PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Ketua Komisi I DPRD Kota Parepare Dr. H. Kamaluddin Kadir mendorong inovasi pendidikan politik berbasis digital melalui model gamifikasi sebagai upaya meningkatkan integritas perilaku pemilih dan partisipasi politik masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam program Obras, Selasa (16/06/26), menanggapi hasil riset yang dilakukan Dr. Zulkitli Sultan terkait model SMART Political Learning Management berbasis digital.
Menurutnya, hasil riset tersebut menawarkan pendekatan baru berupa game edukasi politik yang dinilai lebih efektif menjangkau pemilih, khususnya generasi muda atau Gen Z.
“Sekarang masyarakat, khususnya di Indonesia, sangat aktif menggunakan gawai. Ini peluang besar untuk menghadirkan pendidikan politik yang lebih efektif melalui gamifikasi,” ujarnya.
Ia menilai metode sosialisasi politik konvensional yang selama ini dilakukan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu masih cenderung bersifat rutinitas tanpa menghasilkan dampak signifikan terhadap kualitas partisipasi pemilih.
Menurutnya, kegiatan seperti cerdas cermat demokrasi maupun kegiatan seremonial lainnya perlu dievaluasi agar lebih terukur output-nya.
Meski tingkat partisipasi pemilih di Parepare pada Pemilu sebelumnya mencapai di atas 80 persen, ia menyoroti masih rendahnya partisipasi pada pemilihan anggota DPD.
“Berdasarkan laporan KPU dan Bawaslu, tingkat surat suara DPD yang tidak tercoblos di Parepare mencapai 14 persen. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi pada segmen itu masih perlu diperkuat,” jelasnya.
Ia menambahkan, model gamifikasi dapat menjadi solusi efisien di tengah kebijakan penghematan anggaran, sekaligus menyesuaikan dengan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini lebih banyak melalui telepon genggam.
Dalam forum group discussion (FGD) yang digelar untuk mempertajam hasil riset tersebut, hadir sejumlah akademisi dan penyelenggara pemilu, di antaranya Dr. Ibrahim Fattah, Dr. Andi Luhur Prianto, Prof. Sudirman Harmayadi, anggota Bawaslu Sulsel Syaiful Jihad, serta Komisioner KPU Sulsel Husrudin Husain.
Masukan dari para peserta FGD itu diharapkan dapat memperkaya konten dan muatan aplikasi gamifikasi agar lebih maksimal dan mudah diterima masyarakat.
Selain itu, ia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi terkait skema pemilu mendatang, di mana Pemilu 2029 akan difokuskan untuk pemilihan Presiden, DPR RI, dan DPD, sementara pemilihan kepala daerah dan DPRD dijadwalkan berlangsung pada 2031.
