PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Mantan Anggota Komisi II DPRD kota Parepare yang juga Caleg terpilih Dapil ujung dari partai Gerindra Dr. Kamaluddin Kadir lewat program Obras Selasa (28/05/24) menegaskan dalam aturan Cuma Dua baju-baju seragam nasional putih biru, atau putih abu-abu dan baju pramuka.

“Selanjutnya itu ciri khas. Cuma karena setiap hari itu di sekolah setiap satu pekan itu ada namanya hari olahraga. Jadi memang diwajibkan anak-anak untuk berpakaian olahraga. Kemudian ada juga di salah satu satu hari, anak-anak ditentukan sekolah untuk memakai ciri khas yang lain. Apakah itu pakai batik, ataupun pakai baju adat, ataupun baju koko, itu cuma ciri khas saja. Boleh saja sekolah tidak melakukan.” Kata Dr. Kamaluddin.

Ketua Percasi Kota Parepare ini juga lanjut menjelaskan, terkadang membuat model-model yang tidak menjadi wajib cuma menjadi ciri khas diwajibkan kepada semua anak didik

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) menggelar diskusi kampung untuk penguatan Hak Sipil dan politik kelompok rentan dan marginal.

Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu rumah warga kelurahan lumpue ini dihadiri Kepala Kesbangpol, Direktur YLP2EM, Lurah Lumpue, RT/RW, Kelompok konstituen dan perwakilan difabel atau disabilitas, Rabu (29/05/24).

Kepala Kesbangpol Parepare Rustan Asta mengatakan pemerintah daerah intens membantu masyarakat khususnya yang berada di pinggiran untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya, dan hal itu dilindungi undang-undang.

Dalam Kesempatan itu, Kesbangpol juga diminta untuk melibatkan difabel dalam setiap kegiatan politik, salah satunya sebagai pengawas atau pembantu pemilu di TPS.

“Kiita sudah koordinasikan agar pelibatan difabel dalam pengawasan pemilu di TPS. Namun, mereka (difabel) berada tidak jauh dari domisi tinggalnya, sehingga pembatuan dapat maksimal dan tidak memberatkan saat bertugas pangkasnya.” Jelas Rustan

Sementara koordinator program inklusi Abd. Samad Syam menyampaikan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada warga terkait bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan hak sipil dan politik bagi kelompok rentan atau marginal.

“Diskusi ini penting dilakukan karena kelompok rentan atau marginal dinilai seringkali berada pada ketidakadilan, tidak berani bersuara, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, proses Rembang, dan penyusunan kebijakan publik di tingkat kelurahan.” ujar Ssmad.

Menurut Samad, keterlibatan kelompok rentan atau marginal dalam kegiatan politik, mengeluarkan pendapat, merupakan hak sipil politik (Sipol) yang memenuhi pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.

“Bagaimana kita berupaya meningkatkan pengetahuan kelompok positif dan kelompok rentan atau marginal. Mengenai hasil politik, sehingga terlibat dalam proses pembangunan dan mendorong proses pengambilan kebijakan publik. jelas Samad.

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Qur’an dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (LPPTKA-BKPRMI) Amir Said Berharap Insentif Untuk Guru mengaji di kota Parepare untuk di tingkatkan pada tahun berikutnya.

Hal tersebut di sampaikan Amir Said kepada Walikota Parepare lewat Kepala dinas Pendidikan dan DPRD kota Parepare lewat Wakil ketua I H. Tasming Hamid pada kegiatan wisuda santri TP/TPA sekitar Parepare yang di selenggarakan DPD BKPRMI kota Parepare pada Sabtu (25/05/34) di gedung Aula IAIN kota Parepare.

“TK/TPA yang dibina BKPRMI itu sebanyak 132. Dengan jumlah guru kurang lebih 600, itu belum termasuk guru mengaji kampung yang jumlah gurunya 347. Harapan kami kedepan, bersama guru-guru TK TPA kiranya insentifnya bisa ditambah sedikit, kalau selama ini hanya 100 perbulan bisa ditambah menjadi 300 atau bisa 500 perbulan.” Kata Amir

Lanjut Amir Said dirinya juga berharap pada guru TK/TPA yang ada di parepare bukan hanya sekedar mengajarkan al-quran tetapi lebih dari itu adalah menanamkan akhlakul karimah, budi pekerti yang baik dan moralitas kepada anak didik.

“Saya berharap pada guru TK TPA yang ada di parepare, bukan hanya sekedar mengajarkan al-quran, tetapi lebih dari itu adalah menanamkan akhlakul karimah budi pekerti yang baik, dan moralitas kepada anak didik kita. Perlu saya sampaikan bahwa di indonesia itu ada sekitar 90,9 persen anak-anak yang umur 15 tahun sampai 24 tahun tidak punya kegiatan, hampir 10% dan ini jadi menjadi editorial metro tv minggu lalu ini menjadi persoalan ini bukan sekedar isapan jempol.”Ungkap Amir

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Penjabat Wali Kota Parepare Akbar Ali melalui Kepala Badan Kesbangpol Rustan Asta mengucapkan selamat atas pelantikan 66 Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare 2024.

Pelantikan dirangkai Orientasi Tugas Anggota PPS itu berlangsung di Hotel Bukit Kenari, Parepare, Ahad (26/05/24).

Ketua KPU Parepare, Muh Awal Yanto yang melantik 66 Anggota PPS disaksikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Rustan Asta, unsur Forkopimda, para Komisioner KPU, jajaran terkait Pemkot Parepare, Camat, Bawaslu Parepare, PPK, dan para stakeholder terkait.

Dalam sambutan Pj Wali Kota yang dibacakan oleh Rustan Asta, menyampaikan selamat kepada Anggota PPS yang terpilih karena mereka adalah yang terbaik dan memenuhi persyaratan, dari orang-orang yang mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota PPS.

“Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Serta walikota dan wakil walikota Parepare tahun 2024 dengan menyeleksi anggota PPS sehingga pada saat ini pelantikan. Demikian pula kepada saudara-saudara yang terpilih jadi anggota PPS saya ucapkan selamat, karena saudara-saudara inilah yang terbaik dan memenuhi persyaratan dari beberapa orang yang mendaftarkan diri jadi calon anggota PPS. Hal ini hendaknya kita syukuri, karena saudara-saudara sekalian mendapatkan kesempatan dan kehormatan dari negara untuk ikut serta berperan aktif dalam pelaksanaan pesta demokrasi,” kata Rustan.

Sementara Ketua KPU Parepare, Muh Awal Yanto menekankan pentingnya integritas dan koordinasi dalam menjalankan tugas sebagai PPS.

“Setelah dilantik kami akan langsung memberikan bimbingan teknis bimtek yang diisi oleh para anggota KPU atau komisioner, sudah dibagikan materinya masing-masing sampai jam 01.00 siang. Untuk penetapan divisi ketua anggota dan PPS itu dilakukan oleh internal PPS. Masing-masing di tiap kelurahan 3 orang menentukan siapa yang terpilih menjadi ketua. Harapan kami pasti dari KPU kota Parepare teman-teman PPS yang baru dilantik melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dan pastinya berintegritas dan profesional dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang ada dalam menyukseskam pesta pemilihan kepala daerah ini yaitu gubernur wakil gubernur dan walikota dan wakil walikota.” Harap Awal

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX gelar Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024 yang digelar di Balai Ainun Habibie Kota Parepare, Senin (27/05/24).

Acara tersebut dihadiri Pemerintah Kota Parepare, Ketua DPRD Kota Parepare, Sejumlah Praktis Budaya, dan pemerhati budaya serta sejumlah Guru dan Kepala Sekolah se Kota Parepare.

Penjabat Wali Kota Parepare, Akbar Ali, yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, H Makmur, mengatakan, Pemerintah Kota Parepare sangat memberikan apresiasi kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX, sebagai Pemekarsa dalam kegiatan Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024 ini, menurutnya kegiatan tersebut memang sangat penting dan dibutuhkan dalam memajukan kebudayaan yang ada di Kota Parepare, apalagi di Kota Parepare dikenal dengan keanekaragaman Budaya, dan merupakan miniatur Budaya Indonesia.

“Saya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat kota Parepare mengucapkan apresiasi kepada balai pelestarian kebudayaan wilayah XIX Sulawesi Selatan dan tenggara sebagai pemrakarsa kegiatan ini. Dalam pada kesempatan ini pula saya turut mengapresiasi atas tema seminar hari ini yakni “Dengan maddoja Bine membangun penguatan tradisi budaya dan ketahanan pangan”. Tema ini sangat penting dalam mengulas pelestarian seni budaya dikalangan masyarakat kita.” Kata Makmur

H Makmur, menjelaskan, berbagai Budaya merupakan kekayaan daerah dan bangsa, serta budaya tradisional merupakan kekayaan budaya dari daerah itu aendiri, maka kemudian kita perlu untuk terus menjaga eksistensinya sehingga tidak tergerus dengan budaya dari luar, serta diharapkan kedepan Budaya yang ada di Kota Parepare bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Parepare.

Ketua Panitia Pelaksana Pelestarian Budaya Kota Parepare Tahun 2024, Tri Astoto, mengatakan, kegiatan ini bagian dari pengembangan kebudayaan yang merupakan identitas kehidupan sosial dan ekonomi.

Tri Astoto, menuturkan, keberagaman budaya harus secara massif di implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, maka kemudian Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX menggelar seminar tersebut dengan mengangkat tema ‘Dengan Maddoja Bine Membangun Penguatan Tradisi Budaya dan Ketahanan Pangan.

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Anggota Banggar DPRD kota Parepare yang juga ketua Harian Partai.Gerindra Lewat Program Obras Senin (27/05/24) menjelaskan kepala daerah untuk berkreasi sendiri membuat program sekarang di 2023-2024 blok grade itu sudah di ubah.

“DAU bersifat bir market atau spesifik grade. Jadi penempatan anggaran yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, itu sudah ditentukan anggaran-anggaran, seperti penempatan anggaran untuk infrastruktur 40%, belanja pegawai 30%, pendidikan 20 %, kesehatan 10%, walaupun di aturan undang-undang kesehatan yang terbaru, mandatory spending itu sudah dihilangkan, tapi di dalam tubuh APBN dan APBD tetap mencantumkan proporsi APBN dan yang di negara ini APBN dan APBD itu masih di atas 10%.” Terang Dr. Kamaluddin.

Lanjut Caleg terpilih pileg 2024 Dapil Ujung ini,  karena ada beberapa kewajiban yang harus di penuhi terutama program JKN. Dari keseluruhan anggaran yang turun ini jangan sampai sudah di tentukan anggarannya sementara oleh bakal calon tidak pernah menyampaikan disebut kan orang-orang yang berada dalam lingkaran tim nanti tidak sejalan.

“Makanya juga kami dari DPRD sudah pernah saya jelaskan juga bahwa ada RPJD yang bisa di pedomani sebagai cikal bakal dari pada program yang akan dibuat daripada calon kepala daerah. Ini membuat itu harus di elaborasi. Ada beberapa UU di  undang-undang dasar sudah disebut alokasi alokasi anggaran seperti itu kemudian turunan turunannya ini sudah dijelaskan.” Ungkap Dr. Kamaluddin.

Ketua Percasi kota Parepare ini juga menambahkan, jangan sampai nanti menyampaikan program yang sifatnya menjanjikan dan luar biasa pada akhirnya nanti tidak bisa terlaksana dan perlu diketahui bahwa alokasi APBD ini  jumlah APBD ini cuma berkisaran 930 miliar kalau sudah terpatok di mandatory spending ini harus dipenuhi kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi.

“ketika ini tidak dipenuhi kita akan menjadi di evaluasi oleh gubernur untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut, oleh gubernur ketika alokasi daripada mendatory spending ini tidak terpenuhi akan menjadi catatan.” Tambah Dr. Kamaluddin.

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM — Pemerintah Kota Parepare kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 dari BPK RI.

LHP BPK atas LKPD 2023 diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Sulsel, Amin Adab Bangun kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Akbar Ali, dan Wakil Ketua DPRD Parepare, M Rahmat Sjamsu Alam, di Kantor BPK Sulsel, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Senin (27/05/24).

Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam (RSA) mengatakan, ada enam Pemerintah Daerah yang menerima LHP LKPD 2023 dari BPK, yakni Parepare, Luwu, Wajo, Bone, Sidrap, dan Enrekang.

“Keenam Pemerintah Daerah ini, semua WTP. Penerimaannya pun masing-masing dihadiri Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Termasuk Pemkot Parepare diterima oleh Pj Wali Kota bersama Pimpinan DPRD,” kata Rahmat.

Rahmat mengungkapkan, APBD dibahas dan ditandatangani bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Sehingga hasil LHP LKPD dari BPK diterima secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dalam hal ini Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

“Jadi penerimaan hasil LHP LKPD tahun 2023, maka diundang kedua-keduanya untuk menerima dari BPK,” ujarnya.

Rahmat mengemukakan, diraihnya opini WTP atas LHP LKPD 2023, sebagai wujud kemampuan Pemerintah Daerah menyajikan laporan keuangan dalam standar kewajaran.

“Artinya bisa dipertanggungjawabkan,” tegas RSA, akronim Ketua DPC Partai Demokrat Parepare ini.

Setelah penerimaan LHP LKPD 2023, maka Pemerintah Daerah segera menyiapkan rancangan pertanggungjawaban APBD 2023 ke DPRD.

“Sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyiapkan rancangan pertanggungjawaban APBD paling lama enam bulan. Pekan depan sudah bulan Juni. Sehingga disarankan Pemerintah Kota untuk segera menyusun dan menyerahkan rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD 2023,” ingat Rahmat.

Dia pun mengapresiasi Pemkot Parepare atas diraihnya opini WTP dari BPK.

“APBD ini merupakan produk DPRD bersama Pemda. Tugas Pemda melaksanakan APBD. Sedangkan DPRD melaksanakan fungsi pengawasan. Olehnya itu, dengan WTP ini atas nama Pimpinan DPRD tentu mengapresiasi kerja-kerja Pemda dan anggota DPRD, sehingga mendapatkan WTP,” tandas Ketua MD KAHMI Parepare ini.

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Selatan secara resmi mengumumkan H. Tasming Hamid sebagai bakal calon walikota Parepare. Pengumuman ini disampaikan langsung dalam rapat pleno DPW NasDem Sulsel yang digelar pada hari Ahad, (26/05/24).

Dalam rapat pleno tersebut, Ketua DPW Partai NasDem Sulsel, Rusdi Masse, menyatakan keyakinannya bahwa H. Tasming Hamid adalah kandidat terbaik yang dapat membawa perubahan signifikan bagi kota Parepare.

Pengumuman ini disambut antusias oleh para kader NasDem dan simpatisan yang hadir dalam rapat pleno tersebut. Mereka berharap H. Tasming Hamid dapat membawa angin segar dan perubahan positif bagi kota Parepare jika terpilih nanti.

Dengan dukungan penuh dari partai dan masyarakat, diharapkan H. Tasming Hamid dapat meraih kemenangan dalam pemilihan walikota Parepare yang akan datang.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu.(Bappilu) Partai Nasdem kota Parepare pada tim liputan jelajah kota radio mesra berharap semoga mereka bisa memenangkan H. Tasming Hamid di Pilkada Parepare dan Parepare akan lahir walikota dari partai Nasdem.

“Kemarin DPW Nasdem Sulawesi Selatan telah menetapkan kakak haji Tasmin Hamid yang merupakan hasil usulan DPD Nasdem Parepare melalui rapat pleno di kantor DPW Nasdem Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita akan mengikuti penetapan rapat pleno oleh dewan pimpinan pusat partai Nasdem di Jakarta pada tanggal 1 Juni mendatang. Harapannya kami semoga kita bisa memenangkan kakak haji Tasmin Hamid di Pilkada Parepare dan insya Allah Parepare akan lahir walikota dari partai Nasdem

H. Tasming Hamid, yang juga dikenal dengan panggilan akrabnya TSM, telah dikenal luas di kalangan masyarakat Parepare berkat berbagai kontribusinya di bidang sosial dan ekonomi.

Sebagai seorang pengusaha sukses dan tokoh masyarakat, H. Tasming Hamid memiliki visi untuk memajukan Parepare melalui program-program inovatif yang pro-rakyat.

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Parepare HM. Makmur Husein mewakili PJ Walikota Akbar Ali AP. M.Si memberikan sambutan dalam acara wisuda santri TP/TPA sekitar Parepare yang di selenggarakan DPD BKPRMI kota Parepare pada Sabtu (25/05/34) di gedung Aula IAIN kota Parepare.

Pj Wali Kota Parepare, dalam sambutan tertulis yang dibacakan HM Makmur juga mengucapkan selamat kepada peserta wisuda dan berterima kasih kepada para guru yang telah mengajarkan baca tulis Al-Quran

“Pendidikan santri TP/TKA Al Quran adalah salah satu pendidikan yang tepat ya membawa misi penting bagi santrinya untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai Qurani sejak dini kepada anak-anak kita. Oleh karena itu wisuda santri TPA adalah merupakan langkah strategis agar anak-anak kita dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus insan Insan Qurani yang saleh, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.” Kata Makmur.

Lanjut Makmur, Prosesi wisuda yang dilaksanakan BKPRMI merupakan bagian menanamkan kebiasaan sekaligus meningkatkan kualitas kemampuan baca tulis alquran pada anak-anak guna memberantas buta aksara baca alquran, di samping menumbuhkan generasi gemar membaca alquran dan generasi berkarakter islami.

“Sehubungan dengan itu, saya menyambut baik diadakannya wisuda santri TPA ini, hal ini menunjukkan keberhasilan pengelolaan pendidikan dan para guru pengajar dalam melaksanakan salah satu tugas untuk membekali anak didik dengan berbagai pengetahuan agama dan kemampuan baca tulis alquran. Melalui prosesi wisuda ini, berkumpulah santri TPA orang tua santri, dan tokoh agama serta aparatur pemerintah kota parepare, sehingga terjalin hubungan silaturahmi yang erat. Hal ini yang dapat mempertautkan bathin dan rasa kita, sehingga kita sebagai warga masyarakat kota parepare akan dapat semakin menyatukan tekad untuk senantiasa meningkatkan kedekatan kita kepada allah subhanahu wa ta’ala sebagai pencipta.,” Ungkap Makmur

Ada 754 Santri yang berhasil di wisuda pada kegiatan yang di laksanakan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Qur’an dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (LPPTKA-BKPRMI)

Jumlah wisuda sebanyak 745 orang terdiri dari empat kecamatan kecamatan soreang sebanyak 198 orang kecamatan ujung 151 orang kecamatan Bacukiki 107 orang dan kecamatan Bacukiki barat 219 orang jumlah keseluruhan 745 orang dan inilah wisuda terbanyak selama kepengurusan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Qur’an dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (LPPTKA-BKPRMI).

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Mantan Ketua Komisi II DPRD kota Parepare yang juga ketua Harian Partai Gerindra Dr. Kamaluddin Kadir lewat program obras Jumat (24/05/24) kembali menegaskan Permendikbud ristek mengamanahkan Agar supaya pengadaan dan pemenuhan baju anak sekolah itu dibebankan kepada orang tua untuk mencari sendiri tergantung kemampuan ekonomi orang tua.

‘Yang terbaru ini masih mengamanahkan Agar supaya pengadaan dan pemenuhan baju anak sekolah itu dibebankan kepada orang tua untuk mencari sendiri tergantung kemampuan ekonomi orang tua, yang penting warnanya cocok. Kalau SD merah hati, kemudian SMP Biru putih, Putih abu-abu untuk SMA. Adapun terkait dengan kualitas, kalau umpamanya ada orang tua yang mampu, tidak apa-apa mencari kualitas kain yang drel atau tetron atau katun, terserah. Tapi kalau ada orang tua yang kemampuannya ekonominya cuma bisa beli di pasar atau di tempat-tempat mana yang bisa mencukupi keuangannya terserah.” Kata Dr. Kamaluddin.

Dr. Kamaluddin juga berharap komisi II mengingatkan itu agar supaya jangan dibebankan kepada kedua orang tua menuju ke salah satu konveksi. Dirinya sependapat kalau ada orang tua ketika datang ke sekolah untuk mengadakan pendaftaran ulang kemudian dikasih juga lembaran di kopnya itu tidak tertulis sekolah cuma lembaran kertas karton disuruh mengarah ke salah satu konveksi ini menandakan bahwa ada seperti yang disampaikan Andi Fudail ada tindakan-tindakan yang sistematis yang terorganisir berarti dibuat untuk disampaikan diarahkan dengan harga mungkin di atas dari kemampuan rata-rata orang tua siswa.

“Yang kita hindari kalau umpamanya ada seperti praktek seperti ini. Dulu kami sudah mengarahkan kepala dinas untuk mengeluarkan surat edaran di dalamnya itu ada semacam sanksi yang akan disampaikan, Saya tidak tahu apakah pemberlakuan sanksi itu memberlakukan atau tidak, apakah memang ada juga upaya-upaya untuk melibatkan diri di dalam yang sifatnya terselubung yang jelas harus kalau menurut saya dibebaskan saja kepada orang tua untuk mencari sesuai dengan kemampuan kebutuhan ekonomi.’ tegas Kamaluddin.