PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Calon Anggota DPRD dari dapil ujung Partai Umat H. Andi Abd. Rahman Saleh menilai politik uang saat ini sudah semakin terang. Lewat Program IBH Caleg Bicara pada Sabtu (31/10/23) lalu Rahman Saleh mengungkapkan untuk satu suara pada pemilu mendatang sudah ada permintaan yang menembus angka 300 ribu.

“Saya lihat untuk fenomena di pemilu kita di Indonesia hukum permintaan dan penawaran sekarang sudah berhembus penawaran. Ada yang 300, inilah pangkalnya yang merusak demokrasi padahal. Kita pikir bahwa dari sisi aturan yang ada sudah ada Bawaslu, KPU.” Kata Rahman Saleh

Politisi Berlatar belakang mubalig ini juga menyoroti kerja kerja Bawaslu sebagai otoritas yang harusnya mengawasi atau mencegah beredarnya politik uang tersebut.

“Tapi kita lihat sendiri, bagaimana mereka mereka yang lolos ini, mereka yang semua tinggi penawarannya. Kita berfikir dimana Bawaslu, di mana aturannya. Sehingga saya pernah berpikir sedikit nakal, lebih baik sekali dihilangkan saja, hapus. Kalau dihapus, pertama tidak ada lagi biaya untuk menggaji Bawaslu. APBN, APBD sudah selesai atau minimal pengeluaran negara uang untuk Bawaslu daerah tidak perlu biaya i. Coba bayangkan gaji Bawaslu berapa, disewakan rumah, perjalanan dinasnya, koordinasi ke mana-mana. Cukup KPU saja yang kita buat karena ini adalah hukum pasar nya.” Jelas Rahman Saleh.

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Wali Kota Parepare, Taufan Pawe menghadiri acara Sehat Bersama Dirangkaikan Penyerahan Izin Klinik Pengayoman Lapare di Kantor Lapas Kelas IIA Parepare, Selasa (24/10/23). Taufan Pawe mengapresiasi pelaksanaan senam sehat tersebut. Pelaksanaan senam sehat merupakan salah satu upaya untuk memupuk semangat untuk hidup sehat karena di dalam tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang kuat untuk membangun Kota Parepare.

Taufan Pawe itu juga mengapresiasi hadirnya Klinik Pengayoman Lapare yang diserahkan izinnya itu. Kehadiran Klinik Pengayoman Lapare ini, kata dia, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga binaan.

Hal ini juga diharapkan dapat membantu warga binaan dalam menjaga kesehatan dan mengatasi masalah Kesehatan.

Hak hidup sehat merupakan hak asasi yang dimiliki oleh warga binaan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 salah satunya mengatur hak pelayanan kesehatan dan konsumsi di lembaga pemasyarakatan.

“Berbicara kewajiban negara, Maka tentu Saya sebagai penyelenggara negara berkewajiban untuk memperhatikan kesehatan para warga binaan. Karena ada undang-undang yang mengatur undang-undang nomor 12 tahun 1995 sangat jelas pasal 14 menyatakan salah satu hak dari warga binaan itu adalah menjaga kesehatan kesehatan mental dan fisik.” Kata Taufan

Lanjut Walikota yang akan mengakhiri masa pengabdiannya pada 31 Oktober ini, dirinya ingin klinik itu berfungsi secara prima jangan hanya mengandalkan tensi, Jangan hanya mengandalkan dokter, jangan hanya mengandalkan tenaga farmasi, tapi dirinya ingin manajemen tata kelola lembaga pemasyarakatan ini betul-betul melindungi binaannya.

“Saya tidak puas hanya dengan hadirnya klinik di lapas ini. Saya ingin klinik itu berfungsi secara prima. Jangan hanya mengandalkan tensi, jangan hanya mengandalkan dokter, jangan hanya mengandalkan tenaga farmasi, tapi saya ingin manajemen tata kelola lembaga pemasyarakatan ini betul-betul melindungi binaannya. Jangan hanya penyakit penyakit yang standar, tapi kalau ada penyakit yang lebih dari itu saya bertanggung jawab. Rumah sakit saya dan tim dokternya harus turun tangan.” Harap Taufan.

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menganggarkan Rp 24 M pelaksanaan Pilkada 2024. Hal itu diketahui lewat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). NHPD ditandatangani Wali Kota Parepare Taufan Pawe dan Ketua KPU Parepare Mursalim, dan Ketua Bawaslu Muhammad Zainal Asnun. Dana Rp 24 miliar diperuntukkan ke KPU dan Bawaslu Parepare. Walikota Parepare Taufan Pawe mengatakan mengharuskan pemerintah pusat ke daerah untuk menyiapkan anggaran yang disiapkan untuk pileg dana pilpres dalam batang tubuh APBN.

“Menghadapi situasi yang akan datang tahun pemilu. Tahun politik bahwa pemilu ini, mengharuskan kita secara linear dari pemerintah pusat ke daerah untuk menyiapkan anggaran. Ini banyak rakyat yang tidak paham, semua anggaran yang disiapkan itu adalah untuk pileg dana pilpres dalam batang tubuh APBN.” Kata Taufan Pawe.

Sementara terkait anggaran Pilkada, kepala Bappeda Zulkarnaen mengungkapkan, dianggarkan di APBD 2024 senilai Rp 29,8 miliar, terdiri dari dana hibah KPU, Bawaslu, Polri dan TNI. Khusus KPU dan Bawaslu senilai Rp24 miliar.

Namun kebijakan Pemprov Sulsel dari total anggaran Pilkada itu 40 persen sudah harus dianggarkan di APBD Perubahan 2023, dan 60 persen lagi di APBD Pokok 2024. Jadi Parepare sudah harus menganggarkan senilai Rp 9,6 miliar di APBD Perubahan 2023.

Kepala BKD Parepare Prasetyo Catur juga mengungkapkan hal sama. Namun kendala yang dihadapi hampir semua daerah di Sulsel termasuk Parepare adalah belum turunnya dana bagi hasil dari Pemprov Sulsel.

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe menyampaikan pesan khusus usai melantik 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II-B di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Kamis (26/10/2023).

Taufan Pawe menitip pesan bahwa dari 10 pejabat dilantik dua di antaranya adalah agama Nasrani atau non Muslim, yang menunjukkan kebersamaan di lingkungan Pemerintah Kota Parepare dan secara umum masyarakat Parepare.

“Saya titip, dari 10 pejabat dilantik dua di antaranya Nasrani menggambarkan kebersamaan dalam keberagaman. Islam itu adil. Jadi tidak boleh ada yang termarginalkan. Tidak boleh ada terpinggirkan. Tidak boleh ada paksaan dalam menjalankan ibadah. Silakan jalankan ibadah dan keyakinan masing-masing dengan aman dan nyaman,” tegas Taufan Pawe.

Taufan Pawe mengemukakan, berdasarkan rilis Indonesia Most Livable City Indeks (MLCI) 2022, Kota Parepare berada pada posisi 16 pada Top 40 Kota Paling Nyaman di Indonesia. Ada 28 indikator yang digunakan untuk mengukur kelayakan hunian, salah satunya kerukunan antar umat beragama.

“Kondisi Parepare baik-baik saja. Parepare masuk kota paling nyaman di Indonesia. Dari 28 indikator kota paling nyaman itu, salah satu di antaranya kerukunan antar umat beragama. Islam itu membawakan Rahmatan Lilalamin,” ungkap Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini.

Termasuk dia mengingatkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Parepare yang baru dilantik, Susianna, tidak boleh ada gesekan di internalnya. Itu karena ada ratusan tenaga kebersihan non Muslim di DLH.

“Kepala DLH hati-hati jangan ada gesekan, ada 400 tenaga kebersihan di sana. Ada yang non Muslim, akomodir semua. Karena saya pastikan semua saudara-saudara kita Muslim dan non Muslim, doanya adalah agar Tuhan memberkati masyarakat Parepare,” tandas Taufan Pawe.

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe resmi melantik dan mengambil sumpah 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II-B lingkup Pemerintah Kota Parepare.

Prosesi pelantikan berlangsung di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Kamis (26/10/23).

Kesepuluh pejabat dilantik adalah hasil seleksi terbuka (Selter) yang dilakukan belum lama ini. Mereka semua dipromosi mengisi jabatan eselon II setingkat kepala dinas, kepala badan, staf ahli dan asisten yang selama ini lowong atau masih diisi pejabat pelaksana tugas (Plt).

Kesepuluh pejabat itu adalah Julius Upa dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Noldy Yoseph Rengkuan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

Kemudian Dede Harirustaman Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Andi Ardian Asyraq Asisten II Perekonomian dan Kesra.

Disusul Zulkarnaen Nasrun didefinitifkan Kepala Bappeda, Makmur definitif Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

Muh Idris promosi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Fitriany Kepala Dinas Perhubungan, dr Mahyuddin definitif Direktur UPT RS dr Hasri Ainun Habibie, dan Susianna promosi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Wali Kota Parepare Taufan Pawe usai melantik meyakinkan, mereka yang dilantik adalah pribadi-pribadi berintegritas. Integritas itu di dalamnya ada kapasitas dan loyalitas.

“Saya tidak samakan pelantikannya dengan pejabat administrator, karena saya muliakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini, sama dengan saya muliakan jabatan Sekda yang saya lantik sehari sebelumnya. Karena itu, saya minta mereka yang dilantik ini buktikan kinerja dengan karya kekaryaan,” pinta Taufan Pawe.

Taufan Pawe memohon maaf jika dalam pelantikan ini ada yang merasa tidak seperti diharapkan. Karena ketika tiga nama terbaik hasil Selter disodorkan, dia mempelototi satu per satu, berkontempelasi, memperhatikan gerak gerik hingga menilai kompetensi pada jabatan yang akan diduduki.

“Akhirnya dari tiga nama itu saya pilih satu orang. Jadi yang dilantik hari ini adalah orang-orang terpercaya, harus menjaga tugas dan fungsi yang diamanahkan. Dan maafkan saya yang belum terakomodir, karena saya punya keterbatasan,” kata Taufan Pawe yang akan mengakhiri masa jabatan sebagai Wali Kota Parepare dua periode pada 31 Oktober 2023.

Di penghujung sambutan, Taufan Pawe mengingatkan kebersamaan dengan jajarannya yang tersisa lima hari lagi, kembali tentang integritas dan tetap selalu pada jalurnya (on the track). Tegakkan prinsip dan etika pemerintahan. Jadikan jabatan sebagai ibadah dan ladang mendulang pahala untuk hari kemudian kelak.

“Selamat bekerja, semoga sukses majukan Parepare ke depan,” tandas Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini.

Hadir dalam prosesi pelantikan, Wakil Wali Kota Parepare H Pangerang Rahim, Ketua DPRD Parepare H Kaharuddin Kadir, Ketua TP PKK Parepare Hj Erna Rasyid Taufan, Sekda Parepare HM Husni Syam, Staf Ahli, Asisten, para Kepala SKPD dan pejabat lingkup Pemkot Parepare, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Parepare Andi Heriani beserta jajarannya, dan keluarga para pejabat yang dilantik.

Pejabat Eselon II-B Dilantik
1. Julius Upa, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan
2. Noldy Yoseph Rengkuan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
3. Dede Harirustaman, Asisten I Pemerintahan dan Kesra
4. Andi Ardian Asyraq, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan
5. Zulkarnaen Nasrun, Kepala Bappeda
6. Makmur, Kepala Disdikbud
7. Muh Idris, Kadis Ketahanan Pangan
8. Fitriany, Kadis Perhubungan
9. dr Mahyuddin, Direktur UPT RS HAH
10. Susianna, Kadis Lingkungan Hidup

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Tokoh Masyarakat Tonrangeng Dalam Sappe terpilih secara aklamasi sebagai wakil ketua komite sekolah UPTD SMA Negri 2 Parepare sedangkan ketua Komite Di duduki Drs. Bahtiar, Sekertaris Nurul Amin, Wakil Sekertaris Ilham dan posisi Bendahara ditempati Fatmawati pada Pemilihan secara aklamasi komite UPTD SMA 2 Parepare.

Pada tim liputan jelajah kota radio mesra Sappe yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Parepare ini Rabu (25/10/23) mengatakan menerima amanah tersebut.

“Pemilihan Ketua komite UPT SMA 2 parepare kami percayakan dan secara aklamasi kami pilih bapak Drs Bahktiar dimana beliau adalah kepala sekolah pada masanya sehingga kami mempercayakan dan kami yakin mempunyai pengalaman di dunia pendidikan olehnya itu saya Sappe juga menerima amanah dan tanggung jawab sebagai wakil ketua untuk mendampingi beliau dalam hal mencerdaskan anak bangsa khususnya di UPTD SMA negeri 2.” Kata Sappe.

Calon Anggota Legislatif dari dapil Bacukiki barat ini mengungkapkan untuk keterpilihan dirinya dan Drs Bahtiar Nantinya siap mendorong dan mengawasi dan mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan di UPTD SMA negeri 2 dengan tujuan yang sama bahwa memberikan pendidikan yang bermutu.

“Kami akan mendorong dan mengawasi dan mengevaluasi setiap setiap segala kegiatan yang dilakukan di UPTD SMA negeri 2 dengan tujuan yang sama bahwa memberikan pendidikan yang bermutu agar bisa bersaing secara sumber daya manusia di tingkat nasional nantinya