PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Mantan Anggota DPRD periode 2009-2014 yang kembali maju pada perhelatan Pemilu 2024 H. Andi Abd. Rahman Saleh SE menilai besarnya Nilai Perjalanan dinas DPRD untuk periode saat ini terlalu tinggi sehingga menjadi sumber malapeta. Hal tersebut di sampaikan ketua Dewan Kehormatan LSM Fokus Tersebut saat menjadi narasumber IBH Caleg bicara Sabtu (21/10/23).

“Sebagai perbandingan 10 miliar itu. Kami dulu hanya 3 miliar perjalanan dinas, sekarang sudah 10 miliaran. Saya sampai tahun 2013. Kalau kita melihat frekuensi perjalanannya, ini pertama menjadi sumber malapetaka. Coba bayangkan anggota DPR pikirannya hanya keluar, jalan, selesai datang, berangkat lagi. Pertanyaannya kapan mau mengurus masyarakat, kapan mau memikirkan persoalan masyarakat. ini yang paling saya khawatirkan.” Ungkap Rahman Saleh

Caleg Partai Umat dari dapil ujung ini mengaku prihatin dengan besarnya anggaran perjalanan dinas sementara masalah yang terkait penangan banjir serta kebutuhan masyarakat tidak atau kurang tersentuh.

“Pertama masalah banjir. Ini sudah menjadi ancaman tahunan. Tahun lalu, ketika sudah hujan dua hari berturut-turut, sudah menjadi lampu kuning. Ini baru kali yang pertama terjadi di pusat-pusat ketinggian. Tternyata ketika kami tanya apa reaksi DPR sebagian dari mereka merasa cukup bertanggung jawab ketika banjir datang merendam, membawa Indomie. merasa dirinya sudah, padahal anggota DPR itu bukan berarti kita kecilkan, kita ingin apa konsep anda untuk menghindari itu, apa pertanggungjawaban pengawasan anda, coba sekarang sudah bulan 10 masuk musim hujan, sementara aliran sungai masih mengalami pendangkalan, belum ada pengerukan Salo karajae, dan diperparah dengan rumah sakit Ainun itu sudah menempati kantong-kantong air. Ketika hujan besar tiba otomatis air ke darat ke masyarakat, selalu menjadi heran kita bahwa banjir kiriman yang selalu menjadi cuma yang menjadi masalah selain sistem drainase.’ jelas Rahman Saleh

PAREPARE, RADIOMESRA. COM -Anggota legislatif partai Gerindra Dr. Kamaluddin Kadir di program Obras Senin (23/10/23) mengatakan menurut informasi dari provinsi bahwa pelantikan untuk penjabat walikota Parepare itu akan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2023.

“Kalau kita melihat dari aturan, bahwa akhir masa jabatan bapak walikota kita dan bapak wakil walikota 31 (oktober), jadi menurut informasi dari provinsi bahwa pelantikan untuk penjabat walikota Parepare itu akan dilaksanakan pada tanggal 1 (N0vember). Jadi otomatis setelah tanggal 1 itu sudah mulai bekerja untuk melaksanakan tugasnya di kota Parepare.  Jadi tidak ada istilah kekosongan kepala daerah. Ketika kepala daerah sudah dilantik dan otomatis kepala daerah sebelumnya sudah menyelesaikan tugasnya dan tanggung jawabnya, maka tanggung jawab itu beralih kepada penjabat walikota yang sudah dilantik.” Jelas Dr. Kamaluddin.

Terkait Nama Penjabat, Dr. Kamaluddin Kadir mengungkapkan jika dirinya dan DPRD kota parepare belum mendapatkan informasi serta untuk nama yang terungkap di publik belum bisa di pastikan kebenarannya.

“Persoalan nama, kita dari DPRD mungkin sepaham ketua DPRD, bahwa kita belum menerima nama siapa nama yang ditunjuk sebagai penjabat walikota Parepare. Jadi kita tinggal menunggu. Adapun informasi yang berseliwerang di luar, itu masih informasi yang belum jelas. Tapi pun kalau ada yang meyakini silakan. Kita tidak menuntut apakah itu memang benar atau tidak. Kita dari DPRD belum menerima surat, bahwa yang menjadi penjabat walikota di parepare adalah si A atau si B. Kami disurati oleh kementerian dalam negeri. Kemudian provinsi juga disurati dan Permendagri juga diusulkan untuk menerima mengusulkan 3 nama jadi ada 9 nama. Dari ketiga usulan dari DPRD Parepare kemudian provinsi dan kementerian, itu keputusan dari pusat yang menentukan bahwa siapa dari 9 nama itu yang akan ditunjuk menjadi penjabat walikota Parepare.” Jelas Anggota Fraksi Gerindra tersebut.

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Walikota kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SH., MH melantik secara Resmi HM Husni Syam Sebagai Sekertaris Daerah Definitif setelah sehari sebelumnya menerima langsung SK Penunjukan Husni Syam sebagai pejabat definitif di Ruang Pola kantor Walikota Jln. Jend. Sudirman kota Parepare Selasa (24/10/24).

Dalam sambutannya Walikota yang menjabat dua periode ini mengatakan Sosok Husni Syam adalah sosok yang dikenalnya secara pribadi yang berintegritas.

“Saya mengatakan kepada bapak penjabat gubernur, bahwa pribadi beliau ini tidak hanya dari sisi pribadi yang saya lihat, tapi ada kekuatan integritas yang melekat pada beliau. Tidak ada fungsi-fungsi di inspektorat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang paling menonjol adalah fungsi pengawasan dan fungsi yang berkaitan yaitu APIP berarti memperkecil ruang terjadinya pemeriksaan oleh APH.” Kata Taufan

Lanjut Ketua DPD Golkar Sulsel ini, Dirinya juga menilai Husni Syam adalah ASN yang yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika pemerintahan.

“Beliau juga adalah aparatur sipil negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika pemerintahan. Dalam berbagai kesempatan saya selaku walikota, kalau ingin berintegritas bahwa fahami dulu prinsip-prinsip dan etika pemerintahan, kalau ini dipahami, maka percayalah, dengan sendirinya Anda tampil sebagai pribadi-pribadi yang berintegritas. Seperti apa pribadi-pribadi yang berintegritas, bukan hanya dari segi kapasitas.
Kapasitas itu bisa dibentuk bisa push untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan melalui bimtek, pelatihan dan sebagainya. Loyalitas itu adalah bagian dari pada integritas itu tapi loyalitas yang terukur.” Jelas Taufan

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dalam semarak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Pengurus Masjid Cahaya Illahi mengusung tema “Memperdalam Rasa Cinta pada Rasulullah SAW dan Meneladani Sifatnya dalam Kehidupan Bermasyarakat”, Maulid itu berlangsung di Masjid Cahaya Illahi Al-Baraqah, Graha D’naila. Selasa, (24/10/24).

Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Parepare, Erna Rasyid Taufan, menyebutkan bahwa Maulid Nabi Muhammad SAW adalah peringatan penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Ini adalah saat untuk merayakan kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad SAW serta untuk merenungkan pesan-pesan mulia yang dia wariskan kepada kita.

“Maulid Nabi ini mengingatkan kita untuk tidak hanya merayakan peristiwa bersejarah, tetapi juga untuk menjadikan ajaran Nabi sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah Saw, Al-qur’an dan Hadits,” Sebutnya.

Julukan Bunda MAS (Majelis Anak Sholeh) ini juga menambahkan dalam menginternalisasi ajaran Nabi Muhammad SAW, kita dapat memperdalam rasa cinta kita kepada beliau dengan mengikuti sifat-sifat mulia yang beliau tunjukkan.

“Rasulullah adalah Ranking satu dari beberapa pakar atau filsuf yang terkenal, Rasulullah adalah teladan sempurna dalam segala aspek kehidupan, mulai dari kasih sayang, kejujuran, hingga kemurahan hati,” Tambahnya, Erna Rasyid.

Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Cahaya Illahi Al Baraqah ini adalah bukti kebersamaan dan cinta umat Islam terhadap Nabi. Dengan merenungkan dan meneladani sifat-sifat beliau dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjaga warisan ajaran-Nya tetap hidup dan relevan.

“Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi momen keagamaan, tetapi juga sebuah kesempatan untuk mempererat ikatan sosial, berbagi cinta, dan mengembangkan nilai-nilai positif dalam kehidupan bersama. Semoga peringatan Maulid ini membawa berkah dan kebahagiaan kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia”, pungkasnya.

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kantor Pelayanan Pajak Parepare (KPP) Pratama Parepare kembali melaksanakan inisiatif penting untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pajak melalui kegiatan publik hearing pada Kamis (19/10/23).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala KPP Pratama Parepare Helmi Afrul serta dihadiri oleh perwakilan sejumlah unsur diantaranya unsur akademisi, media, tokoh masyarakat, instansi pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat.

Publik Hearing merupakan momentum untuk KPP Pratama Parepare melakukan perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. KPP Pratama Parepare berkomitmen untuk terus melakukan upaya perbaikan dalam melayani wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Parepare di masa depan.

“Kami dari KPP Pratama Parepare menyelenggarakan publik hearing ini agar terjadi komunikasi pada masyarakat, stacholder atas pelayanan yang kita lakukan. Ada standar 83 pelayanan kita dari kantor pusat merupakan hal yang wajib kita lakukan. Masyarakat kita di parepare dan sekitarnya baru 15 pelayanan yang selama ini dimanfaatkan. Kami berharap kalau ada masukan, saran, yang diberikan masyarakat dipersilahkan dan akan menjadi perbaikan dalam pelayanan.” Kata Helmi.

Lanjut Helmi, Dirinya berharap, setelah diskusi tahu bahwa memang banyak masyarakat yang belum tahu tentang perpajakan dan dari stacholder yang ada, tokoh masyarakat menginginkan KPP Pratama agar turun ke lapangan lebih banyak sosialisasi.

“Kami berharap, kita jalan bersama. Sekali lagi kami memang terbatas keterbatasan SDM, keterbatasan waktu, dan itu tidak mengurangi semangat kami untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar ketika tidak ada pemberian sosialisasi kemungkinan kesadaran nya juga kurang. Sehingga pembayaran perpajakannya atau kepatuhan nya juga kurang. Kami berharap dari acara kita kesadaran masyarakat juga lebih meningkat kemudian pembayaran juga. “Terang Helmi

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Calon Anggota Legislatif Dapil Ujung dari partai Umat H. Andi Abd. Rahman Saleh lewat program IBH Caleg Bicara Sabtu (21/10/23) mengatakan Diantara 3 fungsi DPRD yang paling berat itu adalah pungsi pengawasan.

“Fungsi DPR itu ada tiga. Fungsi legislasi buat undang-undang dalam bentuk Perda, kalau tingkat daerah. Budgeting, alokasi anggaran itu merupakan fungsi-fungsi. Dan fungsi controlling atau pengawasan. Diantara tiga fungsi ini, sebenarnya yang paling berat itu adalah pungsi pengawasan. Kalau penganggaran hanya berbagi porsi saja, berapa persen untuk ini untuk itu yang berat itu adalah fungsi pengawasan.” Kata Rahman Saleh.

Politisi yang di kenal vokal menyuarakan masalah sosial ini menambahkan jika fungsi pengawasan berat karena terbukti saat ini mulai dari pusat sampai di daerah itu seolah-olah lembaga legislatif ini tidak lebih dari sekedar tukang stempel, tidak jarang mendengar ada anggota dewan justru menjadi pembicara pemerintah, padahal dia adalah ia pengawas sebenarnya.

“Apalagi kalau kita misalnya kondisi Parepare, saya melihat mohon maaf, kita lihat bahwa fungsi pengawasan DPRD inilah yang menjadi kelemahan dari DPRD kita. Sehingga banyak anggaran anggaran yang terkesan mubazir, yang tidak sesuai dengan peruntukannya, akhirnya menikmati anggaran anggaran itu adalah elit-elit saja. Pejabat eksekutif, DPR. Kalau kita periksa anggaran-anggaran DPR sekarang, kita kadang geleng geleng kepala. Bahwa yang dinikmati oleh rakyat itu sangat sedikit dan kelihatan dari proses pembahasan anggaran, itu kadang hanya dalam waktu yang singkat langsung disahkan. Jadi itu saya katakan DPRD kita sekarang ini, sebatas tukang tempel hanya untuk memenuhi standar formalitas bahwa sudah disetujui oleh DPR. Padahal disitu banyak yang bisa dilakukan rasionalisasi, anggaran mengenai skala prioritas ini yang terjadi di Parepare.” Jelas Rahman Saleh

dPAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kasat Lantas Polres Parepare AKP Adnan Leppang, S.H., M.H., meminta masyarakat Parepare atau pengguna jalan yang hendak menggunakan jalan jenderal Ahmad Yani untuk mencari jalur alternatif di sebabkan akan adanya pengalihan karena adanya kegiatan pemasangan jembatan penyeberangan orang (JPO) di samping rujab walikota pada Rabu (25/10/23). Imbauan tersebut di sampaikan Kasatlantas polres Parepare pada tim liputan jelajah kota radio mesra selasa (24/10/23).

“Warga masyarakat Parepare dan atau pengguna jalan yang hendak menggunakan jalan jenderal Ahmad Yani, yang rencananya akan dialihkan dikarenakan adanya kegiatan pemasangan jembatan penyeberangan orang di sekitar jalan tersebut. Olehnya itu diimbau kepada pengguna jalan, agar yang kendaraannya masuk dalam golongan 3 dan 4 atau kendaraan truk yang berbeban agar menghindari jalan jenderal Ahmad Yani.” Kata Adnan.

Lanjut Adnan, Pengerjaan pemasangan jembatan penyeberangan orang tanggal 25 sampai 26 sehingga disarankan menggunakan jalur jalan.

“Seperti yang apabila dari arah Makassar, bisa manuver kanan di jalan jenderal Sudirman sebelum mattitotasi. Sedangkan kendaraan yang sudah berada dalam kota Parepare, bisa menggunakan jalur jalan samparaja, menuju jalan Guru M Amin, tembus ke Pinrang. nanti setelah sampai di simpang empat Pinrang, bisa menuju ke arah Sidrap. Demikian pula sebaliknya, arah Sidrap menuju kota Parepare dapat menggunakan jalan karena jalan Ahmad Yani tersebut akan dialihkan sehingga dapat menggunakan jalur jalan jendral Sudirman. Apabila hendak masuk kota bisa menggunakan jalan reformasi atau jalan Kusuma Timur dan atau jalan pemuda tembus ke jalan Agus Salim. Demikianpun apabila mau lanjut ke Makassar bisa menggunakan lurus menggunakan jalan jenderal Sudirman lanjut menuju jalan poros. Demikian imbauan dan informasi yang disampaikan. ” Harap Adnan

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Sesuai UU 23 Tahun 2014 usaha mikro sebagian sudah diserahkan ke daerah. Penjelasan tersebut di sampaikan Anggota Komisi III DPRD kota Parepare Dr. Kamaluddin Kadir lewat Program Obras Senin (23/10/23).

“Saya perlu jelaskan sedikit, ini usaha mikro ini, sesuai dengan UU 23/2014 bahwa sebagian urusan pemerintah-pemerintah pusat itu sudah diserahkan ke daerah. Jadi khusus untuk kewenangan daerah, pemberdayaan dan perlindungan itu cuma wilayah koperasi dan usaha mikro saja. Kalau kecil dan menengah itu sudah menjadi kewenangan provinsi dan pusat.” Kata Politisi Partai Gerindra Tersebut.

Calon Anggota Legislatif no urut 1 dari dapil ujung partai Gerindra ini lanjut menjelaskan pemerintah daerah lewat DPRD membuat perda perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, ini sesuai juga dengan PP dan Permendagri yang sudah turun.

“Jadi nanti kita yang atur dalam perda ini adalah perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, ini sesuai juga dengan PP dan Permendagri yang sudah turun.” Jejas Kamaluddin.

.

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan Daerah (BKD) menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pangkep, Senin, (23/10/23).

Rombongan Komisi III yang hadir dipimpin oleh Wakil Ketua H Muh Arifin bersama Sekretaris Hj Hardianty, dan para anggota Komisi III yakni H Hasri, H Najamuddin, H Ikbal, Umar HS, HM Kamil Fasih, Suarman Natsir, H Muh Tauhid.

Mereka diterima langsung oleh Plt Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun, Kepala BKD Parepare Prasetyo Catur K, dan jajaran terkait di ruang rapat Bappeda Parepare.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Pangkep, Muh Arifin mengatakan, kehadiran mereka untuk sharing diskusi terkait anggaran khususnya mengenai pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, anggaran Pilkada, dan lainnya.

“Kami hadir untuk berdiskusi, apa yang bisa dibanding-bandingkan, apa yang bisa ditiru dan diadopsi. Khususnya terkait Pokir,” kata Arifin.

Plt Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen menjelaskan, dalam kondisi keterbatasan anggaran pada APBD 2024, namun kebijakan Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe tidak mau mengganggu tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

“Jadi kebijakan Bapak Wali Kota amankan TPP. Setelah itu anggaran-anggaran lainnya seperti Pokir dan prioritas lainnya,” ungkap Zulkarnaen.

Sementara terkait anggaran Pilkada, Zulkarnaen mengungkapkan, dianggarkan di APBD 2024 senilai Rp29,8 miliar, terdiri dari dana hibah KPU, Bawaslu, Polri dan TNI. Khusus KPU dan Bawaslu senilai Rp24 miliar.

Namun kebijakan Pemprov Sulsel dari total anggaran Pilkada itu 40 persen sudah harus dianggarkan di APBD Perubahan 2023, dan 60 persen lagi di APBD Pokok 2024. Jadi Parepare sudah harus menganggarkan senilai Rp9,6 miliar di APBD Perubahan 2023.

Kepala BKD Parepare Prasetyo Catur juga mengungkapkan hal sama. Namun kendala yang dihadapi hampir semua daerah di Sulsel termasuk Parepare adalah belum turunnya dana bagi hasil dari Pemprov Sulsel.