26.4 C
Pare-Pare
Senin, Oktober 26, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 53

Soroti Efektivitas Merger dan Relokasi Sekolah di Parepare, LSM Lapekom dan DPRD Dorong Evaluasi Kebijakan Pendidikan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Penataan infrastruktur serta pemerataan kualitas pendidikan di Kota Parepare terus menjadi perhatian mendalam dari berbagai kalangan. Dalam program siaran Bincang Pendidikan yang berlangsung pada Sabtu (15/8/2026), gagasan mengenai merger (penggabungan) hingga relokasi sekolah sepi peminat mencuat sebagai solusi strategis dalam mengurai ketimpangan daya tampung sekolah.

Akademisi Universitas Negeri Makassar (UNM) sekaligus Ketua LSM Lapekom, Dr. Zaid Zainal, menegaskan komitmen lembaga yang dipimpinnya untuk terus mengawal kebijakan Pemerintah Kota Parepare di bidang pendidikan. Menurutnya, LSM Lapekom konsisten memberikan masukan serta analisis kritis demi perbaikan sistem pendidikan di daerah tersebut.

“Sejak awal audiensi dengan Wali Kota, kami sudah sampaikan bahwa LSM Lapekom fokus pada isu pendidikan. Kami siap mengawal pemerintah, namun jika ada kebijakan yang menurut analisis kami kurang tepat, kami akan sampaikan kekurangannya beserta solusinya. Tugas pengawasan dan pemberian saran sudah kami laksanakan, selanjutnya terserah pemerintah untuk melakukan kajian mendalam,” tegas Dr. Zaid Zainal.

Ia menuturkan, berbagai masukan konstruktif yang membawa dampak positif.baik bagi pemerintah maupun masyarakat telah disampaikan secara langsung. Lapekom berharap Pemkot Parepare bersama jajarannya dapat segera menindaklanjuti kajian teknis agar langkah kebijakan yang diambil tepat sasaran.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Parepare, Parman Agus Mante, menyoroti pentingnya langkah taktis berupa relokasi sekolah untuk mengurai penumpukan siswa di wilayah-wilayah pertumbuhan baru, seperti kawasan Bacukiki Atas.

Parman menjelaskan bahwa sekolah seperti SD 85 dan SD 34 Parepare saat ini mengalami lonjakan pendaftar yang luar biasa seiring pesatnya pertumbuhan penduduk setempat, sehingga jumlah sekolah yang ada tidak lagi sebanding dengan daya tampung.

“Semangat merger itu memang kita perlukan, tetapi tidak harus selalu melebur atau menghilangkan sekolah dalam satu atap. Relokasi adalah pilihan logis. Sebagai contoh, sekolah dasar di kota yang sepi peminat bisa direlokasi ke Bacukiki Atas. Saya yakin sekolah tersebut akan dibanjiri peminat karena masyarakat di sana sangat membutuhkan akses sekolah, bukan sekadar melihat sejarah unggul atau tidaknya,” ungkap Parman.

Lebih lanjut, Parman memaparkan tiga poin kunci dalam pembenahan pendidikan dasar di Parepare:

 1. Pemerataan Kualitas Pendidikan: Relokasi tidak menghilangkan nilai sejarah sekolah, melainkan mendekatkan pelayanan ke wilayah yang membutuhkan.

 2. Integrasi Sekolah Satu Atap: Model satu atap harus terintegrasi dengan baik secara manajemen dan hubungan antarsekolah, sehingga membuang jauh ego sektoral atau keretakan harmonisasi antar-pengelola sekolah.

 3. Rehabilitasi Sekolah Sepi Peminat: Pemerintah harus melakukan evaluasi dan perbaikan sarana serta infrastruktur pada sekolah-sekolah yang minim peminat untuk mengetahui akar penyebabnya.

Dengan sinergi antara akademisi, organisasi masyarakat, dan legislatif, Pemkot Parepare diharapkan dapat segera mengeksekusi rekomendasi kebijakan ini demi menciptakan iklim pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas.

Judi Online Jadi Motif, Pemuda 22 Tahun Ditangkap Usai Bobol Rumah Tetangga di Parepare

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Seorang pemuda berinisial AJ (22), warga Kota Parepare, Sulawesi Selatan, diamankan Unit Reskrim Polsek Ujung Polres Parepare setelah diduga berulang kali membobol rumah warga di kawasan Kompleks Pasar Labukang, Kecamatan Ujung.

Dalam aksi terakhirnya, AJ diduga menggasak sebuah tas berisi uang tunai sekitar Rp5 juta milik tetangganya. Uang tersebut disebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan bermain judi online.

Kapolsek Ujung Polres Parepare AKP Sukri Abdullah mengatakan, penangkapan AJ berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aksi pencurian yang terjadi berulang kali di kawasan Pasar Labukang.

“Dari pengaduan masyarakat, anggota Reskrim melakukan serangkaian penyelidikan. Alhamdulillah, berkat gerak cepat anggota, pelaku berhasil diamankan,” kata Sukri, Kamis (20/8/2026).

AJ diamankan di Kompleks Pasar Labukang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Saat diamankan, pelaku kemudian dibawa menggunakan mobil patroli Polsek Ujung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Menurut Sukri, aksi pencurian tersebut diduga dilatarbelakangi faktor ekonomi serta kecanduan judi online. Pelaku disebut telah beberapa kali melakukan pencurian di kawasan tersebut.

“Motifnya pertama faktor ekonomi, kemudian yang bersangkutan juga bermain judi online. Sebagian hasil pencurian digunakan untuk judi online,” ungkapnya.

Dalam aksi terakhir, AJ diduga mengambil tas yang berisi uang tunai dengan total kerugian korban sekitar Rp5 juta.

Tak hanya mencuri, AJ juga diduga sempat menghubungi korban dengan modus mengaku menemukan dompet milik korban. Pelaku kemudian menawarkan untuk mengembalikannya, namun meminta sejumlah uang sebagai imbalan.

Dari informasi tersebut, polisi melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil mengamankan AJ.

Selain membobol rumah, kepada polisi AJ juga mengaku pernah membobol salah satu toko di kawasan Pasar Labukang dan mengambil sejumlah barang kebutuhan pokok.

Polisi kini masih mendalami seluruh rangkaian aksi pencurian yang diduga dilakukan AJ, termasuk kemungkinan adanya lokasi kejadian lainnya.

Sukri mengatakan, penyidik menerapkan pasal terkait pencurian dengan pemberatan serta pasal mengenai perbuatan berlanjut. Pelaku terancam hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

“Pasal yang diterapkan yaitu Pasal 467 dan 477 terkait pencurian dengan pemberatan, kemudian juga diterapkan pasal perbuatan berlanjut. Ancaman hukumannya tujuh tahun,” jelasnya.

Polsek Ujung mengimbau masyarakat, khususnya warga di sekitar Pasar Labukang, agar meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan.

Bhabinkamtibmas Kampung Baru Gelar Pelatihan AI untuk 90 Siswa SMK Negeri 3 Parepare

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Bhabinkamtibmas Kelurahan Kampung Baru, Brigpol Akrab, melaksanakan kegiatan Training of Trainer (TOT) mengenai pemahaman teknologi Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan bagi siswa SMK Negeri 3 Parepare, Kamis (20/09/26).

Kegiatan tersebut berlangsung mulai pukul 09.00 Wita di SMK Negeri 3 Parepare yang berlokasi di Jalan Matahari, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

Sebanyak 90 siswa mengikuti pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman awal mengenai perkembangan teknologi kecerdasan buatan serta pemanfaatannya dalam kehidupan dan dunia pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, Brigpol Akrab turut didampingi Kasat Samapta Polres Parepare, Muhammad Habir, S.H. Kegiatan itu juga dihadiri Wakil Kepala SMK Negeri 3 Parepare, Andi Hera, S.Kom., M.Pd., bersama personel yang terlibat.

Pelatihan TOT tersebut menjadi ruang pembelajaran bagi para siswa untuk mengenal salah satu perkembangan teknologi yang kini semakin dekat dengan aktivitas masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan.

Melalui kegiatan ini, para peserta diperkenalkan pada pemahaman dasar mengenai kecerdasan buatan sebagai bagian dari perkembangan teknologi digital yang terus mengalami perubahan.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung di lingkungan sekolah dengan sasaran utama para siswa dan siswi SMK Negeri 3 Parepare.

Selama kegiatan berlangsung, seluruh rangkaian pelatihan berjalan aman, lancar, dan terkendali.

Rayakan Milad 1 Tahun, BSN Siap Tumbuh Bersama Mitra

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM —Bank Syariah Nasional (BSN)Kantor Cabang Pembantu (KCP) Parepare merayakan ulang tahun ke 1 dengan tema BSN untuk Indonesia Penuh Berkah dan amanah Kamis (20/08/25).

Kepala KCP BSN Parepare, Kumala Jodie Pranata Limarjo, SE MM. dalam syukuran di kantor BSN, Jalan Bau Massepe mengatakan, BSN sejak berdiri terus berusaha membranding dan mengenalkan diri ke masyarakat, BSN hingga saat ini sebagai bank syariah terbesar kedua di Indonesia (based on asset).

“Kami masih tahap mengenalkan diri ke kanal dan mitra yang berbasis syariah. Kami mohon doa dukungan kepada seluruh mitra bisnis agar BSN dapat terus tumbuh bersama kami dan dapat menyelaraskan target bersama,” kata Jodie.

Jodie juga menyampaikan salam dari Dirut BSN yang berpesan menjadikan milad untuk terus bersatu dan kolaborasi.

“Pak direktur utama menyampaikan selamat milad pertama BSN, mari jadikan momentum ini untuk terus bersatu baik internal dan eksternal, kolaborasi dengan mitra dan terus berinovasi,”ujarnya.

Jodie juga menyampaikan terima kasih kepada semua mitra eksternal, vendor dan semua pihak. Termasuk notaris dan para developer yang terus mensupport BSN.

“Terima kasih kepada semuanya yang sudah eksis sejak btn syariah, kami doakan semoga seluruh mitra bisa tumbuh dan bisa loyal ke kami,” pungkasnya.

Perayaan Milad BSN ditandai pemotongan tumpeng oleh Kepala KCP BSN didampingi Founder PT Cahaya Ilahi Barokah H Bahri Bali dan sejumlah developer se Ajatappareng serta notaris Muhammad Tahir, Andi Hariany dan Arifuddin.(rls)

Disnaker Parepare Ungkap Kunci Sukses Tekan Pengangguran: UMKM dan Event Kota Jadi Penopang Utama

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Pengangguran merupakan tantangan ketenagakerjaan skala nasional yang juga berdampak ke daerah, termasuk Kota Parepare. Menyikapi fenomena tingginya angka sarjana menganggur di Indonesia, Pemerintah Kota Parepare membeberkan strategi dan kondisi riil ketenagakerjaan lokal yang didominasi oleh sektor jasa dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare, La Ode Arwah Rahman, dalam forum Ngopi Berjamaah yang digelar di Masjid Raya Parepare pada Jumat (14/08/26).

Dalam keterangannya, La Ode menegaskan bahwa tingginya angka pengangguran seperti data nasional yang mencatat lebih dari 1 juta sarjana belum terserap kerja adalah dampak langsung dari hukum ekonomi pasar kerja, di mana jumlah ketersediaan tenaga kerja (supply) jauh melampaui lapangan kerja yang ada (demand). Kondisi ini kerap menekan tingkat upah tenaga kerja di tingkat bawah.

Namun untuk Kota Parepare, struktur ekonomi memiliki karakteristik khusus. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru yang dirilis Januari lalu, sebanyak 78 persen masyarakat Parepare bekerja di sektor jasa dan informal, sementara sisanya berada di sektor formal.

“Kita harus jujur bahwa kota kita belum menjadi kota industri. Sektor jasa seperti UMKM, transportasi, dan usaha harian lainnya inilah yang menjadi penggerak utama roda ekonomi Parepare,” ujar La Ode di hadapan warga dan tokoh masyarakat.

Meski dibayangi tantangan nasional, strategi penguatan sektor informal di Parepare membuahkan hasil positif. Sepanjang tahun 2025, angka pengangguran di Parepare berhasil ditekan secara signifikan.

Bahkan, Kota Parepare berhasil meraih predikat sebagai kota terbaik ketiga di regional Sulawesi dalam hal penurunan tingkat pengangguran. Atas prestasi ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI telah memberikan penghargaan resmi kepada Wali Kota Parepare.

“Korelasinya jelas. Ketika 78 persen warga bekerja di sektor informal dan pengangguran kita berhasil turun drastis, kesimpulannya adalah kekuatan utama Parepare terletak pada UMKM. Oleh karena itu, kebijakan Pemkot untuk memperbanyak penyelenggaraan event sangat tepat karena terbukti menggerakkan UMKM dan menyerap tenaga kerja,” jelasnya.

Terkait isu kesejahteraan dan standar gaji pekerja, La Ode menjelaskan bahwa pemerintah bertindak sebagai regulator yang berupaya menjaga keseimbangan antara hak pekerja dan kelangsungan usaha.

Untuk sektor formal dan perusahaan berskala besar (seperti ritel modern Alfamart, Indomaret, maupun ritel lokal Sejahtera dengan omset di atas Rp500 juta), Pemkot menegaskan kewajiban penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) / Upah Minimum Kota (UMK).

Namun, untuk sektor UMKM mikro dan kecil, pemerintah menerapkan pendekatan yang fleksibel dan proporsional.

“Kita harus adil. Tidak mungkin kita memaksakan UMKM kecil untuk membayar gaji setara UMP, karena itu bisa mematikan usaha mereka. Pemerintah hadir untuk melindungi kedua belah pihak: ekonomi masyarakat tetap tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan secara bertahap tingkat upah dapat terus membaik,” pungkas La Ode. **(RILIS/RED)**

Unit Pam Obvit Polres Parepare Kawal Keamanan Bank BNI, Pantau Nasabah hingga Area ATM

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Unit Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) Satuan Samapta Polres Parepare melaksanakan pengamanan dan pengawalan di Kantor Kas Bank BNI Cabang Parepare, Kamis (20/08/26).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 Wita tersebut merupakan bagian dari pengamanan terhadap aktivitas pelayanan perbankan.

Personel Unit Pam Obvit yang bertugas dalam kegiatan itu, Bripka Fadli, melakukan pemantauan terhadap aktivitas pegawai dan nasabah selama pelayanan berlangsung.

Pengamanan juga dilakukan terhadap aktivitas transaksi nasabah di area ATM. Selain itu, personel melaksanakan patroli di sekitar kantor bank untuk memantau situasi di lingkungan objek yang diamankan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, personel turut melakukan penjagaan, pengawalan, serta penjemputan uang kas bank dan dana milik nasabah prioritas sesuai kebutuhan pengamanan.

Sasaran kegiatan meliputi pegawai dan staf bank, nasabah, tamu bank, hingga masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi.

Selama kegiatan berlangsung, aktivitas pelayanan di dalam maupun di luar area Kantor Kas Bank BNI Cabang Parepare berjalan tertib dan lancar.

Proses pengawalan dana juga berlangsung tanpa gangguan hingga tiba di lokasi tujuan dengan aman.

Kasat Samapta Polres Parepare AKP Muhammad Habir, S.H., menyampaikan bahwa pengamanan objek vital menjadi bagian dari pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hingga kegiatan berakhir, tidak terdapat kejadian menonjol. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar lokasi dilaporkan tetap aman dan kondusif.

Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Ujung, Perkuat Sinergi Tiga Pilar Untuk Pemeliharaan Kamtibmas yang Lebih Kondusif

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektoral sekaligus mendorong kemajuan wilayah, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kecamatan Ujung Kota Parepare menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Ujung, Kamis (20/08/26).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Ujung tersebut dihadiri Camat Ujung Andi Muliady, Kapolsek Ujung AKP Sukri Abdullah, Danramil Ujung Lettu Inf. Sudarmin, Waka Polsek KPN Iptu Sunarya, lima lurah dalam wilayah Kecamatan Ujung, Sekretaris Kecamatan Ujung, para sekretaris kelurahan, Ketua LPMK, para Bhabinkamtibmas serta para Babinsa.

Dalam sambutannya, Camat Ujung Andi Muliady menekankan pentingnya mempererat koordinasi antarinstansi demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Kita berharap koordinasi ke depannya lebih dipererat lagi demi kepentingan pelayanan dan Kamtibmas yang lebih terjaga. Khususnya rekan-rekan Bhabinkamtibmas dan Babinsa, kita berharap koordinasi lebih intens lagi, dengan tujuan apabila terjadi sesuatu di wilayah kita, dapat kita tangani secara bersama-sama,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Ujung AKP Sukri Abdullah menyampaikan bahwa pemeliharaan Kamtibmas bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh unsur pemerintahan serta masyarakat.

“Dalam hal pemeliharaan situasi Kamtibmas, polisi tidak dapat bekerja sendiri, namun membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk dari Koramil maupun teman-teman perangkat kecamatan dan kelurahan,” kata AKP Sukri Abdullah.

Ia juga menegaskan bahwa Polsek Ujung siap mendukung berbagai program pemerintah yang dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Ujung.

Senada dengan hal tersebut, Danramil Ujung Lettu Inf. Sudarmin yang juga memberikan sambutan mengatakan bahwa sinergi antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas perlu terus diperkuat sehingga setiap perkembangan maupun kejadian yang muncul di tengah masyarakat dapat diketahui secara cepat dan ditangani secara bersama-sama.

Usai kegiatan, Kapolsek Ujung AKP Sukri Abdullah menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut memiliki nilai penting dan strategis dalam membangun komunikasi serta hubungan kerja sama lintas sektoral.

“Rapat koordinasi yang dilaksanakan hari ini merupakan hal yang penting dan sifatnya strategis dalam membangun komunikasi dan hubungan kerja sama dengan lintas sektoral. Khususnya saat ini Karhutla masih menjadi ancaman nyata bagi masyarakat. Ini perlu gerak cepat dan terpadu dalam menanganinya jika terjadi,” jelasnya.

Kapolsek juga menegaskan kesiapan Polsek Ujung untuk terus membangun kerja sama dengan pihak kecamatan maupun Koramil sebagai bagian dari implementasi Program Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, yakni mewujudkan Polri yang Bermoral, Berintegritas dan Bermasyarakat.

Rapat koordinasi tersebut sejatinya menjadi forum untuk menyatukan persepsi sekaligus memperkuat hubungan koordinasi antarunsur pemerintahan, TNI dan Polri di wilayah Kecamatan Ujung.

Gelar Aksi di DPRD, Aliansi Masyarakat Sipil Parepare Layangkan 10 Tuntutan Keras dan Opsi “Sulawesi Merdeka”

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan elemen warga yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil Kota Parepare menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Parepare pada Kamis (20/08/26). Aksi bertajuk “Parepare Bergerak Aksi Merdeka” ini diwarnai penyampaian aspirasi mendalam menyikapi kondisi politik, hukum, dan ekonomi nasional pasca-perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.

Aksi gabungan ini dimotori oleh Komunitas Masyarakat Peduli Bangsa (KMPB), Forum Pembela Umat (FPU), GMKR, MD KAHMI Parepare, Forum Masyarakat Bahagia (FMB), LSM Fokus, serta elemen masyarakat kritis lainnya.

Koordinator Aksi, H. Muhlis Abdullah, menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari panggilan nurani rakyat yang merasakan himpitan ekonomi yang kian berat. Pihaknya menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto belum menunjukkan langkah nyata untuk menghentikan kebijakan destruktif dari era kepemimpinan 10 tahun Presiden Joko Widodo, termasuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

“Kita terpanggil dengan adanya kondisi Indonesia ini yang semakin parah. Diawali dari kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun dan tidak ada upayanya Pak Prabowo untuk menghentikan segala bentuk upaya berkuasa tersebut, termasuk meloloskan anaknya, Gibran, menjadi Wakil Presiden. Korupsi pejabat luar biasa marak dari daerah hingga pusat mencapai triliunan rupiah, sementara pajak terus naik, listrik naik, dan SPP mahasiswa di perguruan tinggi sangat tinggi,”* tegas H. Muhlis Abdullah saat ditemui di Gedung DPRD Parepare, Kamis (20/08/26).

Muhlis menambahkan, selain menggelar aksi massa dan menyampaikan aspirasi langsung di DPRD Parepare, pihaknya juga mengirimkan surat pernyataan sikap resmi yang ditujukan langsung kepada pemerintah pusat di Jakarta.

Ia memperingatkan, apabila pemerintah pusat terus mengabaikan jeritan dan tuntutan keadilan dari daerah, masyarakat di daerah tidak menutup kemungkinan akan melontarkan tuntutan pemisahan diri.

“Kami mengimbau, jika Papua, Aceh, dan Kalimantan meminta merdeka karena ketidakadilan, maka kami di Sulawesi minimal Sulawesi Selatan juga siap menuntut merdeka dan memisahkan diri agar rakyat bisa merasakan keadilan yang merata,”* tambahnya.

10 Poin Pernyataan Sikap Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil Kota Parepare

Dalam aksi tersebut, massa menyebarkan dan menyuarakan dokumen Pernyataan Sikap resmi yang memuat 10 poin tuntutan utama:

 1. Kegagalan Pemerintahan Prabowo-Gibran: Menyatakan bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran telah gagal mengemban amanah penderitaan rakyat karena terbukti hanya melanjutkan warisan kerusakan dan kebijakan destruktif dari rezim 10 tahun kepemimpinan sebelumnya.

 2. Kembali ke Visi Berdaulat:  Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera kembali kepada haluan visi Indonesia yang kuat dan berdaulat, atau bersiap menghadapi gelombang mosi tidak percaya dan kekuatan absolut rakyat.

 3. Lepas dari Cengkraman Oligarki & ‘Partai Cokelat‘: Menuntut Presiden Prabowo melepaskan diri secara tegas dari bayang-bayang Geng Solo, cengkraman Oligarki hitam, serta intervensi institusi ‘Partai Cokelat’ yang mencederai marwah penegakan hukum.

 4. Evaluasi Birokrasi & Audit Program Mercusuar: Meminta perombakan mendasar tata kelola birokrasi, merampingkan kabinet yang tambun, serta menuntut audit total atas program mercusuar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (KOPDES), dan Sekolah Rakyat yang sarat indikasi ladang rente dan korupsi.

 5. Pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka: Mendesak DPR/MPR RI untuk segera memproses pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI karena lahir dari proses yang cacat hukum, nista etika, dan mengkhianati konstitusi.

 6. Tangkap dan Adili Joko Widodo: Menuntut penegakan hukum yang berkeadilan tanpa pandang bulu dengan segera menangkap dan mengadili mantan presiden Joko Widodo sebagai wujud nyata asas persamaan di depan hukum (equality before the law).

 7. Dukungan Pembentukan Kabinet Bayangan: Mendukung penuh pembentukan Shadow Cabinet (Kabinet Bayangan) yang diinisiasi oleh kaum aktivis, akademisi, dan cendekiawan kritis sebagai kontrol moral sekaligus pemerintahan tandingan yang objektif.

 8. Dukungan Kepemimpinan Revolusi Konstitusional: Mengapresiasi dan mendukung penuh kesediaan Dr. Syukur Mandar untuk memimpin gerakan perubahan total dan gerakan revolusi konstitusional demi menyelamatkan masa depan bangsa dari kehancuran.

 9. Keadilan Distributif & Deklarasi “Sulawesi Merdeka”: Menyerukan masyarakat Sulawesi bersatu menuntut keadilan distributif serta menolak pengabaian hak daerah atas dalih ‘Efisiensi Anggaran’, sekaligus menyerukan deklarasi “SULAWESI MERDEKA” jika pemerintahan gagal menciptakan keadilan sosial.

 10. Seruan Aksi Kaum Intelektual dan Agama: Menyerukan kepada segenap kaum intelektual, akademisi, ulama, dan ustadz untuk tidak mengambil jalan aman dengan berdiam diri, melainkan bangkit menyuarakan kebenaran dan melawan kezaliman bersama rakyat.

Terima 10 Tuntutan Demonstran, Wakil Ketua DPRD Parepare Yusuf Lapanna Sepakat Evaluasi Total Program MBG dan Kopdes

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menerima kedatangan gelombang massa aksi masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait sejumlah isu strategis nasional di Gedung DPRD Parepare, Kamis (20/08/25).

Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, M. Yusuf Lapanna, menyampaikan bahwa terdapat sedikitnya 10 poin tuntutan yang dibawa oleh masyarakat. Sorotan utama massa aksi tertuju pada kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes), hingga Sekolah Rakyat. Selain itu, massa aksi juga mendesak pengusutan dan evaluasi terhadap 10 tahun masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Menanggapi hal tersebut, Yusuf Lapanna menegaskan komitmen DPRD Parepare untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat karena menyangkut isu-isu berskala nasional.

“Tentu kami di DPRD akan menindaklanjuti aspirasi ini. Karena ini adalah isu nasional, kami akan meneruskan aspirasi ini langsung ke pemerintah pusat, baik melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun DPR RI untuk diproses lebih lanjut,” ujar Yusuf saat ditemui usai menerima para demonstran.

Sebagai kader Partai Gerindra, Yusuf Lapanna menyatakan kesepakatannya dengan pandangan para demonstran terkait perlunya perbaikan mendasar pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

“Kami sepakat dengan para pendemo bahwa program MBG ini perlu dievaluasi secara total. Kita tidak bisa menafikan adanya oknum-oknum yang memanfaatkan program ini untuk mengambil keuntungan pribadi. Meski demikian, secara konsep program MBG ini sangat bagus dan kami di Gerindra sangat mengapresiasi keberanian Pak Prabowo mengalokasikan APBN agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” terangnya.

Selain MBG, masalah pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) juga tak luput dari sorotan. Yusuf mengakui adanya temuan di beberapa daerah di mana fasilitas Kopdes justru dibangun di lokasi yang tidak tepat, seperti di tengah hutan, tepi hutan, hingga area persawahan.

“Pak Prabowo tentu tidak menginginkan hal seperti itu terjadi. Ini ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Oleh karena itu, kami sangat mendukung agar pembangunan dan tata kelola Kopdes ini dievaluasi secara total,” tegasnya.

Di sisi lain, terkait program Sekolah Rakyat, Yusuf memberikan apresiasi tinggi dan menilai program tersebut sebagai wujud kepedulian nyata Presiden Prabowo terhadap akses pendidikan masyarakat kurang mampu.

“Untuk Sekolah Rakyat, kami kader Gerindra sangat mengapresiasi. Masih banyak anak-anak kita yang putus sekolah karena kendala biaya dan keterbatasan akses. Program ini memberikan solusi. Tugas kita sekarang adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemanfaatan dan *output* dari Sekolah Rakyat ini,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah pusat saat ini sedang gencar melakukan program revitalisasi sekolah dengan target mencapai 71.000 sekolah secara nasional pada tahun ini.

“Ini adalah perhatian luar biasa dari Pak Prabowo di sektor pendidikan. Kami berharap Pemerintah Kota Parepare dan Wali Kota dapat sigap menyambut serta menangkap peluang program revitalisasi sekolah ini agar dapat segera turun dan direalisasikan di Kota Parepare,” pungkas Yusuf.

Kapolda Sulsel Hadiri Penanaman Serentak Bawang Putih dan Ground Breaking Gudang Ketahanan Pangan Polri, Dukung Percepatan Swasembada Nasional

0

BANTAENG, RADIOMESRA..COM -Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Penanaman Bawang Putih Serentak di 17 Provinsi dan Panen Raya Bawang Putih serta Ground Breaking Gudang Ketahanan Pangan Polri dalam rangka mendukung percepatan swasembada bawang putih nasional.

Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Bonto Marannu, Kabupaten Bantaeng, Rabu (19/07/26), dan turut dihadiri para Pejabat Utama Polda Sulsel, unsur Forkopimda Kabupaten Bantaeng, serta para pemangku kepentingan terkait.

Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan tersebut, Polda Sulsel telah melakukan verifikasi lahan yang akan digunakan untuk penanaman bawang putih dengan total luas mencapai 57 hektare, meningkat dari rencana awal seluas 20 hektare.

Lahan tersebut tersebar di delapan wilayah Polres jajaran Polda Sulsel, yakni Polresta Gowa seluas 2 hektare, Polres Maros 1 hektare, Polres Bantaeng 10 hektare, Polres Luwu Utara 1 hektare, Polres Jeneponto 1 hektare, Polres Tana Toraja 2 hektare, Polres Enrekang 30 hektare, dan Polres Toraja Utara 10 hektare.

Program tersebut melibatkan 52 kelompok tani sebagai mitra Polri dalam mendukung pengembangan komoditas bawang putih di wilayah Sulawesi Selatan.

Untuk tahap awal, penanaman dilaksanakan di Desa Bonto Marannu, Kabupaten Bantaeng, dengan lahan seluas 0,6 hektare. Kegiatan ini melibatkan Kelompok Tani Parring-Parring yang beranggotakan 15 petani, dengan estimasi hasil panen sekitar 6 ton.

Pengembangan penanaman bawang putih di Sulawesi Selatan selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap pada September hingga November 2026, menyesuaikan dengan masa tanam di masing-masing wilayah. Dengan luas lahan sekitar 57 hektare, hasil panen diproyeksikan mencapai kurang lebih 570 ton, dengan asumsi produktivitas rata-rata 10 ton per hektare.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol. Didik Supranoto mengatakan, keterlibatan Polri dalam program tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Polri, khususnya Polda Sulawesi Selatan, siap mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Untuk bawang putih ini, kita tidak hanya melakukan penanaman, tetapi juga menyiapkan ekosistemnya melalui kerja sama dengan kelompok tani dan seluruh stakeholder terkait,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel.

Usai melaksanakan penanaman, Kapolda Sulsel bersama rombongan mengikuti secara virtual kegiatan penanaman bawang putih serentak yang dipusatkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan nasional tersebut dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan diikuti Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi.

Kegiatan juga diisi dengan penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat serta pelaksanaan bakti kesehatan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat.

Melalui program tersebut, Polri menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Polda Sulsel terus mendorong pemanfaatan lahan produktif dan sinergi bersama pemerintah daerah, kelompok tani, serta para pemangku kepentingan guna meningkatkan produksi pangan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare