25.2 C
Pare-Pare
Sabtu, Oktober 31, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 107

Katim Penyuluh Agama Islam Kunjungi Pengurus IPARI Parepare, Ini Yang Dilakukan

0

PAREPARE, Ketua Tim Penyuluh Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan, H. Sawedi bersama tim menyempatkan berkunjung di Kota Cinta Bj. Habibie-Ainun atau Kota Parepare setelah berkunjung di Kabupaten Pinrang, Rabu (10/06/26).

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui sejauhmana kinerja-kinerja para penyuluh agama islam khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, juga mendengar kendala-kendala apa saja yang ditemui.

“Kita sempatkan berkunjung ini, selain silaturahmi yang tetap dijaga, juga sebagai support system untuk teman-teman penyuluh agar tetap semangat kerjanya dan terus memberikan yang terbaik untuk tempat kerjanya,” ucap H. Sawedi saat ditemui di Cafe D’Carlos.

Ia tidak ingin Penyuluh Agama itu hanya dikenal sebagai Ustadz, Muballigh, Guru Mengaji, akan tetapi sebagai pekerjaannya yaitu Penyuluh Agama

“Tugas kita sebagai Penyuluh Agama sebenarnya yaitu selain menyuluh agama juga melakukan pembangunan, baik pembangunan ekonomi, keluarga, dll. Seperti di Kab. Bone yang telah kami kunjungi, ada Penyuluh Agama sudah produktif dengan menggandeng objek binaannya seperti Majelis Taklim untuk membuat kebun-kebun cabai yang dimana peruntukannya khusus Majelis Taklimnya, kemungkinan besar jika hasilnya berlebih mereka bisa menjualnya kepasar,” ujarnya

Menurutnya, hal tersebut juga merupakan program ekoteologi yang sudah dicanangkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, yang tidak hanya bermanfaat bagi kalangannya, tapi juga bermanfaat bagi setiap orang yang membutuhkan.

Pada kesempatan tersebut Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kota Parepare, Sabuddin menyampaikan program-program yang telah jalan serta kendala-kendala Penyuluh Agama di Kota Parepare.

“Terimakasih atas kunjungan Bapak Katim Penyuluh Agama Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan, progres dari yang kita lakukan di Kota Parepare ini seperti penyuluhan di Lapas yang sudah lebih dari 2 tahun ini tetap berjalan, kemudian kita juga sudah adakan MoU dengan pihak RS agar penyuluh juga bisa berkunjung melihat dan memotivasi para pasien-pasiennya, juga di pihak-pihak madrasah, bahkan insya Allah Bapak Walikota kita menggandeng penyuluh agama untuk mengentaskan BTQ di lingkup Pemerintahannya,” pungkas Sabuddin.

Berkomitmen Jaga Integritas, BPJS Kesehatan Perkuat Sistem Pengendalian Gratifikasi dan Anti-Penyuapan

0

PAREPARE, RADIOMESR. COM – BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk memperkuat tata kelola organisasi yang bersih dan berintegritas. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan memperketat pengawasan terhadap segala bentuk gratifikasi dan penyuapan di lingkungan kerja.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan *Media Workshop* yang digelar di Kafe R57, Jalan Jend. Sudirman, Parepare, Rabu (10/06/2026). Acara ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan, Mustainah, serta Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan, Hartati.

Dalam pemaparannya, Mustainah menjelaskan secara rinci mengenai regulasi pengendalian gratifikasi dan sistem manajemen anti-penyuapan yang diterapkan di internal BPJS Kesehatan. Sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor 15 Tahun 2024, terdapat klasifikasi tegas mengenai penerimaan yang wajib dan tidak wajib dilaporkan oleh pegawai.

“Setiap penerimaan yang diterima oleh duta BPJS Kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan, itu nantinya ada hal-hal yang harus dilaporkan,” ujar Mustainah.

Ia memaparkan, bentuk gratifikasi yang wajib dilaporkan meliputi pemberian terkait layanan masyarakat di luar penerimaan sah, proses penyusunan anggaran, pemeriksaan audit monitoring, perjalanan dinas, proses rekrutmen atau promosi, hingga fasilitas *entertainment* atau wisata yang diperoleh pejabat atau pegawai.

Namun, ada pula kriteria gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Ciri utamanya adalah pemberian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, berlaku umum, serta memenuhi prinsip kewajaran dan kepatutan.

Mustainah menambahkan, BPJS Kesehatan telah menyediakan mekanisme komprehensif mulai dari pencegahan melalui penguatan budaya organisasi, pendeteksian lewat laporan langsung maupun sistem *Whistleblowing System* (WBS), hingga penanganan dan rekomendasi sanksi tegas jika terbukti terjadi pelanggaran.

Sementara itu, dalam sesi berikutnya, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan, Hartati, memaparkan materi mengenai kemudahan akses layanan bagi peserta JKN, sistem pembayaran fasilitas kesehatan, hingga janji layanan faskes untuk memastikan peserta mendapatkan haknya tanpa diskriminasi.

Melalui workshop ini, BPJS Kesehatan berharap sinergi bersama media dapat terus terjalin untuk mengedukasi masyarakat, sekaligus mengawal jalannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Lapas Parepare Bersama Puskesmas Lompoe Laksanakan Mobile VCT HIV/AIDS bagi 237 Warga Binaan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM— Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare bekerja sama dengan Puskesmas Lompoe melaksanakan kegiatan Mobile Voluntary Counseling and Testing (VCT) HIV/AIDS bagi 237 warga binaan sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan penyebaran HIV/AIDS.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Puskesmas Lompoe, Haerul, S.ST., Ns., M.Biomed, bersama tim kesehatan. Dari pihak Lapas Parepare, kegiatan didukung oleh dokter lapas dan tiga orang perawat.

Sebelum pemeriksaan dilakukan, warga binaan mendapatkan edukasi dan konseling terkait penyebab, cara penularan, pencegahan, serta pentingnya deteksi dini HIV/AIDS.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan kondisi kesehatan warga binaan sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan HIV/AIDS,” ujar Haerul.

Salah seorang warga binaan berinisial H. mengaku mendapatkan banyak pengetahuan dari kegiatan tersebut.

“Kami menjadi lebih tahu apa saja penyebab HIV/AIDS dan bagaimana cara menghindarinya. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami,” ungkapnya.

Sementara itu, Kalapas Parepare, Marten, Bc.IP., S.H., M.H., mengapresiasi kerja sama yang terjalin dengan Puskesmas Lompoe dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi warga binaan.

“Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memastikan warga binaan mendapatkan layanan kesehatan yang baik, termasuk deteksi dini penyakit menular,” ujar Kalapas.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar serta menjadi bagian dari upaya Lapas Parepare dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan.

Kemiskinan dan Pengangguran di Parepare Turun, BPS Ingatkan Tantangan Ekonomi 2026

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare mencatat tren positif pada indikator makro ekonomi daerah. Angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Parepare pada tahun 2025 dilaporkan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kepala BPS Kota Parepare, Dian Ernawaty, SST., M.A.P., mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Parepare kini berhasil ditekan hingga di bawah kisaran rata-rata lima tahun terakhir.

“Dalam lima tahun terakhir, angka kemiskinan kita biasanya berada di kisaran 5 persen. Namun, data terbaru menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 4,44 persen. Begitu pula dengan angka pengangguran terbuka di tahun 2025 yang mencatatkan sedikit penurunan, sehingga kondisinya lebih baik dari tahun 2024,” ujar Dian saat memberikan keterangan, Selasa (09/06/26).

Menurut Dian, penurunan kedua indikator ini tidak boleh hanya dilihat sebagai deretan angka mati. Penurunan ini harus dimaknai secara simultan sebagai sinyal positif berjalannya pemerataan pembangunan dan perbaikan struktur ekonomi di Parepare.

Dampak Positif Event Daerah terhadap UMKM

Salah satu faktor pendorong geliat ekonomi di Parepare adalah maraknya penyelenggaraan kegiatan atau *event* daerah. Dian menilai, banyaknya agenda kota berdampak langsung pada perputaran uang di masyarakat.

“Banyaknya *event* itu berpengaruh besar ke perputaran ekonomi. Arus ekonomi bergerak karena banyak pihak terlibat, orang-orang belanja, dan daya beli masyarakat meningkat. Faktor ini sangat membantu para pelaku UMKM yang menggantungkan hidupnya dari berjualan di area *event*,” jelasnya.

Waspada Tantangan Ekonomi 2026

Meski capaian tahun lalu memuaskan, Dian mengingatkan bahwa tahun 2026 membawa tantangan baru yang tidak mudah. Situasi defisiensi anggaran serta tren kenaikan harga barang berpotensi membayangi dompet masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, pihak BPS menekankan pentingnya sinergi antara strategi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah.

“Tantangan di tahun 2026 ini sangat banyak. Masyarakat harus pintar-pintar mengelola uang dan mengatur strategi ekonomi rumah tangga agar tetap tercukupi. Di sisi lain, Pemerintah Kota juga harus terus memberikan dukungan (*supporting*) kepada UMKM agar masyarakat tetap berdaya menuju Parepare yang sejahtera,” pungkas Dian.

Pertamina Pantau Distribusi LPG 3 Kg di Parepare, Pastikan Kualitas dan Pasokan Aman

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bergerak cepat merespons perhatian serta masukan masyarakat di Kota Parepare terkait ketersediaan dan penyaluran LPG subsidi 3 kilogram. Langkah pengawasan dan monitoring ketat kini tengah dilakukan di sepanjang rantai distribusi.

Supervisor Commrel Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Okky Aditya Wibowo, menyatakan bahwa pengecekan ini bertujuan untuk menjamin kelancaran penyaluran sekaligus memastikan produk yang sampai ke tangan masyarakat telah memenuhi standar yang ditetapkan.

“Pertamina terus memantau operasional pengisian di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk LPG (SPPPE). Kami juga melaksanakan pengecekan dan *sampling* di sejumlah titik distribusi hingga tingkat pangkalan,” ujar Okky.

Langkah ini diambil untuk memastikan tiga aspek utama, yaitu kualitas produk, ketepatan isi (volume), serta keandalan distribusi LPG bersubsidi agar dapat diterima masyarakat dengan baik.

Imbauan untuk Masyarakat

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Pertamina mengimbau masyarakat untuk selalu membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi. Hal ini demi memastikan produk yang didapatkan sesuai dengan harga dan ketentuan yang berlaku.

Pertamina juga menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan agen, pangkalan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya guna menjaga kelancaran pasokan.

“Apabila masyarakat menemukan kendala layanan atau indikasi pelanggaran dalam penyaluran LPG subsidi, laporan dapat segera disampaikan melalui Pertamina Contact Center di nomor 135 agar dapat langsung ditindaklanjuti,” pungas Okky.

Pertamina Patra Niaga Sesuaikan Harga Pertamax Series, Harga Pertalite dan Biosolar Subsidi Tetap

0

JAKARTA, RADIOMESRA. COM  – Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga jual BBM nonsubsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan setelah melalui evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, harga pasar keekonomian, serta koordinasi bersama pemerintah sebagai regulator.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan bagian dari mekanisme yang berlaku untuk menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah dan telah melalui proses evaluasi berkala. Di saat yang sama, harga BBM subsidi yaitu Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter sehingga masyarakat pengguna BBM subsidi tetap mendapatkan layanan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Roberth.

Roberth menambahkan bahwa Pertamina Patra Niaga terus memastikan ketersediaan energi di seluruh wilayah Indonesia, baik untuk produk BBM subsidi maupun nonsubsidi, agar kebutuhan masyarakat dan sektor usaha dapat terpenuhi dengan baik.

“Pasokan seluruh produk BBM dalam kondisi aman. Pertamax dan Pertamax Green tetap tersedia di jaringan SPBU Pertamina, sementara Pertalite dan Biosolar subsidi juga terus disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak menerima,” lanjutnya.

Untuk wilayah Sulawesi, seluruh penyaluran BBM baik subsidi maupun nonsubsidi tetap berjalan normal. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan stok BBM dalam kondisi aman dan layanan di seluruh SPBU tetap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

Pertamina Patra Niaga juga terus berkomitmen menghadirkan produk BBM berkualitas yang dapat dipilih masyarakat sesuai kebutuhan dan spesifikasi kendaraan masing-masing.

Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina Patra Niaga maupun aplikasi MyPertamina.

Harga BBM Subsidi Tetap

Sebagai badan usaha yang mendapat penugasan dari pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi, Pertamina Patra Niaga memastikan harga jual Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan.

* Pertalite: Rp10.000 per liter (tetap)
* Biosolar: Rp6.800 per liter (tetap)

Daftar Harga BBM Retail Non Subsidi melalui SPBU per 10 Juni 2026

Pertamax Series

* Pertamax (RON 92): dari Rp12.600/liter menjadi Rp16.650/liter
* Pertamax Green 95 (RON 95): dari Rp12.900/liter menjadi Rp17.000/liter
* Pertamax Turbo (RON 98): Rp21.200/liter (tetap)

Dex Series

* Dexlite (CN 51): Rp23.500/liter (tetap)
* Pertamina Dex (CN 53): Rp25.350/liter (tetap)

Informasi lengkap terkait harga BBM terbaru dapat diakses melalui kanal resmi Pertamina Patra Niaga dan aplikasi MyPertamina.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center (PCC) 135 yang siap melayani pertanyaan terkait produk dan layanan perusahaan.

Media Contact :
Lilik Hardiyanto
Area Manager Communication, Relation, & CSR
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi

Polda Sulsel Musnahkan Barang Bukti Narkotika Hasil Pengungkapan Jaringan Internasional Periode Januari–Juni 2026

0

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melaksanakan Konferensi Pers yang dirangkaikan dengan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan tindak pidana narkoba periode Januari hingga Juni Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Mapolda Sulsel pada Rabu (10/06/26) dan dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., serta dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Selatan serta stakeholder terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sulsel menyampaikan bahwa Polda Sulsel bersama unsur Forkopimda dan Pemerintah Daerah telah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Sulsel. Polda Sulawesi Selatan, lanjutnya, memiliki peran strategis dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, namun dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan tren kejahatan narkotika.

Beberapa perkembangan tersebut di antaranya adalah munculnya narkotika sintetis generasi baru dalam bentuk cair, termasuk penyalahgunaan liquid vape yang telah dimodifikasi dengan mencampurkan zat narkotika seperti etomidate, yang saat ini banyak menyasar kalangan remaja.

Kapolda Sulsel menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan barang bukti ini merupakan wujud nyata komitmen Polri, khususnya Polda Sulsel, dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Dalam kurun waktu lima bulan terakhir, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel bersama Satuan Reserse Narkoba Polres jajaran berhasil mengungkap sejumlah kasus menonjol yang merupakan bagian dari jaringan internasional yang berasal dari Malaysia dan masuk melalui jalur laut menuju wilayah Sulawesi Selatan.

Pengungkapan tersebut antara lain kasus menonjol oleh Ditresnarkoba Polda Sulsel dengan barang bukti sabu seberat 10 kilogram. Selanjutnya, Satresnarkoba Polrestabes Makassar berhasil mengamankan empat orang tersangka dengan barang bukti sabu seberat 5 kilogram sebagai hasil pengembangan kasus pada bulan Mei 2026. Satresnarkoba Polres Pelabuhan Makassar juga berhasil mengungkap satu kasus dengan barang bukti sabu seberat 1 kilogram. Sementara itu, Polsek Pelabuhan Nusantara Polres Parepare mengungkap satu kasus menonjol dengan barang bukti sabu seberat 40 kilogram serta 157 cartridge etomidate.

Secara kumulatif, pengungkapan kasus tindak pidana narkotika oleh Ditresnarkoba dan Satresnarkoba Polres jajaran Polda Sulsel sepanjang Tahun 2026 tercatat sebanyak 1.175 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 1.778 orang. Adapun total barang bukti yang berhasil diamankan meliputi narkotika jenis sabu lebih dari 70 kilogram, ganja lebih dari 2 kilogram, ekstasi sebanyak 1.039 butir, tembakau sintetis seberat 544,95 gram, cairan sintetis sebanyak 1.723,49 mililiter, obat daftar G sebanyak 16.797 butir, kokain lebih dari 30 kilogram dengan status barang temuan, serta cartridge etomidate sebanyak 157 buah.

Pada kegiatan pemusnahan kali ini, barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari sabu seberat 56.844,49 gram, ganja seberat 2.000 gram, ekstasi sebanyak 209 butir, kokain seberat 7.600 gram, serta 157 cartridge etomidate. Sebelum dilakukan pemusnahan, seluruh barang bukti telah melalui proses pemeriksaan oleh Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sulsel guna memastikan keaslian, jumlah, serta kandungan zat narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh barang bukti tersebut dinyatakan positif mengandung narkotika.

Terhadap para tersangka, dikenakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (2) Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Subsider Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti narkotika secara simbolis oleh Kapolda Sulsel bersama unsur Forkopimda. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika guna mewujudkan wilayah Sulawesi Selatan yang aman, tertib, dan bersih dari narkoba.

Produsen Wait and See Harga HET Baru, Bulog Parepare Batasi Stok Minyakita tapi Jamin Pasar Tetap Aman

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Perum Bulog Cabang Parepare mengakui adanya keterbatasan pasokan Minyakita di pasaran saat ini. Hal tersebut dipicu oleh langkah para produsen yang memilih untuk *wait and see* atau menunggu keputusan resmi pemerintah terkait penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita yang baru.

Pimpinan Cabang Bulog Parepare, Rahmi Mangerang, mengungkapkan bahwa pihak produsen saat ini menahan atau membatasi penyaluran pasokan ke tingkat distributor. Dampaknya, stok minyak goreng subsidi yang dikuasai Bulog menjadi cukup terbatas.

> “Untuk saat ini, karena produsen masih wait and see menunggu penetapan harga HET Minyakita yang baru dari pemerintah, kami memang mengalami keterbatasan stok. Mereka masih membatasi atau mungkin menahan dulu penyaluran ke distributor,” ujar Rahmi saat memberikan keterangan kepada media.Selasa (09/06/26)

Meski pasokan dari produsen tersendat, Rahmi menegaskan bahwa Bulog Parepare tetap berkomitmen menjaga ketersediaan Minyakita dan beras SPHP, khususnya di pasar pantauan SP2KP. Di antaranya adalah Pasar Lakessi di Parepare (memiliki 5 RPK binaan) dan Pasar Mattirowalie di Kabupaten Barru (memiliki 3 RPK binaan).

Bulog Terapkan Pengaturan Stok dan Tindak Tegas Penimbunan

Mengantisipasi kelangkaan, Bulog Parepare menerapkan strategi pengaturan volume penyaluran stok (dropping) secara berkala serta memperketat pengawasan terhadap Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjadi mitra binaan mereka.

Mengenai spekulasi adanya pedagang nakal yang sengaja menimbun barang untuk mempermainkan harga, Rahmi mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor.

“Kalau untuk mitra binaan RPK di pasar selalu kami pantau. Insya Allah kalau pun ada apa-apa, seperti penimbunan atau harga yang dijual tidak sesuai HET, tolong laporkan kepada kami di Bulog,” tegasnya.

Harga Tetap Mengacu HET Lama, GPM Masif Dilakukan

Hingga keputusan HET baru resmi diketuk oleh pemerintah, Bulog Parepare memastikan harga jual Minyakita di tingkat mitra binaan masih wajib mengikuti regulasi HET yang lama.

Selain memasok pasar tradisional, Bulog juga terus menggenjot pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin di wilayah Parepare.

“Kami rutin menggelar GPM setiap hari Selasa dan Kamis. Ditambah lagi satu hari fleksibel, jadi dalam seminggu minimal ada tiga kali pelaksanaan GPM untuk masyarakat,” tambah Rahmi.

Pihaknya berharap pemerintah pusat dapat segera menetapkan aturan HET Minyakita yang baru dalam waktu dekat agar rantai distribusi dari produsen kembali berjalan normal.

Perkuat Sinergi, BPJS Kesehatan Parepare Gelar Media Workshop dan Sosialisasikan Anti-Gratifikasi

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  – BPJS Kesehatan Kantor Cabang Parepare menyelenggarakan kegiatan Media Workshop bersama belasan jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik, dan online di wilayah kerja Parepare di Kafe R57 Jalan Jend. Sudirman pada Rabu (10/06/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi serta meningkatkan literasi masyarakat terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Parepare, dr. Muhammad Ali, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada insan pers yang selama ini telah menjadi mitra strategis dalam menyebarkan informasi program JKN secara berimbang.

“Media memiliki peran yang sangat penting. Keberhasilan program JKN tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan pelayanan dari BPJS Kesehatan, tetapi juga sejauh mana masyarakat memahami hak, kewajiban, manfaat, serta perkembangan program JKN yang terus mengalami penyempurnaan,” ujar Muhammad Ali.

Melalui pemberitaan yang objektif, edukatif, dan konstruktif, Ali berharap media dapat terus membantu meningkatkan pemahaman publik, mendorong kepatuhan peserta, serta memperkuat kepercayaan masyarakat.

Selain memaparkan capaian, tantangan, dan arah pengembangan program JKN ke depan, workshop kali ini juga diisi dengan materi penting mengenai anti-gratifikasi. Muhammad Ali menegaskan bahwa materi ini merupakan wujud komitmen BPJS Kesehatan dalam menerapkan tata kelola organisasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Kami meyakini pelayanan publik yang berkualitas harus dibangun di atas fondasi integritas yang kuat. Semangat anti-gratifikasi ini perlu terus kita gaungkan bersama kepada masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan yang berlangsung hangat ini diharapkan dapat menjadi ruang dialog yang produktif guna melahirkan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat demi keberlanjutan program JKN.

Dinas Kesehatan Kota Parepare dan Puskesmas Lompoe Lakukan Inspeksi Depot Air Minum Lapas Parepare

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare menerima kunjungan dari Dinas Kesehatan Kota Parepare bersama Puskesmas Lompoe dalam rangka pelaksanaan inspeksi higiene dan sanitasi terhadap depot air minum yang berada di lingkungan Lapas Parepare.

Kegiatan ini dipimpin oleh Inspektur Higiene Sanitasi Pangan Dinas Kesehatan Kota Parepare, Ibu Aisjah, S.K.M., M.Kes., bersama tim yang melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai aspek kelayakan depot air minum. Pemeriksaan meliputi kebersihan sarana dan prasarana, kelengkapan peralatan, kondisi lingkungan, proses pengolahan air, hingga standar sanitasi yang diterapkan dalam pengelolaan depot air minum.

Selain melakukan inspeksi pada depot air minum, tim juga melakukan peninjauan ke dapur Lapas Parepare untuk memastikan penyelenggaraan makanan bagi warga binaan telah memenuhi standar higiene dan sanitasi yang berlaku. Pemeriksaan mencakup kebersihan area dapur, peralatan masak, penyimpanan bahan makanan, proses pengolahan makanan, serta kondisi lingkungan dapur secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan peninjauan tersebut, tim inspeksi didampingi langsung oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Binadik) Lapas Parepare, Rustan, pengelola dapur Darwansyah, serta perawat Lapas Parepare, Rafika. Bersama-sama mereka meninjau seluruh fasilitas yang menjadi objek pemeriksaan sekaligus menerima masukan dan rekomendasi dari tim kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Ibu Aisjah, S.K.M., M.Kes., menjelaskan bahwa kegiatan inspeksi ini bertujuan untuk memastikan seluruh sarana penyediaan air minum dan penyelenggaraan makanan di Lapas Parepare telah memenuhi standar kesehatan dan sanitasi yang ditetapkan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa depot air minum dan dapur telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi yang berlaku. Dengan terpenuhinya standar tersebut, diharapkan kualitas air minum dan makanan yang dikonsumsi warga binaan tetap aman, sehat, dan layak sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit yang bersumber dari makanan maupun air minum,” jelas Ibu Aisjah.

Kepala Lapas Kelas IIA Parepare, Marten, Bc.IP., S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan inspeksi tersebut sebagai bentuk sinergi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan.

“Kami menyambut baik kegiatan inspeksi ini sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan, khususnya terkait penyediaan air minum dan makanan yang sehat bagi warga binaan. Masukan dan rekomendasi dari tim kesehatan akan menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan standar pelayanan di Lapas Parepare,” ujar Kalapas.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapat dukungan penuh dari jajaran Lapas Parepare sebagai wujud komitmen dalam menjaga kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan bagi petugas maupun warga binaan.

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare