PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir mengapresiasi keberadaan program Obras yang di siarkan radio mesra setiap Senin- Sabtu dari jam 08.45-10.00 pagi wita. Program yang memberi ruang masyarakat untuk memberi saran, masukan bahkan kritikan terhadap masalah kebijakan publik.
Pada tim liputan jelajah kota radio mesra belum lama ini, ketua harian partai Golkar parepare ini mengatakan dirinya, bersyukur sebagai anggota DPRD ada acara namanya obras, karena terkadang permasalahan masyarakat diketahui lewat obras dan semestinya memang dimanfaatkan oleh semua SKPD.
“Saya bersyukur sebagai anggota DPRD ada acara namanya obras. Karena terkadang permasalahan masyarakat kita tahu lewat obras. Semestinya memang dimanfaatkan oleh semua SKPD. Saya pernah sampaikan, seharusnya SKPD, terutama dinas dinas ujung tombak pelayanan, Taroh lah Rumah Sakit, Puskesmas, perizinan, kantor kelurahan, kecamatan itu mestinya kalau bisa pasang radio di kantornya biar dengar acara obras.” Kata Kaharuddin Kadir.
Lanjut Legislator Dapil Soreang ini walaupun, memang diobras itu tidak semua hal obyektif, tapi paling tidak bisa mewakili perasaan masyarakat Parepare. Orang menyampaikan keluhannya PDAM, juga begitu hampir setiap hari dikeluhkan. Dirinya sangat bersyukur bisa tahu bahwa di daerah ini air PDAM ini belum lancar, masih ada orang yang belum terlayani beras Prasejahtera, masih ada orang masih banyak orang yang tidak aktif BPJSnya, semua itu di dengarkan di radio mesra dan bisa langsung memberikan penjelasan paling tidak kalau sudah memberi penjelasan.
“Yang paling bagus itu kalau anggota DPR sudah beri penjelasan, dinas terkait juga harus memberi penjelasan. Supaya masyarakat bisa tenang. Kesimpulan saya tidak boleh ada persoalan masyarakat yang tidak bisa diakses oleh pemerintah. Salah, kalau ada pemerintah yang tidak tahu masalah rakyatnya. Tidak boleh sama sekali. Ada keluhan masyarakat tidak diketahui oleh pemerintah. Apa gunanya kelurahan ujung tombak pelayanan masyarakat, ada RT, RW, ada kecamatan, ada SKPD teknis. Jadi kalau persoalan ini ada sesuatu sampai ke walikota, Saya kira tidak berhasil sebelum selesai tingkat bawa kecuali kalau butuh kebijakan walikota.” Jelas Politisi Senior Golkar Tersebut
