25.1 C
Pare-Pare
Selasa, Juni 2, 2026
spot_img
Beranda blog Halaman 70

Dinas Ketapang Parepare Gelar Sosialisasi Kegiatan B2SA Go To School

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) kota Parepare menggelar sosialisasi kegiatan B2SA go to school di SD 58 Kecamatan Bacukiki Senin (16/12/25).

Kepala Dinas Ketapang Muh. Idris Di temui tim liputan jelajah kota radio mesra usai kegiatan mengatakan, sebenarnya kegiatan B2SA ini adalah kegiatan rutin tahunan dilaksanakan, hanya saja, khusus untuk kegiatan B2SA go to school, memang Baru kali ini di gagas, dengan tujuan supaya edukasi B2SA itu bisa sampai ke anak sekolah.

“Dengan anak sekolah teredukasi terkait dengan B2SA, kita berharap bahwa mereka, bisa memberi masukan ke keluarga, supaya senantiasa menyediakan makanan B2SA untuk anak sekolah, mulai sejak dini. B2SA itu adalah Beragam Berimbang Sehat dan Aman. kalau konsep yang lama itu 4 sehat 5 sempurna, sekarang kita menggunakan B2SA itu ditekankan di aspek beragamnya dan amannya.” Kata Idris.

Lanjut Idris, yang di sajikan pada pola B2SA adalah makanannya beragam, dan makanannya aman dikonsumsi, ada beberapa sekolah yang di jadikan sasaran, kegiatan pertama ini menyasar 240 siswa dan dilakukan di SD 58 di Bacukiki dengan menggabung beberapa sekolah, sehingga edukasinya lebih cepat tersebar. Dan untuk sosialisasi melihat wilayah yang memerlukan sentuhan dalam hal penanggulangan Stunting.

“Sebetulnya kita tidak melihat dari segi tingkatannya, kita melihat dari wilayahnya dulu, wilayah yang betul-betul yang kita anggap memerlukan sentuhan dalam hal penanggulangan masalah gizi, stunting, dan juga kerawanan pangan. Kita bekerja sama dengan dinas pendidikan dan kebudayaan, kebetulan mereka yang membawahi sekolah-sekolah, sehingga kita berharap, bahwa dinas pendidikan kebudayaan dapat memberikan referensi untuk kita mana-mana yang dijadikan sasaran kegiatan ini.” Ungkap Idris

Wawali Parepare Apresiasi Kepedulian Sosial IPHI Kota Parepare

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM — Wakil Wali Kota (Wawali) Parepare, Hermanto, memberikan apresiasi atas kepedulian sosial Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Parepare yang terus berkontribusi nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya pada peringatan Milad ke-4 IPHI Parepare yang dirangkaikan dengan berbagai kegiatan sosial dan dipusatkan di Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Parepare, Ahad, (14/12/25)

Peringatan hari jadi IPHI tersebut diisi dengan sejumlah kegiatan sosial, di antaranya sunatan massal gratis, pembagian sembako, anjangsana, lomba sholawat, serta pemeriksaan kesehatan papsmear. Rangkaian kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat karena dinilai langsung menyentuh kebutuhan warga.

Dalam sambutannya, Wawali Hermanto menyampaikan terima kasih kepada jajaran IPHI Parepare, khususnya majelis ibu-ibu IPHI yang beranggotakan sekitar 220 orang. Ia berharap IPHI semakin solid sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, serta terus menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Mudah-mudahan milad milad berikut IPHI, bisa semakin banyak lagi anak anak kota parepare, ibu-ibu yang tentunya kalau sunatan massal berbayar itu kurang lebih 500 ribu, ini sangat membantu masyarakat kita, gratis, malah tadi dapat sembako, bonus, sehingga harapan saya selaku wakil walikota, mudah-mudahan kedepannya lagi IPHI bisa semakin sukses.” kata Hermanto

Lebih lanjut, Wawali mengajak IPHI untuk ikut berperan aktif mendukung program pemerintah, khususnya dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kota Parepare.

“Semoga milad-milad berikutnya,  kegiatan-kegiatan sosial yang akan dilaksanakan IPHI semakin banyak,  kalau perlu ibu sekertaris ibu ketua bisa berkontribusi positif kepada pemerintah, dalam hal membantu masyarakat kita, yang keluarganya di Parepare masih banyak masyarakat kita yang butuh uluran tangan ketika kita semua.” Harap H. Hermanto

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat yang memiliki kelapangan rezeki untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan bersama-sama membantu warga yang membutuhkan. Ia menegaskan bahwa Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Parepare terbuka untuk dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan sosial kemasyarakatan.

DPRD kota Parepare Pastikan Anggaran Gaji P3K dan P3K Paruh Waktu Sudah di Anggarkan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Ketua DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir M.Si lewat program Obras Jumat (12/12/25) memastikan untuk anggaran Gaji P3K dan P3K paruh waktu sudah di anggarkan untuk tahun depan.

 “Kita sudah anggarkan, baik P3K, P3K paruh waktu. Paruh waktu ini tanggal 20 nanti sudah menerima SK. SK-nya juga sudah ada sisa, nanti terimakan walikota. Gajinya sudah siap di APBD, kurang lebih 100 miliar. Di Batang tubuh APBD kita, 800 miliar lebih, 444 miliar untuk belanja pegawai.” Kata H. Kaharuddin.

H. Kaharuddin Kadir mengakui jika memang APBD Parepare Saat ini setengahnya untuk belanja pegawai termasuk P3K dan P3K Paruh Waktu.

“Jadi memang setengah APBD kita untuk belanja pegawai, termasuk P3K, P3K paruh waktu. Ketiga waktu kurang lebih 100 miliar dana yang disiapkan, kalau menurut aturan tahun 2027 seharusnya belanja pegawai kita hanya 30%. Ini kita sudah berada di angka 40. kalau dihitung-hitung, sebenarnya nilainya di atas 50%. Tapi, karena disitu ada sertifikasi guru, dan tidak dimasukkan dalam hitungan, mungkin mungkin belanja pegawai kita sekitar 47% , artinya terlalu tinggi. Karena ini anggarannya besar gajinya besar 100 miliar lebih.” Jelas H. Kaharuddin

Unhas Lirik Potensi Terumbu Karang Parepare

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (Unhas) memberi perhatian besar terhadap potensi Kota Parepare.

Setelah bekerjasama dalam pengembangan informasi geospasial dan simpul jaringan, kini LPPM Unhas melirik penelitian terhadap terumbu karang yang berada di wilayah laut Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare.

Penelitian bertajuk Automatisasi Resiliensi Terumbu Karang terhadap Perubahan Lingkungan dan Budidaya Rumput Laut Berbasis Teknologi Geospasial dan Kecerdasan Buatan itu diperkenalkan kepada jajaran Pemerintah Kota Parepare, Senin (15/12/25).

Kepala Puslitbang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil LPPM Unhas Prof Dr Nurjannah Nurdin bersama Ketua Majelis Wali Amanat Unhas Prof Dr Andi Alimuddin Unde, beberapa prof dan tim dari LPPM Unhas hadir mempresentasikan penelitian tersebut di hadapan Wali Kota Parepare Tasming Hamid, beserta jajaran Pemkot Parepare di ruang rapat Wali Kota.

Prof Nurjannah memaparkan, setelah melalui kompetisi yang ketat dipilihlah penelitian terumbu karang di Lumpue. “Kita tidak bisa memberikan secara langsung kepada masyarakat untuk dimanfaatkan jadi harus berkolaborasi beberapa perspektif ilmu yang berbeda. Kali ini di Parepare perspektifnya adalah terumbu karang,” ujar Prof Nurjannah.

Prof Nurjannah mengemukakan, output dari penelitian ini adalah aplikasi yang berdampak positif bagi Parepare.

“Sebuah aplikasi sekarang sudah online tapi belum diserahkan nama domainnya. Penelitiannya menghasilkan data yang akurat, presisi. Data tentang kondisi terumbu karang di Parepare. Data yang berbasis bukti,” ungkap Prof Nurjannah.

Dalam kesempatan itu, Prof Nurjannah sekaligus melakukan validasi data dan penyerahan output hasil penelitian kepada Wali Kota.

Sementara Prof Alimuddin Unde menekankan pada penelitian berbasis data yang akurat dan ilmiah. “Jangan hanya katanya, tapi harus berbasis data,” pesan Prof Alimuddin.

Ini Alasan KONI Parepare Bekukan Kepengurusan PODSI (Dayung) dan PORDASI (Berkuda)

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Di temui di sela pelaksanaan Rapat Kerja Kota di aula dinas pendidikan kota Parepare belum lama ini, Ketua KONI kota Parepare Fadly mengatakan Cabor Dayung di diskualifikasi karena khusus dayung di dikualifikasi hanya kepengurusannya.

“Dayung ini, kita kembalikan ke cabor provinsinya untuk menarik sk-nya, kemudian kita mengusulkan pengurus baru yang bisa mengurus dayung ini. Kkarena, kami sangat kecewa, 2 tahun berturut-turut kami biayai melalui dana hibah, tapi hasilnya tidak bisa memperlihatkan pembinaan prestasi yang signifikan.” Kata Fadly

Lanjut Fadly, sedangkan untuk cabor berkuda atau Pordasi, KONI menunggu kepengurusan yang resmi dan hanya membekukan saja karena dualisme kepengurusan tingkat provinsi hingga pusat.

“Khusus pordasi ini, kami menunggu kepengurusan yang resmi, tidak pada posisi mendiskualifikasi, tapi membekukan sementara kalau memang kepengurusannya provinsi sampai ke pusat dengan orang yang sama, kita terima. Tapi kalau masih dualisme di pusat dan provinsi, kita tidak akan bisa menyalurkan dana hibah ke cabor pordasi ini, untuk menghindari temuan dari BPK,” Jelas Fadly

Solidaritas dari Parepare: Bantuan FKM Resmi Diterima TNI AL di Makassar

0

MAKASSAR, RADIOMESRA. COM  – Bantuan tahap pertama untuk korban bencana alam di Sumatra dan Aceh yang dihimpun oleh Forum Komunikasi Media (FKM) Kota Parepare telah tiba di Kodaeral VI Makassar dan diterima secara resmi oleh Satuan Patroli (Satrol) TNI Angkatan Laut, Ahad pagi.(14/12/25).

Seluruh bantuan logistik tersebut diterima langsung oleh Dansatrol Kodaeral VI Makassar, Letkol Laut (P) Roni, yang mewakili komandan. Dalam keterangannya, Letkol Laut (P) Roni menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian insan media di Kota Parepare.

Koordinator Posko Donasi FKM Parepare, Erick Sudarmono, menjelaskan bahwa seluruh bantuan diangkut menggunakan satu unit mobil dump truk milik Brigif 11 Badik Sakti dari Parepare menuju Makassar.

Menurut Erick, posko donasi telah berdiri sejak Selasa lalu. Setelah melalui koordinasi dengan Danpos TNI Angkatan Laut di Parepare dan Makassar, bantuan yang terkumpul baik di Dinas Pendidikan maupun di PWI Parepare mulai didistribusikan Ahad (14/12/25).

“Kami dari forum komunikasi media di dalamnya itu tergabung dari jurnalis kota Parepare baik TV, cetak, dan online saling bahu membahu, untuk berinisiasi mendirikan posko penggalangan donasi untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ada di pulau Sumatera. Inilah bentuk kepedulian kami jurnalis kota Parepare, mendirikan posko ini dan sejak kami dirikan hari Selasa kemarin, kami berkoordinasi dengan Lantamal, lanud untuk pengiriman bantuan ke Sumatera.” Kata Erick

Pada kesempatan tersebut, Letkol Laut (P) Roni kembali menegaskan rasa terima kasih atas kontribusi dan partisipasi seluruh pihak, khususnya rekan-rekan Forum Komunikasi Media Kota Parepare, yang telah menjadi penggerak utama penggalangan bantuan. Dalam prosesnya, FKM Parepare juga berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, yang melakukan penggalangan donasi melalui sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP.

FKM Kota Parepare juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, di antaranya:PWI Kota Parepare, KNPI Kota Parepare, Dinas Pendidikan Kota Parepare, Seluruh SD dan SLTP se-Kota Parepare, Posal Kodaeral VI, Brigif 11 Badik Sakti, Toko Prima Mart (Cancang), Toko Hera (Landaru), Ketua Hiswana Migas, H. Ibrahim Mutti, H. Surianto Seluruh masyarakat Kota Parepare

Pemberhentian Kepala Daerah Melalui Proses Panjang

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM – Terkait dengan penonaktifan Kepala Daerah, staf Ahli bidang Pemerintahan dan hukum DPRD kota Parepare Rahmat Sjamsu alam SH mengatakan, Semuanya harus berdasarkan regulasi. Hal tersebut di sampaikan Rahmat lewat Program Obras Jumat (12/12/25).

“Sama dengan kasus di aceh, bupatinya dinonaktifkan sementara di berhentikan sementara, karena dia tidak memahami regulasi yang ada, undang-undang 23, maka DPR disuruh DPRD untuk melakukan interpelasi. Tetapi kalau dia paham regulasi itu tidak masuk dalam konteks pemberhentian. Karena dalam undang-undang 23 2014, ini pembelajaran, bahwa kepala daerah, ada dua di pasal 76, apabila bepergian meninggalkan daerah, kepala daerah tidak boleh meninggalkan daerah paling lama 7 hari Ada sanksi.” Kata Rahmat

Lanjut Rahmat, kecuali mendapat izin dari menteri, tapi kalau 7 hari cukup izin dari gubernur, tidak boleh bepergian kalau ada Walikota Bupati keluar daerah selama 8 hari, akan  kena sanksi jika ingin bepergian keluar negri harus ijin menteri

“Yang kedua, tidak boleh pergi ke luar negeri tanpa izin dari menteri. Karena dia tidak ada larangan, tidak boleh, jadi judulnya kepala daerah dilarang, karena tidak boleh, maka ada sanksinya, yaitu pemberhentian sementara selama 30 hari. Pemberhentian sementara khusus yang keluar negeri, yang tadi meninggalkan daerah lebih dari tujuh hari dapat sanksi administrasi, teguran dari provinsi, kalau dilakukan selama tiga kali maka dilakukan pembinaan pembinaan. Pembinaan ini selama 3 bulan, dalam artian selama mengikuti pembinaan maka wakil kepala daerah menjalankan tugas-tugas kepala daerah.” Jelas Rahmat.

Tidak Masuknya Parepare Dalam Penilaian Adipura tahun ini, Bukan Persoalan Anggaran, Tapi Persoalan Kesadaran

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM –  Lewat program Obras Jumat (12/12/25) Ketua DPRD kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir M.Si mengatakan, Tidak ada anggaran khusus untuk penilaian Adipura.

 “Tetapi anggaran yang mendukung ada, seperti kebersihan Kota dan lain sebagainya, tetapi di sektor yang mendukung itu tetap dianggarkan.” Kata H. Kaharuddin Kadir

Lanjut H. Kaharuddin, tidak masuknya Parepare dalam penilaian Adipura tahun ini, Sebenarnya bukan persoalan anggaran, tapi persoalan kesadaran, bagaimana pemerintah memacu kesadaran masyarakat, untuk sadar terhadap kebersihan dan keindahan kota.

“Kalau saya, tidak perlu dipermasalahkan, karena ini bagian dari evaluasi. Tidak perlu menyalahkan siapa yang salah, ini saya anggap ini adalah bagian dari timing untuk mengevaluasi secara menyeluruh, terkait dengan kebersihan dan keindahan kota, termasuk penyediaan sarana tempat pembuangan sampah, itu menjadi penilaian dan memang kelihatan kurang, tidak ada tempat-tempat sampah di pinggir pinggir jalan, biasanya ada, tapi karena ini bagian dari evaluasi, bukan cuma pemerintah tapi masyarakat juga.” Ungkap H. Kaharuddin Kadir

Capaian MCSP KPK Parepare 80,23 “Terjaga”, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem dan Kolaborasi Pengawasan

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Kota Parepare mencatat capaian positif dalam upaya pencegahan korupsi melalui hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada penilaian MCSP, Kota Parepare berhasil meraih skor 80,23 dengan kategori “Terjaga”.

Capaian tersebut menjadi indikator penting atas konsistensi Pemerintah Kota Parepare dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. MCSP KPK menilai implementasi kebijakan secara faktual dan berbasis bukti melalui delapan area intervensi strategis, meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, pelayanan publik, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, serta efektivitas pengawasan internal.

Di sisi lain, berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 yang dirilis pada tahun 2025, Kota Parepare mencatat skor 68,27. Hasil SPI tersebut menjadi bahan refleksi bersama, khususnya dalam aspek persepsi dan pengalaman responden terhadap integritas layanan dan lingkungan birokrasi.

Perlu diketahui, MCSP dan SPI disusun dengan pendekatan serta karakter penilaian yang berbeda namun saling melengkapi. MCSP menitikberatkan pada penilaian berbasis bukti (evidence-based assessment) terhadap pemenuhan indikator sistem, tingkat kepatuhan, serta efektivitas tindak lanjut perbaikan yang dapat diverifikasi secara administratif dan faktual. Sementara itu, SPI menggunakan pendekatan survei persepsi, baik dari internal aparatur, para ahli, maupun pengguna layanan, untuk menggambarkan pengalaman dan pandangan responden terhadap integritas serta potensi risiko korupsi.

Dengan capaian MCSP kategori “Terjaga”, Pemerintah Kota Parepare menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak berhenti pada persepsi, tetapi telah diwujudkan melalui penguatan sistem, pengendalian risiko, serta pelaksanaan rekomendasi KPK secara nyata di seluruh perangkat daerah. Capaian ini mencerminkan kematangan sistem pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Inspektur Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, menegaskan bahwa hasil SPI tetap menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah sebagai bagian dari agenda perbaikan berkelanjutan.

 “Inspektorat Daerah Kota Parepare terus mendorong agar hasil SPI menjadi masukan strategis untuk memperkuat area-area yang masih memerlukan perhatian, sekaligus memastikan capaian MCSP dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sinergi antara perbaikan sistem dan pembangunan budaya integritas diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Komitmen penguatan pengawasan tersebut juga ditegaskan oleh Wali Kota Parepare, H. Tasming Hamid, saat memberikan sambutan pada kegiatan Gelar Pengawasan, yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH).

“MoU antara APIP dan APH diharapkan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi tonggak kerja sama yang konkret dan berkelanjutan dalam menjaga tata kelola pemerintahan daerah. Kolaborasi ini merupakan pilar penting agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara optimal, akuntabel, dan berintegritas. Untuk itu, kami berharap seluruh perangkat daerah menindaklanjuti secara serius setiap hasil pengawasan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan,” tegas Wali Kota.

Pemerintah Kota Parepare menegaskan tidak akan berpuas diri atas capaian yang telah diraih, serta terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah, APIP, APH, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya publik.

Dinas Pendidikan dan FKM Parepare Kirim Bantuan Rp140 Juta untuk Korban Bencana Aceh–Sumatera

0

PAREPARE, RADIOMESRA. COM  — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare bersama Forum Komunikasi Media (FKM) Parepare akan menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Aceh dan Sumatera. Bantuan tersebut diberangkatkan pada Sabtu malam, (13/12/25), menuju Lantamal TNI Angkatan Laut untuk kemudian diterbangkan ke posko bencana di wilayah terdampak.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parepare, H. Makmur Husain, menjelaskan bahwa total donasi yang terkumpul dari sekolah-sekolah SD dan SMP se-Kota Parepare mencapai sekitar Rp140 juta. Selain itu, terdapat juga 70 karung pakaian layak pakai yang dihimpun dari keluarga guru, siswa, dan masyarakat.

“Pengumpulan donasi untuk korban banjir Aceh dan Sumatera kita kembali membuka infak 2000, dan termasuk kita menerima sumbangan pakaian yang layak pakai, dan hari ini dana yang terkumpul itu sekitar 140an juta. 10 juta kita sudah gunakan untuk pembelian obat obatan dan 10 juta kita gunakan untuk pembelian pakaian bayi, selebihnya tunai masih ada sekitar 120an, ini akan kami transfer nanti melalui rekening resmi yang sudah terdaftar untuk penyaluran bantuan bencana di Aceh dan Sumatera. Hari ini, kita sudah tutup, karena kita berharap secepatnya bisa sampai di lokasi. Alhamdulillah hari ini juga terkumpul kurang lebih 70 karung pakaian layak pakai ada pakaian Anak anak, laki-laki dan wanita sarung dan sejadah.” Kata Makmur

Seluruh barang bantuan kemudian dipacking oleh para jurnalis yang tergabung dalam Forum Komunikasi Media (FKM) Parepare di kantor PWI Parepare. Setelah itu, bantuan akan diangkut menggunakan dump truk milik Brigif 11 Badik Sakti menuju Lantamal sebelum diterbangkan ke lokasi bencana. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, jurnalis, serta unsur TNI, pengiriman bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban para korban yang terdampak bencana di Aceh dan Sumatera.(*)

  • https://radioku.my.id:8243/mesra
  • Radio Mesra Parepare