PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) menggelar diskusi kampung untuk penguatan Hak Sipil dan politik kelompok rentan dan marginal.
Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu rumah warga kelurahan lumpue ini dihadiri Kepala Kesbangpol, Direktur YLP2EM, Lurah Lumpue, RT/RW, Kelompok konstituen dan perwakilan difabel atau disabilitas, Rabu (29/05/24).
Kepala Kesbangpol Parepare Rustan Asta mengatakan pemerintah daerah intens membantu masyarakat khususnya yang berada di pinggiran untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya, dan hal itu dilindungi undang-undang.
Dalam Kesempatan itu, Kesbangpol juga diminta untuk melibatkan difabel dalam setiap kegiatan politik, salah satunya sebagai pengawas atau pembantu pemilu di TPS.
“Kiita sudah koordinasikan agar pelibatan difabel dalam pengawasan pemilu di TPS. Namun, mereka (difabel) berada tidak jauh dari domisi tinggalnya, sehingga pembatuan dapat maksimal dan tidak memberatkan saat bertugas pangkasnya.” Jelas Rustan
Sementara koordinator program inklusi Abd. Samad Syam menyampaikan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada warga terkait bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan perlindungan hak sipil dan politik bagi kelompok rentan atau marginal.
“Diskusi ini penting dilakukan karena kelompok rentan atau marginal dinilai seringkali berada pada ketidakadilan, tidak berani bersuara, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, proses Rembang, dan penyusunan kebijakan publik di tingkat kelurahan.” ujar Ssmad.
Menurut Samad, keterlibatan kelompok rentan atau marginal dalam kegiatan politik, mengeluarkan pendapat, merupakan hak sipil politik (Sipol) yang memenuhi pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.
“Bagaimana kita berupaya meningkatkan pengetahuan kelompok positif dan kelompok rentan atau marginal. Mengenai hasil politik, sehingga terlibat dalam proses pembangunan dan mendorong proses pengambilan kebijakan publik. jelas Samad.
