PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar kegiatan Pembukaan Konsolidasi Data dan Strategi Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Tahun 2026 di Auditorium B.J. Habibie, Parepare, Kamis (29/01/26).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Akbar Ali, dan dihadiri oleh Wali Kota Parepare Tasming Hamid, Wakil Wali Kota Parepare Hermanto, unsur pimpinan Kemendagri,Ketua Bawaslu Parepare, Ketua KPU Kota Parepare, Kepala Badan Kesbangpol Kota Parepare, serta jajaran pejabat SKPD. Turut hadir peserta dari unsur Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi.
Dalam laporan panitia, Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Dalam Negeri Kemendagri, Sahrulyadi, mengatakan Kementerian dalam negeri Melalui direktorat jenderal politik dan pemerintah memiliki mandat strategis dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta pemantauan terhadap perkembangan politik dalam negeri termasuk di daerah.
“Peran ini menjadi semakin penting dalam rangka menjaga stabilitas politik, mencegah potensi konflik sosial politik, serta memastikan bahwa dinamika politik daerah tetap berjalan dalam koridor hukum, dan demokrasi Pancasila. Selain itu, aspek data strategi pemantauan, perkembangan politik di daerah perlu disesuaikan dengan tantangan aktual berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, direktorat jenderal politik dalam negeri.” Kata Sahrulyadi.
Lanjut Sahrulyadi, melalui direktorat politik dalam negeri memandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan konsolidasi data dan strategi pemantauan perkembangan politik di daerah.
“Kegiatan ini diharapkan menjadi forum strategis, untuk memperkuat sinenergi antara pemerintah pusat, dan daerah, meningkatkan kapasitas aparatur dalam pemantauan politik berbasis data dan teknologi sistem informasi, menyatukan visi, mengakomodir data politik dalam negeri, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang stabil, demokratis dan tertib terhadap perkembangan zaman.” Jelasnya.
