29.9 C
Pare-Pare
Senin, Juni 1, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 53

Parepare Masuk Kategori 107 Daerah Dari 500 Daerah Yang Dianggap Mampu Hidup Tapi Tidak Mampu Membangun

Akbar Mesra
-
0
Parepare Masuk Kategori 107 Daerah Dari 500 Daerah Yang Dianggap Mampu Hidup Tapi Tidak Mampu Membangun

PAREPARE, RADIOMESRA..COM – Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun lewat ruang Bincang Khusus Terkait pelaksanaan Musrembang tahun 2027 Sabtu (31/01/26) mengakui kondisi keuangan daerah secara nasional Indonesia tidak baik baik saja. Namun pun demikian Parepare dinilai daerah  yang dianggap daerah ini mampu untuk hidup.

“Kita tidak bisa pungkiri, berapa waktu lalu, kami seluruh bapeda se-Indonesia dikumpulkan di Jatinangor, dari penilaian kondisi APBD kota Parepare 2026, dinilai kondisi dengan pemotongan anggaran 100 miliar lebih itu, itu dinilai Parepare masuk dalam kategori 107 daerah, dari 500 daerah yang dianggap daerah ini mampu untuk hidup tapi tidak mampu membangun.” Kata Zulkarnaen

Lanjut Zulkarnaen Nasrun, hal tersebut terjadi karena anggaran transfer itu dipotong, sehingga dengan kondisi sekarang ini, anggaran yang tidak kucur ini mengubah situasi skenario penganggaran, dengan mempertimbangkan yang berurusan langsung dengan 18 program prioritas, dukungan Astacita, 17 program nasional, dan program Prabowo itu harus selesaikan anggaran anggaran seremonial yang ada di SKPD, berkomitmen.

“Walaupun tidak ada anggaran makan/minum, tetap bisa jalan, bukan hanya musrenbang, rapat koordinasi yang kami koordinir 34 SKPD di kota parepare, rapat-rapatnya baik itu kemiskinan, stunting, anak tidak sekolah, kalau dirapatkan di Bappeda, kami tidak menggunakan anggaran makan/minum.  Perlu kami luruskan, sama sekali, tidak ada. Tapi Kami berkomitmen anggaran pendukung akan minum, walaupun secara wajar harus ada, tapi kondisi, jadi lebih baik kita anggarkan ke beasiswa, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, itu pun infrastruktur kita masih jauh dari mandatori spending.” Jelas Zulkarnaen

DPRD Parepare Tuntaskan Rapat Rencana Kerja DPRD dan Penyusunan Program Tahun Anggaran 2027

Akbar Mesra
-
0
DPRD Parepare Tuntaskan Rapat Rencana Kerja DPRD dan Penyusunan Program Tahun Anggaran 2027

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – DPRD kota Parepare menuntaskan Rapat Rencana kerja DPRD kota Parepare Penyusunan Program Tahun Anggaran 2027 hari ke dua Senin (02/02/26) di Lagota Cafe dan Resto Jln  Jend. Ahmad Yani kota Parepare. Wakil ketua II DPRD kota Parepare Muh. Yusuf Lapanna pada media mengungkapkan menyimpulkan usulan terkait program krusial dan kegiatan kerja DPRD untuk tahun 2027.

“Alhamdulillah, kita sudah simpulkan semua hasil rapat yang menjadi usulan teman-teman komisi 1 komisi 2 dan komisi 3. Dan tadi rapat ini ada beberapa poin yang menjadi pembicaraan kita terkait dengan program dan kegiatan di DPRD, masalah krusial yang dibahas DPR itu terkait program kerja, program kerja ini penyusunan program kegiatan yang akan dilaksanakan DPRD tahun depan 2027. Ditentukan ada beberapa yang kita evaluasi, terkait kemarin usulan-usulan teman-teman komisi.” Kata Politisi Gerindra Tersebut.

Lanjut Kordinator komisi III ini, dalam pembahasa hari terakhir ini, ada beberapa hal yang menjadi penting bagi Anggota DPRD  dalam rangka untuk melaksanakan tugasnya, dan terutama yang dibahas terkait masalah medical check up, ini tentu memastikan para anggota Dewan harus selalu sehat dan bugar supaya mereka optimal melaksanakan tugasnya.

“Kalau program dan kegiatan yang direncanakan ini semuanya terlaksana, Alhamdulillah 100% terlaksana, cuma mungkin ada beberapa usulan-usulan teman-teman itu yang tidak terakomodir, sehingga itu menjadi perhatian pimpinan kedepannya, bagaimana usulan-usulan teman-teman komisi itu bisa diakomodir, kemudian ada beberapa usulan-usulan terkait kebutuhan komisi, itu ada beberapa poin, yang memang tidak terakomodir di tahun kemarin, sehingga itu menjadi bahan evaluasi kita di dalam rapat kerja ini, kita mencari solusinya dari pokok permasalahannya sehingga ini tidak terlaksana.” Ungkap Yusuf.

70 Peserta Perwakilan Kehumasan Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD Ikuti Workshop Jurnalistik Kehumasan PWI

Akbar Mesra
-
0
70 Peserta Perwakilan Kehumasan Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD Ikuti Workshop Jurnalistik Kehumasan PWI

PAREPARE, RADIOMESRA..COM — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Parepare menggelar Workshop Jurnalistik Kehumasan di Auditorium BJ Habibie, Senin (02/02/26). Kegiatan ini mengusung tema “Strategi Kehumasan Bagi Institusi Pemerintah dan BUMN/BUMD”.

Workshop tersebut diikuti oleh 70 peserta yang berasal dari unsur kehumasan instansi pemerintah, BUMN/BUMD, serta perwakilan lembaga terkait.

Dua pemateri dihadirkan dalam kegiatan ini, yakni Tenaga Ahli Bidang Hukum, Informasi dan Publikasi Publik Kementerian Pertanian, Suwardi Thahir, yang juga Asesor Uji Kompetensi Wartawan Lembaga Uji PWI–Dewan Pers. Pemateri kedua adalah Rudi Hartono, konten kreator yang dikenal luas dengan julukan Spiderman Parepare.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, dan turut dihadiri perwakilan Forkopimda serta sejumlah SKPD terkait.

Ketua PWI Kota Parepare, Fatahuddin, mengatakan workshop ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman kehumasan, khususnya dalam mengelola informasi publik secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab di tengah pesatnya perkembangan media digital.

“Melalui workshop ini, kami ingin membangun pemahaman bersama bahwa kehumasan memiliki peran strategis dalam menjaga citra institusi serta menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat,” ujar Fatahuddin.

Ia menjelaskan, kedua pemateri yang dihadirkan merupakan figur yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya masing-masing, sehingga diharapkan mampu memberikan perspektif yang komprehensif, baik dari sisi regulasi jurnalistik, etika publikasi, hingga strategi kreatif dalam pengelolaan konten informasi.

Sementara itu, Sekda Parepare Amarun Agung Hamka menyampaikan apresiasi kepada PWI Kota Parepare atas inisiatif menyelenggarakan workshop tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama di era digital, di mana kemampuan menyampaikan informasi secara tepat dan akurat sangat penting untuk membangun kepercayaan publik.

“Pemerintah dan pers adalah mitra strategis yang sejalan dalam mendorong kemajuan daerah. Profesionalisme yang ditunjukkan PWI merupakan bagian dari upaya menghadirkan informasi publik yang berkualitas,” kata Amarun.

Ia berharap, dengan hadirnya narasumber yang berkompeten, para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis dalam mengelola komunikasi publik, sehingga ke depan sinergi antara pemerintah, BUMN/BUMD, dan insan pers semakin kuat.

Gelar Pelatihan Chef, LPH Insan Kamil Hadirkan Asesor LSP untuk Ukom

Akbar Mesra
-
0
Gelar Pelatihan Chef, LPH Insan Kamil Hadirkan Asesor LSP untuk Ukom

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM  – Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Pusat Halal Insan Kamil menggelar pelatihan dan uji kompetensi Chef bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata Pesona Indonesia di Aula UPT PLUT Makassar, Rabu (28/01/26).

Kegiatan tersebut menghadirkan peserta sebanyak 18 orang utusan dari SPPG se-Sulawesi Selatan serta rumah makan. Pimpinan LPH Pusat Halal Insan Kamil Naharuddin mengatakan tujuan dari kegiatan ini untuk memastikan chef pada SPPG MBG, Restoran dan semacamnya tidak diragukan lagi.

“Secara teori melalui online pada tanggal 25 sampai dengan 26 Januari 2026, kemudian uji kompetensinya dilakukan pada Hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 bertempat di aula PLUT Makassar provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan diikuti oleh 18 peserta terdiri dari. 18 orang utusan dari SPPG MBG se-Sulawesi Selatan serta rumah makan. Alhamdulillah, seluruh peserta yang mengikuti sudah kompeten, hal ini juga kami informasikan kepada SPPG/MBG serta Cheif Restoran dan Rumah Makan, kami LPH Pusat Halal Insan Kamil siap memfasilitasi untuk pelatihan Chef kedepannya.” ujar Naharuddin.

Selain LSP Pariwisata Pesona Indonesia, kegiatan ini juga menggaet kerjasama dengan Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Uji kompetensi Chef yang digelar oleh LPH Pusat Halal Insan Kamil di uji langsung oleh Andi Laurentinus yang merupakan salah satu Asesor pada LSP Pariwisata Pesona Indonesia.

Bawaslu Parepare Perkuat Koordinasi Dengan Pemkot Demi Demokrasi Berkualitas

Akbar Mesra
-
0
Bawaslu Parepare Perkuat Koordinasi Dengan Pemkot Demi Demokrasi Berkualitas

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare melaksanakan audiensi dengan Wali Kota Parepare pada Rabu, (28/01/26), bertempat di Kantor Wali Kota Parepare. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan audiensi Bawaslu Kota Parepare dalam rangka penguatan dan pengembangan demokrasi di Kota Parepare.

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Parepare, Muh. Zainal Asnun, didampingi Anggota Bawaslu Kota Parepare, Susilawati, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare Handayani, serta staf pendamping.

Rombongan Bawaslu Kota Parepare disambut langsung oleh Wali Kota Parepare, Tasming Hamid dan didampingi kepala Kesbangpol Rustam Asta. Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kota Parepare menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Bawaslu dalam mendukung penguatan demokrasi yang berkualitas, partisipatif, dan berintegritas.

Pembahasan difokuskan pada upaya peningkatan kesadaran politik masyarakat, khususnya pemilih pemula dan generasi muda, serta penguatan pengawasan partisipatif di tengah masyarakat. Ketua Bawaslu Kota Parepare, Muh. Zainal Asnun, menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus diskusi strategis untuk membangun koordinasi yang lebih kuat antara Bawaslu dan Pemerintah Kota Parepare.

“Di mana audiensi tersebut, tersirat pertemuan Bawaslu menjajaki kemungkinan adanya kerjasama yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Parepare bersama Bawaslu, dalam rangka peningkatan demokrasi terkhusus di kota Parepare, termasuk juga pelaksanaan pendidikan politik kepada pemilih pemula.” Kata Zainal.

Zainal berharap melalui pertemuan ini dapat terbangun kolaborasi yang berkelanjutan dalam mendukung pendidikan politik dan pengawasan partisipatif demi terwujudnya demokrasi yang sehat.

“Harapan kami ke depan, semoga ada respon dari pemerintah ke kota Parepare terkait hal ini, sehingga seiring sejalan dengan program Bawaslu, pada pengawasan partisipatif untuk menyongsong pemilu serentak, pemilu nasional yang telah diputuskan pada tahun 2029 mendatang.” Ungkap Zainal

Sementara itu, Wali Kota Parepare, Tasming Hamid menyambut baik audiensi tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap upaya Bawaslu dalam memperkuat demokrasi di daerah. Ia menegaskan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam menciptakan iklim demokrasi yang edukatif dan berintegritas di Kota Parepare.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara Bawaslu Kota Parepare dan Pemerintah Kota Parepare guna mendorong partisipasi masyarakat yang lebih sadar dan aktif dalam kehidupan demokrasi, khususnya menjelang agenda-agenda demokrasi ke depan.

Bahas Tentang Musrenbang RKPD 2027, Radio Mesra Hadirkan Kepala Bappeda Dan Mantan Wakil Ketua DPRD kota Parepare

Akbar Mesra
-
0
Bahas Tentang Musrenbang RKPD 2027, Radio Mesra Hadirkan Kepala Bappeda Dan Mantan Wakil Ketua DPRD kota Parepare

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare Zulkarnaen Nasrun bersama mantan Wakil Ketua DPRD Parepare yang juga akademisi M Rahmat Sjamsu Alam, hadir menjadi narasumber dalam Ruang Bincang tentang Musrenbang RKPD 2027 Parepare di Radio Mesra FM, Sabtu, (31/01/26).

Ruang Bincang yang mengangkat tema tentang Musrenbang, kondisi efisiensi anggaran, dan kepastian realisasi dari setiap usulan masyarakat ini berlangsung interaktif dan hangat, dengan dipandu oleh Bang Rama atau Tri Astoto Kodarie, seorang sastrawan nasional. Dalam ulasannya Zulkarnaen Nasrun mengatakan Tanggal 19 Januari 2028 Walikota secara resmi telah melaksanakan pembukaan umum musrenbang Kelurahan.

“Jadi pertama itu musrenbang sudah ada, sudah terlaksana jadwal musrembang Kelurahan yang sudah terlaksana mulai tgl 19 sampai tanggal, 23 Januari. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang sudah kita sepakati. Ada hal yang berbeda. Perbedaannya sini, bukan karena tidak dilaksanakan dengan normal, perbedaannya anggaran pelaksanaan ini ditiadakan dulu, bukan hasil Musrenbangnya, Prosesi acaranya itu tidak ada dikasih uang makan/minum, transpor, ATK, itu yang di efisiensikan. Kalau pelaksanaannya, Alhamdulillah, pak camat , ketua RT RW, Alhamdulillah atas dukungan semuanya musrembang tidak ada, atk yang dikasih tapi tetap terlaksana dengan baik.” Kata Zulkarnaen.

Menanggapi hal tersebut, mantan Wakil Ketua DPRD Parepare yang juga akademisi ITH M Rahmat Sjamsu Alam merasa sedikit agak menggelitik karena menurutnya musrembang itu adalah amanah, di mana amanah dalam undang-undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang mengatur tentang tahapan-tahapan perencanaan sehingga kegiatan yang bisa musrembang ini sangat penting, dan ini sangat begitu pentingnya.

“Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun, dan ini menjadi dokumen yang sudah diatur dalam undang-undang 25, menjadi dokumen, sehingga, ini bagi saya menjadi prioritas karena disini ada output yang mau didapatkan, ini bagian dari pada nanti dasar-dasar penganggaran, satu program yang akan melekat nantinya di SKPD. Bagi saya ini kegiatan rutin yang diatur dalam undang-undang, dan bersifat wajib atau prioritas, sehingga makan minum itu menjadi wajib, apalagi yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Masyarakat ini yang kita undang, ini mau memberikan informasi, memberikan masukan-masukan, terkait dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.” Ungkap Rahmat.

DPRD Parepare Gelar Rapat Rencana Kerja DPRD kota Parepare Dan Penyusunan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2027

Akbar Mesra
-
0
DPRD Parepare Gelar Rapat Rencana Kerja DPRD kota Parepare Dan Penyusunan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2027

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – DPRD kota Parepare menggelar Rapat rencana kerja DPRD kota Parepare Penyusunan Program Tahun Anggaran 2027 Ahad ,(01/02/26) di Lagota Cafe dan Reston Jln  Jend. Ahmad Yani. Ketua DPRD kota Parepare Ir. H.Kaharuddin temui usai kegiatan mengatakan kegiatan tersebut Dalam rangka merencanakan kegiatan-kegiatan DPRD  di tahun 2027.

“Jadi 1 tahun sebelumnya, kita sudah rencanakan. Tapi ini raker ini sangat penting, karena ini bagian dari perencanaan secara keseluruhan. Jadi tidak boleh ada kegiatan DPR nanti di 2027 yang tidak diputuskan di dalam rapat kerja. Jadi memang ada riwayat penganggaran itu harus jelas, supaya kita tidak melakukan pelanggaran. Semua harus melalui pintunya yaitu rapat kerja. Penganggaran, ini bagian dari pada penganggaran sekretariat juga.” Kata H. Kaharuddin.

Lanjut H. Kaharuddin Kadir, Rapat kerja DPRD itu, hasil rapat kerja ini semuanya masuk dalam tatanan perencanaan, DPRD tentu akan menyelesaikan juga nanti, terkait dengan kemampuan keuangan daerah, walaupun DPRD  sudah tetapkan rencanakan pengadaan ini, pengadaan meja, pengadaan iPad, tapi kalau kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi, mereka juga tidak melaksanakan.

“Jadi itu juga sangat tergantung kepada kemampuan keuangan daerah, saya kira semua prioritas, tergantung keuangan daerah. Untuk menunjang kelancaran kegiatan DPRD itu sangat tergantung kepada kemampuan keuangan daerah. Semuanya kita tetapkan di rapatkan ini, semua penting, tetapi, itu tadi, saya sampaikan syarat untuk melaksanakan kegiatan itu, yang pertama tercatat dalam APBD, insya Allah kita masukkan dalam APBD, tapi yang paling penting adalah ketersediaan cukup anggaran, biar ada dalam APBD kalau uangnya tidak tersedia tidak bisa dilaksanakan.” Jelas H. Kaharuddin Kadir.

Operasi Keselamatan 2026 Segera Digelar, Polres Parepare Ingatkan Pentingnya Tertib Lalu Lintas

Akbar Mesra
-
0
Operasi Keselamatan 2026 Segera Digelar, Polres Parepare Ingatkan Pentingnya Tertib Lalu Lintas

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Polres Parepare mulai 2 Februari 2026 akan menggelar Operasi Keselamatan 2026 sebagai upaya meningkatkan disiplin dan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Operasi Keselamatan 2026 mengedepankan peran Satuan Lalu Lintas dengan fokus pada pencegahan pelanggaran serta penekanan angka fatalitas korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Parepare.

Kasat Lantas Polres Parepare, AKP Muh. Arsyad, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa Operasi Keselamatan akan dilaksanakan secara serentak selama 14 hari, terhitung sejak 2 hingga 15 Februari 2026. “Operasi ini dilaksanakan selama dua pekan dan mengedepankan langkah preemtif serta preventif, yang disertai penegakan hukum secara humanis terhadap pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan,” ungkap AKP Arsyad, Sabtu (31/01/26) siang.

Dalam operasi tersebut, sejumlah pelanggaran menjadi sasaran utama petugas. Di antaranya pengendara yang tidak menggunakan helm pelindung kepala berstandar SNI, melawan arus lalu lintas, menggunakan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, serta pengemudi kendaraan yang melampaui batas kecepatan.

Kasat Lantas menambahkan, Operasi Keselamatan 2026 akan diawali dengan apel gelar pasukan yang dijadwalkan berlangsung di Mapolres Parepare pada Senin, 2 Februari 2026, sebagai tanda dimulainya operasi secara resmi. “Setelah apel gelar pasukan, kami akan langsung melaksanakan kegiatan operasi. Bentuk kegiatannya meliputi operasi kepolisian di ruas jalan yang telah direncanakan, sosialisasi dan imbauan tertib berlalu lintas, penerangan keliling, hingga edukasi dini kepada pelajar sebagai investasi kesadaran berlalu lintas jangka panjang,” jelasnya.

Mengakhiri keterangannya, AKP Arsyad kembali mengingatkan seluruh pengguna kendaraan agar senantiasa mengutamakan keselamatan saat berada di jalan raya. “Utamakan keselamatan setiap kali berkendara. Hindari pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas, seperti menggunakan handphone saat berkendara, melawan arus, atau memacu kendaraan melebihi batas kecepatan karena terburu-buru. Perlu diingat, kecelakaan lalu lintas selalu diawali oleh sebuah pelanggaran,” pungkasnya. (*)

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Gelar Pembukaan Konsolidasi Data dan Strategi Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Tahun 2026

Akbar Mesra
-
0
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Gelar Pembukaan Konsolidasi Data dan Strategi Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Tahun 2026

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar kegiatan Pembukaan Konsolidasi Data dan Strategi Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Tahun 2026 di Auditorium B.J. Habibie, Parepare, Kamis (29/01/26).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Akbar Ali, dan dihadiri oleh Wali Kota Parepare Tasming Hamid, Wakil Wali Kota Parepare Hermanto, unsur pimpinan Kemendagri,Ketua Bawaslu Parepare, Ketua KPU Kota Parepare, Kepala Badan Kesbangpol Kota Parepare, serta jajaran pejabat SKPD. Turut hadir peserta dari unsur Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi.

Dalam laporan panitia, Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Dalam Negeri Kemendagri, Sahrulyadi, mengatakan Kementerian dalam negeri Melalui direktorat jenderal politik dan pemerintah memiliki mandat strategis dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta pemantauan terhadap perkembangan politik dalam negeri termasuk di daerah.

“Peran ini menjadi semakin penting dalam rangka menjaga stabilitas politik, mencegah potensi konflik sosial politik, serta memastikan bahwa dinamika politik daerah tetap berjalan dalam koridor hukum, dan demokrasi Pancasila. Selain itu, aspek data strategi pemantauan, perkembangan politik di daerah perlu disesuaikan dengan tantangan aktual berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,  direktorat jenderal politik dalam negeri.” Kata Sahrulyadi.

Lanjut Sahrulyadi, melalui direktorat politik dalam negeri memandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan konsolidasi data dan strategi pemantauan perkembangan politik di daerah.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi forum strategis, untuk memperkuat sinenergi antara pemerintah pusat, dan daerah, meningkatkan kapasitas aparatur dalam pemantauan politik berbasis data dan teknologi sistem informasi, menyatukan visi, mengakomodir data politik dalam negeri, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang stabil, demokratis dan tertib terhadap perkembangan zaman.” Jelasnya.

Rektor Institut Andi Sapada Sebut Penempatan Polri di Bawah Presiden Sudah Tepat

Akbar Mesra
-
0
Rektor Institut Andi Sapada Sebut Penempatan Polri di Bawah Presiden Sudah Tepat

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat bersama Komisi III DPR RI menegaskan sikapnya menolak jika Polri berada di bawah kementerian. Bahkan, ia menyatakan lebih memilih menjadi petani apabila harus menjabat sebagai “Menteri kepolisian”.

Pernyataan Kapolri yang menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian mendapat respons dari kalangan akademisi.

Menanggapi hal tersebut, Prof.Dr.Bakhtiar Tijjang, Rektor Kampus Institut Andi Sapada menilai sikap Kapolri tersebut tidak menjadi persoalan dan justru sejalan dengan konstitusi.

“Wacana terkait dengan penempatan polri di kementerian itu bisa saja menimbulkan kebijakan yang kontroversial, bisa berisiko menimbulkan dualisme komando dan justru dapat menghambat respon cepat negara dalam kondisi darurat yang datang bilamana polri dibawa ke kementerian karena demi kepastian komando itu polri harus tetap berada langsung dibawa presiden.” Jelas Prof. Bakhtiar Tijjang.

Menurut Prof Bakhtiar, Kalau dilihat secara jernih, fungsi kepolisian sebagaimana diamanatkan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 adalah alat negara yang menjalankan fungsi keamanan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat sipil. Karena itu, Polri harus berada di bawah kontrol langsung otoritas politik tertinggi yang dipilih rakyat, yakni Presiden RI, bukan di bawah menteri sektoral.

Selain itu kata Prof. Dr. Bakhtiar Tijjang, jika Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri, potensi ketidak independenan akan semakin besar karena terkooptasi oleh instrumen kekuasaan administratif.

Dalam penyampaiannya Prof. Dr. Bakhtiar Tijjang mengajak semua pihak untuk mendukung agar Polri tetap berada di bawah Presiden, terutama di tengah tuntutan publik terhadap percepatan reformasi kepolisian. Selain itu, ia juga mengingatkan potensi munculnya dualisme komando apabila Polri berada di bawah kementerian. (Rls)

1...525354...733Halaman 53 dari 733

Contact us: mesradio1028@gmail.com

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare