29.3 C
Pare-Pare
Minggu, Mei 31, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 28

Terkait Imbauan WFH, Disdukcapil Pengecualian, Layanan Normal Seperti Biasa

Akbar Mesra
-
0
Terkait Imbauan WFH, Disdukcapil Pengecualian, Layanan Normal Seperti Biasa

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kota Parepare Hj. Suryani mengatakan untuk pelayanan di kantor Disdukcapil Parepare tetap berjalan seperti biasa tidak terpengaruh imbauan pemerintah pusat terkait Work From Home (WFH). Penegasan tersebut di sampaikan Hj. Suryani saat di temui di kantornya Rabu (08/04/26).

“Jadi terkait WFH (Work From Home) di Dukcapil, berdasarkan surat edaran, baik dari Kementerian Dalam Negeri, maupun PAN (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), dan diikuti oleh surat edaran Walikota, itu WFH di Dukcapil itu dikecualikan. Artinya dikecualikan, Dinas Dukcapil tetap masuk untuk melayani masyarakat karena dia merupakan unit pelayanan publik. Jadi unit pelayanan publik itu tetap masuk kantor, jadi WFO, (Work From Office), dia tetap melaksanakan tugas seperti hari-hari biasa.” Kata Hj. Suryani.

Hj. Suryani menambahkan sama layanan administrasi kependudukan kantor dukcapil tetep terbuka dari Senin hingga Jumat.

“Jadi untuk layanan hari Jumat itu yang saya tadi sampaikan WFH di hari Jumat, Capil tetap masuk. Berarti dia pengecualian dari surat edaran tersebut. Jadi Capil tetap berkantor dan melakukan pelayanan seperti hari biasa.” Jelas Hj. Suryani.

Tambahan informasi, Instansi yang dikecualikan dari kebijakan WFH (Work From Home) di April 2026 adalah:
Untuk Layanan Publik*:
Kesehatan (rumah sakit, klinik, farmasi), Keamanan, Kebersihan
– *Sektor Strategis*:
– Energi (BBM, Gas, Listrik),  Air,  Bahan pokok, Makanan dan minuman, Perdagangan, Transportasi, Logistik, Keuangan
– *sektor Infrastruktur*:
– Jalan tol, Air bersih, Sampah
– *Pendidikan*:
– PAUD, SD, SMP (tetap beroperasi secara tatap muka), SMA/SMK (tetap beroperasi secara tatap muka)
Selain itu, pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator, camat, lurah, dan kepala desa juga tidak diperbolehkan WFH.

Dewan Minta Pemerintah Perbaiki Dokumen Terkait Lokasi Wilayah

Akbar Mesra
-
0
Dewan Minta Pemerintah Perbaiki Dokumen Terkait Lokasi Wilayah

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua Komisi I DPRD kota Parepare Dr. H. Kamaluddin Kadir berharap agar Peta blok terkait dengan aset, baik yang dimiliki oleh pemerintah, dan masyarakat, agar supaya pemerintah daerah baik melalui lurah dan kecamatan, RT/RW memperbaiki dokumen terkait dengan lokasi wilayah di masing-masing, agar supaya permasalahan tidak terjadi. Hal tersebut di sampaikan Dr. Kamaluddin Kadir usai  menggelar tiga RDP terkait Persoalan tanah pada Senin (06/04/26).

“Yang kemudian kedua, kita juga minta kepada warga agar supaya sebelum mengadakan jual beli atas lahan yang dimaksud, jangan dilakukan secara apa namanya, secara tertentu. Maksudnya antar pembeli dengan pemilik lahan. Jadi mestinya melibatkan pihak RT/RW, kemudian lurah dan kecamatan agar supaya kedudukan atau histori dari lokasi yang dimaksud bisa diketahui. Ya, bisa diketahui secara jelas. bahwa apakah lokasi tersebut tidak memiliki sengketa atau tidak dimiliki oleh orang tertentu atau memang dimiliki oleh pihak swasta atau pihak pemerintah.” Kata Dr. Kamaluddin

Dr. Kamaluddin juga berharap agar supaya BPN sebagai leading sector di bidang pertanahan, agar supaya dalam menerima pengusulan peningkatan atas hak lahan objek yang tertentu oleh masyarakat, agar dokumen-dokumen itu diteliti. Dilakukan penelitian, syarat-syarat yang diperkenankan sudah Terpenuhi.

“Jadi jangan lagi ada masyarakat yang mengurus, diurus oleh pihak tertentu atau calolah istilahnya, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang tidak jelas. seperti terkait dengan batas sebelah kiri, sebelah kanan siapa. Jadi bukan kepada orang lain yang tidak memiliki atau tidak beririsan dengan lokasi yang dimaksud. Kemudian kedua, ya mungkin karena ketidaktahuan atau mungkin apa namanya, membuat dokumen-dokumen yang tidak benar.” Ungkap H. Kamaluddin Kadir

Dr. H. Kamaluddin Kadir menambahkan agar supaya BPN bisa lebih cermat agar supaya nanti proses perselisihan tidak berlanjut sampai kepada tingkat pengadilan. Jadi sepanjang masih bisa diakomodir dan difasilitasi, Komisi 1 karena memang bidangnya bidang hukum, dan pemerintahan salah satunya adalah terkait dengan objek lahan yang terjadi di wilayah di Kota Parepare agar supaya bisa lebih tertib.

“Kalau sepanjang Komisi 1 bisa menyelesaikan dengan baik, kami selesaikan dengan memfasilitasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait, pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Apakah itu pihak pemerintah melalui RT/RW, kecamatan atau kelurahan atau BPN atau bagian aset oleh pemerintah daerah. Kita berharap persoalan perselisihan tanah di Parepare bisa lebih tertib, bisa lebih selesai dengan bagus. Ya, itu harapan kita.” Tegas H. Kamaluddin

Jelang Lomba Bergengsi, Bawaslu Parepare Gelar Technical Meeting

Akbar Mesra
-
0
Jelang Lomba Bergengsi, Bawaslu Parepare Gelar Technical Meeting

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Bawaslu Kota Parepare menggelar kegiatan technical meeting (TM) sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan lomba debat tingkat SMA/SMK/MA sederajat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu beserta jajaran, perwakilan PT. Tinta Hijau Bersahaja, serta para peserta dari berbagai sekolah.

Ketua Bawaslu Kota Parepare dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait teknis lomba sekaligus menyamakan persepsi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memastikan kesiapan peserta dan panitia sejak dini.

“Kegiatan ini dilaksanakan agar pertanyaan terkait teknis lomba bisa terjawab. Perlu ada keseragaman persepsi serta persiapan yang harus disiapkan sejak awal,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa lomba debat yang diselenggarakan merupakan ajang yang cukup bergengsi, mengingat cakupannya yang luas, tidak hanya di tingkat Kota Parepare, tetapi juga disaksikan peserta dari luar daerah.

Dalam pelaksanaannya, lomba ini melibatkan dewan juri yang terdiri dari dua akademisi dan satu unsur Bawaslu. Komposisi tersebut diharapkan mampu menjamin kualitas serta objektivitas penilaian selama perlombaan berlangsung.

Perwakilan juri menekankan pentingnya penyamaan persepsi terkait teknis lomba. Melalui kegiatan technical meeting ini, juri juga membuka ruang bagi peserta untuk memberikan masukan dan pandangan guna menyempurnakan pelaksanaan lomba.

“Melalui TM ini kita perlu masukan dan pandangan dari bapak/ibu sekalian,” ungkap salah satu juri.

Selain itu, juri juga memaparkan gambaran umum tahapan lomba debat, mulai dari mekanisme pelaksanaan hingga aspek penilaian yang akan digunakan.

Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Bawaslu Kota Parepare dengan Madrasah Aliyah Al Munawwarah dan SMK DDI sebagai bentuk sinergi dalam penguatan pendidikan dan partisipasi kepemiluan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan lomba debat dapat berjalan lancar, kompetitif, serta mampu melahirkan generasi muda yang kritis, argumentatif, dan memiliki kesadaran demokrasi yang baik.

Bawaslu Parepare Koordinasi dengan Kapolres, Bahas Penguatan Gakkumdu dan Regulasi Pemilu

Akbar Mesra
-
0
Bawaslu Parepare Koordinasi dengan Kapolres, Bahas Penguatan Gakkumdu dan Regulasi Pemilu

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare melakukan koordinasi dengan Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yuda, S.IK., M.H, dalam rangka memperkuat sinergi pengawasan pemilu serta membahas sejumlah isu strategis terkait regulasi pemilihan yang tengah berkembang.

Dalam kegiatan tersebut, hadir Ketua Bawaslu Kota Parepare, Muh. Zainal Asnun, bersama Anggota Bawaslu Fadly Azis dan Susilawati, Koordinator Sekretariat, Handayani, serta jajaran staf yang turut mendampingi.

Pembahasan diawali dengan isu-isu terkini terkait undang-undang dan regulasi pemilihan. Kapolres Parepare mengemukakan gagasan mengenai kemungkinan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang bersifat ad hoc pada tahapan pemilu. Ia mengusulkan agar struktur Gakkumdu dapat diperkuat dengan melibatkan unsur penyidik kepolisian dan peneliti dari kejaksaan yang secara khusus ditugaskan dalam kerangka kerja Bawaslu, serupa dengan konsep kelembagaan independen seperti KPK.

“Jika bersifat ad hoc dan berada dalam naungan Bawaslu, maka koordinasi akan lebih efektif dan independensi penanganan perkara dapat terjaga tanpa intervensi,” ujar Kapolres.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Parepare, Muh. Zainal Asnun, menyampaikan bahwa pembentukan Gakkumdu selama ini memang dilakukan pada setiap tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, ia mengakui bahwa gagasan penguatan kelembagaan tersebut telah menjadi wacana yang juga diusulkan oleh berbagai pihak.

“Memang sudah ada usulan ke arah itu, agar Gakkumdu lebih kuat dan independen dalam menjalankan fungsi penegakan hukum pemilu,” jelas Zainal.

Dalam kesempatan yang sama, Zainal juga memaparkan rencana kegiatan Bawaslu Kota Parepare, di antaranya pelaksanaan lomba debat pemilu tingkat SMA/sederajat serta kegiatan sosialisasi pendidikan politik partisipatif di sekolah-sekolah. Selain itu, Bawaslu juga terus mengawal data pemilih, khususnya pemilih pemula, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja KPU Kota Parepare.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Parepare menyatakan dukungannya terhadap upaya Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam memastikan hak pilihnya, khususnya bagi warga yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kapolres juga menyoroti tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu, terutama terkait keterbatasan waktu dan kekuatan regulasi. Ia menilai bahwa proses pembuktian pelanggaran membutuhkan dukungan lintas pihak, termasuk ahli dan laboratorium, yang seringkali terhambat oleh batasan undang-undang.

“Undang-undang yang ada saat ini masih perlu diperkuat, agar Bawaslu tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga memiliki daya tindak yang lebih optimal terhadap pelanggaran,” tegasnya.

Menutup pertemuan, Ketua Bawaslu Kota Parepare turut memperkenalkan seluruh jajaran anggota, Koordinator Sekretariat, serta staf yang hadir, sebagai bagian dari upaya mempererat koordinasi dan sinergi kelembagaan.

Bawaslu berharap ke depan penguatan regulasi dan kelembagaan dapat semakin meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu, termasuk dalam pemberian sanksi administratif yang lebih tegas, seperti diskualifikasi peserta pemilu melalui rekomendasi kepada KPU.

SPPG Di Suspend Karena Tidak Memenuhi SLHS dan IPAL, Ketua Lembaga Halal Angkat Bicara

Akbar Mesra
-
0
SPPG Di Suspend Karena Tidak Memenuhi SLHS dan IPAL, Ketua Lembaga Halal Angkat Bicara

SIDRAP, RADIOMESRA. COM – Ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia resmi terkena suspend atau penghentian sementara hingga Maret 2026. Kebijakan ini menimbulkan perhatian luas, terutama karena menyangkut layanan publik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Suspend tersebut dilakukan akibat sejumlah pelanggaran administratif dan teknis. Faktor utama yang menjadi sorotan adalah ketidaklengkapan dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta adanya insiden keamanan pangan yang dianggap melanggar standar operasional.

Menanggapi fenomena ini, Ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Pusat Halal Insan Kamil, Naharuddin, menyampaikan pandangannya. Ia menegaskan bahwa kebijakan suspend tidak hanya menyangkut aspek higienitas, tetapi juga menyentuh kewajiban sertifikasi halal yang seharusnya menjadi bagian dari regulasi.

“Untuk wilayah Sulawesi, setahu saya ada sekitar 200 SPPG yang kena suspend. Di Sulsel dan Sulbar saja tercatat 52 SPPG. Saya sudah melihat surat resmi, dan yang ditekankan memang SLHS serta IPAL. Padahal dalam aturan Badan Gizi Nasional (BGN), sertifikasi halal juga menjadi salah satu syarat,” ujar Naharuddin saat ditemui dalam pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha), Ahad (05/04/26).

Naharuddin berencana menyampaikan hal ini kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI. Ia berharap koordinasi lebih lanjut dapat dilakukan agar kebijakan suspend tidak hanya menitikberatkan pada aspek higienitas, tetapi juga pada kepastian halal produk.

“Kenapa hanya SLHS dan IPAL yang dipersyaratkan? Sertifikasi halal adalah kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Bahkan sudah ada MoU antara BPJPH dan BGN terkait hal ini, hal paling penting bagi SPPG adalah memastikan bahan yang digunakan benar-benar halal. Produk olahan harus memiliki sertifikat halal, sementara pemasok yang belum bersertifikat perlu diarahkan agar segera memenuhi ketentuan.”tegasnya.

Ia menambahkan, pembangunan ekosistem halal harus dimulai dari SPPG. Ketika SPPG mewajibkan pemasok bersertifikat halal, maka rantai produksi lain seperti Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Produksi Unggas (RPU), hingga industri makanan ringan dapat ikut tersertifikasi.

Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun ekosistem halal nasional. Presiden Prabowo-Gibran telah menekankan pentingnya astacita yang mencakup penguatan sektor pangan halal sebagai bagian dari program strategis.

Dengan adanya suspend ini, Naharuddin berharap momentum tersebut dapat dijadikan evaluasi menyeluruh. Tidak hanya memperbaiki aspek higienitas dan sanitasi, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap produk halal yang menjadi kebutuhan masyarakat luas.

Kapolres Parepare Pastikan Video Viral Perkelahian 2 Perempuan Terjadi di Parepare

Akbar Mesra
-
0
Kapolres Parepare Pastikan Video Viral Perkelahian 2 Perempuan Terjadi di Parepare

PAREPARE, RADIOMESRA. COM –  Sebuah video perkelahian 2 perempuan di kota Parepare, viral di media sosial. Dalam rekaman berdurasi 43 detik tersebut, keduanya terlihat saling menjambak dan tarik-menarik pakaian di tengah keramaian warga.

Peristiwa ini terjadi di Jalan Bulu Batu, Kelurahan Bumi Harapan, Kecematan Bacukiki Barat pada Jumat sore. Keributan diduga dipicu persoalan asmara karena kedua perempuan disebut memperbutkan seorang pria. Kapolres Parepare Akbp. Indra Waspada Yudha pada media membenarkan kejadian tersebut terjadi di wilayah kota Parepare.

“Dari hasil video itu kita mengidentifikasi bahwa peristiwa tersebut memang betul terjadi di wilayah kota Parepare, khususnya di wilayah Bulu Batuwe. Yang mana dalam video tersebut terlihat adanya perkelahian antara dua orang perempuan yang sampai saat ini memang motif dari tujuan ataupun yang menjadi penyebab dari perkelahian tersebut belum kita ketahui. Dan juga sampai saat ini kami dari pores Parepare belum menerima adanya laporan terkait dari perkelahian tersebut. Yang mana laporan mungkin orang yang dirugikan atau yang merasa menjadi korban. Tetapi tetap kami dari pores Parepare tetap melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi terkait dengan video viral yang beredar pada hari Jumat tersebut.” Kata Indra.

Dalam video tersebut, kedua perempuan tampak saling menjatuhkan hingga salah satunya terjatuh.  Situasi semakin memanas ketika beberapa orang ikut mendekat, sementara sebagian warga hanya menonton. Seorang pria sempat mencoba melerai namun emosi keduanya sudah memuncak.

Komisi I DPRD Kota Parepare Gelar 3 RDP Terkait Tanah Dalam Satu Hari

Akbar Mesra
-
0
Komisi I DPRD Kota Parepare Gelar 3 RDP Terkait Tanah Dalam Satu Hari

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Komisi I DPRD kota Parepare menggelar Rapat dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan tanah sepanjang Hari Senin ((07/04/26). Ketua Komisi I DPRD kota Parepare Dr. H. Kamaluddin Kadir Usai memimpin RDP Tersebut mengatakan dari pagi hingga sore Komisi I RDP melaksanakan RDP sebanyak tiga kali

“Terkait RDP hari ini, komisi 1 melaksanakan RDP sebanyak tiga. Jadi semua terfokus pada persoalan objek tanah kepemilikan, satu di yang berlokasi di Soreang lapangan di dekat kantor camat, yang oleh pihak Ahli Waris atas nama andi tappu tapi di sisi lain. di sana diklaim oleh pemerintah daerah, tapi oleh pihak keluarga meyakini bahwa tidak ada klaim atas lokasi yang dimaksud. Jadi kami menyimpulkan tadi agar supaya dilakukan survei lapangan itu dilaksanakan nanti hari rabu, dengan menghadirkan BPN, menghadirkan aset pemerintah daerah, dan menghadirkan camat dan lurah, kemudian menghadirkan juga anggota DPRD, agar supaya nanti permasalahan ini jelas dan cocok, jangan sampai lokasi yang dimaksud berbeda dengan lokasi yang dimaksud oleh pemerintah daerah.” Kata Dr. Kamaluddin.

Lanjut Dr. Kamal, kemudian yang lokasi kedua itu di lokasi di tonrangeng atas nama ahli waris matjeling memiliki luas lahan sebanyak 16.000 itu di lokasi tersebut sudah terbit beberapa SHM sebanyak empat jadi masih tersisa sebanyak 9.000 m/s.

“Jadi harapan kami meminta kepada ahli waris karena kita tidak tahu SHM nomor berapa karena, kami ada tiga tadi poin untuk disampaikan kepada ahli waris, yang pertama ahli waris diminta untuk segera melakukan permohonan atas objek yang dimaksud, agar supaya nanti bisa diketahui secara langsung siapa pemilik SHM di atasnya, yang kedua kami juga meminta kepada pihak keluaran dan kecamatan untuk segera mencari titik koordinat agar supaya nomor SHM yang dimaksud. Kita juga bisa mendapatkan agar supaya kami komisi 1, bisa melayankan surat ke BPN untuk segera dibukakan warka, agar supaya jelas oleh ahli waris dan BPN dan kepada masyarakat yang merasa memiliki lahan sebagian lahan diatas tersebut bisa ditentukan anunya bisa diketahui objek-objek dan batas-batas. taniah yang dimaksud.” terang Dr. Kamal.

Sedangkan RDP yang ketiga ini berlokasidi Galung Maloang, itu ada lokasi sebesar 12.450 m persegi yang oleh pihak pembeli atas nama Tamrin Tamringi sebidan tanah kepada Tamring atas nama Tamring juga, Tapi beberapa waktu kemudian lokasi yang dimaksud ada juga atas nama Bada merasa bahwa lokasi itu adalah lokasi miliknya, karena juga merasa sudah memberikannilai uang dan satu kendaraan motor sebagai jaminan, bahwa mereka membeli lokasi tersebut.

“Jadi kami minta karena terjadi jual beli tanah oleh tamrin lage sebesar 70 juta dengan luas lahan 15 * 25 m per 12 * 15 * 25 itu agar supaya menyampaikan kepada pihak tamrin pemilik lahan yang pertama, untuk dibicarakan secara kekeluargaan untuk diminta mencarikan lahan lokasi sebagai pengganti dari lokasi yang dimaksud yang dikuasai oleh orang yang sama jadi ini kan cukup banyak..’ Tambah Dr. H. Kamaluddin Kadir.

Hadiri Peringatan Hari Jadi Bone ke-696, Wali Kota Parepare Tekankan Pentingnya Kolaborasi Antar Daerah

Akbar Mesra
-
0
Hadiri Peringatan Hari Jadi Bone ke-696, Wali Kota Parepare Tekankan Pentingnya Kolaborasi Antar Daerah

BONE, RADIOMESRA. COM — Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri peringatan Hari Jadi Bone ke-696 yang digelar di Rumah Jabatan Bupati Bone pada Senin, (06/04/26).

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah serta Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Peringatan hari jadi ini juga dirangkaikan dengan tradisi Mattompang Arajang, yaitu prosesi pembersihan benda pusaka Kerajaan Bone yang menjadi simbol pelestarian budaya dan sejarah daerah.

Dalam kesempatan itu, Tasming Hamid menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk penghormatan terhadap sejarah dan budaya Bone, sekaligus mempererat hubungan antardaerah di Sulawesi Selatan.

“Kami hadir sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai sejarah dan budaya yang diwariskan para leluhur. Momentum ini juga menjadi ruang memperkuat silaturahmi antar pemerintah daerah,” kata Tasming Hamid.

Ia menilai, peringatan Hari Jadi Bone tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum refleksi untuk mendorong kemajuan daerah dengan tetap berakar pada kearifan lokal.

Tasming juga menekankan pentingnya sinergi antarwilayah dalam mendorong pembangunan di Sulawesi Selatan, termasuk dalam sektor ekonomi, pariwisata, dan budaya.

“Kolaborasi antar daerah sangat penting untuk mempercepat pembangunan. Setiap daerah memiliki potensi yang bisa saling mendukung, termasuk dalam pengembangan budaya sebagai daya tarik pariwisata,” ujarnya.

Ia berharap, nilai-nilai budaya yang dijaga melalui tradisi seperti Mattompang Arajang dapat terus diwariskan kepada generasi muda.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Apresiasi Ketegasan Operator SPBU dalam Menjalankan Subsidi Tepat

Akbar Mesra
-
0
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Apresiasi Ketegasan Operator SPBU dalam Menjalankan Subsidi Tepat

MAMUJU, RASIOMESRA. COM – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memberikan apresiasi terhadap profesionalisme operator SPBU Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang menjalankan prosedur penyaluran BBM subsidi secara disiplin dan sesuai ketentuan.

Peristiwa ini bermula saat seorang konsumen datang untuk melakukan pengisian BBM subsidi jenis Pertalite. Dalam proses verifikasi, operator menemukan ketidaksesuaian antara nomor kendaraan dengan data yang terdaftar pada barcode subsidi tepat. Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, operator memutuskan untuk tidak melayani pengisian.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjaga penyaluran BBM subsidi agar tetap tepat sasaran dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sales Branch Manager Sulselbar V Fuel, Fandy Achmad Sitaba, menyampaikan bahwa tindakan operator tersebut mencerminkan implementasi SOP yang berjalan dengan baik di lapangan.

“Operator telah menjalankan prosedur dengan benar melalui verifikasi data sebelum pengisian. Ini menjadi bagian penting dalam memastikan BBM subsidi disalurkan kepada pihak yang berhak,” jelas Fandy.

Ia menambahkan bahwa Pertamina terus mendorong seluruh lembaga penyalur untuk konsisten menerapkan mekanisme subsidi tepat sebagai bagian dari upaya pengawasan distribusi energi.

Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menegaskan bahwa integritas dalam proses penyaluran menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

“Ketelitian operator di lapangan menjadi garda terdepan dalam memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai peruntukan. Pertamina mengapresiasi langkah tersebut sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menjaga penyaluran yang adil dan tepat sasaran,” ujar Lilik.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan data kendaraan telah sesuai saat melakukan transaksi menggunakan sistem subsidi tepat, serta mengikuti prosedur yang berlaku di SPBU.

“Masyarakat diharapkan menggunakan BBM subsidi sesuai ketentuan dan tidak mencoba melakukan pengisian dengan data yang tidak sesuai. Kepatuhan bersama akan menjaga distribusi tetap tertib dan merata,” tambahnya.

Apabila masyarakat menemukan kendala layanan atau indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM, dapat melaporkan melalui Pertamina Call Center (PCC) 135 sebagai saluran resmi pengaduan.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi akan terus memperkuat pengawasan distribusi BBM, meningkatkan kualitas layanan di SPBU, serta memastikan energi yang disalurkan dapat diterima secara tepat oleh masyarakat yang berhak.

Media Contact :
Lilik Hardiyanto
Area Manager Communication, Relation, & CSR
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi

Bawaslu Kota Parepare Gelar Kompetisi Debat Pemilu

Akbar Mesra
-
0
Bawaslu Kota Parepare Gelar Kompetisi Debat Pemilu

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare menyelenggarakan Kompetisi Debat Pemilu tingkat SMA/SMK/MA se-derajat se-Kota Parepare dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Bawaslu Republik Indonesia serta memperingati Hari Kartini tahun 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam meningkatkan literasi demokrasi di kalangan pelajar, sekaligus mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.

Ketua Bawaslu Kota Parepare, Muh. Zainal Asnun, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen Bawaslu dalam membangun kesadaran demokrasi sejak dini.

“Kami melaksanakan Debar Pemilu Ini bertujuan diselenggarakannya agar dapat memberikan pemahaman tentang demokrasi lebih dini kepada anak-anak Didik, yang nantinya ikut terlibat dalam lomba debat pemilu yang kita laksanakan, ini pun, terselenggara karena adanya kerjasama tinta hijau manajemen dan Bawaslu kota Parepare untuk membangun, mencerdaskan, pemilih pemula terutama pemilih baru, dan kepada seluruh elemen-elemen masyarakat yang nantinya menyaksikan debat pemilu yang terselenggarakan, di mana direncanakan bertempat di lapangan di Makassau kota Parepare.” Kata Zainal

Adapun tahapan kegiatan meliputi pendaftaran peserta yang dibuka pada 2 hingga 13 April 2026, dilanjutkan dengan technical meeting pada 13 April 2026. Kompetisi debat akan dilaksanakan pada 16 hingga 17 April 2026, dengan babak semifinal dan final yang dijadwalkan berlangsung pada 18 April 2026 di Lapangan Andi Makkasau, Kota Parepare.

Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga dirancang sebagai ruang edukatif bagi pelajar untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, menyampaikan argumentasi secara sistematis, serta memperdalam pemahaman terkait isu-isu kepemiluan.

Ia juga menambahkan bahwa momentum HUT ke-18 Bawaslu RI dan peringatan Hari Kartini menjadi penguat semangat dalam mendorong keterlibatan generasi muda. Sebagai bentuk apresiasi, panitia menyiapkan berbagai hadiah bagi para pemenang, berupa trophy, piagam penghargaan, serta uang pembinaan untuk juara I, II, dan III.

Bawaslu Kota Parepare mengajak seluruh pelajar untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini sebagai bagian dari upaya bersama dalam memperkuat demokrasi yang partisipatif dan berintegritas.

1...272829...733Halaman 28 dari 733

Contact us: mesradio1028@gmail.com

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare