.

“Kedua di olahraga, beberapa olahraga rekreasi itu juga bisa dimasukkan dalam garis besar desain besar olahraga (DOD) di kota Parepare, dari KORMI, bagaimana DOD ini bisa memuat olahraga-olahraga, terutama bukan olahraga prestasi tapi olahraga rekreasi.” Jelas Parman

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare